Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - DKI Jakarta III
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banjarmasin
Tanggal Lahir
01/12/1964
Alamat Rumah
Komplek Depnaker No. 11, RT.008/RT.002, Kel.Pejaten Timur. Pasar Minggu. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
DKI Jakarta III
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Effendi MS Simbolon terpilih untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil DKI Jakarta III setelah memperoleh 89,028 suara.

Effendi MS Simbolon melejit seiring dengan seringnya beliau menjadi narasumber di berbagai acara talkshow politik di televisi, terutama isu ekonomi politik. Namanya sempat menghiasi media cetak dan online ketika ia menjadi Calon Gubernur Sumatra Utara.

Effendi Simbolon, putra dari pasangan M.M. Simbolon dan Martha br. Tobing menikah dengan Dessy Trinita br. Tobing. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu Horas Yosua Gradio Simbolon, Antonio Abraham Posma Simbolon, dan Vino Immanuel Hamonangan Putra Simbolon.

Di masa kerja 2009-2014 Effendi duduk di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Dan pada periode 2014-2019 Effendi bertugas di Komisi I yang membidangi luar negeri, informatika dan pertahanan.

Ketika bertugas di Komisi VII di Februari 2014 Effendi diduga terlibat dalam kasus mafia di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait pemberian suap kepada mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (sumber

Di 2013 Effendi diduga menerima suap dari terdakwa koruptor Didi Dwi Nugroho selaku Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar USD 2,500 terkait THR dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 (APBN-P 2013). (sumber3)

Di 2012 Effendi diduga terlibat kasus mafia listrik dan bersekongkol dengan iparnya yang adalah mantan General Manager PT.PLN Pikitring SUAR, Bintatar Hutabarat, terkait manipulasi tender pengadaan barang dan jasa dalam tender proyek induk pembangkit dan jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau (Pikitring SUAR). (sumber2)(sumber2b)(sumber2c).

Pendidikan

1969 - 1975 : SD Negeri Cendrawasih, Banjar Baru, KalSel.
1975 - 1979 : SMP Negeri 41, Jakarta.
1979 - 1982 : SMP Negeri 3, Jakarta.
1983 - 1988 : S1 Ekonomi Universitas Jayabaya.
2012 - 2013 : S2 Hubungan International Universitas Pajajaran.
2012 - NOW : S3 Hubungan International Universitas Pajajaran
 

Perjalanan Politik

2004 - 2009 : Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan
2009 - 2014 : Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan

2010 - NOW : Ketua DPP PDI Perjuangan (Sumber Daya dan Dana)

Pada Pilkada 2013 maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara namun kalah dari Gatot Pujo Nugroho.

Pada Pileg 2014 terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, telekomunikasi dan informatika.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Perjanjian Ekstradisi RI dengan UEA

15 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 1 dengan Kemenlu dan Polri, Effendi mengatakan bahwa dibuatnya ratifikasi tidak memperhatikan keamanan di bandara, saat pergi ke Singapura sudah pasti tidak bisa karena keamanannya ketat sekali tetapi di Indonesia tidak di terminal 2 bukan 3. Effendi mempertanyakan adakah mitra yang menangani masalah keimigrasian. Effendi berpendapat, Angkasa Purahanya mengatur makanan, parkir, taman dan jika imigrasibukan urusan Angkasa Pura. Di Indonesia, bandara sangat ramaisedangkan yang terbang sedikit, karena memang itu ramai penjemput dan pengantar. [sumber

RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

14 Maret 2016 - Effendi menilai bahwa ada kewajiban kepada Pemerintah terhadap right to be forgotten sehingga Pemerintah tidak hanya fokus pada permintaan perubahan Pasal 27 Ayat 3 saja karena menurutnya hal tersebut tidak adil.  [sumber]

5 Februari 2016 - (PortalPiyungan.com) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon tak setuju pasal pencemaran nama baik dihapus dari Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE). Dia membantah bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah pasal karet.

Menurut Effendi tindakan pencemaran nama baik di dunia maya sudah lebih jahat dari teroris. Bahkan bukan tidak mungkin bisa dikategorikan sebagai ordinary crime.

"Lebih jahat dari teroris. Dia bisa kerjakan, dampaknya sepanjang masa masa kenapa tidak ordinary crime," kata Effendi Simbolon di Gedung DPR, Rabu (3/2/2016).

Ancaman hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik di dunia maya bukan bermaksud melarang interaksi di media sosial dan lain sebagainya, melainkan lebih untuk mengatur. Effendi kemudian mencontohkan adanya hukuman ringan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa pencemaran nama baik.

"Bukan kepada pelanggaran kejahatan di dunia virtual itu yang diminimalisir. Hakimnya dibenahi juga fitnah 3-4 bulan kenapa gak tepok pantat sepuluh kali?" katanya.

Soal pencemaran nama baik atau penghinaan, kata Effendi, menyangkut harga diri. Sehingga dia pun mengusulkan agar hukuman bagi masyarakat yang melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE itu harus diperberat.

"Ketika harga diri dikoyak-koyak di dunia maya tidak ada konsekuensinya. Nggak bisa!" tegasnya.

"Selama ini ITE itu efektif. Kalau ada yang kena itu efek. Kalau ada edukasi dari pemerintah, siapa bilang itu pasal karet? Malah dibuat ancaman hukumannya lebih berat 15 tahun," katanya.  [sumber]

UU APBN-P 2015

Pada 13 Februari 2015 - Effendi menilai APBN-P 2015 memiliki beberapa komponen yang tidak wajar terutama Rancangan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RAKL).  Effendi berharap pemakaian APBN 2015 setransparan mungkin.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3.  [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

 

Tanggapan

Biaya Interkoneksi

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan operator telkomsel; Telkom, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Tri, dan Smartfren, Effendi mengusulkan agar pemerintah saja yang menentukan biaya interkoneksi. Secara garis besar, Effendi melihat adanya faktor ketidakadilan dalam berkompetisi karena ada pihak yang sudah maju dan ada yang baru muncul, ada pula pihak yang mengalami dissadvantage. Poinnya sudah terang benderang dan jelas, untuk itu menurutnya semua pihak semestinya duduk secara terpisah karena mengira bahasan rapatnya sama. Ia kemudian menyimpulkan output dari semua pembicaraan adalah mengenai pelayanan kepada pelanggan. Sehingga yang diperlukan dari 6 operator adalah kepastian. Cara menguntungkan bukan dari pemerintah, ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan/ didompleng di kalangan operator. Effendi ingin membandingkan di bagian mana yang untung dan bagian mana yang rugi. Ia memohon diberikan balance sheet dari semester akhir karena hal itu sangat penting untuk diketahui, di mana yang diuntungkan dan dirugikan. Effendi menanyakan tentang formula apa yang disarankan oleh Telkom. Effendi menekankan pada kualitatif dan kuantitatif. Effendi mengutarakan bahwa anggota dewan mendorong pemerintah untuk melihat Telkom dan Telkomsel. Menurut Effendi, semua ini harus jelas maka harus diserahkan semua hasil formulanya, jangan abstrak. Effendi mengatakan bahwa kemarin Menkominfo mengatakan kebijakannya tidak menabrak PP dan UU. Ia kemudian menambahkan, ada sanksi di mana kesepakatan tidak tercapai, maka tidak boleh ditetapkan formula. Kemudian Effendi juga menanyakan pada pasal mana yang mengatur kesepakatan antar penyelenggara. Ia juga menambahkan, menteri tidak bisa melakukan kebijakan sebelum adanya kesepakatan dan Negara atau pemerintah mengakui sebagai penyelenggara yang signifikan, [sumber]

24 Agustus 2016 - Effendi berpandangan yang antusias dengan urusan ini sangat luat biasa namun sanderanya minim. Ia mengaku penasaran pada pihak yang berada di belakang regulasi pemerintah. Kemudian Effendi menyarankan perlunya mengundang pihak blok Barat dan blok TImur agar masalahnya cepat terselesaikan. Selain itu Ia mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk melihat kinerja antar korporasi serta mendatangkan operator dari sisi pro dan kontra. Effendi memandang perlunya mengetahui dampaj dan konsekuensi dari peraturan dengan menghadirkn ahli agar tidak terjadi bias. Maka Ia berpandangan sebelum 1 September 2016 perlu diagendakan rapat kerja dengan Menkominfo. Sebagai tambahan, Ia menekankan perlunya bersikap objektif pada hal yang dibahas dan penentuan sikap setelah melakukan verifikasi dengan semua pihak terkait. [sumber]

Kebijakan Bebas Visa

15 Februari 2016 - (Rimanews) - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengkritik kebijakan pemerintah mengeluarkan bebas visa ke sejumlah negara. Politisi PDIP ini mempertanyakan alasan dikeluarkannya kebijakan itu dalam rapat gabungan antara Komisi I dan III dengan Menko Polhukam dan jajarannya.

"Apa jaminan para backpacker ini bawa uang?" tanya Effendi kepada perwakilan pemerintah, dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (15/02/2016).

Selain itu, menurutnya, bebas visa bisa memunculkan potensi ancaman keamanan. Bahkan, masuknya wisatawan mancanegara dengan bebas visa bukanlah prioritas utama.

"Orang mau holiday pasti tak mikir visa. Visa adalah instrumen incoming-outgoing suatu negara," ujar Effendi.

Namun, kritik kader parpol pendukung pemerintah itu malah dijadikan sindiran oleh pimpinan rapat, Fadli Zon. Fadli mengatakan, sikap Effendi itu mirip seperti oposisi. Menurutnya Effendi cocok mewakili partai oposisi.

"Ini sepertinya cocok mewakili parpol oposisi," kata Fadli, yang diikuti tawa dari para peserta rapat.  [sumber]

Indonesia Terjebak Kisruh Freeport Ciptaan Badan Intelijen Amerika Serikat

12 Desember 2015 - (TEROPONGSENAYAN) - Politisi Partai PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mengatakan kisruh Freeport adalah perang yang diciptakan CIA (badan intelijen Amerika). Indonesia terseret dalam jebakan ini.

"Akibatnya semua anak bangsa yang menjadi korban karena saling berhadap-hadapan. Saya melihat para pemimpin kita kekanak-kanakan menyikapi ini," ujar Effendi Simbolon dalam sebuah diskusi, Minggu (6/12/2015) di Jakarta.

Effendi mengungkapkan Freeport melalui kaki tangannya sudah sejak beberapa waktu lalu. Bahkan menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika beberapa waktu lalu operasi Freeport ini makin intensif.

Semua itu, papar Effendi Simbolon, Freeport ingin mempertahankan operasinya di Papua. Perusahaan asal Amerika ini memang berharap operasinya di Papua bisa diperpanjang setelah kontrak berakhir 2021.

"Coba perhatikan apa yang dilakukan Ma'roef Syamsudin atas nama perusahaan asing merekam pemicaraan dengan pejabat. Ini bisa di kenakan sangsi hukum di Amerika," papar Effendi Simbolon yang juga anggota Komisi I DPR RI ini.

Effendi mencium perang operator asing yang membawa opini kekisruhan ini menjadi terfokus pada pelanggaran etika Ketua DPR Setya Novanto. Sehingga isu berbagai pelanggaran Freeport menjadi tertutupi. (sumber)

Prediksi Usia Karir Menteri ESDM di Kabinet Kerja

21 November 2015 - (Liputan6.com) - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon memprediksi usia Sudirman Said sebagai menteri di Kabinet Kerja tak lama lagi terlepas dari dirinya berseteru dengan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Effendi menilai dari sisi subjektivitas dan objektivitas, Sudirman tidak lagi mumpuni memikul tanggung jawab sebagai orang nomor 1 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Politisi PDI Perjuangan ini pun melihat Sudirman terjebak sendiri dalam 'permainan' yang diciptakannya.

"Dia mah nggak perlu dilaporkan ke polisi, sudah pasti gone (pergi). Pasti. Dari objektivitas, subjektivitas pasti gone. Dia kan bagian dari eksekutif, pembantunya presiden, ngapain dia laporin majikan lembaga lain. Akhirnya senjata makan tuan, blunder. Buat apa dia 'bunuh' Novanto," ujar Effendi usai acara diskusi bertajuk 'Freeport Bikin Repot' di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu 21 November 2015.

Effendi mengatakan Sudirman tidak menyadari bahwa ia sedang masuk dunia pertempuran politik, di mana saat dia salah melangkah maka kredibilitasnya sebagai pejabat pemerintah akan berakhir.

Dalam dunia politik semacam ini, kata Effendi, hukum alamnya adalah mengambil resiko untuk mendapatkan peluang. Namun Effendi enggan menjelaskan lebih lanjut maksud dari kata-katanya.

"Ini kill or to be killed (membunuh atau dibunuh). Kalau nggak kamu yang 'hilang' , saya yang 'hilang'. Namanya risk taker (pengambil resiko), kan getting more revenue(mendapatkan pendapatan lebih). Kalau kamu nggak ambil resiko kan kamu nggak punya peluang. Life is opportunity (Hidup adalah kesempatan)," jelas Effendi.

Dia mengatakan isu mengenai polemik PT Freeport Indonesia ramai diperbincangkan di dunia internasional. Karena pada dasarnya Freeport tidak pernah menceburkan diri dalam permainan kotor seperti menjebak seseorang melalui rekaman dan menjatuhkan seseorang dengan cara-cara semacam itu. Sementara hal itu dilakukan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Ini di luar negeri ramai (diperbincangkan) loh. Karena si Freeport sebenernya nggak seperti itu. Saya pernah beberapa kali ke sana. Freeport tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dia jadi good boy saja selama ini," tutup Effendi. (sumber)

Penjelasan Presiden Direktur PT.Freeport Indonesia Soal Rekaman Anggota DPR Terkait Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI

20 November 2015 - (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengusulkan agar pimpinan Komisi I DPR RI memanggil Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia Ma`roef Sjamsuddin terkait rekaman percakapan yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said.
 
"Komisi I perlu memanggil Presdir PT Freeport Indonesia untuk memberikan penjelasan soal rekaman pembicaraan yang disebut Menteri ESDM," kata Effendi Simbolon di Jakarta Jumat (20/11/2015).
 
Menurutnya, PT Freepot Indonesia menempatkan Ma`roef Syamsuddin yang berlatar belakang militer sebagai presiden direktur, menjelang berakhirnya kontrak karya tahap II. Sebelumnya Ma`roef Sjamsuddin menduduki jabatan Wakil Kepala Badan Intelijen Nasional (Waka BIN).
 
"Kalau Pak Ma`roef sampai memanfaatkan jaringan BIN untuk kepentigan swasta, maka dapat dikenai sanksi," katanya.
 
Seperti diketahui, Menteri ESDM Sudirman melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) soal adanya politisi kuat dan aggota DPR RI yang disebutnya telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dengan meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.
 
Pada laporan tersebut, Sudirman menyebut, politisi kuat tersebut sudah tiga kali bertemu dengan direksi PT Freeport Indonesia. (sumber)

Dana Aspirasi Rp.20 Milyar per Anggota DPR

18 Juni 2015 - (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Effendi Simbolon menolak dana aspirasi bagi anggota dewan dan secara pribadi tidak akan menggunakan dana tersebut. 

"Kalau anggota dewan cuma usulan, saya oke saja. Tapi kalau sudah ada pagunya, Rp20 miliar rupiah per anggota ? Ini saya tak setuju. Soalnya nanti jadi komisinya berapa ? Saya tidak akan menggunakan jika memang nanti ini disetujui," kata Anggota DPR Effendi Simbolon pada diskusi di Senayan Jakarta, Kamis. 

Lebih lanjut Effendi Simbolon mengkritisi soal nomenklaturnya, ketika isinya dana dan itu berdasar aspirasi, maka asumsinya ada dana cash yang melekat ke anggota dewan dan bisa digunakan.

"Tapi ini nanti nomenklaturnya usulan program anggota dewan, jadi hanya usulan. Tapi kalau ada pagunya Rp20 miliar per anggota, nanti muncul komisi dan sebagainya," kata Effendi.

Lebih lanjut Effendi Simbolon menegaskan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran itu ada di pemerintah, jika dewan ikut maka eksekutif masuk ke ranah eksekutif.

"Kalau begini kita sepertinya ingin mengubah dewan menjadi eksekutif," kata Effendi Simbolon.

Lebih lanjut Effendi Simbolon mengatakan bahwa dasar awal munculnya usulan Dana Aspirasi adalah pasal 80G Tatib DPR yang merupakan turunan dari UU nomer 17 tahun 2014 tentang MD3. 

Dalam pasal tersebut dinyatakan anggota dewan bisa mengusulkan program untuk dimasukan dalam APBN.

Namun, tambahnya, ada hal yang aneh ketika dalam Tatib DPR justru ada pasal yang tidak singkron dengan ketentuan yang diatur dalam tatib itu sendiri. Misalnya antara pasal 195 ayat 2 dan 5 dengan 6.

"Dan sekarang, karena tak singkronnya pasal 195 antara ayat 2 dan 5 dengan ayat (6), maka solusinya sekarang sedang digodok mau diubah lagi di Baleg," kata Effendi Simbolon. (sumber)

Pemilihan Kapolri

11 Januari 2015 - Menyikapi pemilihan Kapolri pengganti Jenderal Sutarman dimana Presiden Jokowi  serahkan calon tunggal yaitu Budi Gunawan yang dinyatakan tersangka oleh KPK pada tanggal 13 Januari, Effendi Simbolon memberikan komentar tentang tidak kunjung dilantiknya Budi Gunawan:

"Pilihan 560 anggota DPR mengenai dilantiknya BG mewakili apa yang dimaui rakyat. Biasanya moto Presiden Jokowi nggak mikir, kok kali ini tentang BG pake mikir? BG harus tetap dilantik biar kewibawaan Jokowi tetap terjaga. Tekanan dari masyarakat nih masyarakat yang mana?" (doorstop skors Paripurna ke-19, 13 Februari 2015)

mengatakan, urusan ini luar biasa yang antusias tapi sandera minim. Effendi mengaku penasaran pihak yang berada di belakang hak regulasi pemerintah. Effendi menyarankan perlu mengundang pihak blok Barat dan Timur agar masalah cepat selesai. Effendi menyarankan kalau bisa dibentuk Panja untuk melihat kinerja antar korporasi serta mendatangkan operator yang pro dan kontra. Effendi mengatakan perlu mengetahui dampak dari konsekuensi aturan dan menghadirkan ahli agar tidak terjadi bias. Effendi mengatakan, sebelum 1 September perlu rapat kerja dengan Menkominfo. Effendi mengatakan, harus objektif pada hal yang dibahas dan sikap setelah verifikasi dengan semua pihak.

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banjarmasin
Tanggal Lahir
01/12/1964
Alamat Rumah
Komplek Depnaker No. 11, RT.008/RT.002, Kel.Pejaten Timur. Pasar Minggu. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
DKI Jakarta III
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika