Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Lampung II
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tasikmalaya
Tanggal Lahir
22/10/1946
Alamat Rumah
Jalan Gereja Theresia No. 19, RT 007/RW 004, Kelurahan Gondandia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Lampung II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Itet Tridjajati Sumarijanto lahir di Tasikmalaya, 22 Oktober 1946. Itet menjadi anggota DPR RI 2009-2014 sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk Erwin Tunggul Setiawan Situmorang (komisi IX). Itet menempati komisi IX. Itet mendapat perolehan suara terbanyak ke dua untuk dapil Lampung II. Itet kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan suara 40.203 suara.

Pendidikan

Expert Medical Record (Ahli Dokumen Medis) · Medical Record Administrator Australia (MRA) - Sydney, Australia (1967)

Perjalanan Politik

Itet cukup aktif mengawal berbagai isu dan RUU yang dibahas di Komisi IX, sekalipun Itet seorang anggota DPR melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW). Itet anggota GMNI sejak 1965. Pada 1966, Itet menjadi Ketua bidang seni untuk Persatuan Pelajar Indonesia di Australia.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada 

Sikap Politik

RUU Penghapusan Kejahatan Seksual

Pada Rapat Paripurna ke-63 tanggal 17 Mei 2016 - Itet menyampaikan bahwa kejahatan seksual merupakan tindakan extaraordinary sehingga perlu penanganan extaraordinary. Itet melihat bahwa proses penanganan melalui pembahasan RUU PKS akan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, Itet menyarankan agar Pemerintah segera membentuk badan khusus untuk memberantas kasus kejahatan seksual.  [sumber]

RUU Penyandang Disabilitas

16 Maret 2016 - Itet menyampakan bahwa pada prinsipnya Fraksi PDIP menyetujui RUU DIsabilitas untuk ditetapkan di Paripurna.  [sumber]

Pada 27 Mei 2015 - Itet menekankan agar penanganan masalah penyandang disabilitas ini harus melibatkan Komisi 10 DPR-RI dan Pemerintah Daerah (PEMDA) serta meminta Kementerian Kesehatan melakukan penelitian guna mendapatkan data medical record yang baik dan pemetaan ke setiap daerah untuk mengatur RUU diabilitas ini. Ia juga mendesak agar pemerintah segera mempublikasikan RUU disabilitas ini dan memberikan subsidi pelayanan bagi mereka.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3.  [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Praktik Pekerja Sosial

10 April 2018 - [aspek filosofis, yuridis maupun jangkauan dan ruang lingkup pekerja sosial] Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan Itet menyatakan bahwa memang ada kebutuhan payung hukum, sehingga Komisi 8 sudah menyiapkan draf RUU Praktik Pekerja Sosial. Itet mengungkapkan bahwa ia pernah mempelajari medical record dan di Indonesia sendiri data-data mengenai medical record belum lengkap dan tidak bisa digunakan untuk penelitian yang disebabkan oleh kurangnya SDM yang memadai. Itet meminta agar masalah gaji dan Standard Operating Procedure (SOP) perlu menjadi perhatian. Itet lalu menanyakan masalah auditor, karena di Rumah Sakit ada medical audit komite, sehingga tujuannya untuk mengevaluasi kinerja pekerja sosial dalam memperoleh sertifikasi. Itet menceritakan sebuah kasus bahwa di Australia ketika ada seseorang yang terkena penyakit Tuberculosis (TB), ada petugas yang memeriksa rumah-rumah yang bersangkutan untuk melakukan tindakan pencegahan. Itet kemudian menanyakan masalah peraturan atau regulasi terkait pekerja sosial asing seperti apa saja yang boleh masuk ke Indonesia, dan Itet meminta bisa dicarikan solusi regulasi mengenai hal tersebut. [sumber]

RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU CSR/TJSP/TJSL)

11 Oktober 2016 - Itet merasa kecewa atas pemaparan mitra, dirinya melihat bahwa CSR sudah berjalan namun output dan hasil untuk memberantas  seperti kemiskinan belum terlihat. CSR adalah tanggung jawab perusahaan, bukan termasuk pemerintah. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) hanya sekadar kegiatan dan terlihat tidak memiliki makna. Perusahaan harus memiliki hati nurani dan tidak memprioritaskan keuntungan saja. Itet mengatakan bahwa pengawasan dari pemerintah lemah. Oleh karena itu forum harus memiliki inisiatif dengan melakukan pemetaan social responsibility. Jika sudah terintegrasi, UU tidak perlu dikurangi isinya. [sumber]

Tanggapan

Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019

5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB. Itet mengatakan perlu memahami bahwa bencana adalah way of life bangsa kita, berarti bagaimana kita menanggapi bencana ini. Itet menambahkan kemudian mengenai rumah yang ambruk di Lombok, presiden mengirim 400 insinyur untuk Lombok. Mengenai identifikasi rumah yang tahan gempa dan rumah tak tahan gempa, sebenarnya ini tanggung jawab siapa. Itet menanyakan sejauh mana teknologi bisa men capture bencana yang akan terjadi. [sumber]

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Itet berpandangan bahwa yang harus ditekankan kita harus sejahtera bukan secara fisik saja tapi sejahtera lahir batin dan yang harus ditangani adalah data orang miskin karena merupakan fondasi untuk membuat suatu perencanaan sehingga pelaksanaannya dapat efektif. Itet menanyakan program apa yang telah Kemensos berhasil laksanakan. Ia kemudian menyarankan untuk membuat testimoni-testimoni keberhasilan agar bisa kelihatan seperti dapat diiklankan di media-media sehingga menarik seperti Corporate Social Responsibility (CSR). Mengenai Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), menurut Itet ada kendala apakah perlu ada Undang-Undang bahwa mereka yang mendapatkan Rutilahu itu adalah mereka yang punya rumah, kemudian Itet mengusulkan agar daerah bisa menghibahkan tanah untuk zona Rutilahu sehingga mudah dikontrol. Itet juga menanyakan benarkah Dinsos tidak melakukan verifikasi data karena menurutnya masa sensus 10 tahun sekali kan bisa monthly sensus. Bagi lanjut usia, Itet menanyakan apakah ada pelayanan psikologis bagi mereka. Selain itu, masih mengenai lansia, Itet menyarankan untuk mengetahui apakah kondisi mereka happy atau tidak karena jika sudah lanjut usia butuh suasana hati yang happy. Mengenai pembagian sembako, Itet berpendapat yang kini terjadi masih merepotkan sehingga Ia menanyakan mengapa tidak menggunakan e-money saja agar peserta penerima bantuan bisa berbelanja sendiri dan tidak ribet distribusinya terutama di daerah-daerah terpencil. Mengenai panti asuhan yatim piatu, Itet menyatakan bahwa panti tersebut milik Kabupaten/Kota sehingga pusat tidak dapat membantu, nah ini yang perlu diperhatikan. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Itet meminta Kemenag menjelaskan perbedaan antara dana haji dan pengelolaan keuangan haji. Itet menanyakan Uang jamaah haji itu disetor lalu dimana nilai manfaatnya. Dengan dana Rp61,5 Triliun layaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Itet menanyakan bagaimana sistem pengawasan Kemenag. Dirjen Pendis memiliki dana Rp47 Triliun, sehingga Itet menanyakan apakah sertifikasi sudah termasuk ke dalam dana tersebut. Untuk menjelaskan konstituen di daerah, Itet pun ingin mengetahui bagaimana pendapat Menteri Agama mengenai kerukunan antar umat beragama yang sedang ramai saat ini. [sumber]

Anggaran Kementerian Agama

24 Juni 2016 - Itet meminta Menteri Agama (Menag) untuk menekankan program toleransi beragama pada semua aspek agar tidak terjadi peperangan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

24 Juni 2016 - Itet mengingatkan kepada Menteri Sosial (Mensos) untuk hati-hati karena akhir-akhir ini ada banyak vaksin palsu.  [sumber]

20 Juni 2016 - Itet meminta agar para Direktur Jenderal (Dirjen) untuk optimalisasi walau terjadi penghematan. Itet menanyakan anggaran pengawasan dari implementasi program-program yang dipaparkan oleh para Dirjen. Itet juga menanyakan mengapa Kementerian Sosial (Kemensos) mendapatkan opini Disclaimer dari BPK. Lalu, ia juga menyarankan kepada Dirjen agar melibatkan CSR, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat untuk memaksimalkan pelaksanaan programnya. Kemudian, Itet juga meminta feedback dari berbagai elemen setelah pelaksanaan program dari para Dirjen tersebut. Khusus untuk Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial & Penanggulangan Kemiskinan (Dirjen Dayasos), Itet menanyakan bagaimana koordinasinya dengan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemendikbud) terkait Gerakan Revolusi Mental. Terkait Student Leadership Retreat Training (SLRT), Itet menanyakan berdasarkan apa penilaian yang dilakukan. Itet menghimbau agar tidak ada lagi anak jalanan di ibukota DKI Jakarta. Selanjutnya, ia menanyakan apakah adanya kerja sama dengan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) terkait penanggulangan bencana. Lalu, Itet menanyakan apakah wajib bagi anak-anak untuk membuat portfolio bila berkunjung ke TMP atau panti asuhan. Kemudian, iajuga menanyakan adanya kerjasama lembaga terkait kepahlwanan perihal program kunjungan ke veteran.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

24 Juni 2016 -  Itet meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (MenPP-PA) melaksanakan program pemberdayaan perempuan dengan sebenar-benarnya.  [sumber]

13 Juni 2016 - Itet mempertanyakan bagaimana koordinasi KemenPP-PA dengan Kementerian Sosial. Ia juga mempertanyakan anggaran mengapa lebih kecil padahal masalah luas sekali. Ia menyarankan MenPP-PA harus meyakinkan Menteri Keuangan, MenPP-PA harus berjuang. Itet mengusulkan agar me-review ulang kesimpulan-kesimpulan apakah implementatif. Menurutnya, masalah kebiri adalah masalah pro kontra dan perlu ada penelitian, serta permasalahan yang ibu menteri paparkan harus dibuat prioritasnya. Itet berpendapat, perlu ada pemikiran tentang past, present futur, untuk  health center.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana

24 Juni 2016 - Kepada Kepala BNPB, Itet menegaskan bahwa BNPB bukan sebagai “pemadam”, tetapi sebagai pencegah. Itet meminta BNPB mengembangkan penelitian untuk pencegahan bencana.  [sumber]

10 Februari 2015 - Itet berharap penyerapan dana untuk BNPB dikelola melalui skema 1 pintu supaya anggaran BNPB khusus digunakan hanya untuk keperluan pasca bencana.  [sumber]

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak

30 September 2015 - Itet menilai angka kekerasan terhadap anak yang telah dipaparkan mitra cenderung mengalami kenaikan. Itet menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah, Pemda Jawa Barat, dan Pemda Sulawesi Selatan perlu melakukan studi banding ke provinsi yang angka kekerasannya tidak mengalami kenaikan. Selain itu, Itet juga menyarankan perlu ada trauma center untuk menangani para korban kekerasan tersebut.  [sumber]

Panja Perlindungan Anak

21 September 2015 -  Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad,  Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS), dan Dir. Pendidikan Agama Islam (PAI), Itet mengatakan bahwa pola pikir juga merupakan penentu dari nasib bangsa, beliau mengharapkan pendidikan pola pikir juga dimasukkan. Karena dari pola pikir akan lahir sebuah perkataan, dari perkataan akan lahir sebuah perbuatan, lalu perbuatan tersebut akan dapat menjadi suatu kebiasaan. Itet bertanya, apakah ada program untuk orang tua tentang memberikan didikan kepada anaknya.

Itet sempat melakukan interupsi pada saat Dikdasmen sedang menyampaikan tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari anggota Komisi 8, Itet bertanya mengenai apakah target-target yang sudah disebutkan itu bisa diproyeksi kapan keberhasilannya dengan segala kendala yang ada. [sumber]

Kasus Engeline

6 Agustus 2015 - (ANTARA News) - Anggota Komisi VIII DPR Itet Tridjajati Sumarijanto meminta agar kasus pembunuhan yang menimpa Engeline (8) tidak berlarut karena sebenarnya sederhana dan mudah diketahui siapa otak dibalik pembunuhan sadis tersebut.

"Kasus Engeline harus dituntaskan karena sebenarnya sederhana dan mudah ditebak siapa pelakunya," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di Jakarta, Kamis. 

Engeline merupakan anak yang diadopsi oleh pasangan Margriet Christina Megawe dan Douglas Scardordugh. Diketahui Margriet mempunyai dua anak dari dua perkawinan, yakni Yvone anak dari pernikahan dengan warga Amerika Serikat, Winlise dan Christina buah perkawinan dari Douglas dan Yvone, anak dari pernikahan sebelumnya.

Perlakuan yang diterima Angeline dan pembunuhan, sambung legislator asal Lampung itu, sangat menciderai rasa kemanusiaan yang hakiki.

"Menurut saya, kasus ini menjadi bahan yang seharusnya dijadikan pelajaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kebijakan apa yang harus diambil untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang belum bisa melindungi diri sendiri (anak-anak-red)," papar Itet Tridjajati Sumarijanto.

Sekolah juga jangan tinggal diam, para guru hendaknya memperhatikan kondisi muridnya di sekolah. Dilihat bagaimana kondisi anak di sekolah, ada tidak bekas cubitan di badan. Sekolah memegang peranan penting dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Itet Tridjajati juga mendorong agar Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan penelitian mengenai latar belakang adopsi anak. Jika kemiskinan yang menjadi penyebab utamanya, yang perlu diperhatikan adalah apakah hal tersebut dialami para perantau atau penduduk lokal?.

"Saya kira aneh rasanya, Bali yang sudah menjadi tujuan wisata dunia tapi masih banyak kemiskinan di daerah itu. Seharusnya Bali, dengan potensi pariwisata harus mampu menanggulangi kemiskinan di daerah itu seperti halnya Perancis yang menyejahterakan penduduk melalui pariwisata," saran Itet yang merupakan salah satu ahli riwayat kesehatan rumah sakit di Tanah Air.

Selain itu, Itet juga mengkhawatirkan jika kasus Engeline tidak dituntaskan dengan baik maka akan berdampak pada pariwisata di Bali.

Selama hampir dua bulan perhatian publik di Tanah Air tersita terhadap kasus pembunuhan yang menimpa Engeline (8) yang berlarut-larut.

Angeline dilaporkan hilang sejak Sabtu (16/5) dan ditemukan tewas dalam kondisi membusuk terkubur bersama boneka kecil di halaman belakang di rumahnya yang terletak di Jalan Sedap Malam 26 Sanur, Bali. (sumber)

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 -  Itet tidak setuju apabila PKH dihentikan. Itet tidak senang bila orang miskin hanya ada untuk jadi pembantu. Itet juga ingin tagih data dari Kementerian Sosial karena sudah disepakati sebelumnya ketika Rapat Kerja dengan Menteri Sosial. Menurut Itet kita butuh pemetaan program dari semua kementerian dan lembaga agar tidak tumpang tindih. Contohnya, program KUBE harus sudah direncanakan saat peserta sedang dalam kelas PKH.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015 - 2016

Pada 16 April 2015 - Itet menilai pemaparan yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) kebanyakan hanya wacana saja. Menurut Itet pemaparan tidak dibuat oleh MenPPPA, tapi oleh pembantu-pembantu MenPPPA. Itet berharap ambisi Ibu MenPPPA di politik lebih tinggi dari yang Itet lihat sekarang. Itet minta klarifikasi ke MenPPPA status dari program edukasi politik untuk perempuan.  [sumber]

Managing Disaster Risk Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 15 April 2015 - Itet meminta BNPB, sebagai komando, untuk segera membenahi sistem koordinasi saat bencana dengan pihak-pihak terkait.  [sumber]

Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana

15 April 2015 - Jika UU Penanggulangan Bencana tidak fasilitasi dana memadai, Itet minta pendapat dari PMI dan MPBI berapa proyeksi dana yang memadai untuk pengurangan resiko bencana. Khusus mengenai bencana Gunung Sinabung, Itet minta sumbang ide dari PMI dan MPBI ide jangka panjang untuk penanggulangan disana.  [sumber]

7 April 2015 - Menurut Itet Indonesia adalah paru-paru dunia jadi kita harus betul-betul serius menghadapi globalisasi. Dan sebagai paru-paru dunia, menurut Itet kita tidak boleh merugikan negara lain. Itet minta klarifikasi kepada BNPB mekanisme pengawasan bantuan yang diterima korban bencana.  [sumber]

Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 - Itet ingin mengunjungi gereja-gereja juga selain pesantren-pesantren dan minta rincian daftar gereja-gereja.  [sumber]

Masukan terhadap RUU Pekerja Sosial 

28 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 8 dengan Prodi Kesos UIN, UMJ dan STKS Bandung, Itet mengatakan bahwa ini maksudnya pekerja sosial entah PNS atau gelandangan atau apa, yang jelas perlunya data, sebenernya apa yang harus dibantu, karena sudah ada UU.Itet berpendapat mengenai program studi jangan lupa ada kearifan localdan standar-standarnya, serta mestiada gradasi, kebetulan bidang Itet yakni medical records, belajar di Australia, 6 bulan teori, tetapi sisanya praktik dan diskusi. Itet menjelaskan standar itu levelnya, artinya mereka membutuhkan pekerja sosial tidak hanya profesor saja. Itet menjelaskan untuk masuk Fakultas Kedokteran mesti ada psikometrik. Itet menanyakan sebenarnya berapa anggaran penelitian ini,dan itu harus di  sosialisasikan,apapun yang telah ditemukan untuk penelitian. Itet juga menjelaskan bahwa pelayanan pekerja sosial kita membutuhkan status letter berbeda, seperti SK2. Itet menyampaikan bahwa pengembangan di masyarakat volunteer, diluar beda social worker dengan volunteer, padahal berbeda, kalau relawan terkenalnya sekarang politik. [sumber

Rencana Anggaran Tahun 2019

6 Juni 2018 -  Pada Raker Komisi 8 dengan KemenPPPA,  Itet menjelaskan masalah perempuan dalam akses ekonomi, dan Itet mengatakan bahwa ia membuka sekolah untuk wanita tani, pada masa reses pula dan masa tanam serta panen, Itet pun berpendapat itu bisa dijadikan percontohan dan mungkin bisa menaikkan cluster. Itet bertanya terkait three ends. Itet mengatakan bahwa solusi implementasi harus disertakan dampak seperti apa. Itet berpendapat untuk menaikkan cluster itu harus ada Presiden dan DPR, jika tidak maka terbentur Undang-Undang. Itet menyampaikandari teman-temannya terutama PDIP dan pengusung partai, ini merupakan langkah penting. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tasikmalaya
Tanggal Lahir
22/10/1946
Alamat Rumah
Jalan Gereja Theresia No. 19, RT 007/RW 004, Kelurahan Gondandia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Lampung II
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan