PDI Perjuangan - Lampung I

Komisi IV - Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Sudin mengatakan bahwa demikian kita telah mendengarkan bersama penjelasan Pemerintah mengenai pokok-pokok permasalahan yang tercantum dalam DIM RUU tentang KSDAHE. DIM RUU KSDAHE dari Pemerintah berjumlah 735 DIM, akan tetapi jumlah DIM yang disampaikan kepada DPR-RI masih perlu dilakukan penyempurnaan, karena 735 DIM yang baru diinventarisasi hanya 212 DIM, sisanya masih perlu penjelasan. Makanya, kami langsung katakan tolong tim dapurnya kementerian dan tim Komisi 4 DPR-RI cepat kerjanya, tetapi nampaknya ada penundaan-penundaan. Kami meminta kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan paling lambat minggu kedua Januari 2023, dikarenakan pada 15 Desember mendatang, DPR-RI sudah memasuki masa reses. Untuk itu, kami minta tanggapan sekaligus persetujuan dari Komisi 4 dan nanti mewakili Pemerintah apakah usulan tersebut dapat disetuju?

Anggota Komisi 4: Setuju

Ketok Palu.

Memasuki acara kedua dalam Raker hari ini, yaitu pembentukan Panitia Kerja atau Panja. RUU tentang KSDAHE sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Tata Tertib DPR-RI dan Keputusan Raker pada 22 November 2022 mengenai mekanisme pembahasan RUU tentang KSDAHE, maka keanggotaan Panja dari Komisi 4 paling banyak separuh dari jumlah Anggota Komisi 4, dengan komposisi sebagai berikut;

1. Jumlah anggota pimpinan ada lima;
2. Fraksi PDI-P lima Anggota;
3. Fraksi Partai Golkar tiga Anggota;
4. Fraksi Partai Gerindra tiga Anggota;
5. Fraksi Partai Nasdem dua Anggota;
6. Fraksi PKB dua Anggota;
7. Fraksi Partai Demokrat dua Anggota;
8. Fraksi PKS dua Anggota;
9. Fraksi PAN dua Anggota;
10. Fraksi PPP satu Anggota.

Jadi, jumlahnya 27 Anggota Panja dari DPR-RI. Selanjutnya, kami mintakan persetujuan kepada Anggota Komisi 4, apakah komposisi keanggotaan tersebut dapat disetujui?

Anggota Komisi 4: Setuju

Ketok Palu.

Tim Panja dari pihak Pemerintah kami persilahkan nanti untuk menugaskan nama-nama pejabat Eselon Satu dan Eselon Dua serta pejabat terkait lainnya dari K/L yang akan mewakili Pemerintah dalam proses pembahasan Panja RUU tentang KSDAHE. Dengan telah disepakatinya beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan DIM RUU tentang KSDAHE tersebut, maka akan dilakukan Raker kembali untuk memutuskan atau menetapkan DIM Tetap, Dihapus, dan Perubahan. Selanjutnya, Panja baru dapat melaksanakan tugasnya setelah penetapan DIM. Sebagai informasi, pada 8-10 Desember 2022, Komisi 4 akan melakukan penyerapan aspirasi ke UGM, UNILA, dan UNAIR (semula jadwalnya ke Universitas Brawijaya, karena erupsi jadi pindah ke UNAIR). Kami berharap revisi UU 5/1990 dapat segera diselesaikan, karena kita lihat di RUU nomor 41 Tahun 1999 terlalu banyak kelemahan. Contoh, Pasal 38 menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan dan jangka waktu tertentu dan pelaksanaan alam, tetapi pasca UU Cipta Kerja, pemberian izin pinjam pakai berupa persetujuan menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Jadi, ada ketidaksesuaian antara UU Cipta Kerja untuk penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan.

Rancangan Undang Undang (RUU) Karantina — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepala Karantina Pertanian

Sudin menjelaskan bulan lalu ia ke Belitung, pada umumnya lele Belitung ekspor ke Singapura, tetapi ia melihat petugas tidak sigap.

Tanggapan Pengusul terkait Harmonisasi RUU tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengusul RUU tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Michael Wattimena (Fraksi Partai Demokrat, Dapil Papua Barat)

Sudin menanyakan penyebab dari alih fungsi lahan. Sudin berharap hal tersebut diberikan sanksi yang tegas. Sudin menambahkan bahwa kendalanya adalah infrastruktur serta dana yang tidak cukup untuk memperbaiki infrastruktur karena negara kita besar sehingga banyak yang harus diperbaiki. Sudin membandingkan bahwa zaman dahulu padi 1 hektar membutuhkan 6 tenaga kerja dalam waktu seminggu, sedangkan sekarang Pemerintah memberikan bantuan 1 hektar dalam waktu 2 jam. Sudin merasa heran kenapa kopi Indonesia bisa kalah saing dengan kopi Vietnam.

RUU Paten - RDP Pansus dengan Pakar

Sudin mengatakan bahwa kita sadar banyak ilmuwan kita, mereka kesulitan faktor biaya.

Tanggapan

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024  — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Sudin mengatakan bahwa ini ada permainan pengadaan bibit jagung, waktu itu saya tidak pertanyakan, sekarang saya pertanyakan lagi tiba-tiba keluar HU 2 dan HU 3. Kalau ini terjadi lagi kita laporkan ke penegak hukum. Terkait pengadaan bibit ini sampai HU 1, 2 dan 3 serta tidak ada HU 4. Ini nanti akan saya tanyakan kembali sewaktu-waktu.

Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI

Sudin mengatakan anggaran untuk menjaga Taman Nasional, nilainya kecil sekali, hanya Rp5.500 per hektar per tahun. Ia tidak tahu, bagaimana caranya Pemerintah terutama Kemenkeu dalam melihat, memandang minimnya anggaran tersebut. Secara apapun, hitungan ini tidak logis, maka selalu setiap kami Rapat, kami dengungkan pula permasalahan tersebut. Hutan lindung dibawa pengawasan provinsi, akan tetapi yang saya tahu, hampir beberapa wilayah menempatkan APBD untuk melindungi hutan lindung itu minim sekali.

Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Sudin mengatakan bahwa untuk semua anggota, yang semula bioflok itu lima paket ini menjadi 8 paket. Kemudian satu hal lagi tidak ada laut di dapilnya bisa juga diganti ke bioflok karena nilainya sama tetapi tolong segera buat surat agar Kementerian perikanan bisa langsung melaporkan Ke Dirjen anggaran.

Evaluasi Pembangunan Pelabuhan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sudin mengatakan Pelabuhan Tanggamus Lampung sampai hari ini hilang entah kemana. Ia kemudian menanyakan apakah secara etika apakah boleh merubah anggaran. Kemana itu 41 pelabuhan kecil.

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian RI di Tahun 2015 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI, Dirut Bulog dan Kepala Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC)

Sudin menyatakan bahwa dirinya mendukung
untuk diadakannya Panja Keamanan Pangan. sudin mengatakan bahwa White coffee itu merupakan brand yang pembohong, karena tidak ada kopi yang berwatna putih. Sudin menyampaikan bahwa saat ini untuk nilai tukar karet sebesar Rp4.500 per Kg, sedangkan latex diekspor sekarang mencapai 1.550 USD per Ton, dan pada akhirnya petani bangkrut dan pabrik ditutup. Sudin meminta agar tidak semua dana dipakai untuk cetak sawah, karena jalan hasil tani juga harus disediakan. Sudin mengatakan terkait dengan sosialisasi bulog semestinya dengan BP3K jangan di Koran, karena banyak petani yang membaca Koran. Ada kurangnya komunikasi antara oknum bulog dan petani, sehingga SDM juga harus diperbaiki di bulog. Sudin meminta penjelasan mengenai larangan impor jeruk dari Juni hingga September, dan bagaimana usaha jus yang menggunakan jeruk. Sudin menyatakan bahwa dirinya tidak setuju terkait dengan HET pupuk yang dinaikan.

Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK)

Sudin mengatakan kebakaran hutan ini terjadi bukan sekali, harusnya yang paling penting adalah pencegahannya. Ia mengatakan materi rapat terkesan tidak profesional karena tidak bisa dibaca. Ia membahas untuk memakai sistem radius.

Dampak Kekeringan dan Kelangkaan serta Mahalnya Daging Sapi dan Ayam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Dirut Perum Bulog

Sudin berharap pihak yang menghambat pembangunan dicap sebagai teroris. Ia ingin Bulog memaparkan jumlah pembelian dan penjualan sapi beserta keuntungannya. Konkretnya, Bulog bertugas sebagai pembibitan bukan calo. Hal yang dianggap mencengangkan bagi Sudin bahwa adanya laporan surplus jagung yang pada kenyataannya masih terdapatnya impor jagung. Terakhir, Sudin mengungkapkan bahwa mafia terdapat di tingkat suku dinas.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sudin mengatakan PT kapuas Maju Jaya adalah salah satu perusahaan yang belum memiliki izin tetapi sudah menjadi kebun sawit.

Harga Pakan Ternak dan Kesejahteraan Peternak - RDP Komisi 4 dengan Bulog, Dirjen PKL dan Kepala Karantina

Terkait Bulog yang direkomendasi impor 600.000 ton, Sudin menyampaikan jika surplus, maka tidak perlu dikeluarkan suratnya. Kita sudah masuk MEA. Di MEA dikatakan arus modal jasa dan tenaga kerja, maka Sudin menanyakan apa modal kita, serta sub dagang kita apakah dapat bersaing. Sudin setuju dibuatkan badan lembaga pangan yang menaungi Bulog, Menko, dan lain-lain.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Pertanian

Sudin menjelaskan pihak pemerintah menerima atas penolakan ini.

Evakuasi Penanganan Kabut Asap — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Sudin meminta mohon untuk data perusahaan di jelaskan dengan rinci.

Perubahan Daerah Peruntukan Hutan - RDP Komisi 4 dengan Dirjen Planologi dan Tim Terpadu

Sudin mengapresiasi Dirjen Planologi dan Tim Terpadu berkata sangat jujur bahwa semua daerah belum dikunjungi.

Permasalahan Impor Jagung — Komisi 4 DPR-RI Rapat Audiensi dengan Asosiasi Masyarakat Perunggasan

Menurut Sudin, impor Jagung tidaklah haram.

RAPBNP Tahun 2016 dan RAPBN 2017 Kementerian Pertanian - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Sudin menganggap yang carut marut adalah Dirjen holtikultura. Sudin menyampaikan bahwa sekarang ini buah impor lagi bertebaran dimana-mana. Sudin juga menyampaikan terjadi keluhan biaya cetak sawah, nilainya variasi di kontraktor.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Sudin mengatakan di Provinsi Lampung terjadi pengerukan pasir laut yang menjadi tempat bernaung nelayan tradisional. Ia memberikan saran kepada Ditjen SDKP untuk perhatian pada masalah nelayan rakyat kecil.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI dan Kepala Perum Bulog

Sudin mengaku mendapatkan informasi bahwa kualitas beras yang dikeluarkan oleh Bulog tidak bagus. Ia meminta dibuatkan spanduk dengan pencantuman harga beras sesuai dengan kualitas berasnya. Ia juga meminta Mentan RI untuk membuat skala prioritas sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sudin menanyakan jumlah hutan yang dicuri oleh pengusaha. Menurutnya, hal itu terjadi karena tapal batasnya tidak jelas dan tidak ada yang memonitor. Sudin meminta agar perusahaan yang melanggar hukum harus diberikan hukuman. Terakhir, Sudin mengimbau agar Kementan RI melakukan pembenahan sistem. 

Evaluasi Kinerja dan Isu Aktual — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sudin mengatakan pada saat itu sudah ada penjualan Pluit City yang belum ada izinnya, tetapi Pemda DKI memperbolehkan karena kalau di-stop banyak kerugian. Ia setuju untuk pemberhentian sementara sampai semua mendapat perizinan. Ia mengatakan tidak ada perpanjangan izin lokasi perkebunannya. Ada SK izin yang ditandatangani Bupati pada 31 Maret 2015. Ia menceritakan ketika kunker dan terjadi perdebatan dengan gagaknya Kabupaten mengatakan tidak melanggar. Ia mengatakan itu tidak ada urusannya dengan kehutanan dan Komisi 4 tidak punya hak untuk mencabut. Yang mengeluarkan Bupati dan yang seharusnya mencabut juga Bupati. Ia meminta Gubernur Kalteng terpilih untuk memanggil Bupati untuk mengevaluasi kebun.

Pembahasan Rancangan dan Kegiatan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sudin menyarankan dibuat saja kunjungan spesifik, ia ingin tahu kalau ada yang disandera, ia ingin melihat ini. Ia sangat terkesan, mungkin di Kementerian LHK tetap fokus membantu petani kecil yang hasilnya seperti madu.

Kasus Kehutanan di Indonesia — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sudin meminta dibuat laporan terkait lahan yang bermasalah. Sudin meminta dalam kesimpulan rapat dimasukkan terkait upaya yang akan dilakukan KLHK terkait masalah-masalah kehutanan yang sedang terjadi.

Perizinan Hutan Tanaman Industri — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

Pendapat Sudin, HTI merupakan ancaman dan membantu kawasan hutan Indonesia. Menurut Sudin juga yang merusak hutan itu orang-orang yang di Manggala (salah satu gedung KemenLHK).

Wilayah Usaha Dalam Hutan Lindung — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perusahaan-Perusahaan

Sudin meminta untuk ditindak tegas. Kalau mau diurus ya diurus dan kalau tidak mau ya tidak usah. Ia mengatakan setiap pejabat yang terlibat pembalakan liar akan dikenakan kurungan 15 tahun atau denda maksimal Rp17 Miliar. Ia menyampaikan bahwa Gubernur mengatakan 85 perusahaan di Kalimantan Tengah semua bermasalah dan ilegal. Ia mengatakan PT BES Group melanggar dan baru mengurus izin. Ia menanyakan apakah PT BES Group membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia mengatakan setahunya kalau membayar PBB didasarkan dengan HGU sedangkan PT BES Group tidak punya HGU dan lahannya masih dalam kawasan hutan. Ia menanyakan mengenai diperbolehkannya hutan lindung ditukar menukar karena PT BES Group mengatakan sudah menyiapkan lahan pengganti. Ia mengatakan alangkah tidak nyamannya bila kawasan tidak clear dan ada saja gangguan, ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan oknum. Ia menanyakan pada PT Asian Agri mengenai ada atau tidak lahannya yang menyangkut wilayah pelepasan hutan. Ia mengatakan kalau semua clean and clear, jadinya nyaman biar tidak ada yang ganggu. Ia mengatakan di Riau masih banyak kawasan perorangan yang diambil wilayah hutan. Ia menanyakan kepada DGS apabila pindah komoditi tanam menurut UU dilaporkan atau tidak dan dilaporkannya ke siapa. Ia mengatakan Pemerintah moratorium kelapa sawit dan Pemerintah mendorong tanaman pangan seperti tebu. Ia mengusulkan untuk memanggil Dirjen Gakkum dan Planologi untuk membahas masalah lahan. Ia menyampaikan sesuai kata pakar hutan, tidak ada salahnya mengalah 300 HK daripada bermasalah nantinya. Menurutnya bila menanam durian tetap ada hasilnya. Ia mengatakan terjadi pelanggaran berat dan terakhir terjadi pembantaian orangutan di lokasi lahan. Mulai tanam 2008, namun izin lokasi 2015. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran berat. Ia menanyakan kepada Wilmar mengenai sudah ada atau belumnya izin HGU. Ia meminta kunjungan spesifik ke PT Wilmar yang bermasalah di wilayah pengganti Kalimantan Timur. Ia mengatakan bahwa ini salah Pemerintah yang menyuruh membangun pabrik tapi tidak ada kebun sehingga ada pencurian.

Pemutusan Besaran Anggaran Eselon 1 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Sudin mengatakan bahwa saat ini harga singkong di Lampung khususnya, sehingga Sudin meminta agar Mentan dapat menanggapi permasalahan tersebut. sudin mengatakan bahwa ada banyak kesulitan yang dialami petani, mereka meminta terpal plastic untuk menjemur kopi, karena jika dijemur di tanah maka akan jamuran sehingga mutu kopi rendah yang akan mengakibatkan rendahnya harga kopi. Terkait dengan protokol manggis kita dibohongi oleh Tiongkok dan Sudin memiliki janji dnegan petani manggis, yang dimana saat ini harga manggis sekitar Rp7.000 sampai Rp8.000. sudin meminta
untuk 54 komoditi yang masuk dari Tiongkok untuk dievaluasi, Karen sampai saat ini manggis sampai ke Tiongkok melalui Malaysia. Begitupun dengan sarang burung wallet, bahwa kita masih dipersulit dengan alasan yang tidak masuk akal. Sudin meminta untuk adanya evaluasi terkait dengan 12 karantina di China

Evaluasi Hasil Temuan dan Isu Aktual Terkait Lingkungan Hidup — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Sudin mengatakan bahwa masalah kebun-kebun ilegal ini harus ada yang masuk penjara penjabatnya, pejabat yang membiarkan pembalakan liar dapat dipenjara maksimal 15 tahun. Mereka tidak ingin menjaga coba kalau mereka disuruh menanam jengkol dan manggis itu mau karena ada hasilnya.

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) – Audiensi Komisi 4 dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

Sudin dari Lampung I. Menurut Sudin, Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan ancaman dan dapat membantu kawasan hutan Indonesia. Sudin juga mengatakan, yang merusak hutan adalah orang-orang di Manggala.

Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sudin menanyakan mengenai pihak yang mau menerima lahan seluas itu di Papua Barat dan Kalimantan Tengah. Ia mengatakan harus disesuaikan dengan jumlah penduduknya. Ia menyampaikan bahwa petani plasma juga ada yang nakal. Ia mengatakan di Belitung ada tambang milik Malaysia di kawasan kehutanan namun Dirjen Gakkum tidak tahu. Ia juga memberitahu bahwa di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dari pinggir jalan ketutup pohon semua, namun begitu masuk, pohonnya habis. Ia meminta agar ada penegakkan untuk pelanggaran. Ia mengatakan Dirjen Gakkum kurang berani.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2018 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Sudin menanyakan mengenai jumlah dan lokasi lada dan rempah-rempah yang dulu diburu di Indonesia pada masa VOC. Ia juga menanyakan komoditas yang berpotensi untuk diekspor. Ia menanyakan kebenaran pengambangan kedelai hingga 2 juta Ha karena petani malas. Ia menghimbau agar program tersebut tidak menjadi program ilusi. Ia juga menanyakan mengenai cara membuat sapi bunting dalam program sapi indukan. Ia mengatakan kalau ranah pertanian hanya diproduksi, tidak bisa masuk dalam teknis pemasaran. Ranah pertanian dikuasai produk impor. Menurutnya program Kementan mengenai bongkar angkut itu bagus dan harus dilanjutkan. Ia mengatakan ada permasalahan lada dan kopi, seperti di Lampung, kopi Lampung tidak mengakui itu dari hutan. Ia mengatakan bibit mangga sudah banyak dan menanyakan alasan tidak memikirkan yang nilainya bagus seperti manggis dan durian untuk dijual karena nilainya bagus.

Rencana Program Kerja PT KTM dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Gula – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Kebun Tebu Mas (KTM)

Sudin mengatakan perusahan apapun yang mengajukan Amdal tidak adanya jaminan yang aman. Dari pemaparan yang sudah disampaikan tidak ada materi mengenai penghijauan, yang dimana untuk masalah bau paling mudah dibantu oleh pohon. Sedangkan untuk kapur itu merupakan solusi sementara, bocornya limbah memang tidak diinginkan tetapi disini perusahaan sudah lalai. Sudah berharap agar perusahaan PT KTM jangan sampai didemo lagi, dan Sudin mendukung investasi gula karena Indonesia masih sangat kurang. Yang menjadi kesalahan pemerintah adalah dalam memberikan pabrik tebu tetapi tidak memilii kebunnya itu sendiri. Sudin mempertanyakan jaminan apa mengenai supply bahan baku selamanya, dan Sudin mempertanyakan siapa pemilik pabrik yang tidak memiliki kebunnya.

Pentingnya Mengangkat Sagu sebagai Komoditas Strategi – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua MASSI

Sudin mengatakan bahwa Negara ini semua percobannya bagus, tetapi begitu jalan tidak sehingga untuk dijalankan secara serius.

Koordinasi Kunjungan Kerja (Kunker) pada Masa Reses ke Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat — Komisi 4 DPR-RI Rapat Koordinasi dengan Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Sekjen Kementerian Pertanian

Menurut Sudin, apabila nanti Komisi 4 DPR-RI Reses ke dapil masing-masing, kami ingin Bulog ikut dalam Reses.

Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2018, Temuan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR-RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 dan Isu-Isu Aktual Bidang Pertanian — Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, dan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI

Mengenai biaya replanting kelapa sawit yang besar, Sudin memberikan saran untuk sering turun ke lapangan. Sudin menjelaskan bahwa buah pala sangat banyak di Kabupaten Tanggamus bahkan ada rencana bulan depan MoU dengan China. Sudin juga berpendapat bahwa beras basah di musim hujan membuat petani merugi. Sudin meminta agar masalah pengering padi dimasukkan dalam kesimpulan agar BUMN menyediakan pengering padi.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sudin meminta penjelasan mengenai wilayah yang masuk hutan register tetapi sudah ada Kantor Camat, rumah penduduk, dan lain-lain dapat dijadikan sebagai TORA atau tidak.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Sudin mengatakan apabila Kementerian melakukan pinjaman dari luar yang tidak terlepas dari APBN, maka sesuai UU 17/2003, Pemerintah Pusat dapat menerima pinjaman dengan persetujuan DPR. Sudin mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan belum selesai ditindaklanjuti.  

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani — Komisi 4 DPR RI Audiensi dengan Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH), Forum Penyelamat Hutan (FPH), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Sudin mengusulkan Komisi 4 melakukan kunjungan spesifik ke daerah-daerah yang lahan hutannya diberi Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses, dan Isu-isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama dari Perum Perikanan Nusantara, PT Perikanan Indonesia dan PT Garam

Sudin mengatakan realisasi anggaran KKP tahun 2017 hanya 66% dan termasuk rendah, Sudin bertanya apakah karena perencanaan yang tidak bagus atau KKP tidak bisa menjalankannya. Sudin mengatakan ada berita di koran, dimana salah satu Dirjen KKP menyatakan bahwa cantrang hanya boleh di Jawa. Sudin berpendapat berita tersebut akan menimbulkan pandangan yang tidak baik, apalagi di Lampung nelayan cantrang tidak banyak. Sudin mengatakan setuju bahwa cantrang tidak ramah lingkungan dan harus dihapus, tapi prosesnya bertahap.

Monitoring dan Evaluasi Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Para Pakar

Sudin mengatakan bahwa masalah cantrang sudah lama dialami. Sudin menegaskan untuk kerja dengan serius. Menurut Sudin, jika rakyat tidak puas dengan pemerintah itu bukan masalah. Namun, harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi Program dan Revitalisasi Perum Bulog dalam mencapai Kedaulatan Pangan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog

Sudin mengatakan negara tidak punya stok beras, harusnya stok cadangan sekitar 1 juta ton, tapi sekarang malah minus. Jika terjadi sesuatu, Sudin bertanya siapa yang akan bertanggung jawab. Sudin mengatakan apakah stok beras premium bisa dikeluarkan jika cadangan beras kosong. Jika pemerintah meminjam beras Bulog, siapa yang akan menanggung kerugian tersebut. Sudin berpendapat jika gudang Bulog dijual pun tidak akan cukup menanggung kerugian.

Tindak Lanjut Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Sudin mengatakan bahwa sarana dan prasarana dan petugas di lapangan harus terpenuhi. Sudin juga menegaskan bahwa sampai saat ini, masalah perkebunan nasional tidak dituntaskan. Lalu, Sudin juga menyampaikan bahwa majalah Tempo mengupas masalah perkebunan sampai tuntas dan pihak yang terlibat.

Izin Usaha — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi KLHK, Dirjen Gakkum KLHK, dan Genting Group

Sudin mengatakan bahwa yang ia tahu mitra yang diundang ada 3 perusahaan tetapi yang hadir hanya satu perusahaan. Jika diperbolehkan maka dua perusahaan yang kini tidak hadir maka silakan diundang lagi, dan apabila tidak hadir lagi maka diperbolehkan panggil paksa dengan Kapolri sesuai dengan undang-undang.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Revitalisasi serta Kinerja Perum Bulog dalam Mempercepat Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Rakyat - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)

Sudin mengatakan bahwa status Perum Bulog tidak jelas. Sudin menanyakan terkait pihak yang dapat bertanggung jawab atas kerugian gula yang belum dijual sebanyak kurang lebih 400.000 ton. Sudin menyarankan kepada Pimpinan Komisi 4 DPR-RI untuk mengadakan rapat gabungan dengan Bulog, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Kementerian Pertanian RI.

Tata Kelola dan Wajib Tanam 5% Bagi Importir, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), dan Serikat Petani Indonesia (SPI) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Importir Bawang Putih, Asosiasi Pengusaha Bawang Putih, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan)

Sudin mengatakan bahwa rapat ini tidak ingin mencari benar atau salah. Tetapi, untuk meluruskan mengenai perilaku bisnis yang benar karena semua untuk rakyat Indonesia. Ia menyampaikan bahwa ada pengusaha importir yang mengatakan tidak perlu hadir karena tidak ada urusan dengan Komisi 4. Ia meminta sekretariat mencatat yang tidak hadir dan dipanggil ulang. Jika nanti tidak datang juga, maka akan dipanggil paksa dengan bantuan polisi. Ia mengatakan bahwa beberapa banyak wilayah hanya menggarap lokasi tertentu. Ia mencurigai ada survei dari Kementan mengenai lokasi-lokasi yang tidak jelas. Ia menghimbau agar jangan sampai ada masyarakat yang membeli surat lagi dan ia meminta Pemerintah untuk membantu. Ia menyampaikan bahwa tujuan DPR baik, yakni ingin semuanya clear, masyarakat bisa hidup makmur, dan petani bisa hidup sejahtera. Ia mengatakan mendapat informasi wajib tanam sampai bulan Juni. Ia menanyakan perkiraan biaya produksi dan jumlah hasil ton penanaman bawang putih serta biaya per kilonya karena tidak dicantumkan. Ia juga menanyakan sumber analisis yang bisa dipertanggungjawabkan dari litbang atau dirjen. Ia mengatakan tidak ingin membicarakan swasembada, tapi tidak ada datanya. Ia menyampaikan bahwa ia meminta perhitungan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan hasilnya tidak demikian. Ia ingin mengkonfirmasi dan tidak mau ada kebohongan. Ia menyarankan jika Dirut tidak datang dicatat dan diulang pertemuannya. Ia menyampaikan bahwa Komisi 4 mengasaskan jika rapat dengan Menteri dan yang hadir eselonnya, maka akan disuruh pulang. Ia meminta untuk saling menghargai. Menurutnya, ketua asosiasi sudah cukup untuk berbicara dan ia meminta 10 orang yang hadir saat ini menyampaikan pendapat. Ia meminta mitra lainnya menyampaikan pendapat dan tidak takut karena di Indonesia semua bebas bicara dan akan dicarikan jalan keluarnya. Ia menanyakan mitra membeli berapa bibit. Ia mengatakan bahwa hal yang disampaikan mitra berbeda dengan yang disampaikan dirjen hortikultura. Ia menyampaikan bahwa masih banyak tempat di luar Jawa jika memang ada wajib tanan. Ia mengatakan bahwa bukan dinas yang tidak benar, melainkan oknum yang ada di dinas. Ia meminta dirjen membenahi hal tersebut, termasuk dirjen hortikultura. Ia mengatakan importir keberatan menanam 5% atau 20% karena mereka bukan petani. Ia menyarankan agar mekanismenya diubah jika memang tidak baik. Ia meminta yang mengawasi hal tersebut adalah orang yang paham dan mengerti. Ia menyebutkan ada keterbatasan SPI yang kedua hingga harganya melonjak. Ia menanyakan kehadiran KPPU ketika harga melonjak dan ia juga menyindir KPPU yang baru hadir ketika ada yang mencari kesalahan. Ia membahas mengenai adanya 6 perusahaan yang belum berpengalaman tapi sudah keluar SPInya pada Desember 2017. Ia meminta dilaporkan pada dirjen sementara mengenai PT yang bagus namun belum mendapatkan SPI. Ia menanyakan keberadaan importir yang menjual kuota. Ia mengatakan 40% bawang putih di Indonesia dikuasai China dan mereka belum mendapatkan SPI. Ia menyampaikan bahwa negara ini dibangun dengan baik dan Komisi 4 tidak ada pikiran untuk dikasih uang dan ia memarahi sekretariat karena tidak memberikan mitra snack padahal sudah pukul 1 siang. Ia menanyakan alasan dirjen hortikultura tidak merubah. Ia membahas bawa China sudah mulai makan durian dan manggis banyak. Mereka sadar tidak bisa menanam dan mereka mengimpor. Ia meminta dalam kesimpulan rapat semua yang dikatakan, enak atau tidak enak, harus dicantumkan agar swasembada bawang putih yang konon katanya segera datang bisa terwujud. Ia menyampaikan bahwa tadi dikatakan bibit yang bagus dari Taiwan dan menurutnya sebaiknya diwajibkan saja serta ada advokasi untuk menanam. Ia juga mengatakan importir hanya memberikan bibit saja. Ia menyarankan untuk menaikkan wajib tanam 10% tapi berupa bibit saja. Menurutnya, hal tersebut lebih masuk logika. Ia menyampaikan bahwa sejak awal tidak mau mencari ribut dan ingin mencari jalan terbaiknya. Menurutnya kalau bibit tidak perlu SPI karena sekarang banyak yang terpaksa wajib tanah untuk mendapatkan RIPH. Ia mengatakan bahwa permasalahannya bukan di pungutan atau wajib setor bibit melainkan sulitnya pengawasan di lapangan. Ia mempersilahkan jika masih bertahan dengan wajib tanam 5%. Ia mengatakan umumnya para pengusaha membagi hasil dengan kemitraannya. Ia mengusulkan untuk wajib tanam hingga 20 Desember 2018.

Kebijakan Tata Kelola Air Nasional — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sudin mengatakan hampir semua Daerah Aliran Sungai hancur, jika musim kemarau terjadi maka hampir tidak ada air karena tidak ada pohon sebagai resapan air. Sudin mengatakan jika Kementerian tidak mengubah sistem penanaman pohon maka masyarakat akan semakin menderita dan hutan semakin hancur. Sudin bertanya bagaimana keadaan program penanaman 1 miliar pohon yang dilakukan 8 tahun yang lalu. Sudin juga bertanya mengapa rakyat tidak diberi bibit pohon untuk ditanam sendiri, seperti pohon petai dan pohon jengkol. Sudin mengatakan air bawah tanah perlu diperiksa, jangan hanya membuat regulasi dan tidak memperhatikan ekosistem lingkungan.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Perkebunan Nasional — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI, serta Pejabat Eselon I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI

Sudin mengatakan jika lahannya ilegal bagaimana mau mendapatkan ISPO. Menurutnya, jika tidak mau mengurus sertifikat ISPO berarti ada yang salah. Ia mengatakan ingin meluruskan bahwa apabila dianggap ilegal berarti tidak membayar PBB. Ia meminta Dirjen untuk memperbaiki bahasanya sedikit karena tidak ada keterlanjuran. Ia juga meminta untuk disampaikan banyak jumlah yang terindikasi melanggar hukum agar anggota mempunyai pegangan. Ia bingung karena ada gajah masuk ke kecamatan dan menjadi ribut. Ia mengatakan jangan sampai gajah itu dibunuh rakyat saat masuk ke Kabupaten Tanggamus. Ia mengirimkan pawang agar gajah kembali ke hutan. Ia menyampaikan di hutan terbaik sekian juta kubik kayu yang keluar setiap keluar. Ia menyarankan agar 6 bulan sekali disajikan ke DPR sebagai pengawasan tindakan hukum. Ia juga mengatakan bahwa belum lama ini di Lampung Selatan terdapat satu kasus dimana 62 sertifikasi yang dikeluarkan badan pertanahan milik rakyat. Tapi, sekian puluh tahun tidak ada masalah namun tiba-tiba dibuka jalan tol sehingga banyak pembebasan dan ganti untung. Ia meminta penjelasan memang sertifikat tersebut. Ia mengatakan jika dulu pengeluaran izin BPN atas rekomendasi Kepala Daerah. Ia menanyakan perkiraan Bupati akan mengeluarkan izin lokasi dengan penelitian penuh atau tidak. Ia juga menanyakan Bupati mengerti atau tidak saat mengeluarkan izin. Ia mengatakan bahwa ia merasa Dirjen belum tahu masalah yang jelas dan harus memanggil Menko. Ia menyarankan agar jangan pinjam pakai tetapi sewa pakai agar lebih jelas karena pemiliknya swasta, bukan Pemerintah. Ia mengatakan jika tidak masuk PNBP maka anggaran tersebut semacam dengan pungutan liar. Menurutnya, perlu segera mengundang Badan Kelapa Sawit Nasional.

Progres Pembahasan Rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan HAM

Sudin mengatakan bahwa pada prinsipnya pembahasan sudah dibahas selama 3 tahun, beberapa kali dibahas pemerintah sudah setuju, tetapi diabakan. Jika di negara manapun tidak ada karantina perikanan, tumbuhan, dan sebagainya, maka di sana karantina menjadi satu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Penggunaan Cantrang, dan Hasil Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Bali, Sulawesi Tengah serta Papua — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Sudin menanyakan status nelayan Lampung masih merupakan nelayan Indonesia sebab hanya nelayan Jawa Tengah yang dapat menggunakan cantrang untuk menangkap ikan sementara nelayan Lampung tidak diizinkan. Sudin meminta penjelasan akan penggunaan cantrang sebab sebulan lalu, nelayan Lampung ditangkap karena penggunaan cantrang dan menurutnya ini adalah suatu diskriminasi terhadap nelayan Lampung. Sudin mengatakan, di Lampung ada nelayan cantrang namun ketika akan mengganti alat tangkapnya, mereka tidak memiliki dana dari pemerintah.

Pembahasan Terumbu Karang - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) KLHK, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Sumber Dayar Hayati Kemenko Maritim, Kementerian Luar Negeri, Ekspor Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asosiasi Koral Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKI) dan Bappenas

Sudin menjelaskan bahwa ada surat tidak kepada daerah terkait pemberhentian surat layanan kesehatan ikan sebab ia melihat banyak kebijakan KKP yang tidak mendukung kebijakan Joko Widodo. Ini masalah karena surat untuk AKKI dari Balai Karantina Ikan.

Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian

Saya minta target-target produksi yang dibuat jangan terlalu berlebihan, jadi buatlah yang realistis.

Eselon yang ada di Kementan ini kan biasanya hanya copy-paste. Saya hanya mengingatkan kepda Pak Menteri untuk hati-hati.

Saran saya Eselon 1 Kementan jangan membuat Pak Menteri terbuai.

Di tahun 2019 produksi jagung 22,9 juta ton, di tahun 2020 targetnya 24,2 juta ton, itu darimana? Anggarannya saja turun.

Saya benar-benar bertanggung jawab atas mitra kerja Komisi 4 yang salah satunya adalah Kementan, jika Kementan tidak sukses, saya sebagai Pimpinan Komisi 4 berarti kerjanya tidak benar.

Jadi, saya minta kita harus sama-sama berjuang.

Jika Peraturan Menteri yang ada tidak bisa meningkatkan produksi maka diubah saja.

Mengapa perluasan lahan terus? Mengapa tidak tingkatkan produksi tanam? Yang sekali jadi dua kali tanam, caranya perbaiki irigasi, pupuk dan perawatannya.

Jadi intinya yang dipakai oleh Pak Menteri (Kalung Eukaliptus) ini bisa membunuh virus corona yang Balai Ibu miliki? bukan virus corona yang saat ini sedang mewabah?

Ini berarti produknya belum sempurna, masih uji coba. jangan sampai membuat persepsi jika semua orang pakai ini dapat benar-benar aman tidak terkena Covid-19.

Tugas penting dari BBPV saat ini adalah bagaimana menemukan vaksin virus Africa untuk Babi. Itu yang terpenting.

Jadi, saya sangat bangga ada BBPV tapi saran saya fokus pada tupoksinya dahulu.

Jika ingin lanjut mengembangkan kalung Eukaliptus, silakan saja, tapi jangan sampai menggunakan APBN.

Lima Pokok RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019 dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Sudin menanyakan mengenai hutan lindung yang dikelola Pemprov dan sejauh mana Provinsi peduli dengan hutan karena tidak ada keuntungannya dan anggarannya Rp250.000.000,-. Ia mengatakan kalau mau ke Kab/lapangan rumah dijual pun tidak cukup untuk operasional. Ia juga mengatakan mengecek ke lapangan. Menurutnya, di satu sisi menguntungkan tapi satu sisi lainnya menganggap dirinya sebagai pejabat hebat. Ia menyarankan eselon 1 atau 2 jangan hanya di Manggala, contoh di Mentan wajib di lapangan setengah bulan eselon 1 dan 2 karena sebagian besar hutan lindung hancur. Ia juga mengatakan jangan sampai ada gajah yang terluka atau terbunuh, jika ada maka ia akan bawa ke Polda karena itu binatang langka dan tidak semua negara punya gajah. Ia meminta untuk melihat kondisi langsung di lapangan dan tidak hanya rapat di Pemprov.

Ketersediaan Bahan Pangan Jelang Lebaran 2019 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Perdagangan RI dan Perum BULOG

Sudin menanyakan kerugian yang dialami BULOG serta perencanaan kerja sebab dirinya mendengar bahwa BULOG akan dapat penanaman modal negara sebesar 3 Triliun rupiah. Sudin mengatakan pemerintah tidak memiliki persiapan menjelang Lebaran yang ditandai dengan kenaikan harga bahan pangan hingga menyusahkan masyarakat. Selanjutnya soal operasi pasar, menurut Sudin hal tersebut bisa dilakukan secara online dan tak perlu turun ke lapangan. Soal bawang putih, Sudin mengatakan produksinya tidak maksimal sehingga ia menanyakan alur Surat Persetujuan Impor (SPI), Sudin juga menanyakan soal kebutuhan bawang putih 1 juta ton di Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) padahal disebutkan kebutuhan hanya 500.000/ton. Menurut Sudin, untuk mengatasi kekurangan stok bawang putih, Kementan seharusnya memberi bibit bawang putih yang banyak.

Ketersediaan Pangan dan Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirut Perum Bulog

Sudin menegaskan agar Pemerintah tidak boleh semena-mena dan pilih kasih dalam membuat peraturan. Sudin menyarankan agar segala sesuatunya serahkan saja kepada Bulog ingin bermitranya dengan siapa saja. Terkait masalah bibit/benih, Sudin meminta agar hal tersebut lebih baik dikelola oleh pusat saja karena jika di provinsi takut disalahgunakan misalnya untuk beli mobil fortuner.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan

Sudin mengatakan coba sekarang jelaskan dahulu ayam apa ini yang harganya 770 rbu/ekor, dari 47 ribu harga sebelumnya ini. Ia juga mau menanyakan sampai hari ini sudah berapa banyak yang dibeli dari peternak kecil, dan tolong lain kali DPR-RI diberikan data yang benar. Sudin menambahkan semuanya lagi puasa ini tapi karena ia sudah muak karena disajikan data seperti ini lebih baik ditutup saja rapat ini.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Sudin mengatakan bahwa Komisi 4 DPR-RI ingin peningkatan produksinya cepat, untuk itu Komisi 4 DPR-RI mengusulkan Rp500M untuk alokasi, tetapi yang tertera di Kementerian Pertanian hanya sekitar Rp200M, maka jangan sampai kesalahan yang sudah-sudah setelah Komisi 4 DPR-RI ingatkan justru semakin salah.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 4 DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

Sudin mengingatkan program ini sudah menjadi temuan BPK, jadi ia minta program tersebut di evaluasi kembali. Selanjutnya, Sudin menanyakan ini baru RKA K/L, lalu kontrak nya bagaimana. Tadi Sekjen mengatakan sudah ada kontrak yang berjalan. Kemudian, Sudin mengatakan pada rapat yang lalu itu sudah saya ingatkan jangan setiap Eselon 1 selalu ada padat karya. Coba jelaskan ini padat karya untuk atasi banjir bagaimana. Terakhir, Sudin menanyakan untuk soal nilainya berapa. Pertanyaan ia jangan diajak muter-muter begitu, yang 113 Miliar itu hilangkan saja.

Rencana Kerja dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020 – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI

Sudin menanyakan perlengkapan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian RI di Tanjung Priok. Ia juga menanyakan tenaga honorer yang dimiliki serta penghargaan bagi mereka tenaga honorer). Lalu, Sudin menanyakan temuan yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian RI selama 2019 serta kesalahan atau penyimpangan dari Pejabat Eselon I.

Prospek Pengembangan Usaha Perkebunan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1-14

Sudin mengatakan bahwa ia setuju terhadap 1700 karyawan, tetapi jangan sampai cost lebih besar dari penghasilannya. Ia juga menyarankan untuk, BUMN dikelola sebaik mungkin. Terkait PTPN VII, Sudin mengatakan bahwa pabriknya sudah tua dan sudah rusak. Pabrik tua akan memakan energi yang besar.Untuk itu, Sudin menyarakan untukmelaporkan hal ini ke Kementerian BUMN karena PTPN Holding mempunyai aset yang besar.

Kebakaran Hutan dan Lahan - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Sudin mengatakan bahwa di Lampung jika Kapolres tidak mencegah karhutla maka akan dicopot.

Visi Misi dan Masalah Kehutanan - RDP Komisi 4 dengan Dirut Perhutanian dan PT Inhutani 1-5

Sudin memberikan saran kenapa tidak bermitra dengan Inhutani 1 dan PT Jafa, yang dimana PT Jafa merupakan sahabat dekat Bapak Budisatrio. Sudin memberikan pendapat jika bekerj asama dengan swasta BUMN-nya 51%, maka Balai Pengelolaannya kalau bisa kerja sama kenapa tidak, asal jangan melanggar peraturan pertanian

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Sudin mengatakan ada bahan mengenai stimulus peternak ayam di mana terdapat program perlindungan peternak ayam. Jika ada masalah dengan bulog, hal ini harus diselesaikan sesama pemerintah.

Evaluasi Hasil Pembahasan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 Tahun 2019, Evaluasi Pemeriksaan Anggaran Per Oktober 2019, Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Terkait kekosongan jabatan, Sudin menyarankan jika yang dekat tidak bisa mengisi kekosongan sebaiknya jangan diangkat. Terkait 72 kapal, Sudin menanyakan apakah kapal itu sudah menjadi barang milik negara. Ia juga menegaskan jangan sampai kapal-kapal disewakan lagi kepada pihak ketiga jika nelayan tidak bisa mengoperasikannya. Sudin meminta untuk mengeluarkan izin yang memang tidak bermasalah dan diserahkan datanya kepada Komisi 4 DPR-RI yang izin-izinnya belum dikeluarkan.

Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama Perum Bulog

Sudin meminta penjelasan yang detail terkait penjelasan Badan Ketahanan Pangan Kementan yang mengatakan stock pangan cukup.

Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Perkembangan Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Sang Hyang Seri, Dirut PT. Pertani, Dirut PT. Berdikari, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut Perum Perikanan Indonesia, Dirut PT. Perikanan Nusantara, dan Dirut PT. Garam

Sudin mengatakan paham dengan pendapat Ibu Endang. Namun menurutnya semua ada ego sektoralnya di mana BUMN dianggap tidak sejajar dengan Kementerian. Ia juga meminta agar dijelaskan secara gamblang dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ia juga mengatakan mengenai setahunya bahwa PT. SHS ada yang disewakan dan meminta untuk mengeluarkan orang yang melakukan praktik tersebut. Ia mengatakan PT. SHS tidak jujur dan bisa saja barang yang dijual SHS buruk atau kemungkinan lain jika PSO diberhentikan.

Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2019, Anggaran per Oktober TA 2019, Rencana Program dan Kegiatan TA 2020 serta Isu-Isu Aktual – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI

Sudin menanyakan data mengenai produksi dan jagung serta wilayah panen. Sudin menanyakan koordinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) soal komoditas sawit dan datanya.

Penanganan Ilegal, Unreported Unregulated Fishing, Permodalan Bagi Pelaku Usaha Perikanan Dan Isu-Isu Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), dan Direktur Kelembagaan Permodalan Usaha Mikro Kelautan Dan Perikanan

Sudin meminta penjelasan atas penurunan pengoperasian kapal pengawas yang semakin menurun tiap tahun. Ia juga meminta rincian yang detail mengenai waktu pengangkapan, tanggal mulai persidangan, dan tanggal berakhirnya inkracht. Selain itu, ia juga menanyakan mengenai alasan adanya kapal Indonesia yang ditangkap di negara lain.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2019, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, Peralihan Pelaksanaan Program Beras Rastra dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog.

Sudin menyatakan bahwa pada saat ini belum saatnya panen, sehingga erjadi perbedaan data 10juta antara Kementerian Pertanian dengan Perum Bulog.

Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi (Rakoor) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perum Bulog

Sudin berpendapat bahwa dalam kesepakatan kita supaya setiap kunjungan kerja reses sempatkan meninjau Taman Nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tujuannya adalah Taman Nasional itu bersifat wajib kita jaga bersama, agar kita tahu apa ada yang kurang dari sana. Kita akan memberikan bantuan budidaya lobster di Nusa Tenggara Barat, kalau bisa itu salah satu objek yang ditinjau juga. Jangan kita tidak membawa mitra ke sini, tolong jangan sampai tidak dikunjungi. Wajib dikunjungi supaya kita tahu apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki.

Masukan Mengenai Usulan RUU yang Akan Dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan RUU Prioritas 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI

Sudin mengatakan bahwa dalam penyusunan RUU seharusnya pelaku juga dilibatkan, Komisi 4 DPR-RI ingin mendengar aspirasi para pelaku.

Ketahanan Pangan Nasional - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog

Sudin mengatakan bahwa BPNT ini mengalami penyimpangan, yang salah adalah Bulog. Sudin mewakili Komisi 4 DPR-RI meminta penjelasan mengenai ketahanan pangan nasional. Ia juga menanyakan bagaimana proses penjualan jika tidak ada pemerintah. Sudin juga memberikan saran untuk kebijakan Bulog untuk diubah.

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Sudin mengatakan, terkait dana jika dananya hanya segini apa yang mau dikerjakan? karena ini jauh dari cukup. Sudin menegaskan untuk jangan seperti yang lalu-lalu. Ia juga menyarankan untuk mengadakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan pengimpor limbah. Selain itu, di Mandailing Natal, pencemaran merkurinya besar sekali, sampai ibu melahirkan anaknya cacat. Sudin menegaskan untuk dijadikan perhatian terkait hal ini. Terkait impor, Sudin menanyakan apakah masih perlu impor dan bagaimana pengawasan pengimporan sampah serta bagaimana Komisi 4 DPR-RI bisa percaya jika pihak yang menangani melakukan monopoli karena menurut Sudin tidak ada transparansi. Lalu terkait kontainer-kontainer, Sudin menanyakan penanganannya. Ia juga mewakili Komisi 4 DPR RI meminta data tambang-tambang perusahaan baik yang sudah melakukan rehabilitas maupun yang belum.

Subsidi Pupuk - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Kementerian Pertanian dan Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)

52% kartu tani sudah terdistribusikan, total 14,712 KPL telah dilengkapi mesin EDC oleh Himbara. Himbara memberi solusi dengan memberi perbaikan di lapangan agar semakin baik.

Prospek Pengembangan Peremajaan Kelapa Sawit - RDP Komisi 4 DPR RI dengan Dirjen Perkebunan Kementan, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, dan Dirut BPDPKS

Sudin mennayakan soal dana yang sekian banyak itu kemana saja larinya. Dirjen Perkebunan ini tidak pernah bicara yg mengurus semuanya itu adalah Dirjen Perkebunan, jadi kami kira ini yang mengurus semuanya adalah BPDPKS. Sudin mengatakan bukan kami ingin ikut campur tapi kami harus tahu itu, jadi saya rasa bapak tidak perlu surveyor karena kita disini dari semua Provinsi dan pastinya dikampung ada yang punya lahan juga. Terakhir, Sudin mengira terkait pengelolaan dana sawit ini ia dukung terus asalkan diberikan kepada plasma juga jangan hanya orang-orang pabrik apalagi pengusaha besar. Sudin menegaskan ingin mengetahui mau gaji dari Dirut, pasti melebihi gaji Anggota Dewan.

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Disebabkan oleh Aktivitas Pabrik PT Sumatera Prima Fibreboard di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sudin mengatakan bahwa yang menimbulkan bau adalah limbah. Ia juga menjelaskan terkait boiler itu hanya pemanas. Sudin meminta fakta sebenarnya terkait hal ini. Ia menekankan bahwa ia tidak mau ada laporan yang sepihak merugikan pengusaha apalagi merugikan rakyat.

Agenda Kunjungan Kerja - Rapat Koordinasi Komisi 4 dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sudin memberikan saran bahwa sebaiknya kunjungan kerja itu ke tempat yang tidak maju, bukan ke tempat yang sudah berhasil.

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan - RDP komisi 4 DPR dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sudin selaku pimpinan menyatakan bahwa penyebab bau bisa saja berasal dari limbah pabrik. Sudin juga menghimbau agar DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai fakta-fakta yang sebenarnya, jangan sampai ada laporan sepihak yang merugikan pengusaha ataupun merugikan rakyat.

Latar Belakang

Sudin terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 72.542 suara.