PDI Perjuangan - DKI Jakarta II

Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

RKA dan RKP LKPP Tahun 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala LKPP

Eriko menyampaikan bahwa kami tentu menyetujui justru kita menginginkan program-program LKPP itu lebih maksimal lagi. Selama ini mungkin melalui e-catalog melalui digitalisasi. Tapi menurut kami tentu ini penting sosialisasi tidak hanya lewat digitalisasi saja tapi perlu diketahui oleh masyarakat. Sehingga peran LKPP ini bisa lebih maksimal. Eriko meminta untuk bisa menyesuaikan lagi nanti dan di Fraksi PDIP tentu sangat menyetujui untuk memaksimalkan program daripada LKPP. yang kedua dari LKPP ini pengadaannya sudah bagus sekali yang perlu kami tanyakan ini rencana umum pengadaan kurang lebih 1.069 triliun, bagaimana presentasinya terhadap UMKM ini belum terlihat di sini. Ini penting sekali karena pengadaan ini penting sekali untuk UMKM usaha mikro kecil menengah. Karena inilah yang bisa dinikmati secara langsung oleh rakyat kita oleh 90% pelaku daripada ekonomi yang ada yang real dan ini yang sudah terbukti selama covid bisa bertahan. Yang ketiga bagaimana peran LKPP dalam pengadaan yang 1.069 triliun itu berapa persen pengaruhnya dalam peningkatan ekonomi. Berapa persen perannya dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

Laporan Keuangan Pemerintah 2014 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKS Sabang

Eriko mengantisipasi jangan sampai nanti tidak ada kemajuan. Komisi 6 DPR-RI ini ada untuk membantu wilayah Sabang menjadi lebih baik.

Panitia Kerja (Panja) Gula — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Pertanian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pada saat pemaparan mitra, Eriko menanyakan rapat ini sudah dijalankan sesuai izin dari Pimpinan Komisi atau belum. Mengingat, anggota yang hadir masih sangat sedikit. Ia menyatakan bahwa rapat Panja Gula ini sangat penting, sehingga harus sesuai izin dari Pimpinan terlebih dahulu.

Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Eriko mengatakan seharusnya Mendag mengajukan 5000 pasar per tahun dan 50000 pasar selama 10 tahun. Setiap desa bisa dibangun pasar, maka infrastruktur pun masuk.

Pembahasan Hasil Kunjungan Kerja ke Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Angkasa Pura 2

Eriko mengatakan kalau Dirut Angkasa Pura 2 teliti lebih lanjut antara ruang tunggu dengan toko-toko sangat rapat. Kemudian, ia menegaskan harus mengunjungi langsung satu persatu agar terlihat jelas kekurangannya. Angkasa Pura 2 jangan dibebani dana Rp4,7 Triliuun tapi hasilnya kurang bagus, ini harus Komisi 6 DPR RI awasi

RKA K/L 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Eriko mengatakan bahwa kita harus fokus, karena jika di pertanian maka kita harus fokus ke pertanian, sehingga kita harus bersama-sama bekerjasama.

Evaluasi APBN 2016, Rencana Program 2017, Pengendalian Harga dan Perkembangan Pasar Tradisional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Eriko mengatakan bahwa ekspor Indonesia merupakan yang terbesar ialah ke Amerika, dan yang ke dua ialah ke China.

Amerika akan melakukan perubahan ekonomi dalam negeri seperti sebagaimana kebijakan Donald Trump yang extrimnya dan Amerika akan mengespor minyak dan batubaranya, selain itu Amerika juga akan menaikan suku bungan 2 kali lipat, maka dari itu akan sangat berpengaruh ke Indonesia, karena ekspor Indonesia yang sangat besar.

Maka Eriko bertanya kepada Menteri Perdagangan apa langkah longkretnya untuk mengatasi hal tersebut.

Efisiensi Penurunan Biaya PT PLN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi KemenBUMN dan Direktur Utama PLN

Eriko menyampaikan pertanyaannya yaitu bagaimana langkah-langkah efisiensi PLN, dan apakah ada perencanaan PLN ke depan untuk membangun PLTN atau tidak.

Kinerja Operasional, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Eriko mengatakan bahwa Dirut Garuda Indonesia tidak menjelaskan apa-apa. Eriko sudah pernah menyampaikan mengenai restruktur pesawat dan masalah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang  paling utama yang harus dilakukan oleh Garuda Indonesia adalah reorganisasi flix. Eriko juga menilai bahwa masih banyak langkah-langkah yang belum dilakukan oleh Garuda Indonesia. Eriko menanyakan kesanggupan Garuda Indonesia dalam menyelesaikan run away 3. Jika Garuda Indonesia terus tidak melakukan perbaikan, maka Garuda Indonesia akan mengalami kerugian. Permasalahan-permasalahan seperti pembelian dan sewa pesawat harus diselesaikan ke depan dengan Low Cost Carrier (LCC). Eriko juga menegaskan bahwa pergantian Pimpinan Garuda Indonesia pun tidak akan berpengaruh terhadap permasalahan yang ada. Garuda Indonesia harus sudah memikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk kedepannya. Apabila Garuda Indonesia tidak mengambil langkah-langkah yang signifikan dan tidak revolusioner, keadaan akan semakin drop dan motivasi juga akan semakin menurun. Eriko meminta untuk pertemuan yang akan datang, harus diadakan rapat dengan para Pimpinan Garuda Indonesia agar masalah dapat dibahas lebih mendalam.

Kerjasama Perdagangan Internasional Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Untuk 6 Rencana Ratifikasi — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Eriko menanyakan sikap apa yang harus diambil untuk berbicara dengan Pemerintah. Menurut Eriko, langkah DPR-RI kedepan mewakili rakyat tidak salah. Tataran dunia menyepakati perdagangan bebas. Eriko memberikan contoh untuk Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan tersebut. Seperti perang dagang dengan Tiongkok, sepanjang sejarah Amerika Serikat mencatat angka pengangguran terkencil. Eriko menanyakan bagaimana Indonesia menyikapi keadaan tersebut.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI

Eriko menanyakan terkait transformasi bisnis BRI kedepan. Menurutnya, situasi perbankan dunia sudah sangat cepat. Ia juga menanyakan sejauh apa secure system BRI karena menurutnya negara maju saja sistemnya bisa dibobol dan diretas. Ia kemudian menanyakan mengenai direksi milenial di BRI yang menurutnya penting untuk tantangan ke depan. Ia juga meminta BRI memaparkan evaluasi terhadap peran OJK yang penting karena komisi 11 akan merevisi UU OJK.

RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas

Eriko mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Pak Presiden untuk pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tidak salah, karena wilayahnya memiliki kultur yang terbuka untuk masyarakat luar, tetapi sangat disayangkan jika Kalimantan Timur hanya digunakan untuk Ibu Kota saja. Karena Penghasil kelapa sawit besar sekali potensinya, pelabuhan juga ada yg tdk perlu diperdalam lagi.

Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Eriko berpendapat bahwa semakin sulit mempercayai asuransi, tetapi yang bisa dipercayai hanya kendaraan dan kebakaran saja. Dalam pengalaman Eriko, dalam mengambil asuransi pendidikan berdurasi 18 tahun dalam USD 2400/tahun, perjanjian di tahun ke-6 pada saat masuk Sekolah Dasar (SD) akan didapatkan dan di tahun ke 9 pada saat masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) didapatkan dan di akhir pada masuk kuliah juga didapatkan, tetapi pada akhirnya kita mendapatkan, dan tidak bisa diklaim dalam dolar, tetapi dalam rupiah yang dimana harga rupiah berbeda, sehingga Eriko berpendapat dengan terjadinya ini menjadi sulit percaya lagi kepada asuransi.

Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Eriko menegaskan untuk Roadmap 20 tahun ke depan perlu ada, harus komprehensif dan perlu ada hitungan. Eriko berpendapat jika bicara minuman manis jangan langsung dihentikan, beri cukai dulu, jadi bagi masyarakat yang mau minum yang manis harus bayar lebih dan jika dihentikan maka akan menggoncangkan industri Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM), Putus Hubungan Kerja (PHK) juga bermasalah. Eriko mengaku benar bahwa budaya masyarakat perlu diperbaiki dulu, begitu juga jika bicara energi dan plastik. Eriko menyarankan hitungan-hitungan dari pemerintah perlu ada.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Eriko mengatakan untuk memahami terlebih dahulu manfaat dari LPS dan masyarakat juga memahami LPS itu sendiri. Di Jakarta Selatan, masih belum diketahui apa itu LPS. Masyarakat menginginkan supaya uangnya aman jika disimpan, maka dibuatlah program yang konkret dan kerja sama dengan pimpinan. Banyak orang yang tidak mau berbisnis saat ini, bisa ditanyakan kepada Bapak Heri terkait bisnis mobilnya yang turun. Bisnis apa yang akan dilakukan dengan Rp1 miliar dengan banyak risiko. Dapat dipastikan membuka bisnis restaurant atau warteg karena itu yang masih bisa bertahan. Pembentukan tim kecil sosialisasi untuk kordinasinya demi bangsa. Merdeka!

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirut Bank Mandiri

Eriko menanyakan dengan kemunculan super bank yang bersiap-siap untuk bangkrut, hal-hal itu perlu dijadikan pelajaran juga bagi Bank Mandiri. Mengenai hal ini Eriko mempertanyakan langkah-langkah dari Bank Mandiri pada persoalan super bank yang akan bangkrut.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Program Kerja Tahun 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Citibank, Rabobank, Standard Chartered Bank dan ANZ Bank

Transformasi bisnis penting sekali. Lalu Eriko bertanya bagaimana cara mempersiapkan dari segi teknologi atau SDM dari bank bank ini. Eriko juga menegaskan kepada mitra terkait keefektifitasan Bank Indonesia dan OJK terkait hal ini.

Kesiapan Mudik Lebaran – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Sruvei, dan Konsultasi Kementerian BUMN

Eriko mempertanyakan tentang tiket Garuda Indonesia yang tidak juga turun. Ia ingin
mengetahui kenapa hal tersebut bisa terjadi padahal avtur di Pertamina sudah ada dengan harga yang paling murah dan bersaing secara internasional. Eriko menjelaskan, dulu ke Medan hanya membutuhkan onkos sebesar 1 juta. Sekarang mencapai 2 juta lebih. Menurutnya, jika kenaikan hanya 100-200 ribu itu tidak masalah. Eriko merasa kebingungan bila ditanya oleh rakyat namun tidak bisa menjawab. Eriko juga merasa tidak yakin jika Garuda Indonesia menambahkan kursi tambahan karena menurutnya percuma jika harga tetap tinggi. Jikalau Garuda Indonesia hanya turun 15% menurut Eriko itu percuma. Eriko juga mengatakan kalau angkutan lain harus siap, karena limpahan dari dampak harga tiket pesawat yang masih mahal. Dari segi fasilitas, Garuda Indonesia tidak memiliki masalah. Tapi, untuk maintenance ini menurut Eriko masih kurang. Sebagai contoh, tv di business class ada yang tidak menyala. Eriko meminta pihak Garuda Indonesia memperhatikan hal-hal tersebut. Menurut Eriko, kalau tiket Garuda Indonesia tidak turun-turun, maka bukan tidak mungkin hal ini akan berdampak juga kepada Pelni dan Damri.

Road Map E-Commerce - RDP Komisi 6 dengan PT Pos Indonesia

Eriko menyampaikan bahwa infrastruktur memadai terutama adanya BUMN, adanya sinergitas dari logistik, dan memasuki era industri dimana efisien efektif. Eriko menambahkan PT Pos reborn sangat diharapkan saat ini agar lebih efisien. Eriko juga bertanya apakah benar ada transformasi, juga change..

Latar Belakang

Eriko Sotarduga lahir di Medan, pada tanggal 10 April 1969. Ia memiliki latar belakang sebagai wiraswasta. Eriko menjabat sebagai Direktur PT Manajemen Bahan Bakar Andalan sejak 2003. Ia juga menjabat sebagai Direktur di PT Dwi Mekar Persada dan PT Tri Teknik Kalimantan Abadi di Balikpapan. Sebelumnya ia pernah menjadi Direktur CV Tomantaros dari 1989 hingga 1994, dan Komisaris PT Tomantaros dari 1994 hingga 1999.

Pendidikan

• SDN Sungai Putih, Deli Serdang (1975-1981)
• SMP YPAK Sungai Karang, Deli Serdang (1981-1983)
• SMA Immanuel, Medan (1983-1984)
• SMA Negeri 1, Medan (1984-1987)
• S1, Teknik Industri, Universitas Trisakti, Jakarta (1993)

Perjalanan Politik

Eriko adalah Deklarator Banteng Muda Indonesia dan pernah menjabat sebagai Sekjen di Banteng Muda Indonesia, Jakarta. Ia sempat menjadi caleg untuk Dapil Jawa Barat 7 saat Pileg 2004.

Saat ini Eriko Sotarduga adalah anggota legislatif untuk dapil DKI Jakarta 2 (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri) dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia berada di Komisi 6 dan juga Badan Anggaran.

Eriko Sotarduga dianggap salah satu orang yang memiliki influence dalam Partai PDI Perjuangan karena ia dilibatkan dalam pembahasan tentang Kongres IV PDIP di kediaman Megawati bersama Hasto, Rokhmin Dahuri dan Puan Maharani (sumber)

Pada masa 2019-2024,Eriko kembali terpilih menjadi anggota DPR, dan bertugas di Komisi XI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Menurut Infocaleg.org , Eriko tidak setuju dengan peraturan KPU mengenai pembatasan dana kampanye caleg. Sebelum Joko Widodo dicalonkan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019, Eriko juga mengharapkan Joko Widodo menjalankan tugas sebagai Gubernur Jakarta sampai masa jabatan berakhir. [sumber]

Tanggapan

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Eriko mempertanyakan bagaimana pola kerja sama sub kontraktor dengan pengusaha-pengusaha di daerah dan meminta respon mitra diserahkan secara tertulis. Eriko mempertanyakan berapa BUMN yang sudah terbayarkan oleh pemerintah dan berapa yang belum. Menurutnya BUMN tidak dapat bekerja dengan baik selama pembayarannya belum ditangani dengan baik pula. Ia berharap Mitra tidak memberi tahu ketika waktunya sudah dekat baru kemudian mengatakan yang sebenarnya terjadi untuk itu Eriko menanyakan berapa besar anggaran yang pemerintah butuhkan. Eriko menuntut keprofesionalitasan BUMN karena mengemban tugas untuk menjembatani hal-hal tersebut di atas. Eriko menyatakan selaku wakil rakyat yang harus membantu, Ia meminta jawaban mitra diserahkan secara tertulis mengenai alokasi pembayaran, apa saja yang dibutuhkan, dan terkait pinjaman bank. Walaupun menurut Eriko sudah terlambat bila membicarakan infrastruktur yang dikerjakan BUMN, menurutnya kinerja BUMN akan membaik bila diimbangi dengan pembiayaan yang baik pula. Eriko menyatakan bahwa Komisi 6 bertanggung jawab mengawasi korporasi agar BUMN-BUMN bisa lebih kuat dan lebih baik lagi dan tidak melakukan akrobatik. [sumber]

Deviden dan PMN APBN TA 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN dan Pegadaian, Eriko mengatakan dalam panja sudah dibagi untuk mendalami di masing-masing. Eriko mengingatkan lagi supaya semua bisa bersama-sama membahas apa yang sudah disepakati agar nanti di Panja semua dapat berlangsung sesuai kesepakatan. [sumber]

Deviden tahun 2017 di BUMN-BUMN

30 Agustus 2017 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Eriko berpandangan hendaknya proyek-proyek yang pengerjaannya tidak terlalu besar diberikan kesempatan kepada perusahaan di daerah untuk mengelolanya. [sumber]

Badan Cyber Nasional

17 Januari 2017 - Menurut Eriko jika bicara jujur pendapatan Telkom terbesar ada di Telkomsel. Kemudian Ia mempertanyakan bagaimana cara mengamankan aset bangsa dalam hal ini karena ada peran negara asing di dalamnya. [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Eriko menyadari bahwa anggaran ini terbatas. Apalagi dengan pemasukan dari pajak yang jauh dari target, daya saing akan sangat lemah karena industri memiliki cost-nya mahal. Eriko ingin kementerian memiliki standardisasi dalam menghadapi MEA. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Eriko hanya ingin memberikan saran tentang persoalan perizinan UKM. Menurutnya, banyak usaha yang berpotensi sukses tetapi tidak mempunyai kesempatan perizinan. Eriko menyampaikan dari perjalanan Komisi 6 ke luar negeri, Komisi 6 melihat ada potensi untuk mengembangkan koperasi UKM. Ia menyarankan agar Menteri Koperasi (Menkop) berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk pengembangan koperasi UKM. [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

22 Februari 2016 - Eriko meminta pembahasan pinjaman CDB dilakukan dengan jelas dan apa adanya karena Komisi 6 ingin melihat masalah hukumnya. Eriko juga meminta Deputi Kementerian BUMN menjelaskan keuntungan yang didapat negara dari pinjaman CDB. Eriko berharap semua pembicaraan dalam rapat disampaikan dengan jelas dan apa adanya karena publik juga ingin mengetahui apakah perjanjian ini menguntungkan atau justru merugikan negara, khususnya masyarakat. [sumber]

Penerimaan Negara Bukan Pajak - APBN 2015

17 Juni 2015 - Eriko menyoroti target PNBP dari Polri. Menurut Eriko dengan pertumbuhan ekonomi 5% berimplikasi baik untuk kendaraan bermotor. Makanya PNBP Polri seharusnya tidak harus diturunkan. [sumber]