Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Lampung I
Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Panjang
Tanggal Lahir
15/11/1964
Alamat Rumah
Jl. Yos Sudarso, Pidada II, RT 014, Kelurahan Panjang Utara, Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Lampung I
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan
Pendidikan

SDN 01 Panjang Tamat, (1973-01-01 00:00:00 +0000 UTC-1979-01-01 00:00:00 +0000 UTC)

SMP Persiapan Panjang, (1979-01-01 00:00:00 +0000 UTC-1982-01-01 00:00:00 +0000 UTC)

SMA Utama 2 Tanjungkarang, (1982-01-01 00:00:00 +0000 UTC-1985-01-01 00:00:00 +0000 UTC)

STIE PBM Jakarta Tamat, (1985-01-01 00:00:00 +0000 UTC-2009-01-01 00:00:00 +0000 UTC)

Perjalanan Politik

Anggota FPDIP DPR - , ((2009-2014)

Bendahara PDIP Lampung - , ((2010-saat ini)

Sikap Terhadap RUU

RUU Paten - RDP Pansus dengan Pakar

Sudin mengatakan bahwa kita sadar banyak ilmuwan kita, mereka kesulitan faktor biaya.


Tanggapan

Progres Pembahasan Rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan HAM

Sudin mengatakan bahwa pada prinsipnya pembahasan sudah dibahas selama 3 tahun, beberapa kali dibahas pemerintah sudah setuju, tetapi diabakan. Jika di negara manapun tidak ada karantina perikanan, tumbuhan, dan sebagainya, maka di sana karantina menjadi satu.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Penggunaan Cantrang, dan Hasil Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Bali, Sulawesi Tengah serta Papua — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Sudin menanyakan status nelayan Lampung masih merupakan nelayan Indonesia sebab hanya nelayan Jawa Tengah yang dapat menggunakan cantrang untuk menangkap ikan sementara nelayan Lampung tidak diizinkan. Sudin meminta penjelasan akan penggunaan cantrang sebab sebulan lalu, nelayan Lampung ditangkap karena penggunaan cantrang dan menurutnya ini adalah suatu diskriminasi terhadap nelayan Lampung. Sudin mengatakan, di Lampung ada nelayan cantrang namun ketika akan mengganti alat tangkapnya, mereka tidak memiliki dana dari pemerintah.


Pembahasan Terumbu Karang - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) KLHK, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Sumber Dayar Hayati Kemenko Maritim, Kementerian Luar Negeri, Ekspor Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKI) dan Bappenas

Sudin menjelaskan bahwa ada surat tidak kepada daerah terkait pemberhentian surat layanan kesehatan ikan sebab ia melihat banyak kebijakan KKP yang tidak mendukung kebijakan Joko Widodo. Ini masalah karena surat untuk AKKI dari Balai Karantina Ikan.


Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian

Saya minta target-target produksi yang dibuat jangan terlalu berlebihan, jadi buatlah yang realistis.

Eselon yang ada di Kementan ini kan biasanya hanya copy-paste. Saya hanya mengingatkan kepda Pak Menteri untuk hati-hati.

Saran saya Eselon 1 Kementan jangan membuat Pak Menteri terbuai.

Di tahun 2019 produksi jagung 22,9 juta ton, di tahun 2020 targetnya 24,2 juta ton, itu darimana? Anggarannya saja turun.

Saya benar-benar bertanggung jawab atas mitra kerja Komisi 4 yang salah satunya adalah Kementan, jika Kementan tidak sukses, saya sebagai Pimpinan Komisi 4 berarti kerjanya tidak benar.

Jadi, saya minta kita harus sama-sama berjuang.

Jika Peraturan Menteri yang ada tidak bisa meningkatkan produksi maka diubah saja.

Mengapa perluasan lahan terus? Mengapa tidak tingkatkan produksi tanam? Yang sekali jadi dua kali tanam, caranya perbaiki irigasi, pupuk dan perawatannya.

Jadi intinya yang dipakai oleh Pak Menteri (Kalung Eukaliptus) ini bisa membunuh virus corona yang Balai Ibu miliki? bukan virus corona yang saat ini sedang mewabah?

Ini berarti produknya belum sempurna, masih uji coba. jangan sampai membuat persepsi jika semua orang pakai ini dapat benar-benar aman tidak terkena Covid-19.

Tugas penting dari BBPV saat ini adalah bagaimana menemukan vaksin virus Africa untuk Babi. Itu yang terpenting.

Jadi, saya sangat bangga ada BBPV tapi saran saya fokus pada tupoksinya dahulu.

Jika ingin lanjut mengembangkan kalung Eukaliptus, silakan saja, tapi jangan sampai menggunakan APBN.


Lima Pokok RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019 dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Sudin menanyakan mengenai hutan lindung yang dikelola Pemprov dan sejauh mana Provinsi peduli dengan hutan karena tidak ada keuntungannya dan anggarannya Rp250.000.000,-. Ia mengatakan kalau mau ke Kab/lapangan rumah dijual pun tidak cukup untuk operasional. Ia juga mengatakan mengecek ke lapangan. Menurutnya, di satu sisi menguntungkan tapi satu sisi lainnya menganggap dirinya sebagai pejabat hebat. Ia menyarankan eselon 1 atau 2 jangan hanya di Manggala, contoh di Mentan wajib di lapangan setengah bulan eselon 1 dan 2 karena sebagian besar hutan lindung hancur. Ia juga mengatakan jangan sampai ada gajah yang terluka atau terbunuh, jika ada maka ia akan bawa ke Polda karena itu binatang langka dan tidak semua negara punya gajah. Ia meminta untuk melihat kondisi langsung di lapangan dan tidak hanya rapat di Pemprov.


Ketersediaan Bahan Pangan Jelang Lebaran 2019 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Perdagangan RI dan Perum BULOG

Sudin menanyakan kerugian yang dialami BULOG serta perencanaan kerja sebab dirinya mendengar bahwa BULOG akan dapat penanaman modal negara sebesar 3 Triliun rupiah. Sudin mengatakan pemerintah tidak memiliki persiapan menjelang Lebaran yang ditandai dengan kenaikan harga bahan pangan hingga menyusahkan masyarakat. Selanjutnya soal operasi pasar, menurut Sudin hal tersebut bisa dilakukan secara online dan tak perlu turun ke lapangan. Soal bawang putih, Sudin mengatakan produksinya tidak maksimal sehingga ia menanyakan alur Surat Persetujuan Impor (SPI), Sudin juga menanyakan soal kebutuhan bawang putih 1 juta ton di Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) padahal disebutkan kebutuhan hanya 500.000/ton. Menurut Sudin, untuk mengatasi kekurangan stok bawang putih, Kementan seharusnya memberi bibit bawang putih yang banyak.


Ketersediaan Pangan dan Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirut Perum Bulog

Sudin menegaskan agar Pemerintah tidak boleh semena-mena dan pilih kasih dalam membuat peraturan. Sudin menyarankan agar segala sesuatunya serahkan saja kepada Bulog ingin bermitranya dengan siapa saja. Terkait masalah bibit/benih, Sudin meminta agar hal tersebut lebih baik dikelola oleh pusat saja karena jika di provinsi takut disalahgunakan misalnya untuk beli mobil fortuner.


Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan

Sudin mengatakan coba sekarang jelaskan dahulu ayam apa ini yang harganya 770 rbu/ekor, dari 47 ribu harga sebelumnya ini. Ia juga mau menanyakan sampai hari ini sudah berapa banyak yang dibeli dari peternak kecil, dan tolong lain kali DPR-RI diberikan data yang benar. Sudin menambahkan semuanya lagi puasa ini tapi karena ia sudah muak karena disajikan data seperti ini lebih baik ditutup saja rapat ini.


Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Sudin mengatakan bahwa Komisi 4 DPR-RI ingin peningkatan produksinya cepat, untuk itu Komisi 4 DPR-RI mengusulkan Rp500M untuk alokasi, tetapi yang tertera di Kementerian Pertanian hanya sekitar Rp200M, maka jangan sampai kesalahan yang sudah-sudah setelah Komisi 4 DPR-RI ingatkan justru semakin salah.


Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 4 DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

Sudin mengingatkan program ini sudah menjadi temuan BPK, jadi ia minta program tersebut di evaluasi kembali. Selanjutnya, Sudin menanyakan ini baru RKA K/L, lalu kontrak nya bagaimana. Tadi Sekjen mengatakan sudah ada kontrak yang berjalan. Kemudian, Sudin mengatakan pada rapat yang lalu itu sudah saya ingatkan jangan setiap Eselon 1 selalu ada padat karya. Coba jelaskan ini padat karya untuk atasi banjir bagaimana. Terakhir, Sudin menanyakan untuk soal nilainya berapa. Pertanyaan ia jangan diajak muter-muter begitu, yang 113 Miliar itu hilangkan saja.


Rencana Kerja dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020 – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI

Sudin menanyakan perlengkapan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian RI di Tanjung Priok. Ia juga menanyakan tenaga honorer yang dimiliki serta penghargaan bagi mereka tenaga honorer). Lalu, Sudin menanyakan temuan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian RI selama 2019 serta kesalahan atau penyimpangan dari Pejabat Eselon I.


Prospek Pengembangan Usaha Perkebunan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1-14

Sudin mengatakan bahwa ia setuju terhadap 1700 karyawan, tetapi jangan sampai cost lebih besar dari penghasilannya. Ia juga menyarankan untuk, BUMN dikelola sebaik mungkin. Terkait PTPN VII, Sudin mengatakan bahwa pabriknya sudah tua dan sudah rusak. Pabrik tua akan memakan energi yang besar.Untuk itu, Sudin menyarakan untukmelaporkan hal ini ke Kementerian BUMN karena PTPN Holding mempunyai aset yang besar.


Kebakaran Hutan dan Lahan - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Sudin mengatakan bahwa di Lampung jika Kapolres tidak mencegah karhutla maka akan dicopot.


Visi Misi dan Masalah Kehutanan - RDP Komisi 4 dengan Dirut Perhutanian dan PT Inhutani 1-5

Sudin memberikan saran kenapa tidak bermitra dengan Inhutani 1 dan PT Jafa, yang dimana PT Jafa merupakan sahabat dekat Bapak Budisatrio. Sudin memberikan pendapat jika bekerj asama dengan swasta BUMN-nya 51%, maka Balai Pengelolaannya kalau bisa kerja sama kenapa tidak, asal jangan melanggar peraturan pertanian


Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Sudin mengatakan ada bahan mengenai stimulus peternak ayam di mana terdapat program perlindungan peternak ayam. Jika ada masalah dengan bulog, hal ini harus diselesaikan sesama pemerintah.


Evaluasi Hasil Pembahasan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 Tahun 2019, Evaluasi Pemeriksaan Anggaran Per Oktober 2019, Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Terkait kekosongan jabatan, Sudin menyarankan jika yang dekat tidak bisa mengisi kekosongan sebaiknya jangan diangkat. Terkait 72 kapal, Sudin menanyakan apakah kapal itu sudah menjadi barang milik negara. Ia juga menegaskan jangan sampai kapal-kapal disewakan lagi kepada pihak ketiga jika nelayan tidak bisa mengoperasikannya. Sudin meminta untuk mengeluarkan izin yang memang tidak bermasalah dan diserahkan datanya kepada Komisi 4 DPR-RI yang izin-izinnya belum dikeluarkan.


Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama Perum Bulog

Sudin meminta penjelasan yang detail terkait penjelasan Badan Ketahanan Pangan Kementan yang mengatakan stock pangan cukup.


Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Perkembangan Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Sang Hyang Seri, Dirut PT. Pertani, Dirut PT. Berdikari, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut Perum Perikanan Indonesia, Dirut PT. Perikanan Nusantara, dan Dirut PT. Garam

Sudin mengatakan paham dengan pendapat Ibu Endang. Namun menurutnya semua ada ego sektoralnya di mana BUMN dianggap tidak sejajar dengan Kementerian. Ia juga meminta agar dijelaskan secara gamblang dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ia juga mengatakan mengenai setahunya bahwa PT. SHS ada yang disewakan dan meminta untuk mengeluarkan orang yang melakukan praktik tersebut. Ia mengatakan PT. SHS tidak jujur dan bisa saja barang yang dijual SHS buruk atau kemungkinan lain jika PSO diberhentikan.


Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2019, Anggaran per Oktober TA 2019, Rencana Program dan Kegiatan TA 2020 serta Isu-Isu Aktual – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI

Sudin menanyakan data mengenai produksi dan jagung serta wilayah panen. Sudin menanyakan koordinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) soal komoditas sawit dan datanya.


Penanganan Ilegal, Unreported Unregulated Fishing, Permodalan Bagi Pelaku Usaha Perikanan Dan Isu-Isu Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), dan Direktur Kelembagaan Permodalan Usaha Mikro Kelautan Dan Perikanan

Sudin meminta penjelasan atas penurunan pengoperasian kapal pengawas yang semakin menurun tiap tahun. Ia juga meminta rincian yang detail mengenai waktu pengangkapan, tanggal mulai persidangan, dan tanggal berakhirnya inkracht. Selain itu, ia juga menanyakan mengenai alasan adanya kapal Indonesia yang ditangkap di negara lain.


Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2019, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, Peralihan Pelaksanaan Program Beras Rastra dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog.

Sudin menyatakan bahwa pada saat ini belum saatnya panen, sehingga erjadi perbedaan data 10juta antara Kementerian Pertanian dengan Perum Bulog.


Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi (Rakoor) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perum Bulog

Sudin berpendapat bahwa dalam kesepakatan kita supaya setiap kunjungan kerja reses sempatkan meninjau Taman Nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tujuannya adalah Taman Nasional itu bersifat wajib kita jaga bersama, agar kita tahu apa ada yang kurang dari sana. Kita akan memberikan bantuan budidaya lobster di Nusa Tenggara Barat, kalau bisa itu salah satu objek yang ditinjau juga. Jangan kita tidak membawa mitra ke sini, tolong jangan sampai tidak dikunjungi. Wajib dikunjungi supaya kita tahu apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki.


Masukan Mengenai Usulan RUU yang Akan Dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan RUU Prioritas 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Sudin mengatakan bahwa dalam penyusunan RUU seharusnya pelaku juga dilibatkan, Komisi 4 DPR-RI ingin mendengar aspirasi para pelaku.


Ketahanan Pangan Nasional - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog

Sudin mengatakan bahwa BPNT ini mengalami penyimpangan, yang salah adalah Bulog. Sudin mewakili Komisi 4 DPR-RI meminta penjelasan mengenai ketahanan pangan nasional. Ia juga menanyakan bagaimana proses penjualan jika tidak ada pemerintah. Sudin juga memberikan saran untuk kebijakan Bulog untuk diubah.


Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Sudin mengatakan, terkait dana jika dananya hanya segini apa yang mau dikerjakan? karena ini jauh dari cukup. Sudin menegaskan untuk jangan seperti yang lalu-lalu. Ia juga menyarankan untuk mengadakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan pengimpor limbah. Selain itu, di Mandailing Natal, pencemaran merkurinya besar sekali, sampai ibu melahirkan anaknya cacat. Sudin menegaskan untuk dijadikan perhatian terkait hal ini. Terkait impor, Sudin menanyakan apakah masih perlu impor dan bagaimana pengawasan pengimporan sampah serta bagaimana Komisi 4 DPR-RI bisa percaya jika pihak yang menangani melakukan monopoli karena menurut Sudin tidak ada transparansi. Lalu terkait kontainer-kontainer, Sudin menanyakan penanganannya. Ia juga mewakili Komisi 4 DPR RI meminta data tambang-tambang perusahaan baik yang sudah melakukan rehabilitas maupun yang belum.


Subsidi Pupuk - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Kementerian Pertanian dan Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)

52% kartu tani sudah terdistribusikan, total 14,712 KPL telah dilengkapi mesin EDC oleh Himbara. Himbara memberi solusi dengan memberi perbaikan di lapangan agar semakin baik.


Prospek Pengembangan Peremajaan Kelapa Sawit - RDP Komisi 4 DPR RI dengan Dirjen Perkebunan Kementan, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, dan Dirut BPDPKS

Sudin mennayakan soal dana yang sekian banyak itu kemana saja larinya. Dirjen Perkebunan ini tidak pernah bicara yg mengurus semuanya itu adalah Dirjen Perkebunan, jadi kami kira ini yang mengurus semuanya adalah BPDPKS. Sudin mengatakan bukan kami ingin ikut campur tapi kami harus tahu itu, jadi saya rasa bapak tidak perlu surveyor karena kita disini dari semua Provinsi dan pastinya dikampung ada yang punya lahan juga. Terakhir, Sudin mengira terkait pengelolaan dana sawit ini ia dukung terus asalkan diberikan kepada plasma juga jangan hanya orang-orang pabrik apalagi pengusaha besar. Sudin menegaskan ingin mengetahui mau gaji dari Dirut, pasti melebihi gaji Anggota Dewan.


Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Disebabkan oleh Aktivitas Pabrik PT Sumatera Prima Fibreboard di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sudin mengatakan bahwa yang menimbulkan bau adalah limbah. Ia juga menjelaskan terkait boiler itu hanya pemanas. Sudin meminta fakta sebenarnya terkait hal ini. Ia menekankan bahwa ia tidak mau ada laporan yang sepihak merugikan pengusaha apalagi merugikan rakyat.


Agenda Kunjungan Kerja - Rapat Koordinasi Komisi 4 dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sudin memberikan saran bahwa sebaiknya kunjungan kerja itu ke tempat yang tidak maju, bukan ke tempat yang sudah berhasil.


Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan - RDP komisi 4 DPR dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sudin selaku pimpinan menyatakan bahwa penyebab bau bisa saja berasal dari limbah pabrik. Sudin juga menghimbau agar DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai fakta-fakta yang sebenarnya, jangan sampai ada laporan sepihak yang merugikan pengusaha ataupun merugikan rakyat.


Latar Belakang

Sudin terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 72.542 suara.

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Panjang
Tanggal Lahir
15/11/1964
Alamat Rumah
Jl. Yos Sudarso, Pidada II, RT 014, Kelurahan Panjang Utara, Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Lampung I
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan