Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Lampung I
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Panjang
Tanggal Lahir
15/11/1964
Alamat Rumah
Jl. Yos Sudarso, Pidada II, RT 014, Kelurahan Panjang Utara, Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Lampung I
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Sudin dikenal vokal ketika membahas kontroversi impor daging sapi. Dikutip dari jurnalparlemen.com " Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Sudin mengaku bingung dengan kebijakan tata niaga impor sapi pemerintah. Antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian selalu saling lempar tanggung jawab.

Pendidikan

S1 STIE PBM Jakarta tamat 2009
SMA Utama 2 Tanjungkarang, tamat 1985
SMP Persiapan Panjang, tamat 1982
SD N 01 Panjang tamat 1979 

Perjalanan Politik

Bendahara PDIP Lampung, 2010-sekarang
Anggota FPDIP DPR 2009-2014

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Karantina

30 Juni 2015 - Sudin saran agar di RUU Karantina ini dicantumkan daftar peralatan untuk mencegah dan tidak hanya mencantumkan peralatan untuk menangkapnya saja.  [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU Perkelapasawitan (Resolusi Uni Eropa atas sawit)

17 Juli 2017 - Dalam Raker Baleg dengan tim pemerintah; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM, Sudin mengatakan bahwa kami tidak pernah diajak bicara tentang UU Perkelapasawitan ini. Kemudian Ia menyarankan agar sebaiknya kita jangan membuat UU karena tekanan masyarakat. Sudin menambahkan tadi dikatakan juga UU ini untuk kebaikan, jangan sampai kita buat UU karena tertekan oleh masyarakat, kalau UU tidak bermanfaat bagi masyarakat, untuk apa UU itu. Sudin kemudian menginformasikan bahwa pengusaha besar yang mempunyai ratusan ribu hektar, banyak yang menggunakan hutan lindung untuk itu Ia merasa tidak setuju jika dalam UU sanksi yang diberikan hanya sanksi administratif, industri kelapa sawit minimal memiliki 20%. Di lampung, punya pabrik tapi tidak punya kebun, sehingga masalah (resolusi sawit) Uni Eropa itu tidak usah didengar karena tidak ada urusan. Sudin juga menambahkan LSM asing masuk membuat seolah-olah kopi harus go green. Ia menjelaskan bahwa sikapnya bukan berarti penolakan melainkan permintaan agar dibuat dulu kajian yang lebih baik karena harus ada kajian, termasuk akademik. Selanjutnya Sudin menanyakan apakah ada kajian akademik di sini karena seharusnya pemerintah lebih mendorong perkelapasawitan rakyat. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Anggaran Triwulan 1

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Sudin meminta agar jangan diusik satwa yang ada di hutan lindung. [sumber]

Tata Niaga Impor Bawang Putih

10 April 2018 - Pada Audiensi dengan Perkumpulan Pedagang Bawang Putih Sudin berpendapat tidak mungkin importir mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura(RIPH) wajib tanam 5 persen dan 15 ton bawang putih untuk Banyuwangi hanya omong kosong. Sudin meminta Komisi 4 untuk sidak ke Banyuwangi karena tempat menanam bawang putih tidak mudah dan harus dengan ketinggian di atas 1.000 meter lebih dari permukaan laut serta lerengnya yang curam. Sudin berpendapat bila importir menyatakan bea cukai mempersulit, itu hanya kebohongan sebab selama suratnya lengkap, maka tidak akan ada yang mengambil, dan terdapat 13 perusahaan yang dimiliki oleh 3 orang. Sudin berpendapat bahwa Indonesia mengimpor bawang putih sekitar 400 ribuan ton dan per kg untuk 15 ribu, hal ini bagi Sudin sangatlah jahat. Sudin menjelaskan untuk memanggil Kementerian Perdagangan RI, ketika isu impor beras, pihak Kemendag tidak hadir dan masalah bawang putih ini akan terus berlanjut bila tidak ada efek jera. Sudin melaporkan ketika dirinya dipanggil oleh Pimpinan DPR untuk membahas isu bawang putih, dijelaskan dengan gamblang bahwa terdapat permainan dan perlu membentuk Satgas pangan serta turun ke lapangan. Sudin merasa bingung sebab hanya diam saja terkait masalah bawang putih. Sudin menegaskan dalam wkatu dekat akan mengundang importir yang mendapat kuota dan Dirjen Hortikultura serta Kemendag agar tidak ada pihak yang disalahkan. Sudin mengusulkan bila tidak datang dengan alasan tertentu, maka buat Panja agar tidak ada salah paham sebab pedagang kecil yang akhirnya dirugikan. Sudin berpendapat lebih bagus membuat koperasi pedagang pasar induk buat badan usaha minta jatah untuk mensejahterakan pedagang, namun bila mendapat jatah, tidak seenaknya menjual harga. [sumber]

Data Hutan yang Digunakan Swasta dan Plasma Kelapa Sawit

6 Desember 2017 – Pada rapat komisi 4 dengan Dirjen Kementan, Dirjen Kemenperi, Dirut Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Sudin berpendapat bahwa pemerintah harus ada wibawa dan tegas, masa tidak menyebutkan seberapa besar hutan yang dipakai swasta dan tidak memakai plasma, apakah karena tidak mempunyai datanya. Sudin mengemukakan bahwa pada rapat yang sebelumnya sudah mohon cari data-data tersebut. [sumber]

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI)

23 Oktober 2017 - Pada Rapat Audiensi Komisi 4 DPR-RI dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tentang perizinan, menurut Sudin, Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan ancaman dan dapat membantu kawasan hutan Indonesia. Sudin juga mengatakan, yang merusak hutan adalah orang-orang di Manggala. [sumber]

Pengesahan Jadwal Rapat Baleg m.s 1 th 2017/2018

21 Agustus 2017 - Sudin menyarankan mitra untuk menyerahkan bahan rapat minimal 3 hari sebelum rapat. Sudin menegaskan untuk melakukan penolakan undangan jika yang hadir dalam rapat adalah orang yang berbeda. Sudin mengatakan dulu banyak kementerian tidak setuju dengan pembentukan badan karantina nasional. [sumber]

Perubahan Peruntukan Lahan Hutan

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. Sudin menanyakan kenapa sampai saat ini Lingkungan Hidup dan Kehutanan lama sekali memberikan kepada kita data-data lahan ini dan menurut data yang dirilis tersebut itu menjadi pelanggaran, sampai hari ini tampaknya sangat berat sekali KLHK memberikan data tersbut. Melalui Sudin, sebenarnya Komisi 4 juga punya data, tapi harus disesuaikan dengan data dari Pak Dirjen, jadi Sudin meminta tolong kepada Pak Dirjen kalau mau turun ke lapangan bisa didampingi oleh Sudin. Sudin menjelaskan agar bisa cepat langsung dikerjakan, kemarin Komisi 4 ke Sulawesi Tenggara dan kata Gubernurnya "ini untuk kepentingan rakyat", lalu Sudin menanyakan "demi Tuhan jangan bohong, ini untuk kepentingan rakyat atau bukan." Kata tim terpadunya "saya tidak yakin Pak Sudin". [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Sudin merasa sudah capek untuk bicara soal regulasi impor dan pemberian bibit kepada petani lokal, impor dirasa sudah merajalela hingga singkong pun kita harus impor. Sudin juga mengkritik Kementerian Pertanian yang dinilai tidak menyentuh petani singkong dan jagung. Sudin pun mengetahui ada 3 perusahaan besar yang mengambil peran kartel bawang, diharapkan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) bisa menguasai bawang sehingga tidak ada kartel harga lagi. Sudin juga menuding ada oknum pejabat yang bermain di Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. [sumber]

Teluk Benoa

28 November 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 menggelar dengan PT Tirta Wahana Abadi, Heru Budi Wasesa, menurut Sudin, reklamasi bukan barang haram, hanya saja ada sekelompok lain yang berdemo karena adanya perbedaan. Sudin mengatakan, ada pihak yang kurang setuju atas reklamasi ini. Sudin menyatakan, di Teluk Benoa kalau surut jelek sekali karena terlihat lumpur dan sampah. Sudin menyarankan kalau masih mau melanjutkan perusahaan, maka adakan pertemuan dengan tokoh masyarakat. [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, Sudin mengatakan bahwa semua hal tentu ada ketentuannya, UU No.23 tahun 2015 yang berbunyi pekerjaan kontrak telah memenuhi kelayakanteknis atau rekomendasi yang kompeten, misalnya pesawat dari AU. Sudin mempertanyakan jika tidak memenuhi UU ini bagaimana program bisa berjalan dengan baik. Selain itu, menurut Sudin, di pelabuhan sewa tempat terjadi kenaikan sebesar 450% sedangkan banyak yang gulung tikar. Pengawasan juga dilakukan hanya 150 hari dari yang sebelumnya 12 bulan. Sudin berpendapat hal ini akan lucu juka tidak dikaji lebih dalam lagi. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Sudin menyarankan Bulog membuat peraturan secara detail untuk proses pembelian beras. Sebab, Sudin menganggap itu merupakan hal penting yang harus dilakukan agar semuanya jelas dan transparan.  [sumber]

10 Juni 2015 - Sudin menyatakan dirinya senang sekali jika makin banyak Kepala Divisi Regional (Kadivre) Bulog, yang dibui. Alasannya, Sudin meyakini betul banyak oknum Bulog di lapangan yang mempermainkan petani, raskin, dan membuat kinerja Bulog menjadi jeblok. Sudin kepada Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan tidak ada artinya pembenahan direksi jika yang di lapangan masih main-main. "Kalau direksinya bagus tapi di lapangan tidak bisa diatur, saya jamin omong kosong. Setahu saya Soetarto Alimoeso itu orang paling hebat di pangan. Nyatanya jadi bulan-bulanan,". Ia menuturkan, permainan di internal Bulog di daerah amat luar biasa. Namun dia menyadari, direksi Bulog akan sangat sulit mengawasi, sebab hampir 500 kabupaten/kota yang harus dipantau. 

"Saya yakin direksi baik tidak punya otak untuk korupsi. Tapi di lapangan? Kemarin Kadivre di Lampung, dipenjara. Saya yang minta. Saya harap makin banyak Kadivre yang masuk penjara," kata Sudin. 

Lebih lanjut dia mencontohkan, salah satu yang sering menjadi kejengkelan wakil rakyat adalah terkait raskin. "Alangkah jahatnya (oknum). Rakyat sudah miskin, dikasih beras jelek. Alasannya klasik, Rp 1.600 per kilogram mau bagus?" sindir Sudin. 

Selain itu, fungsi pengadaan Bulog juga dirasakan oleh Sudin banyak permainan. Laporan yang kerap diperoleh, banyak gudang Bulog yang nganggur dan tidak memiliki teknologi mumpuni. 

"Kalau saya, saya jual gudang-gudang dengan harga pasar, minta persetujuan KPK dan BPK. Di China itu menyimpan beras bisa minimal 3 tahun dan masih bagus mutunya. Jadi tidak ada alasan teknologi (kuno). Kalau bapak bener, jangan takut pak," ucap Sudin kepada Djarot. 

Terakhir, Sudin memberikan masukan yang paling sederhana kepada Djarot, agar Bulog juga bisa melindungi petani. "Di setiap kecamatan buat baliho besar. Itu kan hal yang sangat gampang sekali. Petani silakan produksi beras dengan mutu sekian, kami beli dengan harga sekian. Jadi petani tidak ditipu," kata Sudin. (sumber)

Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog) 2016

Pada 10 Juni 2015 - Sudin menilai sehebat apapun Bapak Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog), bila tidak reformasi SDM di lapangan, sama saja bohong.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

Pada 10 Juni 2015 - Sudin mendukung Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Pencurian Hutan. Sudin dorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk meninjau kembali program penghijauan pada waduk. Menurut Sudin dulu adalah program Kementerian Kehutanan tapi sekarang tidak ada.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Sudin menegaskan ia siap pasang badan untuk kepentingan rakyat asalkan permasalahannya harus selesai. Sudin tidak mau menjadi stempel ke-ilegalan. Sudin minta keterbukaan dari Gubernur Kepulauan Riau (Keppri). Menurut Sudin di Keppri sudah ada yang ‘memesan’ BintanGalang dan Rempang. Dan yang ditampilkan ke publik sangat kecil sekali. Sudin ingatkan ke Gubernur Kepri bahwa Komisi 4 sudah minta hasil analisa Tim Terpadu namun sampai sekarang belum selesai.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

26 Mei 2015 - Sudin tidak setuju HET pupuk dinaikkan. Sudin prihatin atas usaha jus minuman yang gunakan jeruk. Sudin minta penjelasan ke Menteri Pertanian (Mentan) alasan di balik kebijaksanaan pelarangan impor jeruk dari bulan Juni-September 2015. Sudin minta perhatian khusus dari Mentan untuk membantu banyak petani dan pabrik karet yang mau bangkrut. Sehubungan dengan Bulog, Sudin menilai sumber daya manusia (SDM) di Bulog harus diperbaiki terutama kemampuan sosialisasi dan komunikasi antara Bulog dan petani. Sudin saran agar komunikasi Bulog dengan petani melalui BP3K dan jangan melalui koran karena petani tidak banyak yang membaca koran.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Menurut Sudin ketika bermitra berarti mempunyai tanggung jawab masing-masing. Menurut Sudin anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah diberikan oleh Komisi 4. Namun Komisi 4 belum menerima Satuan 3 dari KKP. Sudin menilai sulit untuk Komisi 4 mengawasi kinerja KKP. Sudin mendukung kebijakan KKP menentang reklamasi pantai dan juga penangkapan kapal-kapal yang melakukan illegal fishing.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Sudin mendorong anggota Komisi 4 untuk bersama-sama memikirkan pengawasan atas Kementerian LHK dan tidak lagi hanya anggaran. Karena Sudin menilai sulit sekali untuk Komisi 4 meminta data kepada KemenLHK. Sudin mendesak KemenLHK untuk terbuka.

Sudin mengingatkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) bahwa Badan Anggaran (Banggar) tidak mengawasi Satuan 3 yang diputuskan. Sudin juga minta perhatian khusus MenLHK beberapa isu yang belum terselesaikan antara lain: perlakuan pidana untuk banyak tambang liar di Bangka Belitung, memperjelas titik koordinat sebelum melakukan rencana tata wilayah provinsi dan status uang yang dijanjikan Pemerintah Norwegia dalam Letter of Intent terkait karbon.

Sehubungan dengan kebakaran hutan, Sudin saran ke MenLHK untuk tidak usah dipadamkan karena yang melakukan juga banyak perusahaan Singapura. Biar mereka rasakan jeranya.  [sumber]

Konservasi Hutan

Pada 11 Februari 2015 - Sudin menegaskan kepada MenLHK bahwa siapa yang mengambil lahan kehutanan secara ilegal harus diberikan sangsi. Menurutnya, banyak sekali hutan-hutan di Riau yang 'dihantam' oleh pengusaha. Tidak jarang pun, menurutnya, masyarakat dijadikan kambing hitam demi bisnis-bisnis pengusaha. Kerap kali, kata Sudin, pengusaha menyebabkan kebakaran hutan namun masyarakat yang disalahkan. Sudin mendesak KemenLHK untuk memastikan propinsi yang sudah dapat rencana tata wilayah propinsi untuk diaudit ulang lagi.  (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Panjang
Tanggal Lahir
15/11/1964
Alamat Rumah
Jl. Yos Sudarso, Pidada II, RT 014, Kelurahan Panjang Utara, Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Lampung I
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan