Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Dwi Ria Latifa

PDIP - Kepulauan Riau

Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Legislasi

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Dwi Ria Latifa memulai bekerja pada tahun 1990, lalu bergabung di kantor pengacara Elza Syarif, SH pada tahun 1991. Setelah satu tahun berada di kantor Elza Syarif, SH. Dwi Ria pun mendirikan kantor pengacara dan konsultan hukum Ria Latifa dan Partner pada tahun 1992.

    Kiprahnya di dunia politik di mulai dengan bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Pada 11 September 2017 Dwi Ria tidak lagi bertugas di Komisi 3 DPR-RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan dan mulai bertugas di Komisi 2 DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria.

    Pendidikan

    SDN II TANJUNG BALAI KARIMUN (1973)
    SMP Santo Yosef, Tanjung Balai Karimun, Riau (1979)
    SMA Negeri 63 Jakarta (1982)
    Universitas Pancasila Fakultas Hukum Jakarta (1989)
    S2 PROG. STUDI KETAHANAN NASIONAL UGM (2012)

    Perjalanan Politik

    Anggota DPR RI 1999-2004 (PAW Megawati Soekarnoputri yang waktu itu dilantik menjadi Wakil Presiden RI)
    Anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) (1996)
    Anggota PBHI
    Sekjen LBH APIK
    Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2010)
    KETUA BID. PEREMPUAN DAN ANAK DPP PERADI
    SEKRETARIS IKAL LEMHANAS ANGKATAN 40-SEKARANG
    PENDIRI DAN DEWAN PAKAR SERIKAT PENGACARA INDONESIA
    PENDIRI & SEKJEN APIK
    KET. BID. HUKUM & ADVOKASI IWAPI

    Visi & Misi

    Menjaga amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Kepri kepadanya. Amanah tersebut akan dijalankannya sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kepri.

    Kepri sebagai lalu lintas dan pintu masuk dari negara tetangga ke NKRI, Kepri yang rentan menjadi pintu masuk pengaruh-pengaruh negara luar dan lain-lain.

    "Narkoba begitu mudah masuk ke sini, sampai supir Ketua DPRD pun bisa terjerat. Itu sudah sangat menegerikan. Itu artinya filternya sudah sangat kendur.

    Program Kerja

    Akan memberi perhatian serius pada transportasi pelajar di pulau-pulau terluar.

    Perhatikan masalah narkoba ini, TKW ilegal, lokalisasi, daerah-daerah kita yang dicaplok. Yang terpenting adalah bis sekolah dan kapal sekolah. 
     

    Sikap Politik

    RUU Pengampunan Nasional

    Pada 6 Oktober 2015, Dwi Ria Latifa mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

    Perppu KPK

    Pada 21 April 2015 Ria meminta agar Perppu KPK ini tak perlu lagi diperdebatkan oleh Komisi 3. Permasalahan yang teknis dapat dibahas pada lain waktu atau periode setelahnya.  [sumber]

    Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

    Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

    RUU Pilkada (2014)

    Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

    UU MD3 (2014)

    Menolak Rancangan UU MD3.  [sumber]

    Tanggapan Terhadap RUU

    Perppu Ormas

    19 Oktober 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPR-RI dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri, Ria menyatakan bahwa PDIP secara tegas mendukung Perppu Ormas, namun ia berharap agar tidak ada persepsi seolah-olah PDIP tidak serius. Ria berharap agar dapat diberikan data-data yang komprehensif dan lengkap mengenai alasan peserta rapat menyetujui UU Ormas, karena ia mengaku PDIP akan sangat berdosa apabila UU diterapkan tanpa adanya pemahaman yang jelas. Ria juga mengaku persoalan UU Ormas adalah persoalan jangka panjang yang menentukan kelangsungan NKRI. [sumber]

    RUU KUHP

    8 September 2015 - Dwi mengaku tertarik mengenai peraturan di laut. Human trafficking dan peredaran narkoba melalui pelabuhan-pelbuhan. Menurut Dwi aturan-aturan kurang kuat misalnya tenaga kerja asing yang semena-mena melakukan aktivias di Indonesia. Dwi mengatakan kota perbatasan memang sumber kejahatan transnasional, laut luar sangat rawan dimasuki kejahatan. Dwi sepakat dengan Dr. Anggi bahwa perempuan mengalami tindak pidana karena tekanan psikologis dlsb. Terkait hukuman mati, sudah menjadi perdebatan dalam amnesti di Inggris. Dwi mempertanyakan bagaimana bila kejahatan sudah luar biasa seperti membuat pabrik narkoba di Indonesia. Dwi mempersilakan untuk melakukan pengecekan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) berapa banyak manusia yang wafat karena narkoba. [sumber]

    Tanggapan

    Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

    17 April 2017 - Dwi menjelaskan bahwa penyidik andalan KPK disiram air keras, ada yang mengatakan juga bukan air keras sejenis zat lain mohon informasinya agar tidak simpang siur. Dwi menambahkan hal tentang update perkara besar, menurut Dwi penjelasan tadi terasa hambar, sekedar normatif. Dwi juga menjelaskan banyak perkara yang muncul, heboh diawal, seperti nama besar di Elektronik-KTP, dan juga perkara lainnya meredup seolah hilang ditelan bumi. Dwi mempertanyakan kenapa KPK kelihatan belum mau masuk di Kepulauan Riau, padahal ada yang menjadi objek disana. Dwi meminta untuk dichek secara real bagaimana peran KPK di daerah, Dwi juga meminta untuk Kepulauan Riau diprioritaskan. Menurut Dwi, banyak perkara yang jaksanya menjadikan saksi-saksinya sebagai ATM-nya, jangan main-main dengan nasib orang, Dwi meyakini KPK punya cara untuk menyelesaikan hal ini.   [sumber]

    Perseteruan FPI dan GMBI di Jawa Barat

    17 Januari 2017 - Dwi akan memroses sesuai dengan hukum sesuai dengan latar belakang keilmuwannya sebagai seorang pengacara dan mengaku senang mendengar apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq untuk menjaga NKRI dengan tidak adanya anarkisme tanpa kekerasan dan intimidasi, serta menghargai proses hukum siapa pun dan apa pun pangkatnya. Selanjutnya Dwi menanyakan pernyataan “Pancasila Bung Karno letaknya di pantat”, mendengar pernyataan tersebut Dwi merasa gemas dan menyatakan bahwa negara memiliki dasar ideologi serta nasionalisme. Dwi mengatakan bila ada salah kata, Dwi mohon maaf karena melihat dan mendapatkan video tersebut secara viral hingga sampai kepadanya. Dwi merasa tidak ada maksud dari Bu Megawati untuk menyinggung ummat Islam, ia menyatakan hal tersebut bukan karena dirinya adalah bagian dari PDIP. [sumber]

    Laporan Masyarakat atas Kematian Siyono

    12 April 2016 - Dwi mengapresiasi kerja PP Muhammadiyah, Komnas HAM, dan KontraS. Seharusnya Komnas HAM bersuara lebih keras lagi. Dwi setuju dengan advokasi terhadap istri Suratmi, tetapi bukan berarti anti penegakan HAM. Dwi menilai bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi dua persoalan serius, yaitu narkoba dan terorisme. Menurutnya, dua masalah itu harus disikapi secara hati-hati dan tegas karena Indonesia rentan narkoba dan terorisme.

    Dwi meminta Kapolri bersikap tegas terhadap ucapan anak buahnya, jika ada kesalahan prosedur harus disikapi. Menurut Dwi, kasus ini bisa dikaji secara ojektif karena sudah ada hasil forensik. Bila ternyata terdapat pelanggaran hukum, Dwi menilai, tidak perlu banyak yang dibicarakan lagi dan harus segera diadili. Dwi melihat ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi harus ditindak secara pidana. Dwi menegaskan bahwa institusi tidak boleh menutupi kesalahan, institusi jangan hanya membuat statement untuk pencitraan dan menutupi kebenaran. Dwi juga melihat semua kejadian ini seolah-seolah ditonton seperti sinetron karena penanganan terorisme sangat dramatis. Dwi meminta Polri tidak menghalalkan segala cara atas nama pemberantasan terorisme. Namun, bukan juga berarti lengah terhadap pemberantasan terorisme.  [sumber]

    Fit & Proper Test Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

    15 Desember 2015 - Dwi menanyakan kepada Agus Raharjo mengenai pemahaman tentang ketakutan seseorang dalam melakukan korupsi karena KPK. Dwi mengaitkan ketakutan tersebut dengan tontonan menarik tentang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Tontonan itu menampilkan pimpinan KPK yang senyam-senyum saat terjadi penangkapan. Terakhir ia mempertanyakan gagasan yang dimiliki Agus Raharjo agar muncul budaya malu untuk korupsi.  [sumber]

    Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

    Pada 6 April 2015 - Dwi minta perhatian khusus ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada Rumah Tahanan (Rutan) Tembilahan yang khusus anak-anak. Menurut Dwi Rutan Tembilahan tidak manusiawi dan campur aduk.  [sumber]

    Calon Kapolri Budi Gunawan

    Mengenai Calon Kapolri Budi Gunawan yang dianggap tersangka oleh KPK tanggal 13 Januari 2015, dan tak kunjung dilantik oleh Jokowi, Dwi Ria mengatakan pada tanggal 14 Februari:

    "Pak Jokowi jangan bikin publik tunggu terlalu lama kepastian pilih Kapolri. Saya sependapat perihal ‘sedikit keliru tidak apa-apa’. Komunikasi politik harus tetap jalan. Di Munas Hanura Pak Jokowi bertemu banyak Ketum Parpol termasuk Bu Mega. Memang resiko pemenang pemilu beri tanggung jawab ambil keputusan. Kami pun menunggu Pak Jokowi. Kemungkinan terburuknya bisa jadi Pak Jokowi mengacu pada kasus inkracht Akbar Tandjung. Jadi terkait BG bisa amat berlarut. PDIP tetap tegas BG harus dilantik Jokowi. Prerogatif Presiden jangan dilihat semata tak melantik" (14 Februari, dialog Polemik bersama Sindo Trijaya Network)  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.