PDI Perjuangan - DKI Jakarta III

Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)

Charles mengaskan DIM nomor 3 disepakati. Ini memang usulan Fraksi PPP untuk menumbuhkan ekonomi digital ini harus diperkuat karena ini kreatifitas tidak akan berkembang jika dibiarkan, ini sebagai catatan bersama. Kemudian, ia mengatakan jika tidak dilakukan perubahan, F-PDIP tidak keberatan karena dalam hal tersebut bahwa penambahan-penambahan disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran itu sudah masuk dalam unit pemrosesan. Jadi kalaupun tidak ditambahkan, tidak masalah. Tidak mengubah dari definisi data pribadi. Kalau dari usulan yang sudah F-PDIP sampaikan, usulan F-PDIP sudah cukup mencakup semua dibandingkan dengan usulan DIM yang diusulkan oleh Pemerintah. Kalau ada kekhawatiran tidak bisa mencakup holding company namun sudah ada badan hukum jadi ia rasa ini sudah mencakup semua. Kalau dari usulan Pemerintah hanya orang, Badan Publik dan Organisasi Internasional jadi tidak mencakup badan hukum swasta di sini. Kalau menurut ia, F-PDIP tetap mengusulkan penambahan sesuai dengan yang F-PDIP usulkan di DIM.

Charles menanyakan kepada pakar bahasa, perlu tidak ditambahkan “dengan pihak lain” setelah “bersama-sama” atau ini cukup. Terakhir, setelah Charles membaca definisi yang baru dibaca bersama-sama, ia merasa yang diusulkan oleh Pemerintah dapat mewakili atau mencakup semuanya.

Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM

Charles mengatakan terkait MoU bisa diselesaikan keperdataan, sehingga menurut Charles ini lanjutkan saja dan tidak perlu ditunda karena ini sudah lama.

UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)

Charles Honoris menanyakan selama ini KPAI berkoordinasinya seperti apa dan kinerja seperti apa karena ini bisa menjadi hal evaluasi sikap KPAI kedepan dalam melindungi anak di dunia digital seperti apa. Charles ingin masukan yang lebih komprehensif mengenai hal tersebut karena seperti yang kita tahu bahkan sudah ada S3 yang bekerja di KPAI tapi bisa memberikan statement bahwa orang bisa hamil di kolam renang berarti Itu kan pembodohan maka jangan sampai hal ini terulang kembali. Charles menambahkan ingin tahu bagaimana koordinasi KPAI dengan KPI karena masalah penyiaran yang memegang adalah KPI, kita memang harus melindungi anak-anak kita tapi jangan sampai membodohi mereka.

RUU Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia

Charles Honoris menyampaikan kami dari fraksi PDIP menyetujui RUU ini agar dibahas oleh fraksi-fraksi lain dan bisa disetujui di paripurna nantinya.

Tanggapan

Implementasi Teknologi Wolbachia dalam Pengendalian Dengue di Indonesia - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Akademisi/Pakar

Charles mengatakan apakah metode suppression yang digunakan di Singapura bisa diimplementasikan di Indonesia meskipun belum direkomendasikan oleh WHO, karena secara logika kalau pelepasan nyamuk adalah untuk mengurangi populasi nyamuk secara umum, maka itu lebih baik walaupun akan lebih mahal, lalu apa kendalanya kalau metode suppression yang diterapkan di Indonesia dari sisi peneliti.

Program Kementerian Luar Negeri Tahun 2015— Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri

Charles mengatakan Kemenpar memiliki target sebesar 10 ribu wisatawan asing, Charles bertanya apa support dari Kemenlu terkait target tersebut. Charles bertanya apa tindakan dari Kemenlu mengenai travel
warning yang dikeluarkan negara lain tentang Indonesia, apakah bisa Kemenlu melakukan tugas secara optimal dari Nawacita presiden dengan anggaran yang kecil, sudah sampai mana tindakan Kemenlu tehadap iklan yang menghina buruh migran Indonesia di Malaysia, dan bagaimana terkait sentimen masyarakat tentang penandatanganan kontrak proton yang dihadiri Jokowi dan adanya anggapan tidak pantas.

Hubungan Kerjasama Indonesia-Tiongkok — Komisi 1 DPR-RI Rapat Audiensi dengan Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) Republik Rakyat Tiongkok

Charles berharap investasi di Indonesia tidak berjalan lambat.

Charles memahami penggunaan tenaga kerja dari Tiongkok, namun Charles menyampaikan keberatannya jika Tiongkok mengirimkan buruh kasar untuk dipekerjakan di Indonesia, terlebih lagi angka pengangguran di Indonesia masih tinggi yang kalau tidak salah mencapai 12%.

Selain itu Charles berharap kerjasama law and enforcement untuk memberantas illegal fishing, karena Indonesia dirugikan sebesar Rp100 Triliun karena illegal fishing.

Hubungan Kerja Sama Indonesia - Tiongkok — Komisi 1 DPR-RI Audiensi dengan Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC)

Charles mengatakan bahwa di sisi perdagangan, impor Tiongkok mencapai $23 Miliyar. Charles berharap investasi di Indonesia tidak berjalan lambat.

Bocornya 1 Juta Lebih Data Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik

Charles mengatakan bagaimana FB menghadapi ujaran kebencian di media sosial, apakah chat pengguna tersimpan di FB.

Upaya Pembebasan Penyanderaan Anak Buah Kapal (ABK) di Filipina, Situasi Terkini terkait Sengketa Laut Cina Selatan, dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI

Charles mengatakan bahwa Cina sedang bombardir kawasan Abu Sayyaf. Filipina mengintensifkan serangan besar-besaran, keselamatan 9 WNI yang masih disandera tetap menjadi prioritas. Charles beranggapan tidak menutup kemungkinan ada WNI yang dieksekusi oleh Abu Sayyaf. Ia mempertanyakan sikap Pemerintah terhadap kasus ini. Charles ingin melihat kelompok Abu Sayyaf diberantas. Ia juga mengimbau agar Pemerintah tidak melakukan tindakan yang tidak jelas yang dapat membahayakan 9 WNI yang belum kembali dari Filipina. Charles berpesan jangan sampai kesepakatan 3 negara menjadi ajang foto-foto saja, namun implementasinya tidak ada. Komisi 1 DPR-RI ingin kepastian jalur rawan yang dapat digunakan. Terakhir, Charles menegaskan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan paling rawan terjadinya perompakan. 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 serta Krisis Teluk dan Marawi — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu)

Charles mengatakan terakhir kali ia ke Colombia, KBRI di sana sangat kecil dan tidak bisa menampung kegiatan. Ia juga membahas mengenai Polda Metro Jaya yang sudah melakukan DPO untuk Rizieq Shihab dan sekarang lewat foto ada di Arab. Saudi Arabia malah memberikan perpanjangan visa untuk Rizieq selama setahun. Ia tahu dari media. Ia tidak tahu itu benar atau tidak tapi ia menanyakan ada atau tidak komunikasi dengan Pemerintah Arab.

Progress Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Progress Pelaksanaan Program Palapa Ring, dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Penyiaran — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Menurut Charles, jaringan Saracen disiapkan untuk pelaksanaan Pemilu. Charles menyampaikan bahwa sampai saat ini masih ada akun yang aktif menyebarkan fitnah dan berita hoax. Charles berharap Kominfo bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk membongkar hal-hal negatif yang mengandung fitnah dan hoax. Charles menanyakan terkait upaya sosialisasi yang dilakukan Kominfo kepada masyarakat untuk menyampaikan bahwa penyebar hoax melanggar Undang-Undang tentang ITE. Terakhir, Charles menyarankan perlu adanya program dari Kominfo untuk menyadarkan publik agar tidak menyebarkan konten negatif yang mengandung fitnah dan hoax.

Kebocoran Data 1 Juta Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific

Charles mengatakan, perusahaan lain yang terkait dengan Facebook, misal WhatsApp, Charles menanyakan keberadaan chat dan panggilan. Charles mengatakan, media sosial sering digunakan provokasi kerusuhan sosial, seperti kerusuhan di Tanjung Balai kemarin ternyata terprovokasi orang di Jakarta melalui status di facebook, lalu bagaimana mekanisme dalam menghadapi ujaran kebencian.

Peningkatan Sistem Pengamanan Data Pribadi — Komisi 1 Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

Charles mengatakan bahwa Donald Trump ditengarai menggunakan behavior pattern untuk mempengaruhi para pemilih, karena tim kampanye Donald Trump menggunakan data pola perilaku masyarakat. Sementara data kependudukan tidak bisa digunakan untuk hal tersebut sehingga jangan ada narasi bahwa partai pemenang Pemilu dapat menggunakan data tersebut.

Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 1 DPR RI dengan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) an. Ira Diana, Irsal Ambia, Mayong Suryono Laksono, Mimah Susanti, dan Mirna Apriyanti

Charles mengatakan saat ini ada peningkatan paham intoleransi, sehingga ia menegaskan komitmen dari masing-masing calon terhadap empat pilar kebangsaan. Selanjutnya, ia mengatakan calon anggota tak perlu takut untuk menghentikan tayangan intoleransi di televisi. Untuk Mimah Susanti, ia menanyakan evaluasi atas siaran Pemilu 2019.

Fit and Proper Test — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Nadhiroh, Nuning Rodiyah, Prilani, Rando Nadeak, Riyanto Gozali

Charles mengatakan bahwa KPI tetap harus profesional untuk menghapus konten negatif dan menjaga profesionalisme dalam mengatasi siaran yang menghambat nilai budaya dan lokal.

Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)

Charles merasa kita sudah beberapa kali bertemu disini dan tidak usahlah kita lama-lama membahas ini karena kita sudah tau posisi masing-masing, ia juga tau posisi asosiasi masing-masing dan kita juga tahu posisi tiap fraksi dan tiap anggota.

Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya

Charles mengatakan apa hambatan sehingga hubungan Dewas dan Direksi TVRI kisruh, apakah regulasi. Charles meminta Helmy Yahya memberi masukan untuk diatur dalam UU Penyiaran kedepan.

Rencana Kerja Dan Isu -Isu Aktual Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 RDP Dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Charles H. dari dapil Jakarta 3 menanyakan metodologi pengawasan oleh KPI terhadap penyiaran di kawasan perbatasan beserta praktiknya.

Laporan Kinerja dan Keuangan – Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Ketua Dewan Pers

Charles mengatakan terkait era internet sekarang ini dan terkait media jurnalistik melihat judul-judul yang bombastis yang tidak relevan. Rata-rata masyarakat Indonesia hanya membaca judulnya saja ini yang mengakibatkan fatal.judul berita membentuk opini publik, Charles menanyakan apa yang sudah dilakukan dewan pers pada saat ini. Terkait dengan media seperti produk jurnalistik menguasai duni politik. Dari 100 media cetak itu 3 dari media elektronik tidak seberapa dari media sosial.

Latar Belakang

Charles Honoris terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 102.408 suara.

Sebelumnya Charles berhasil menjadi Anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil DKI III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) setelah memperoleh 96.842 suara. Charles menikah dengan Irene Bertina Irawan dan bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat. Charles adalah putra dari Luntungan Honoris pemilik grup bisnis Modern yang bergerak di bidang otomotif (Foton), properti (Modernland Realty), gerai retail (Seven Eleven) dan percetakan foto (Fuji Film).

Sebagai seorang pengusaha, Charles memegang beberapa jabatan di grup bisnis keluarganya yaitu Direktur PT Foton Mobilindo (agen mobil merek Foton) dan Wakil Presiden Direktur PT Modernland Realty Tbk (properti).

Pendidikan

S1, Ilmu Politik, International Christian University, Tokyo, Jepang (2007)

Perjalanan Politik

Charles Honoris memulai perjalanan politiknya sejak kuliah di International Christian University di Jepang. Selama pendidikan di Jepang, Charles banyak terlibat dalam organisasi kemahasiswaan yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai negara. Semenjak kuliah Charles Honoris aktif menulis mengenai politik, HAM dan hubungan internasional di beberapa media nasional Indonesia.

Charles awalnya bergabung di Partai Amanat Nasional di 2009 dan maju sebagai Calon Legislatif dari Partai PAN dari Dapil Jawa Timur I tetapi tidak berhasil lolos ke DPR-RI. Sekarang Charles Honoris adalah ketua DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta, organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Charles juga mendirikan Rumah Aspirasi / Rumah Konstituen, yang beralamat di JL. Kebun Jeruk Raya no 8, Jakarta Barat. 021-5366-2305

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI - Korsel

9 Juli 2018 – Pada rapat Komisi 1 dengan Menhan, Kemenlu dan Kemenkumham. Charles mengatakan terkait MoU pesawat tempur KFX/IFX bisa diselesaikan secara keperdataan, jadi menurut saya RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Republik Korea Selatan dilanjutkan saja tidak perlu ditunda karena ini sudah lama.[sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Charles Honoris mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

Menolak RUU PIlkada

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini

3 Oktober 2017 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Charles mengatakan bahwa Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan posisi geopolitis, karena pertahanan merupakan sarana untuk mencapai kepentingan nasional. Fraksi PDI-P menekankan pada filosofi yang telah dituangkan dalam UU No. 3 tahun 2002. Menurut Charles, kemampuan Indonesia dalam bidang pertahanan masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, kerja sama dengan Pemerintah Papua Nugini perlu ditingkatkan khususnya dalam bidang pertahanan. Persetujuan ini bermanfaat untuk menjaga perbatasan wilayah Indonesia dengan Papua Nugini. [sumber]

Tanggapan

Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Charles menanyaka perusahaan lain yang terkait dengan Facebook, misal WhatsApp, dan Charles juga menanyakan keberadaan chat dan panggilan. Charles berpendapat bahwa media sosial sering digunakan provokasi kerusuhan sosial, seperti kerusuhan di Tanjung Balai kemarin, ternyata terprovokasi orang di Jakarta melalui status di facebook, lalu bagaimana mekanisme dalam menghadapi ujaran kebencian. [sumber]

Keamanan SIber, BSSN, PNBP sektor TIK, dan Hoax di Media Sosial

28 Agustus 2017 - Menurut Charles, jaringan Saracen disiapkan saat pemilu dilaksanakan. Charles menegaskan bahwa hal tersebut adalah fakta karena masih ada akun yang masih aktif menyebarkan fitnah dan berita hoax hingga hari ini. Charles berharap Kominfo bekerja sama untuk membongkar pihak-pihak lain yang negative. Charles menanhyakan bagaimana sosialisasi Kominfo kepada masyarakat bahwa penyebar hoax melanggar UU ITE. Selain itu Charles berharap Menkominfo dapat berkerja lebih keras agar pesta demokrasi tidak ada penyebar hoax. Dengan jumlah akun hate speach yang ada, Charles ingin tahu bagaimana usaha Kominfo dalam memberantas akun-akun kebencian tersebut. Karena Charles berpandangan perlunya program untuk menyadarkan publik agar tidak menyebarkan konten negatif. [sumber]

Menyikapi Penahanan Pendiri Teman Ahok oleh Pihak Imigrasi Singapura

6 Juni 2016 - (JITUNEWS.COM) - Politisi PDI Perjuangan, Charles Honoris, berharap agar kejadian yang dialami oleh 2 orang Teman Ahok yang ditolak masuk ke wilayah Singapura karena diduga hendak melakukan kegiatan politik tidak terulang kembali.

"Saya mengimbau agar ke depan WNI yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang sensitif bisa sebelumnya menanyakan kepada perwakilan kita di luar negeri mengenai kebiasaan dan aturan yang berlaku di negara tersebut agar kejadian serupa tidak terjadi lagi," ujarnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (6/6).

Menurutnya, Singapura sebagai sebuah negara yang berdaulat mempunyai aturan perundang-undangan sendiri, oleh karena itu wajar apabila Singapura melarang warga asing untuk melakukan kegiatan politik di negaranya.

Anggota Komisi I DPR ini mengaku saat mendapatkan kabar tersebut sempat meminta penjelasan dari Kedutaan Singapura yang berada di Jakarta. Dari situlah ia mengetahui bahwa Amalia dan Richard tidak ditahan namun hanya tidak diizinkan masuk ke wilayah Singapura dikarenakan pemerintah Singapura khawatir mereka akan melakukan kegiatan politik

Sekadar diketahui, pendiri Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris Saerang, dikabarkan ditahan dan diisolasi oleh imigrasi Singapura pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2016 lalu. [sumber]

Reses

Reses Periode Februari - Maret 2015

Laporan reses ke Kec Tambora, 26 Februari 2015