PDI Perjuangan - Bangka Belitung

Komisi I - Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pengesahan Jadwal dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia

Rudianto menegaskan kalau dikatakan akan ada penghematan anggaran berarti selama ini ada pemborosan anggaran. Program trans Sulawesi mangkrak tidak jalan. Pemotongan itu ia meminta yang berkualitas jangan salah sasaran.

Perpanjangan Izin 10 Lembaga Penyiaran Swasta — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia

Rudianto mengatakan data yang diberikan KPI tidak komplit & tidak jelas. Rekomendasinya lebih baik dicabut.

Evaluasi Program Kerja Tahun 2017, Realisasi Anggaran Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, dan Kajian Terhadap Isu-Isu Aktual terkait dengan Persiapan Pilkada Tahun 2018 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

Rudianto sangat mengapresiasi paparan dari Lemhannas dan Wantannas yang mengkaji tentang efek Pilkada tahun 2018 mendatang, karena efek Pilkada DKI Jakarta ini sangat luar biasa rusaknya. Rudianto menanyakan upaya konkret dari Lemhannas dan Wantannas mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi.

Evaluasi Kinerja 2017, Rencana Program Kerja 2018, dan Realisasi atau Penyerapan Anggaran 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Rudianto mengatakan dengan adanya KPI yang melarang iklan politik dan kalah gugatan, jadi iklan politik bermunculan. Menurutnya, kalau KPI banding artinya kekuatan hukum belum tetap. Ia mengatakan TV dan radio seharusnya tidak serta merta menaikkan iklan seenaknya. Ia berpikir bahwa KPI perlu melakukan terobosan yang signifikan. Ia setuju dengan anjuran dari Pak Bachtiar untuk mengundang pakar-pakar terutama pakar hukum supaya KPI punya kekuatan dan gengsi juga seperti KPK. Hal ini akan agar pengaturan lebih efektif dan mungkin sekarang KPI tidak dianggap oleh yang punya backing besar. Ia mengatakan KPI sebaiknya juga memberikan peraturan kepada TV untuk menebalkan nilai kebangsaan karena banyak anak muda yang mudah masuk ke dalam radikalisme. Ia membahas bahwa dulu terbiasa menyanyikan lagu wajib nasional dan sekarang anak sekolah mungkin tidak pernah lagi nyanyi lagu wajib nasional. Ia berharap ada kaitan antara KPI pusat dengan KPID.

Evaluasi Isi Siaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

Rudianto mengatakan RRI adalah radio rakyat yang siaran dari desa ke kota, sehingga perlu diperbanyak sosialisasi tentang panduan memilih dalam Pemilu. Menurutnya, kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan masyarakat jadi malas mengikuti Pemilu hingga akhirnya berujung pada politik uang. Tentang radikalisme, menurut Rudianto, RRI dapat mengambil peran untuk meneduhkan suasana di tengah masyarakat.

Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya

Rudianto mengatakan program Liga Inggris dan Kuis “Siapa Berani” yang dijadikan Dewas alasan dalam memecat Helmy Yahya. Rudianto bertanya apakah dalam mengambil program Liga Inggris ada yang mengintimidasi Helmy Yahya, jika ada berarti kasus ini terkait rebutan rejeki dan ada tangan-tangan yang tidak menyukai rating TVRI naik. Rudianto bertanya apa reaksi Menkominfo sebagai bapak angkat TVRI tentang kasus pemecatan ini, jika tidak ada pergi saja ke Mensetneg untuk bertemu Presiden.

Latar Belakang

Rudianto Tjen memulai karir di bidang politik saat era Orde Baru lengser. Ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan menjabat sebagai bendahara DPD PDIP Bangka Belitung. Menjabat sebagai Bendahara DPD, ayah dari dua anak ini sukses mencoba untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Bangka pada tahun 1999-2004.

Menjabat sebagai wakil rakyat, Rudi sempat menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana pembangunan PLTN di Negeri Serumpun Sebalai.

Pada Juni 2011, nama Rudi menguap lantaran ia diduga terseret kasus korupsi pengadaan alat kesehatan bersama sejumlah anggota DPR lain periode 2004-2009. Selain itu, ia pernah terlibat kasus pencemaran nama baik terhadap Ketua KPU Provinsi Babel Fahrurrozy karena menyebarkan foto dirinya di media massa (berdasarkan laporan Kontras mengenai anggota DPR RI 2014/2019).

Rudianto merupakan petahana yang terpilih kembali sebagai anggota DPR-RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 90.150 suara.

Pendidikan

SD Nasional Pohin Air Duren (1965-1971)

SMP Timah Pemali (1971-1974)

SMA Sungailiat (1974-1977)

S-1 Universitas Kristen Indonesia (1983-1987)

Perjalanan Politik

Anggota DPR-RI Komisi IX FPDI-P, 2004-2009 dan 2009-2014 (Komisi IX yang membawahi bidang kesehatan, transmigrasi, ketenagakerjaan, dan kependudukan) (lanjut kembali 2014-2019)
Anggota DPRD Bangka FPDI-P, 1999-2004

Sikap Politik

RUU Pengesahan Perjanjian Garis Batas Laut RI-Singapura - Pembahasan Tingkat 1

30 November 2016 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 1 dengan Menteri Perhubungan, Kementerian Hukum & HAM, dan Menteri Luar Negeri, Rudianto menuturkan bahwa perbatasan merupakan masalah serius yang dimiliki Indonesia dengan 10 negara tetangga. perjanjian perbatasan negara memberikan kepastian dan kekuatan hukum untuk Indonesia dan juga sebagai penegasan kepemilikan pulau-pulau kecil di bagian luar Indonesia. Berdasarkan catatan Fraksi PDIP, pemerintah diminta lebih aktif dalam diplomatik. Menurutnya, sebaiknya mengambil jalur musyarawah jika terjadi permasalahan. Rudianto mengatakan bahwa pemerintah juga perlu proaktif agar perjanjian perbatasan di daerah lain dapat dilakukan. Rudianto menuturkan bahwa Fraksi PDIP sepakat untuk menlanjutkan ke pembahasan tingkat selanjutnya. [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

Tanggapan

Isu Internasional - Fit and Proper Test Dubes

20 Juni 2016 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menlu, Rudi mengusulkan jika harus ada fit and proper Dubes, sekiranya sebelum berangkat agar di check dan mengenai tes keberangakatan ke luar negeri perlu di perhatikan. [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Menurut Rudianto fungsi pertahanan untuk kedaulatan Indonesia sangat penting karena itu harga diri kita. Rudianto prihatin kalau harus perang melawan Malaysia ia tidak berani karena alat dan sistem pertahanan mereka canggih. Rudianto dorong Pemerintah perlunya bikin terobosan-terobosan agar penerimaan negara lebih besar dan cepat. [sumber]