Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Darmadi Durianto

PDIP - DKI Jakarta III

Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Darmadi Durianto lahir di Mempawah, 25 Juni 1967. Darmadi berhasil menjadi anggota DPR RI 2014-2019 setelah memperoleh 52.861 suara untuk daerah pemilihan DKI Jakarta III.

    Pendidikan

    S1, Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Jakarta (1990)

    S2, Master of Business Administration, City University of Manila, Filipina (1993)

    Perjalanan Politik

    Sebelum terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019, Darmadi sudah aktif dalam kampanye Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2004 sebagai petinggi Mega Center. Darmadi kemudian menjadi anggota Megawati Center (2008-2013) untuk bidang ekonomi. Keaktifan di Megawati Center membuat Darmadi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Badan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat DPP PDIP (2010-2015).

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

    31 Mei 2017 - Darmadi menanyakan mengenai perubahan apa yang sudah dibuat oleh Menteri Perdagangan terkait kebijakan di Internasional Trade Promotion Centre (ITCP). Menurut Darmadi selama ini tidak ada satupun program yang bisa dinikmati dari kebijakan Menteri Perdagangan.   [sumber]

    RUU KPK 2015

    Pada 6 Oktober 2015, Darmadi Durianto mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

    UU Ketenagalistrikan & Privatisasi Listrik Nasional

    Pada Audiensi dengan Serikat Pekerja PLN tanggal 21 Mei 2015 - menurut Darmadi, SP PLN kurang berani membongkar PLN dan meminta kepada Serikat Pekerja untuk memberikan data yang valid agar dapat menegur PLN yang terkendala inefisiensi.  [sumber]

    UU MD3 (2014)

    Menolak RUU MD3.  [sumber]

    UU Pilkada 2014

    Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

    Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

    Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walk out atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

    Tanggapan Terhadap RUU

    Ratifikasi Perdagangan Internasional 

    19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Darmadi mengatakan bahwa ia membutuhkan masukan dan saran dari Kadin untuk mengatasi masalah yang ada. Darmadi mengatakan bahwa perjanjian antara Indonesia-China dibahas dalam RCV pertanyaanya adalah apa memungkinkan bagi Indonesia untuk membuka pasar di China dengan kelemaha perdagangan yang kita miliki. Darmadi menyatakan bahwa Kadin perlu membuat framework yang jelas agar tau arahnya akan kemana. UMKM yang ada juga harus memiliki jaringan.  Darmadi menanyakan Kadin telah menganalisis dan membaca ratifikasi tersebut.[sumber]

    Tanggapan

    Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

    23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Darmadi mengatakan bahwa banyak yang telah dikupas oleh Daniel Lumban Tobing, seperti masalah domestic road sebesar 7,6% dan market share komoditi semen di Indonesia yang menurun. Darmadi berpendapat ada beberapa hal yang kurang sinkron dan meminta jajaran direksi marketing untuk kembali meningkatkan penjualan. Menurutnya seharusnya market leader memiliki keuntungan yang paling besar, tetapi banyak pemain baru yang mengambil pangsa pasar semen di Indonesia, Darmadi menanyakan ini siapa saja pemain baru tersebut sehingga terjadi predatory pricing dan menyebabkan persaingan yang tidak sehat sehingga perlu dikaji. Ia juga meminta presentasi mengenai brand switching  dan harus orang pemasarannya langsung yang menjelaskan hal tersebut. Beliau sepakat jika pemerintah dan Komisi 6 mendukung langkah untuk membatasi pendirian pabrik baru, tetapi harus ada mekanisme pasar atau langkah-langkah dari PT Semen Indonesia untuk melawan gempuran daya saing guna meningkatkan penjualan dan brand dari produk-produk saingan dan tidak hanya memikirkan keuntungannya saja. Ia mengapreasiasi jika dapat menjual produk dengan harga yang tinggi namun tetap diminati oleh masyakarat. Darmadi merasa bahwa kelemahan PT Semen Indonesia dari sisi marketing-nya. Darmadi kembali mengkritisi terkait PT Semen Indonesia yang menjadi market leader, namun tidak mampu bersaing,oleh karena itu Ia meminta data lengkap mengenai marketing. [sumber]

    Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

    18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Darmadi menegaskan bahwa kementerian non pasar nampaknya tidak berhasil, dan Bapak Menteri Perdagangan datanya menunjukkan kelangkaan ini keputusan yang distop impor pun salah. Darmadi berpendapat bahwa persepsi negatif terhadap Bulog harus dihapuskan. [sumber]

    RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

    31 Agustus 2016, - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Darmandi memberikan apresiasi kepada KemenKop atas tercapainya program-program. Darmadi mengatakan ada satu program yang sangat diharapkan, yaitu program wirausaha pemula dan berharap agar tidak diblokir. Darmadi menyarankan bahwa sebaiknya Kemendag berhati-hati mengenai masalah penimbunan barang, banyak laporan terhadap masalah tersebut. [sumber]

    Anggaran Kementerian Perdagangan

    15 Juni 2016 - Darmadi tidak melihat adanya revitalisasi warung dalam program Kementerian Perdagangan (Kemendag). Darmadi mempertanyakan apakah Kemendag sudah me-review anggarannya dengan baik dan tidak salah perhitungannya karena Darmadi menilai bahwa anggaran Kemendag tidak naik dan cukup rendah, padahal kementerian lain menaikan anggarannya di 2017. Darmadi meminta Menteri Perdagangan (Mendag) meneliti lebih lanjut anggaran 2017 karena mungkin ada program yang tidak masuk.  [sumber]

    Menyikapi Kemungkinan Gubernur DKI Jakarta Diusung oleh Partai Politik pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017

    13 Juni 2016 - (OkeZone.com) - Politikus PDI Perjuangan Darmadi Durianto mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) agar tidak jumawa akan diusung oleh partai politik, termasuk partainya pada gelaran pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2017.

    "Jumawa atau sombong itu dekat dengan kehancuran. Agama manapun mengajarkan soal rendah hati dan tidak sombong. Prestasinya baik pun, kalau jumawa kebanyakan rakyat bakal ninggalin," tegas Darmadi, Senin (13/6/2016).

    Darmadi menegaskan dirinya tak suka dengan klaim Ahok yang mengatakan dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, yang paling dekat dengan Megawati hanyalah anak biologis dan ideologis.

    "Jadi tak usah jumawa dengan dengan Ibu Mega atau PDIP tertarik dengan Ahok. Kita mau milih yang komit dengan ideologi partai, ikuti prosedur partai dan mau membela rakyat kecil," tegasnya.

    Anggota Komisi VI DPR RI dapil Jakarta ini mengatakan, partainya sudah merasakan asam garam pemilihan kepala daerah (pilkada) bertahun-tahun. Sejauh ini, partainya tidak bersikukuh untuk mengusung Ahok pada pilgub Jakarta mendatang.

    "PDIP tidak pernah mengharapkan Ahok untuk kita usung di pilgub Jakarta besok. Kita punya banyak stok. Ahok-Djarot belum ada dibahas di internal," kata Darmadi.

    Bahkan, menurut Darmadi, berdasarkan survei elektabilitas yang dijalankan pihaknya, elektabilis Ahok justru cenderung terus menurun. Jika terus menurun, Darmadi menytakan partainya tak akan mau mengusung Ahok walaupun mantan Bupati Belitung Timur itu ingin diusung PDI Perjuangan.

    "Dapil saya kan Jakarta. Warga yang milih saya banyak yang tidak mau pilih Ahok. Elektabilitas Ahok terus turun," kata Darmadi.

    Atas dasar itu, menurut Darmadi pernyataan Ahok yang terlihat jumawa justru memperlihatkan Ahok sedang galau atau bingung. "Ahok ini galau. Kalau dia diusung partai ya dia harus ikuti prosedur partai. Kalau indepden ya silahkan lewat Teman Ahok. Tidak bisa dicampur. Pilih salah satu, jangan galau," tandasnya.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Perindustrian

    9 Juni 2016 - Darmadi curiga dengan beberapa bagian anggaran yang diturunkan sedikit oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) karena program yang dipotong itu tentang pengkajian dan kalah dengan program pelatihan. Darmadi bertanya tentang tujuan Kemenperin khususnya tentang pengembangan. Darmadi menanyakan pengkajian seperti apa yang dimaksud dan siapa yang yang melakukannya. Darmadi meminta penjelasan tentang Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah diturunkan lebih dari 10%. IKM seharusnya dipotong sedikit dan pelatihan yang harus banyak dipotong. Jadi, penjelasan dari Kemenperin harus jelas tidak diserahkan ke DKI dan Kemenperin.Darmadi menyatakan bahwa DPR-RI perlu logika dari pemotongan ini, dan tersinggung karena IKM jangan sampai seperti Venezuela.  [sumber]

    Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

    7 Juni 2016 - Darmadi menanyakan kalau dananya tidak ada, terus dipotong bagaimana. Ini realitas juga dan kadang-kadang terpaksa ketika dana tidak ada, maka anggaran harus dipotong. Darmadi mengusulkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus membuat contigency plan. Menurutnya, kalau ada unit-unit penting yang harus Komisi 6 tingkatkan dananya, KPPU harus mengurangi dana bidang lain karena Komisi 6 sulit menganalisis dikarenakan kita tidak mengetahui unit-unit ini kerjanya apa saja. Darmadi meminta kegiatan yang dilakukan itu apa saja sehingga bisa dianalisis lebih dalam. Menurutnya, KPPU bisa impoten jadinya kalau dipotong. Darmadi berpendapat, bahwa laporan kinerja juga perlu agar Komisi 6 tahu apa saja yang KPPU hadapi.

    Terkait dengan pemberian sanksi, Darmadi mengatakan, untuk memberikan efek jera terhadap pemerintah seperti sapi misalnya karena kebijakannya adalah kouta. Menurutnya, jangan seperti Menteri Pertanian yang ngomongnya ngasal “ini cukup ini cukup”. Darmadi mengatakan, KPPU jangan takut untuk menyalahkan Pemerintah, Menteri dan lain-lain. Jadi, buatlah analisa rantai distribusi kalau KPPU mau nanti ia ajarkan.

    Darmadi mengatakan bahwa KPPU harus berhati-hati dalam mengeluarkan statement tentang pasokan, jika KPPU memiliki data yang tidak kuat dan berbeda sama sekali. Sensus ekonomi saja tidak didatangi, bagaiman bisa akurat? Menurutnya, secara akademisi KPPU memang lebih menguasai kasus-kasus tertentu. Darmadi mengatakan, bahwa KPPU harus mengintropeksi dulu dan jangan sampai Komisi 6 kasih kekuatan inspeksi mendadak sana sini. Darmadi mengatakan, Komisi 6 ingin menguatkan KPPU, tetapi KPPU juga harus siap internalnya.  [sumber]

    Menyikapi Pendiri Teman Ahok Ditahan Pihak Imigrasi Singapura

    6 Juni 2016 - (Aktual.com) - Politikus PDIP Darmadi Durianto mengingatkan agar kegiatan politik yang dilakukan TemanAhok tidak mencoreng nama baik bangsa dan negara.

    Ia pun mewanti-wanti supaya lebih menghormati hukum di negara lain.

    “Kita harus menghormati hukum yang berlaku di Singapura. Kan hukum di Singapura berbeda,” ujar Darmadi di Jakarta, Senin (6/6).

    Lebih jauh, Anggota Komisi VI DPR RI ini menilai kedatangan TemanAhok ke Singapura bisa jadi ingin menunjukkan jati diri mereka yang belum banyak dikenal oleh WNI disana.

    “Tujuannya mungkin ingin mendapatkan pengakuan internasional. Karena sebenarnya enggak banyak pemegang KTP DKI Jakarta disana,” cetus Darmadi.

    Dengan adanya insiden penahanan tersebut, kata dia, sudah jelas TemanAhok telah melakukan satu kegiatan yang tidak menghormati aturan di negara lain.

    “Melanggar aturan main di negara orang. Mungkin karena sangking semangat dan antusias,” katanya.

    Sebelumnya, dua founder TemanAhok Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris Saerang ditahan pihak imigrasi Singapura pada Sabtu (4/6).

    Pihak Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia dalam keterangannya menjelaskan bahwa Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris Saerang tak diizinkan memasuki wilayah Singapura karena keduanya disebut akan melakukan kegiatan politik. Ditegaskan, warga negara asing tak diizinkan melakukan kegiatan politik di wilayah Singapura.  [sumber]

    Aset BUMN - Pelepasan Aset PT Hotel Indonesia Natour

    21 April 2016 - Darmadi meminta Deputi KemenBUMN untuk mengirimkan risalah rapat karena merasa bingung karena SK Menteri BUMN ditujukan hanya untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah. Darmadi menanyakan tentang kompensasi yang diberikan akibat naiknya nilai investasi tiga kali lipat. Darmadi menyatakan bahwa BUMN mengalami kerugian, seperti melepas aset di Kelapa Gading dan Kemayoran. Komisi 6 DPR-RI berharap agar KemenBUMN bisa bernegosiasi. Darmandi memohon Deputi KemenBUMN untuk memberikan informasi data tentang pelepasan aset Kelapa Gading dan Kemayoran. Darmadi menyoalkan apakah ada aset yang belum dijaminkan ke Bank.

    Darmadi mengakui dirinya sebagai pemilik hotel dan tidak menyebutkan nama hotel tersebut. Menurut Darmadi, dengan menyatukan hotel BUMN akan adanya efisiensi. Darmadi merasa mitra tidak berhasil dalam meningkatkan tingkat hunian. Darmadi mengkhawatirkan mitra mendapat fee tetapi tingkat hunian turun.  [sumber]

    Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

    19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Darmadi mengulas bahwa SNI untuk tabung bekas sudah lama dilarang. Entah sekarang ada SNI pada tabung bekas tersebut karena ada pencitraan atau lainnya. Darmadi  menginginkan adanya pertumbuhan industri yang sedang trend seperti LED. [sumber]

    Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

    18 April 2016 - Darmadi menanyakan tentang konsep human resources entrepreneur dan meminta Menteri Koperasi (Menkop) untuk mempresentasikannya. Sebab dalam konsep itu ada unsur kapitalis dan UMKM tidak dapat beradaptasi dengan konsep itu. Soal anggaran, ia menganggap yang paling banyak menyerap anggaran adalah bidang SDM dan sekretariat.

    Menurut Darmadi, Menkop tidak banyak pencitraan, tetapi banyak kerja sesuai dengan slogannya 'Ayo Kerja'. Ia pun meminta Komisi 6 agar diarahkan kepada soal akte koperasi supaya gratis. Selanjutnya untuk masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), banyak pertanyaan ke Komisi 6 mengenai pengambilan KUR yang memakai jaminan. Bukankah seharusnya KUR tanpa jaminan?  [sumber]

    Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal

    12 April 2016 - Darmadi memulai dengan menanyakan bagaimana izin dapat dilakukan hanya dengan 3 jam saja. Darmadi mengatakan, ada Menteri yang bilang izin paten seminggu, ternyata itu izin hak cipta. Darmadi meminta, jika ada waktu, apakah kami boleh melihat "tangan-tangan ajaib" bekerja mengatur perizinan yang hanya 3 jam itu.  [sumber]

    18 Agustus 2015 - Darmadi menanyakan langkah-langkah yang telah dilakukan ketua BKPM untuk memperbaiki kultur BKPM. Darmadi juga menanyakan deskripsi tugas dari masing-masing deputi di BKPM dan juga petunjuk teknis untuk investor dari BKPM. Menanggapi tanggapan BKPM, Darmadi menanyakan kementerian-kementrian yang sulit ataupun lambat untuk melakukan koordinasi dengan BKPM terkait birokrasi investasi.  [sumber]

    Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

    29 Februari 2016 - Darmadi mengetahui permasalahan PT HIN dari media sosial,terutama tentang pemberitaan bahwa Menara BCA dengan Kempinski tidak memiliki perizinan. Darmadi menanyakan kepada Dirut PT HIN kapan Menara BCA dan Kempinski dibangun, serta bagaimana kronologis inisiatornya.

    Darmadi menyebutkan bahwa opsi perpanjangan kerjasama hingga tahun 2010 telah mendapat desakan dari pihak swasta. Darmadi menanyakan kepada Dirut PT HIN berapa kredit bank atas agunan tanah Menara BCA dan bagaimana cara perhitungan kontrak sebesar 4%. Darmadi juga menanyakan apakah selama pendapatan dari PT Grand Indonesia tidak dapat diketahui.  [sumber]

    Pinjaman dari China Development Bank

    22 Februari 2016 - Darmadi meminta Deputi Kementerian BUMN untuk menjelaskan garis besar perjanjian pinjaman CDB karena akan mubazir bila disuruh pulang. Darmadi juga meminta Deputi KemenBUMN menyebutkan ketebalan perjanjian pinjaman CDB.  [sumber]

    Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik

    24 Agustus 2015 - Darmadi menilai kompetensi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) di bidang sapi sangat rendah dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, Darmadi minta penjelasan ke Direktur Utama Perum Bulog, apabila diberikan izin untuk melakukan monopoli, mengenai Program Stabilisasi Harga Daging Sapi. Menurut Darmadi sejauh ini program tersebut belum terlihat.  [sumber]

    Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Standarisasi Nasional - Tahun 2014

    20 Agustus 2015 - Darmadi memuji prestasi BSN yang telah menerima predikat Wajar-Tanpa-Pengecualian selama 7 tahun berturut–turut. Selain itu, Darmadi minta penjelasan ke Kepala BSN tentang 1 pos anggaran yang realisasi anggarannya cukup rendah, yaitu pos program sarana prasarana aparatur yang hanya 19,6%. Darmadi juga minta klarifikasi ke Kepala BSN sudah seberapa jauh BSN menutup celah pungutan tambahan atas pengurusan SNI di BSN.  [sumber]

    Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

    19 Agustus 2015 - Menurut Darmadi ia sudah terima keluhan banyak sekali bahwa bisnis menurun. Darmadi garis bawahi ia pernah sampaikan ke Presiden tentang Menteri Perdagangan (Mendag) yang sebelumnya (Rahmat Gobel) bahwa beliau ‘salah posisi’. Darmadi cukup kaget Pak Thomas Lembong menjadi menteri karena background-nya di keuangan. Darmadi tanya ke Menteri Perdagangan (Mendag) apa alasan yang membuat Mendag menerima jabatan tersebut.

    Darmadi menyoroti beberapa perkembangan ekonomi terakhir antara lain: devaluasi mata uang Yuan dan surplus neraca perdagangan dimana import kita menurun. Darmadi minta klarifikasi dari Mendag strategi yang disiapkan untuk antisipasi dan mengatasi perkembangan tersebut. Darmadi harap Kemendag tidak menjadi regulator yang kerjanya hanya melarang-larang. Darmadi menaruh harapan ke Mendag bahwa Kemendag kedepannya menjadi akselerator, dan tidak hanya menjadi sekedar eksekutor.  [sumber]

    Laporan Kinerja Badan Pengusahaan Batam

    19 Agustus 2015 - Menurut Darmadi, hutang BP Batam tergolong cukup besar. Darmadi minta klarifikasi ke Kepala BP Batam penggunaan dana tersebut. Selanjutnya, indikasi otoritas Batam terkait kabar yang menyatakan bahwa BP Batam merupakan sarang korupsi. Darmadi menambahkan cara untuk mengembangkan industri elektronik di Batam yang masih kalah dengan industri elektronik di Jawa. Selain itu, Darmadi juga mempertegas supaya BP Batam lebih spesifik terhadap rencana atau mimpi yang ingin dicapai agar benar-benar terealisasi dengan baik.  [sumber]

    Suara Serikat Pekerja PT.Kereta Api Indonesia dan PT.Dok Perkapalan Kodja Bahari

    Pada 21 Mei 2015 Darmadi menyatakan bahwa Komisi 6 sudah melakukan kunjungan ke DOK Kodja Bahari. Darmadi meminta kepada Serikat Pekerja informasi, analisa dan bukti yang akurat. Jangan hanya memberikan statement saja tetapi kajian audit juga disertakan. Darmadi menduga bahwa DOK Kodja Bahari memang bermasalah. Kalau masalahnya ada pada SDM, maka SDM yang ideal seperti apa? Datanya belum ada. Kalau struktur organisasi kurang efektif, kurang efektifnya seperti apa? Jangan sampai menyerang hanya asal-asalan sehingga bisa berbalik. Data yang diperlukan adalah data yang benar, bukan data yang menguntungkan Serikat Pekerja.

    Terkait PT KAI, Darmadi meminta bukti MoU dengan dirut yang lama. Apakah para pekerja PT KAI nyaman dengan kehadiran TNI? Kalau tidak nyaman kenapa? Darmadi menyebutkan, Komisi 6 tentu akan membantu para Serikat Pekerja KAI dan Kodja Bahari, tetapi dengan data dan kajiannya lengkap.  [sumber]

    Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

    23 April 2015 - Menurut Darmadi seharusnya Komisi 6 yang mencari headhunter untuk mendapatkan CEO yang terbaik buat BUMN. Oleh karena itu Darmadi saran ke Menteri BUMN (MenBUMN) untuk lupakan saja proses lelang jabatan di internal KemenBUMN dengan mengirim CV.  [sumber]

    Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

    15 April 2015 - Menimbang harga gas sekarang, menurut Darmadi industri-industri yang bersumber energi dari bahan gas bisa runtuh.  [sumber]

    Kinerja Perum Perhutani

    1 April 2015 - Karena Perhutani punya banyak ‘anak cucu’ dan ‘anak cicit’ usahanya, Darmadi minta Perhutani melampirkan data-data keuangan dari semuanya.  [sumber]

    Raker dengan Kementrian BUMN

    Pada 19 Januari 2015, di Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Rini Sumarno, Darmadi Durianto menanyakan kepada Rini Sumarno beberapa hal di bawah ini: 

     




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.