PDI Perjuangan - DKI Jakarta III

Komisi VI - Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

Sikap Terhadap RUU

Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah - Badan Legislasi DPR RI Rapat Panja RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Darmadi mengatakan terkait DIM 125, aspirasi masyarakat adalah minimnya anggaran Kelurahan apalagi RT-RW sampai kader-kader dan inilah sumber timbulnya politik uang. Satu RW mendapat operasional sebesar Rp2,5 juta untuk menghadapi RT yang banyak, sehingga kami meminta adanya alokasi dana khusus. Darmadi mengatakan terkait DIM 180, realitas di lapangan urusan kemasyarakatan tidak dipenuhi oleh pemerintah provinsi, seperti kebutuhan akan kursi, tenda dan kebutuhan dasar lainnya. Inilah dasar usulan terkait urusan kemasyarakatan dimasukkan dalam RUU DKJ ini, karena RT-RW juga memberatkan warga dengan pemungutan iuran sampah, keamanan, dll. Darmadi mengatakan Jakarta ingin dijadikan Kota Global, lalu bagaimana dengan pelayanannya yang buruk ke masyarakat. Misal masalah WC umum yang kumuh, masalah sosial dimana-mana, sehingga tidak in line dengan masalah Kota Global tadi dan ini harus diselesaikan.

Masukan dan Pandangan Terhadap Penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Darmadi mengatakan bahwa yang kita harapkan ini membuat kajian, mempresentasikan kajian UU yang ada sekarang, sehingga kami mengetahui apa kekuatan dan kelemahan undang-undang itu. Kajian itu kita harapkan bisa dibuat, jadi bukan sekedar datang dan menolak Tapi kajian itu menjadi sangat penting dalam pembahasan kita kedepan, seperti analisis SWOT. Harapan kita ke depan kalau bisa bertemu lagi dengan mitra kerja pada rapat ini sudah membawa Kajian ke sini, karena memang pelibatan saudara di sini sangat penting untuk kami serta ada public hearing di dalamnya.

Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Dimulai dari DIM 6568) — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR RI, Tim Pemerintah dan DPD RI

Darmadi menanyakan untuk HGU dan HGB yang existing waktu selama 35 tahun untuk perpanjang itu ada kriteria atau tidak. Apakah bisa diawal atau harus selesai terlebih dulu.

Lanjutan Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja (DIM yang berkaitan dengan KPPU) – Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI dengan Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Baleg DPR-RI, dan DPD-RI

Darmadi mengatakan apa yang diusulkan oleh pemerintah terkait perlunya FGD memang penting karena postingan neracanya harus sama, dikarenakan ada neraca LPI da nada neraca kelola. Terkait dengan flow chart paten sederhana, semestinya masih bisa dikurangi. Kalau boleh, masa pemeriksaan substansi dikurangi lagi dari 5 bulan menjadi 4 bulan., sehingga Darmadi mempertanyakan adakah yg bisa kita lakukan untuk mengenai hal tersebut.

Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI dan DPD-RI

Darmadi mewakili Fraksi PDIP menyetujui JKP dimasukan ke dalam pembahasan karena ini untuk kepentingan rakyat semata, namun harus dipertegas lagi agar tidak diselewengkan oleh perusahaan-perusahaan.

Lanjutan Pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja (Pasal 23, DIM 1.060) — Badan Legislatif DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah, Tim Ahli Baleg dan DPD-RI

Darmadi bertanya mengapa konsultasi sampai 25 hari, salahnya dimana.

Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Badan Legislas dan DPD-RI

Darmadi mengatakan bahwa BUMN asetnya sudah banyak dijaminkan ke bank, jadi jika ingin mendapat aset BUMN sudah sulit. Terkait implementasi DIM 6951, Darmadi menanyakan seperti apa jika aset BUMN sudah dijaminkan, lalu aset apa yang akan diberikan kepada LPI. Sebelum dipindahkan aset LPI yaitu banyak aset BUMN, Darmadi juga menanyakan prosesnya karena aset yang ada saat ini yang tidak bisa dieksekusi karena sengketa.

Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Pasal 26 sampai dengan Pasal 28, dimulai dari DIM 1280) — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR RI, Tim Pemerintah dan DPD RI

Darmadi menegaskan serta mempertayakan Dewan Arsitek ini harus dikaji dengan mengacu UU 5/1999 apakah masuk dalam praktik monopoli atau tidak. Karena jika hanya dikasih tugas satu saja akan menimbulkan moral hazard.

Tanggapan

Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN

Seminggu yang lalu Asosiasi Keramik Indonesia (ASAKI) datang ke Komisi 6 DPR-RI menyampaikan bahwa industri keramik sedang tidak baik-baik saja, artinya ada masalah baik di perdagangan maupun juga masalah di BUMN, yaitu soal suplai gas pemanfaatan HGBT. Per Agustus 2024, suplai gasnya dibatasi hanya 50% dari alokasi. Mereka mengatakan sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Pengelolaan kawasan Grand Butik Center di Mangga Dua dari KAI. Disitu udah ada lahan dan persetujuan penugasan supaya pengelolanya diserahkan kepada koperasi di sana. Namun, mereka butuh penugasan dari Dirut KAI ke Dirut KAPM yang merupakan anak perusahaan KAI. Mohon Menteri BUMN ini dicatat.

Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia

Banyak sudah menyinggung bahwa masalah pupuk ini sudah seringlah kita bahas, berputar-putar di situ saja terkait kelangkaan, tetapi sebetulnya masalah terbesarnya adalah kita tidak bisa menyelesaikan itu bertahun-tahun, jadi apa problemnya salah satu solusi yang ditawarkan banyak menyinggung soal penataan kembali distribusi, maka sejauh mana Pupuk Indonesia selama ini melakukan audit terhadap distribution system, apakah ada selama ini evaluasi tersebut menyangkut spreading coverage penetration. Apakah perlu ada peremajaan distribusi, maka ini harus dianalisis juga.

Pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2024-2045 - Raker Baleg dengan Menteri PPN dan DPD-RI

Waktu Darmadi mengikuti pembahasan RPJPN 2004-2025, dirinya merasa seperti tidak tahu kemana tujuannya. Jadi, jangan sampai kita membuat ini tergesa-gesa seperti pembuatan UU 17/2004 tentang RPJPN 2004-2025.

Penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis - RDPU Baleg dengan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia

Terkait usulan pembatasan tembakau impor, Darmadi meminta agar dilengkapi dengan kajian. Indonesia susah membatasi impor, misalnya beras sudah diimpor 3,6 juta ton di tahun 2023, demikian impor gula dan bawang putih yang trennya naik terus. Darmadi menanyakan tata niaga impor tembakau itu seperti apa, sebab ini perlu disampaikan datanya kepada kita.

Penyusunan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg

Dari RUU DKJ jelas, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan regional, dengan positioning dan beban yang begitu tinggi, kalau kita tetap bahwa walikota dan bupati ditunjuk oleh gubernur seperti yang ada sekarang, maka tidak ada kreativitas dan hanya menunggu petunjuk. Dengan target yang tinggi kepada Jakarta, maka pemimpin daerah dituntut kreativitas dan inovasinya, maka ada fleksibilitas dalam pemberian wewenang, maka salah satu kekhususan yang bisa ditunjukkan adalah pemilihan walikota dan bupati dilakukan melalui pemilihan yang demokratis, jangan ditunjuk oleh gubernur. Kepadatan penduduk Jakarta sekarang 16.500 jiwa per km². Kalau malam hari penduduk Jakarta hanya 8,2 juta, namun siang hari bisa sampai 15 juta. Jadi, kalau tidak ada penanganan yang bagus dan fleksibilitas dari pemimpin daerahnya maka akan babak-belur Jakarta ini. Darmadi menyarankan salah satu kekhususannya adalah tidak boleh walikota dan bupati ditunjuk oleh gubernur dan harus dipilih secara demokratis.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Darmadi mengatakan bahwa saya sangat apresiasi dengan capaian investasi yang luar biasa dan sebaran jawa dan non jawa sudah bagus hanya ada pertanyaannya bahwa biaya investasi kita tinggi itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa sampai 6 persen dan hanya ada di 5 persen. Lembaga ekonomi kita boros bahan parasit yang menyebabkan investasi masih tinggi. Itu dilihat dari angka icore kita ini masih 7,6 dan di tahun 2021 itu 8. Dibanding negara Asean, kita ini sangat tinggi. Kita bisa samakan dengan negara Asean maka pertumbuhan ekonomi kita akan naik. Mohon menteri bisa menjelaskan ke kami apa langkah yang bisa menurunkan icore hingga ke angka 5 ini sudah luar biasa.

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Darmadi mengatakan terkait pengentasan kemiskinan ekstrim ini bagaimana realisasinya, Ukuran lower income country ini tidak terlalu besar dan sudah masuk ke fase middle income country. Ukurannya sudah berubah. Kalau pakai middle income country sudah ada 55 juta rakyat yang miskin. Sebetulnya langkah strategis apa yang saudara kerjakan karena melibatkan dapil kami, di Jakarta banyak sekali kemiskinan ekstrim apalagi di luar Pulau Jawa.

Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang terkait Sandang — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Darmadi mendengar keluhan pengusaha tekstil, mereka banyak yang sudah mau bangkrut. Menurut mereka ini kehadiran negara tidak ada di industri tekstil ini. Ia pikir ini menjadi tujuan kita hari ini kita rapat untuk bisa bagaimana membuat industri sandang ini bangkit kembali di Indonesia. Maka ada rencana RUU mengenai sandang ini. Kita minta dari asosiasi memberikan kepada kita data-data yang lebih banyak dan akurat. Data-data Ini banyak di mana-mana tapi terkadang datanya itu tidak sama. Lalu menarik apa yang disarankan mengenai Badan Sandang Nasional. Kita ingin tahu di benak asosiasi ini tugasnya lebih detail seperti apa Jangan dibentuk kemudian tidak ada gunanya. Lalu apa alasan Bapak bertanggung jawab ke Bappenas. Ini juga ide dasarnya apa. Jadi kita minta kejelasan ini kehadiran negara memang tidak ada.

Hasil Kajian Harmonisasi 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Tenaga Ahli Baleg DPR-RI, dan Pengusul (Komisi 2 DPR-RI)

Darmadi mengatakan alam RUU ini disebutkan apabila ada perubahan maka akan diatur lebih lanjut oleh PP dan Perpres. Artinya ini masukan kepada Komisi 2 DPR-RI untuk berbicara kepada Pemerintah.

Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia

Darmadi mengatakan penting yang bagi ia itu kajian dampaknya. Kajian dampaknya ini yang masih belum jelas maka kajiannya itu kan harus lengkap. Bapak sudah sebutkan kajian dampak ke stakeholdernya. Tapi dijelaskan sebetulnya secara lengkap dan detail ini yang kita harapkan dampaknya bagi stakeholder tadi disebutkan berapa peran ini dari sisi menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi pengangguran.

Penyusunan RUU tentang Desa - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli

Darmadi menyampaikan mengenai pasal 4 mengenai soal kedudukan di ketatanegaraan, kita mengenal pemerintah itu ada dua. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dia masuk daerah mana pusat. Pasal 4 ayat 1 Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar itu pemerintah pusat. Kedua pemerintahan daerah pasal 18. Jadi daerah kita wilayah terbagi dari provinsi dan kabupaten dan kota ada di situ gubernur dan ada Bupati dan Walikota sampai di situlah struktur ketatanegaraan kita mengenai pemerintah. Di Pasal 7-nya undang-undang yang boleh mengatakan yang diperbolehkan di undang-undang pemerintahan daerah masuk di mana dia.

Pemantauan dan Peninjauan UU terkait Sandang - RDPU Baleg dengan Elis Masitoh (Pemerhati Tekstil) dan Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB)

Darmadi menyampaikan memang ini menjadi tantangan besar ini ke depan. Darmadi menanyakan kira-kira masalah produktivitas IKM ini bagaimana. Apakah memang produktivitas IKM ini masih rendah atau bagaimana. Bagaimana daya saingnya menurut Bapak. Apakah masih kurang atau sudah bagus. Karena kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan juga efeknya tidak terlihat terlalu besar. Apakah di IKM sudah bagus atau tidak atau apa masih yang harus diperbaiki itu dalam undang-undang ini. Sehingga kita tahu nanti ke depan apa yang harus kita buat. Darmadi mengatakan dari Bu Elis apa perlu sampai di tahap undang-undang. Kita punya undang-undang perdagangan dan Perindustrian. Apa perlu kemudian undang-undang ini kemudian masuk ke sana. Ini benang merahnya ada di mana. Sebetulnya problem yang ada di tekstil ini cukup diselesaikan dengan Permendag. Jadi pertanyaannya apakah harus ditarik jauh garis benang merah yang ada di mana atau cukup disesuaikan lewat Permenperin dan Permendag yang pro kepada IKM atau memang ini harus kita selesaikan dengan membuat omnibus law keseluruhan

Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)

Terkait harga komoditas ini tentunya Indonesia kaya dengan komoditas baik yang di bawah tanah kekayaan alam kita maupun di atas tanah seperti tumbuhan dan produk agrikultur, seberapa penting kita mempunyai acuan harga dan bursa sendiri kalau dikategorikan ada komoditas kita dominan dan tidak dominan seperti minyak ini tidak dominan, dahulu kita masih eksportir di skala global tidak dominan, untuk menentukan harga mengikuti harga dunia. Dengan komoditas lain ini bagaimana sikap kita tentunya kita kaya dengan komoditas ini mau semaksimal mungkin keuntungan kita. Acuan harga itu atau memang dirasa diperlukan bagaimana dan yang mana saja. Sawit dan nikel kita dominan dari segi prise setting kita tidak mengandalkan dominan itu dan pengusaha menjual hasil tambang dengan nilai yang rendah. Ini diserahkan ke mekanisme pasar dari segi harga minimal intervensi dari pemerintah, bagaimana kita menyikapi ini di berbagai macam komoditas apalagi soal pangan sangat penting bagi kita atas populasi kita jadi saya belum menangkap tentu komoditas ini banyak dan tidak bisa digeneralisir semua jadi perlu di break down satu persatu jadi ini bisa diperjelas bagaimana kita memaksimalkan komoditas kita dalam penentuan harga.

Kinerja Keuangan Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan BUMN Perbankan (HIMBARA)

Financial performance BRI kan bagus, kalau bisa market matrix performance juga diberikan datanya kepada kami. Untuk Mandiri, mempertajam roadmap strategi yang dimaksud seperti apa? Untuk BNI, bagaimana nasib kredit-kredit yang macet? Untuk BTN, apa goal Bapak sekarang? Mau jadikan Bank BTN seperti apa? Apakah ada perubahan setelah Bapak jadi Dirut?

Penjelasan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI

Darmadi menyampaikan bahwa kita apresiasi pada TA tapi harus disisir kembali terutama kaitannya dengan isinya. Kaitannya dengan amanah konstitusi. Jadi Baleg DPR ini juga jangan menciptakan monster-monster kelembagaan yang diberikan oleh DPR kepada pemerintah. Ini sangat berbahaya sebenarnya. Jadi terus-menerus menambah kewenangan kepada Pemerintah.

Harmonisasi 5 RUU tentang Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI

Darmadi mengatakan intinya dari dasar hukumnya. Kalau melebar kemana-mana bisa bertabrakan dengan UU lain. Bisa kemana-mana dan liar. Takutnya juga banyak titipan-titipan. Menurutnya harus hati-hati, misalnya soal CSR dari UU No. 40 Tahun 2007 itu adalah komitmen perseroan. Kalau ini jadi wewenang Pemda, ini bahaya. Diatur ini itu jadi sedikit memberatkan perusahaan. Ia meminta dipertimbangkan kembali. Itu salah satu contoh aja. Ia menyampaikan kehati-hatian harus diperhatikan betul-betul. Ia mengatakan mengenai CSR harus didiskusikan lebih dulu.

Harmonisasi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Dirjen Minerba, Dirjen EBT, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirut Pertamina dan Dirut PLN

Darmadi menyampaikan kami hanya mengingatkan bahwa tugas ini berat dan kami setuju dengan pendalaman, simulasi, termasuk pendalaman roadmap menuju 23% itu harus dipelajari dengan lebih baik. Kami menyoroti pembenahan lembaga dan kesiapan PLN. Betapa tidak siapnya PLN. Mitra kami banyak yang melapor berbelit-belitnya proses. Saudara mungkin tidak merasakan karena di atas dan pelaku usaha merasakannya. Ini tolong dibenahi karena cerita bauran energi 23% menyakitkan cost-nya, kesiapan lembaga jangan sampai menjadi lembaga yang parasitik, menghisap. Kita sudah harus inklusif dan kami mengapresiasinya.

Pembahasan Kinerja PT Angkasa Pura II (Persero) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian BUMN, dan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero)

Darmadi Durianto menanyakan kenapa bandara dengan kapasitas yang tinggi tidak diprioritaskan untuk beroperasi. Ini survei kinerja atau kepuasan. Kalau jajaran Angkasa Pura II hanya survei kinerja, tidak akan mendapat kepuasan.

Penyertaan Modal Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Bulog

Darmadi bertanya mengapa sustainability profit tidak diteruskan, dan Bulog seharusnya tidak perlu mendapatkan PMN lagi, namun dengan kekuatan sendiri, Darmadi bertanya apakah dengan PMN senilai Rp2 Triliun menjadi yang terakhir atau akan minta lagi, Darmadi menegaskan agar Bulog jangan terus-menerus meminta.

Aset-Aset BUMN - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dan Kementerian BUMN

Darmadi mempertanyakan kepada HIN dan Kementerian BUMN yang melepas aset di Kelapa Gading dan Kemayoran, sebab jika ditelusuri akan terkena undervalue. Darmadi juga mempertanyakan terkait surat Menteri BUMN yang tidak diterjemahkan menjadi NJOP untuk tanah dan bangunan, sebab mengapa hanya tanah. Darmadi meminta info data-data pelepasan aset Kelapa Gading dan Kemayoran diberikan kepada Komisi 6 DPR-RI.

Penambahan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Badan Standardisasi Nasional

Darmadi bertanya terkait sertifikasi kompetensi, apakah ada kendala atau tidak, untuk produk-produk yang tidak memenuhi SNI, dan apakah BSN melakukan sweeping atau tidak.

Indikasi Pelanggaran Undang-Undang tentang Pelayaran di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Darmadi mengatakan bahwa RJ Lino telah membuat banyak pihak mengeluarkan energi. Padahal, Lino telah menampilkan destruktif habit. Ia menanyakan alasan Menteri BUMN tetap mempertahankan RJ Lino dalam memimpin Pelindo II. Menurutnya, konsesi dari tahun 1999 sampai 2014 itu mengalami penurunan dan sudah ada 914 pekerja yang menandatangani mosi tidak percaya. Darmadi menyampaikan bahwa seorang RJ Lino berani menantang Menhub yang merupakan Pembantu Presiden. Terakhir, Darmadi mengusulkan untuk segera dibentuk Pansus.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI

Darmadi menanyakan perbedaan program-program Kemendag RI yang saat ini dengan Kemendag RI yang tahun lalu. Ia meminta penjelasan terkait Depo Bapok, karena di pasar masih banyak permasalahan. Darmadi mengharapkan agar program peningkatan ekspor lebih diperhatikan, tidak hanya fokus terhadap impor, serta perlu menggenjot produk dengan brand equity yang kuat. Ia meminta Mendag berperan sebagai regulator dan akselerator. Darmadi meminta Mendag RI untuk memainkan supply and demand.

Kelistrikan Negara - Audiensi Komisi 6 dengan Serikat Pekerja PLN

Darmadi menanyakan apakah Serikat Pekerja PLN setuju jika di PLN terjadi inefisiensi. Darmadi melihat bahwa Serikat Pekerja PLN masih kurang berani membongkar permasalahan yang ada di PLN.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala Bp Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) , dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Darmadi prihatin dengan Kemenkop untuk anggarannya selalu dipotong, Darmadi melihat program dukungan manajemen selalu meningkat dan anggaran untuk program lain dipotong. Untuk program peningkatan data saing UMKM dipotong hampir sebesar Rp17 Miliar, sehingga Darmadi mempertanyakan apa
yang menjadi penyebab sampai anggaran dipotong sebesar itu. Darmadi mempertanyakan setelah ada pemotongan, untuk program peningkatan daya saiang yang maka yang akan dipotong, dan untuk peningkatan menajdi WTP kapan. Terkait dengan LPDB yang susah, Darmadi meminta untuk tidak adanya pungli dan untuk adanya monitor. Darmadi mempertanyakan terkait dengan WTP yang sudah tidak bintang lagi dan untuk pelatihan bagaimana. Sehingga Darmadi
meminta agar pelatihan iuntuk UKM jangan dipotong anggarannya, karena ini salah satu nawacita Presiden, sehingga kita hrus mendukung program ini. Untuk LPDB untuk Rp25 Juta memakai jaminan untuk pelaku usaha besar boleh, tetapi untuk pelaku usaha kecil sebaiknya tidak perlu karena memaki KUR.

Pengawasan Penggantian Direksi – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, dan Deputi Keuangan dan Direktur Teknis PT Angkasa Pura 1

Darmadi mengatakan menurut UU Pasal 16, ada 7 kriteria yang pertama adalah keahlian atau hukum skill. Sehingga visi apa yang dibawa kedepannya, karena ini perlu dijelaskan dan ini menjadi masalah konsep skill. Darmadi menyampaikan kriteria kedua adalah integritas, di ASDP banyak yang endug akan terjadi penyalahgunaan. Leadership, pengalaman, jujur dan desikasi yang tinggi, bahwa 7 variabel in yang harus menjadi pertimbangan. Darmadi mempertanyakan apa yang menjadi faktor utama pada saat kepemimpinan Dirut Danang, karena ini yang garus dijelaskan oleh Gatot. Kita kembali pada UU saja terkait dnegan kriteria pemelihan Direksi, sesuai Pasal 16 ada 7 parameter terkait pemelihan Direksi. Namun Darmadi mengatakan bahwa itu belum sempurna, maka kita harus sempurnakan di UU yang baru. darmadi meminta untuk menghargai kami mengenai PMN, karena kita disini berjuang untuk mendapatkan PMN. Darmadi menyampaika bahwa kita memiliki target kualitatif dan kuantitatif, tetapi semua Direksi tidak memiliki target. Kemampuan yang diragukan awalnya, pencapaian target sudah mencapai 50% itu sangat luar biasa. Pada UU tercantum, harus membuat SIA agar bisa diserahkan pada kami, sehingga untuk kedepannya kami meminta SEI agar kami bisa melakukan pengawasan.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)

Darmadi menanyakan kepada Dirut PT. Pelni terkait target untuk tahun 2015 dan meminta roadmap tahun 2015. Darmadi mendengar isu jika anggota keluarga PT. Pelni mendapatkan fasilitas menginap secara gratis. Ia menyarankan untuk tidak dikasih gratis agar lebih profesional.

Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

Darmadi menegaskan ingin PT PPI memiliki competitive advantage, setelah saya cari PT PPI tidak mempunyai itu. Coba PT PPI ciptakan keunggulan bersaing sendiri.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM RI dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Darmadi mengatakan bahwa besar kecilnya anggaran tidak masalah, jika sesuai dengan kebutuhan. Ia juga mengatakan bahwa penyerapan anggaran Dekopin perlu diserasikan dengan indikatornya.

Kinerja Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Peruri

Darmadi menanyakan di tahun 2014 dan 2017 saudara ingin lepas landas ini apa maksudnya.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Darmadi mengatakan bahwa Komisi 6 DPR-RI dapat menyetujui anggaran yang besar, jika target yang sudah dibuat dapat dituntaskan. Ia melihat dari 30 target perkara, baru 12 perkara yang selesai dan 9 yang sedang dalam proses. Darmadi menekankan untuk tidak asal menaikkan anggaran ketika targetnya belum tercapai. Dengan sisa anggaran yang hanya Rp200 Miliar, Darmadi mempertanyakan kesanggupan dalam menyelesaikan sisa 9 perkara yang belum diselesaikan.

Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I dan VIII, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Perikanan Nusantara

Darmadi mengatakan apakah PTPN I sanggup jika analisa SWOT PTPN I dibalik menjadi TOWS saat menjadi
turnaround. Darmadi bertanya apa yang menjadi core business PT RNI, karena banyak anak perusahaan yang merugi.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN RI dan Dirut PT. PLN (Persero)

Darmadi berpendapat bahwa jika PLN banyak berutang, lama-kelamaan dikhawatirkan akan kolaps, karena utang yang liar dan berbahaya dapat menggerus laba.

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum DAMRI — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Dirut Perum DAMRI

Darmadi mengatakan berapa pendapatan, laba dan return/probabilitas dari Perum DAMRI dan apakah SDM yang ada sudah berskill. Darmadi mengatakan apa dasar dari penguatan, transformasi bisnis dan produk yang dilakukan DAMRI.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero)

Darmadi berkomentar soal kerugian Krakatau Steel yang sudah besar dimana 50%-nya berasal dari anak perusahaannya, yaitu Krakatau Posco. Ia menanyakan soal janji pengembalian Krakatau Steel menjadi perusahaan terkemuka dunia. Menurutnya, Krakatau Steel meminta PMN yang akan menghasilkan laba Rp4,2 Triliun merupakan angka yang bagus. Namun, di tahun mendatang akan rugi lagi, sehingga Darmadi meminta jaminan bahwa target akan terpenuhi. 

Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Darmadi menanyakan alasan jumlah pendapatan menurun cukup jauh di semester I tahun ini. Ia menanyakan perbedaan dari Askrindo dan Jamkrindo. Darmadi meminta penjelasan terkait sumber data dengan jelas agar dapat dengan mudah mengerti.

Realisasi Laporan Keuangan 2014 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri BUMN

Darmadi mengucapkan selamat atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut turut, tetapi hal ini tidak menjamin good governance. Darmadi menjelaskan bahwa terdapat 600 anak perusahaan BUMN berpotensi merugikan negara atau sebanyak 62%.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Darmadi mengatakan bahwa ia tidak pernah mempersulit PMN dan anggaran.

Panitia Kerja (Panja) Gula — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Pertanian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Darmadi mengutarakan kekecewaannya terhadap trade expo dimana Anggota DPR-RI diundang oleh Kemendag RI, namun sayangnya tidak mendapatkan tempat duduk dan tidak disambut dengan baik oleh pihak penyelenggara. Ia menyampaikan kasus yang terjadi, ketika ada MoU yang dikeluarkan oleh Kemendag RI dan Kepolisian untuk melakukan penyidakan, sehingga banyak toko-toko yang tutup karena hal tersebut. Seharusnya Kemendag RI dapat memperhatikan kenyamanan berusaha. Selain memberantas produk ilegal, Darmadi meminta Kemendag RI agar lebih mempertimbangkan psikologis pasar. Darmadi menambahkan bahwa respon Kemendag RI sangat lama, karena ia telah melaporkan pada tanggal 14, namun baru direspon tanggal 29. Sesuai tanggapan yang disampaikan oleh Kementerian BUMN, Darmadi mengatakan bahwa Permendag 74 Tahun 2015 tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi Pasal 13 Ayat 2 cukup berbahaya, karena dikatakan bahwa penyaluran dapat melalui distributor dengan keputusan dari Menteri.

Kasus Pelindo II — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

Darmadi mengatakan jamdatun memberikan penilaian untuk memulihkan. Ia menanyakan sejauh mana di Perpres pembahasan yang tujuannya memulihkan. Ia mengatakan pihak jamdatun mestinya melakukan kajian finansial. WICC 9,4% artinya saham yang didapatkan 8,67%. Ia mengatakan negara dirugikan hampir USD100.000.000. Ia mencurigai jamdatun hanya dijadikan jimat saja. Ia menanyakan kajian finansial di jamdatun. Ia mengatakan jamdatun tidak memverifikasi keabsahan dokumen, tidak ada kajian finansial, dan tidak meminta pendapat ahli finansial. Menurutnya ahli finansial harus masuk. Ia meminta jamdatun berhati-hati jika tupoksinya memulihkan namun yang kacau adalah tidak adanya keabsahan dokumen. Ia mengatakan LO 1 dan LO 2 itu beda tapi penting sekali.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Energi dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Darmadi mengatakan bahwa kinerja Pertamina dari sisi keuangan growth-nya banyak yang minus dimana pendapatan tidak terlalu menggembirakan. Oleh karena itu, penggunaan uang Pertamina harus hati-hati. Darmadi juga menanyakan output yang diharapkan dari Pertamina mensponsori Rio Haryanto di F1. Ia mempertanyakan alasan dana bantuan yang lain susah sekali turun, tapi untuk Rio dengan jumlah yang besar mudah turunnya.

Kasus Pelindo II - RDP Komisi 6 dengan Retno Pujiastuti (Komisaris 2 PT Pelindo II)

Darmadi mengkritisi bahwa komisaris ini tidak ada yang kompeten tentang keuangan.

Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Darmadi mengatakan jangan sampai Permendag yang dikeluarkan hanya untuk direvisi dan menuai
protes, ini penting supaya kehormatan Mendag tidak dipertaruhkan. Darmadi mengatakan jika supply dibawah demand, maka harga selalu naik. Jadi kebutuhan dan pasokan harus dimonitor, karena jika harga naik maka konsumsi turun. Darmadi bertanya bagaimana meningkatkan daya saing internasional sesuai nawacita. Darmadi meminta Trans-Pacific Partnership (TPP) dikaji secara mendalam karena akan bertentangan dengan UU BUMN.

Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ichsanuddin Noorsy (Pakar)

Darmadi mengatakan terdapat beberapa hal yang lebih spesifik yang berhubungan dengan UU tentang BUMN. Disebutkan pada Pasal 2 terkait mengejar keuntungan. Hal tersebut menjadi sebuah dilema. Darmadi menanyakan cara mengimplementasikan keempat variabel, dan keuntungan serta kerugian jika masuk Trans-Pacific Partnership (TPP).

Kinerja Keuangan dan Operasional melalui PMN di PT Dirgantara Indonesia – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia

Darmadi mempertanyakan laporan tahun 2014 yang tidak diberikan, karena kita tidak bisa menganalisis. Darmadi mempertanyakn kapan pemberian fee 5% dan 7% berhenti, apakah masih lanjut atau bagaimana. Karena SDM tidak cukup, sehingga Dirut tidak punya jaringan terhadap kerja sama pihak lain, sehingga Darmadi mempertantakan apa kriteria pemilihan agen pada saat itu.

Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ichsanuddin Noorsy (Pakar/Ekonom)

Darmadi meminta kepada mitra agar menjelaskan teori-teori yang telah digunakan dalam paparan yang telah dibuat. Ia juga meminta dijelaskan teori yang meng-counter konsep holding. 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) mewakili Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), dan Menteri Perindustrian (Menperin)

Darmadi mengatakan Menteri paling stres sekarang adalah Menkeu karena pusing memikirkan target dari tax amnesty. Ia menyampaikan Komisi 6 tidak muluk-muluk bahwa mereka membuat strategi yang bertujuan untuk bersaing. Ia mengatakan belakangan Menkeu membuat keputusan yang membuat peningkatan UMKM, tetapi dibintangi oleh Menkeu. Ia mempertanyakan mengenai pembicaraan Menkeu tentang peningkatan daya saing, tetapi anggarannya dipangkas. Hari ini, ia meminta agar Menkeu menerima penambahan anggaran sebesar Rp922 Miliar. Ia mengatakan nonsense berbicara peningkatan Kemenkop dan UKM, tetapi dananya tidak bisa keluar. Ia berharap Komisi 6 masuk dalam pemerintahan Joko Widodo. Ia meminta perhatian dari Menteri mengenai yang terjadi di lapangan. Kalau mau ngomong di atas gampang sekali, tetapi di bawah dan lapangan complicated.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Jika laboratorium tidak jadi, Darmadi menanyakan apakah sertifikasi akan terlambat. Darmadi menanyakan hal tersebut karena banyak produk yang tidak ada laboratorium. Darmadi juga meminta penjelasan mengenai bimbingan UKM.

Isu Dwelling Time (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pelindo dan Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Darmadi meminta untuk diadakan survei kepuasan mengenai Pelindo 2 sehingga Komisi 6 bisa tahu sejauh mana dan alasan banyaknya kemunculan masalah hanya di Pelindo 2.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Telkom dan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Darmadi menanyakan mengenai alasan komisaris dipanggil KPK. Ia juga menanyakan mengenai surat kaleng dan kemunculannya. Selain itu, ia menanyakan Dirut diminta KPK untuk menjelaskan kerugian negara atau tidak.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Telkom

Darmadi mengatakan kemungkinan pada saat RDP kemarin statemennya tidak jelas dan perlu diklarifikasi dengan mempertemukan berbagai pihak. Ia juga menyampaikan kemungkinan tidak ada kepastian untuk anggaran dasar yang disebutkan.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Darmadi mengatakan bahwa kebutuhan tahun 2016 sebesar Rp77 triliun dari PMN Rp23 triliun kekurangan dari bank, kebutuhan tahun 2017 hampir Rp90 triliun Ini ditutup darimana dan saudara setiap tahun meminta PMN dari mana jadi saudara masuk ke PT. PLN itu masuk ke sarang penyamun karena margin saudara naik Rp5 triliun setiap tahun, untuk 2014 Rp11 triliun dan 2015 Rp15 triliun margin dari tambahan itu bisa cover tanpa PMN, tidak ada jaminan bahwa saudara tidak akan meminta PMN walaupun sekarang diberikan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Semen Indonesia dan Deputi Pertambangan

Darmadi menanyakan mengenai branding dan alasan tidak difokuskannya branding tersbeut menjadi satu payung brand. Ia juga menanyakan mengenai perbedaan brand dari masing-masing jika ingin main di multi brand. Ia meminta gambaran market share setiap brand di wilayah-wilayah. Ia menanyakan strategi ke depan agar PT. Semen Indonesia menjadi market leader karena kalau dipecah tidak bisa. Ia juga menanyakan brand yang menjadi keunggulan.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)

Darmadi Durianto mengatakan bahwa adminstrasinya kurang baik ke bawahnya, harus di-follow up.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standardisasi Nasional

Darmadi menanyakan bisa atau tidak BSN menerbitkan lembaga sertifikasi profesi. Ia juga menanyakan alasan LSPro bisa mengeluarkan sertifikasi untuk produksi TV tabung bekas. Ia menyampaikan banyak UKM yang lain ingin berbisnis seperti itu. Ia menanyakan mengenai diskriminasi di sana. Ia mengatakan produk rekondisi itu bukan suatu inovasi karena bisa membahayakan konsumen.

Pembangunan Smelter — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT ANTAM

Darmadi meminta dijelaskan lebih rinci penyebab kerugian di tahun 2015 dan kaitannya Direktur Pemasaran dengan kenaikan performances di Antam. Ia juga menanyakan kebenaran ada kemajuan dari pembangunan pabrik feronikel serta kerugian adanya kelapa sawit di lahan smelter Mempawah.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Darmadi menanyakan dasar pengajuan tambahan anggaran 6 T.

Pinjaman China Development Bank (CDB) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Darmadi mengatakan ini menjadi aneh jika pemberian dana yang cukup besar tanpa ada pengkajian, dan lebih aneh lagi jika perusahaan ini malah tidak tahu kalau menerima dana ini.

Darmadi juga mengatakan hal ini banyak menimbulkan kecurigaan dan banyak sebabnya, namun ia percaya kini bank sudah profesional. Adapun kecuriagaan ini muncul karena kurangnya koordinasi dan karena biayanya diberikan ke perusahaan yang di miliki oleh penguasa-pengusaha yang mempunyai kepentingan politik juga.

Penyertaan Modal Negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Pertani

Darmadi menanyakan apakah holding BUMN adalah investment.

Penyertaan Modal Negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Angkasa Pura 2

Darmadi menanyakan gambaran apa yang terjadi jika PMN tidak diberikan kepada PT. Angkasa Pura 2. Darmadi melihat dengan PMN tidak ada dampak signifikan kepada keuangan PT. Angkasa Pura 2. Darmadi juga menanyakan apa yang akan terjadi bila PT. Angkasa Pura 2 tidak mendapat PMN dan alasan PT. Angkasa Pura 2 memberikan nama teriminal 3 dengan ultimate.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Darmadi menyampaikan bahwa di Komisi 6 DPR-RI ada 4 anggota DPR-RI dari DKI Jakarta. Darmadi juga menjelaskan bahwa ia dari dulu sudah menanyakan masalah revitalisasi warung dan berharap pilot project perbaikan warung dilanjutkan terutama di DKI Jakarta. Darmadi juga menyampaikan bahwa Presiden dan Komisi 6 DPR-RI sudah mengingatkan akan ada kenaikan pangan. Darmadi tidak yakin sekelas Menteri Perdagangan dengan speed yang begitu tnggi dulunya di pasar modal sekarang menjadi lamban.

Pembahasan Regrouping Pabrik Gula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama PTPN IX, PTPN X, PTPN XI

Darmadi Durianto mengatakan terkait penutupan PG, ini baru disebutkan saja tapi belum dijelaskan secara detail. Selanjutnya, ia menegaskan Komisi 6 DPR RI meminta tolong materi tentang penutupan PG disusulkan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Darmadi mengatakan bahwa pelatihan sangat baik dan harus diperjuangkan. Ia menceritakan bahwa di dapilnya pelatihan yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM ada hasilnya. Darmadi juga menyarankan untuk membuat super tim agar mampu mengambil tindakan untuk menopang cita-cita dari nawacita Jokowi.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Darmadi mengatakan kemana arah strategi PT Angkasa Pura I, operational excellent dan service excellent adalah 2 kutub yang berbeda.

Laporan Evaluasi Anggaran Pemasukan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 dan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Darmadi Durianto menanyakan terkait selama 4 bulan di BKPM, langkah apa yang sudah dilakukan, tolong informasikan ke Komisi 6 DPRRI semuanya. Darmadi Durianto mengatakan terkait persoalan mempelajari bahasa Tiongkok itu sulit apalagi soal tulisannya.

Penjelasan Singkat RKA K/L 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI

Darmadi mempertanyakan terkait realokasi penggunaan pagu sebesar Rp145 Miliar, dan program bedah warung ada anggarannya tidak di tahun 2017. Darmadi mempertanyakan terkait dengan pasar tenang bagaimana.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran (TA) 2016 dan Rencana Kegiatan TA 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Darmadi menanyakan output terkait anggaran BSN tahun 2017 yang akan digunakan untuk peningkatan mutu aparatur BSN. Ia juga meminta penjelasan detail dari Kepala BSN terkait aspek dan parameter dari service quality.

Realisasi Visi World Class Energy Company — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pertamina

Darmadi menegaskan hari ini sepertinya tidak perlu menggali terlalu dalam, karena agenda Komisi 6 DPR RI saat ini hanya perkenalan.

Larangan Praktik Monopoli – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Darmadi meminta penjelasan Pasal 78 mengenai konsep KPPU dalam membuat penetapan perilaku seperti apa. Darmadi mempertanyakan seperti apa putusan majelis hakim yang menangani masalah tersebut, kenapa jika hanya seperti itu memonitornya memerlukan waktu 6 bulan. Darmadi mengatakan bahwa angka Rp2 Triliun sebanding, tetapi yang dimaksud oleh Pak Nasil terkait dengan 2 tahun masa kurungan. Darmadi meminta penjelasan apa kriteria dari persaingan yang
tidak sehat.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Darmadi meminta penjelasan terkait letak kenaikan anggaran tentang penanganan kasus dari Rp8 Miliar ke Rp17 Miliar. Ia menyayangkan pasal yang sering digunakan untuk mafia adalah Pasal 5 tentang kartel dan dendanya hanya Rp25 Miliar. Darmadi berpandangan seharusnya menggunakan pasal 11 karena denda maksimalnya sampai Rp100 Miliar. Selain itu, menurut Darmadi kita harus memikirkan tentang belanja online karena banyak pelaku online yang menjual produk di bawah harga pasar.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2017 Kementerian BUMN RI, serta Pembahasan atas Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Darmadi menanyakan fungsi kedatangan Menteri Keuangan dalam Raker hari ini, karena menurutnya kedatangan Menteri Keuangan tidak ada gunanya, Menteri Keuangan tidak bertanggung jawab atas Kementerian BUMN. Darmadi menyampaikan bahwa ada tumpang tindih antara Bulog dan Kementerian Pertanian, namun tidak ada tindakan tegas untuk memperbaikinya.

Ketersediaan Protein Hewani, Stabilisasi Pasokan dan Harga Daging Sapi, serta Distribusi Daging Sapi dan Volume Pasokan Sapi Hidup dari Kupang ke Jakarta — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI, Sekjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Dirut PT Berdikari (Persero), Dirut PT Perum Bulog, dan Dirut PT PELNI (Persero)

Darmadi bertanya kepada Deputi BUMN alasan dari dipilihnya PT Berdikari untuk melakukan penugasan yang ditunjuk. Darmadi menyampaikan bahwa ada kesalahan estimasi konsumsi di awal untuk daging kerbau. Ia melihat tidak adanya edukasi kepada masyarakat terkait daging kerbau. Darmadi mengusulkan bahwa Kementerian BUMN harus memikirkan kelangsungan hidup teknologi pangan karena tahun 2021 akan diluncurkan teknologi baru. Jika tidak ada antisipasi, maka peternakan akan habis semua. Selain itu, ia juga menanyakan pendapatan PT PELNI (Persero) sudah termasuk pendapatan PSO atau belum.

Evaluasi APBN 2016, Rencana Program 2017, Pengendalian Harga dan Perkembangan Pasar Tradisional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Darmadi menyampaikan pertanyaan kepada Menteri Perdagangan yaitu bagaimana langkah-langkah kongkret Menteri dalam mewujudkan nawacita ke 6 dan ke 7.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Darmadi meminta penjelasan terkait kenaikan budget penanganan kasus dari Rp8 miliar menjadi Rp17 miliar. Darmadi mengatakan pasal yang sering digunakan oleh KPPU adalah Pasal 5 tentang kartel yang dendanya Rp25 miliar, Darmadi bertanya alasan KPPU tidak menggunakan Pasal 11 yang dendanya maksimal Rp100 miliar. Darmadi mengatakan banyak pelaku online yang menjual produk dibawah harga pasar dan hal tersebut merusak, begitu juga dengan First Travel. Darmadi mengatakan hal-hal yang merusak harus bisa dikendalikan oleh KPPU.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Darmadi mengatakan bagaimana program Kemenpar bisa meningkatkan daya saing UKM di tingkat internasional, dimana letak link program Kemenpar dengan nawacita. Darmadi berpendapat program kerja Menpar yang baru hanya meneruskan program dari Menteri sebelumnya. Darmadi menyampaikan bahwa bantuan alat-alat usaha susah keluar di dapil DKI padahal cukup banyak anggota Komisi 6 yang berasal dari dapil DKI.

Evaluasi Hasil Kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Rapat Lanjutan

Darmadi mengkonfirmasi terkait soal mengenai Singkawang ini tidak ada kaitannya dengan AP II.

Kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2013-2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Darmadi mengatakan apabila rekomendasi BPKN tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka perlu ada sanksi. Darmadi bertanya apakah sudah pernah melakukan survei perlindungan konsumen. Darmadi setuju UU 8/2009 direvisi karena BPKN tumpul jika hanya bisa memberikan rekomendasi.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Darmadi menanyakan tujuan dan sasaran satgas. Darmadi juga menceritakan bahwa Hypermart melakukan PHK dan beberapa retail goyang, daya beli turun dan lesu.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Darmadi harus dipermudah akses bukan dipersulit akses khususnya di Jakarta saja. Darmadi juga mengatakan bahwa banyak yang berhasil para usahawan sampai bertemu dengan Presiden dan hal tersebut adalah hasil didikan Menteri Koperasi dan UKM.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Para Direktur Utama BUMN Transportasi

Darmadi menegaskan ingin peningkatan pelayanan jangan hanya dilakukan ketika lebaran saja. Kemudian, Darmadi mengatakan untuk AP2 di Bandara Soetta, soal Garbarata sudah berkali-kali Komisi 6 DPR RI sampaikan.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Darmadi bertanya terkait darimana dan mengapa kenaikan budget penanganan kasus dari Rp8 Miliar menjadi Rp17 Miliar. Darmadi menjelaskan tentang putusan KPPU bahwa selama ini pasal yang sering digunakan adalah Pasal 5 tentang kartel dan dendanya sebesar Rp25 Miliar, Darmadi bertanya pula mengapa kalau kartel tidak menggunakan Pasal 11 yang denda maksimalnya Rp100 Miliar. Lalu tentang belanja online, harus dipikirkan pula bahwa banyak pelaku online yang menjual produk di bawah harga pasar dan hal ini dapat merusak.

Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (DIM RUU CK) (dimulai dari DIM 2051) — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR RI, Tim Pemerintah dan DPD RI

Darmadi mengatakan ia belum mengerti mengenai maksud dari BUMN khusus dan lebih baik dijelaskan terlebih dahulu. Ia menyebut bahwa Pak Erick Tohir saja belum mengerti.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Darma mengatakan tidak perlu Panja untuk KLHK karena saat ini agendanya hanya membahas anggaran.

Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (DIM RUU CK) (tentang Pembentukan Lembaga SUI Generis untuk Investasi Indonesia) — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR RI, Tim Pemerintah dan DPD RI

Darmadi melihat pembentukan LPI ini manfaatnya besar namun memang ada hal-hal yang kurang jelas yang disampaikan oleh Pemerintah. Ia mengatakan Anggota Dewan saja kurang paham, bagaimana masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya kajian-kajian dari Pemerintah harus lengkap. Ia juga meminta penjabaran analisis SWOT dari pembentukan LPI. Ia ingin mengetahui SUI Generis dimaknai oleh orang asing sebagai apa agar dapat lebih memahaminya.

Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang Tertunda dalam RUU Cipta Kerja — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Baleg DPR RI, dan DPD RI

Darmadi meminta pemerintah memperhatikan set top box bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, ia menanyakan soal data 6,6 juta karena Presiden menyatakan jumlah warga miskin sebanyak 9 juta.

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)

Darmadi mengatakan jenis-jenis BUMN adalah BUMN penyehatan, non penyehatan, dan prioritas. BUMN penyehatan artinya masih bisa disehatkan. Darmadi bertanya apakah BUMN yang hadir masih bisa disehatkan, indikator apa yang digunakan untuk menentukan BUMN masih bisa disehatkan atau sudah tidak bisa disehatkan. Darmadi menyampaikan bahwa tahapan penyehatan terdiri dari evaluasi komprehensif, rencana penyehatan, implementasi, stabilisasi dan pertumbuhan. Darmadi mengusulkan diadakan satu sesi khusus memaparkan rencana penyehatan masing-masing BUMN, sehingga bisa diputuskan apakah BUMN yang bersangkutan masih bisa sehat atau tidak.

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dan Direktur Utama dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Iglas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Survai Udara Penas (Persero)

Darmadi mengatakan seharusnya PT KKA sudah bangkrut, apa yang akan dilakukan PT KKA untuk memperbaiki kondisi saat ini.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Darmadi mengatakan, terkait keseriusan masuknya beras komersial, beberapa pemain besar keluar bahkan di beberapa supermarket besar di sana, terdapat beras ada ditulis beras premium padahal aslinya beras medium dan kualitasnya sudah berkurang jauh. Darmadi menanyakan langkah yang akan ditempuh bila masuk dalam komersial dan alat apa yang digunakan untuk menganalisis RPK. Menurut Darmadi, RPK harus dijelaskan secara jelas agar tidak berurusan dengan pengadilan dan Darmadi juga menanyakan perihal motivasi untuk membentuk anak perusahaan. Untuk RNI, Darmadi mengatakan penjualan hanya naik sedikit dan ini merupakan pencapaian yang sangat rendah serta laba juga naiknya sedikit, namun hutang RNI naiknya banyak. Darmadi memohon untuk menjelaskan penyebab hal ini dapat terjadi. Darmadi menyatakan, PT RNI melakukan kajian dan evaluasi agar jangan sampai adanya penjualan yang tidak kompeten. Darmadi mengatakan, evaluasi-evaluasi seperti ini yang dibutuhkan dan evaluasi perihal pabrik-pabrik yang ditutup perlu dilaporkan secara tertulis mengenai penyebab dan alasan perampokan aset-aset negara. Darmadi mengatakan, belum ada respon mengenai saran yang disampaikan Pak Sartono mengenai revisi Inpres 2015. Menurutnya, sebesar apapun panen raya, BULOG tidak boleh sampai minus karena juga melindungi petani. Darmadi menanyakan prediksi jumlah besar di gudang dan upaya lain untuk perbaikan mutu beras yang menguning ini. Selain itu, Darmadi juga menanyakan keberadaan oplosan di BULOG.

Holding BUMN Migas dan Kinerja Perusahaan — Komisi 6 Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Darmadi menanyakan biaya pembangunan KJG serta peran dan payung hukum dari Blok Mulia.

Fit and Proper Test Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sesi 2 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua KPPU Atas Nama Rima Agristina, Ukay Karyadi, dan Yohanes Berchman

Darmadi menanyakan penjelasan konkrit dari perubahan yang ingin disampaikan calon ketua atas nama Rima. Ia juga meminta penjelasan kelemahan KPPU yang sekarang dan gambaran KPPU yang ideal. Untuk calon ketua KPPU atas nama Ukay, ia menanyakan peranan KPPU sampai bisa menurunkan gini ratio. Ia juga menanyakan fungsi KPPU dalam menaikkan daya saing UMKM serta mengikis oligarki ekonomi. Ia membahas mengenai kemitraan yang sehat dan menurutnya disadari bahwa UMKM tidak berdaya menghadapi perusahaan besar karena UMKM ditekan semua oleh perusahaan besar. Ia menanyakan strategi menghadapi hal tersebut. Ia mengatakan bahwa permasalahan di KPPU adalah keterbatasan anggaran dan ia menanyakan cara menyiasati hal tersebut. Ia menanyakan calon ketua KPPU atas nama Rima menguasai industri gula, beras, dll atau tidak. Ia menanyakan calon ketua KPPU atas nama Ukay ingin mengubah dan memasukan hal mengenai regulasi dan kebijakan di pasal berapa dan tau atau tidak jumlah data yang dipakai. Ia juga menanyakan saran dari calon jika calon merasa kajian KPPU selama ini lemah. Ia menanyakan mengenai Permendag No. 47 tentang lelang gula. Ia mengatakan hal tersebut menunjukkan rafinasi membeli gula melalui PT yang menang pada lelang. Ia mengatakan DPR mencari orang yang lebih tahu dari Komisi 6 untuk memimpin KPPU. Ia mengatakan bahwa Unilever produknya merupakan merek dari luar negeri yang keuntungannya hampir Rp5 Triliun dan naik terus. Ia menanyakan persetujuan calon ketua KPPU atas nama Yohanes jika dilakukan pembatasan market share dan boleh atau tidaknya kebijakan tersebut dilakukan. Ia membahas mengenai pengenaan jika penjualan melebihi 70% dan melakukan persaingan tidak sehat jika mereka menggunakan persaingan yang sehat tidak bisa kena. Ia mengatakan dengan kekuatan besar, market share naik terus. Honda dan Yamaha jika digabung jadi 90%. Ia menanyakan hal yang harus dilakukan Pemerintah.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Arnold Sihombing, Binsar Jon Vic, dan Chandra Setiawandengan

Darmadi bertanya kepada para kandidat mengenai apa konsep terhadap UMKM ini, dan bagaimana posisi KPPU dalam Satgas pangan. Darmadi juga bertanya kepada Binsar terkait bagaimana pendapat Binsar tentang sinergi dengan BUMN karena BUMN ini sering mematikan UMKM. Lalu Darmadi juga bertanya kepada Arnold terkait apa konsep Arnold agar ada perlindungan terhadap UMKM, karena yang terakhir Darmadi belum melihat bagaimana posisi KPPU dalam satgas pangan, Darmadi melihat KPPU seolah-olah ikut-ikutan menjadi penegak hukum juga.

Selanjutnya Darmadi bertanya kepada Chandra apa motivasi Chandra ingin bergabung lagi dengan KPPU, karena kita lihat juga KPPU ini tidak ada apa-apanya lalu terkait masalah bahwa ada penempatan tidak benar di internal struktur, apa itu benar keadaannya seperti statement yang telah disampaikan. Darmadi juga bertanya apakah dari anggota KPPU ada yang main di luar atau tidak dan bertanya bagaimana cara mengamankan UMKM.

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPPU

Darmadi menanyakan tujuan competition checklist. Ia juga menanyakan sifat competition checklist tersebut terbuka atau tertutup serta follow upnya. Selain itu, ia menanyakan variabel pencegahannya. Ia mengatakan dari perkembangan perkara menunjukkan penurunan di 2017 yang hanya 11 perkara. Ia menanyakan kasus tercepat dan terlama. Ia menanyakan apa tidak semua laporan ke KPPU. Ia menanyakan mengenai kegagalan ayam.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Komisioner KPPU an. Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Mohammad Reza, Ningrum Natasya Sirait, dan Muhammad Handry Irmansyah

Darmadi menanyakan cara calon komisioner membawa KPPU serta mencegah monopoli serta persaingan tidak sehat. Untuk Mohammad Reza, Darmadi meminta adanya terobosan baru. Bagi Handry, Darmadi menanyakan pendapat soal toko online yang menggerus industri offline. Untuk Ningrum, Darmadi menanyakan upaya yang akan dilakukan untuk mengikis ekonomi oligarki.

Pembahasan DIM RUU Cipta Kerja Bab III (Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha) Pasal 7-Pasal 16 — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg, Tim Pemerintah dan DPD RI

Darmadi mengatakan maksudnya F-PDIP itu tingkat risiko tinggi ke rendah menentukan perizinan. Kalau hal tersebut bias, maka akan berakibat pada saat perizinan dan itu menimbulkan masalah. Jadi, metode pengambilan itu datanya harus jelas.

Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)

Darmadi menanyakan dampak dari adanya penurunan beberapa direktur.

Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI

Darmadi mengatkan dari neraca keuangan yang diproyeksikan, terlihat rasio tahun 2020 kurang baik, tahun 2021 baik dan tahun 2022 sangat baik. Hal ini menunjukkan memang KAI tidak sehat. Ada lompatan tahun 2022 menuju normal. Selanjutnya, Darmadi menanyakan terkait laporan yang diberikan dan permintaan dana sebesar Rp3,5 Triliun sehingga pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh KAI untuk melompat besar dengan dana Rp3,5 Triliun itu. Kemudian, Darmadi mengatakan lalu juga mohon D8 bisa menjadi business oriented. Sebab ini akan kita kawal. Jadi kita minta model bisnis dari PT. KAI

Lanjutan Pembahasan DIM 133, 134, 135, 139, 140, 145, dan 147 RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg dan Tim Pemerintah

Darmadi mengatakan bahwa dirinya pernah mengikuti pembahasan RUU tentang Perkoperasian, dan ia mengira dengan situasi saat ini perlu dibentuk lembaga atau badan pengawas perkoperasian.

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Darmadi mengatakan kinerja perdagangan jasa dan ekspor mengalami perubahan yang signifikan. Meski demikian, Darmadi pun menanyakan kendala ekspor sementara ketika impor, sepertinya terlihat sangat mudah. Darmadi juga menanyakan defisit neraca perdagangan sampai Agustus 2018 sebab ada kenaikan defisit, pengaruh impor, salah satu melemahnya rupiah. Darmadi menanyakan langkah dari Kementerian Perdagangan RI terkait perdagangan dengan China soal ekspor-impor.

Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN

Darmadi meminta penjelasan soal kondisi perusahaan sebelum dan saat diberikan bantuan, laporan finansial dan model bisnisnya.

Progres Pembangunan Penanaman Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Darmadi meminta pengajuan proyeksi rugi laba after before PMN diajukan kembali, sehingga dilihat seberapa jauh penyimpangan.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia

Darmadi mengatakan bahwa dari substansi tidak ada masalah karena jika menteri yang datang, ketua partai akan takut. Darmadi meminta hal tersebut untuk diperhatikan.

Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Soal dana talangan,Darmadi mengatakan bahwa tidak ada penjelasannya. Yang terpenting adalah bisa tidak perusahaan ini sustain. Kalau tidak bisa, justru hal tersebut jadi jebakan dan beban. Kemudian nanti kalau tidak bisa bayar, tidak bisa jadi dikonversi equity. Darmadi mengaku khawatir perusahaan ini (tiga fokus: Garuda, PTPN dan Krakatau) tidak sustain setelah diberikan dana talangan.

Kinerja dan Permasalahan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Telkom Indonesia (Persero)

Darmadi meminta data PLN terkait RUPTL 2019 dan meminta penjelasan terkait dugaan PLN memperlambat pembangunan PLTS.

Realisasi Kegiatan Tahun 2018 - Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang dan Kepala BSN

Darmadi mengapresiasi dari ketiga mitra Komisi 6 ini. Sebelmnya ia juga meminta outcome dari BSN yang programnya ada pengeluaran yang sangat besar. Darmadi juga menanyakan soal dana yang diterima akan di setor kemana. Apakah semua itu masuk ke negara. Selanjutnya, terkait BSN, Darmadi mennayakan tahun 2019 untuk perawatan gedung apakah masih menyedot dari dana anggaran. Terakhir, Darmadi menanyakan kondisi Batam sekarang. Ia meminta dinelaskan secara rinci terkait dengan kondisi lahan dan lain-lain. Karena Batam ini dapat menjadi pusat investasi.

Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Darmadi menanyakan soal bagaimana progres OSS karena ini sudah dari Agustus tahun kemarin. Apa yg bisa dilakukan OSS. Kementerian BUMN juga seperti apa outcome yang dimiliki. Banyak sorotan mengenai promosi. Disitu bapak tidak bisa mengelola realisasi. Apa yang Menperin dan jajaran yang akan dilakukan terkait promosi. Apa ide Menperin untuk hal ini dan bagaimana pembagiannya.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI

Darmadi meminta penjelasan mengenai harga telor sehanggar 6,8% ddan 32% dari diatas HET
berdasarkan informasi harga pangan per 20 April dan mempertanyakan mengenai Kebutuhan dan proyeksi sektor lebih di atas demand sehingga apa penyebab dari kenaikan harga, yang dimana masyarakat mengharapkan untuk harga tetap terjangkau. Pada saat ini bahwa harga bawang putih dan gula yang menjadi sorotan, bawang putih dengan harga diatsa 40 ribu yang dimana stoknya banyak. karena permintaan Pak Presiden bahwa harga tidak boleh naik sampai Idul Fitri. Darmadi meminta untuk adanya koordinasi data Kemendag dan Kementan mengeai stok di bulan Maret sampai Agustus dan stok kebutuhannya.

Darmadi mengatakan bahwa terkait dengan belanja online sering sekali adanya penipuan, sehingga perlu adanya pengawasan. Salah satu cara yang dapat dilakukan selain menutup adalah harus adanya kerjasama dengan pihak bank jika ada penipuan bisa diblokir akun tersebut. Terkait dengan took-toko yang bermasalah, bahwa rantai distribusi agak terganggu karena demand jadi hancur. Dimohon untuk dikonfirmasi UU 7 tahun 2014 apakah ada fungsi Kemendag bahwa untuk menarik barang menjadi kewenangan. Darmadi mempertanyakan jika adanya Satuan Satpol PP yang enarik barang apakah tidak
melanggar dari UU. Darmadi mempertanyakan mengenai penghapusan status Negara berkembang,
bagimana kondisi saat ini dan bagaimana dengan perdagangan kerjasama internasional. Darmadi meminta untuk adanya koordinasi dengan Pemprov dari Kemendag, karena di bawah itu adanya kooridnasi yang tidak berjalan. Pada Pergub ada 11 pelaku usaha yang dikecualikan tetapi pada kenyataannya hanya 1 saja, sehingga banyak adanya yang di PHK dan penutupan toko.

Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Dirut PT Pelni (Persero), Dirut PT Djakarta Llyod (Persero), Dirut PT Pelindo 1 (Persero), Dirut PT Pelindo 2 (Persero), Dirut PT Pelindo 3 (Persero) dan Dirut PT Pelindo 4 (Persero)

Darmadi meminta untuk klarifikasi terkait dengan Pelindo 3 yang disaat arus produksinya naik tetapi pendapatannya turun. sedangkan untuk Pelindo 4 mengenai kineja anak perusaha agar bisa disampaikan kepada kami, Darmadi meminta untuk proses transformasi kultur yang dilakukan oleh Pelni mengenai Human Capital.

Sasaran Kinerja – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Logistik dan Transportasi Darat.

Darmadi membutuhkan laporan keuangan dari pihak PT. Pos Indonesia (Persero). Ia juga meminta data asset yang sudah dijual oleh PT. KAI (Persero) serta alasan peralihan product oriented menjadi service oriented. Kepada Perum PPD, Darmadi menanyakan maksud pendekatan 7S dan terakhir untuk Perum DAMRI, ia juga meminta penjelasan soal bisnis proses dan core kompetensi dari Perum DAMRI.

Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian

Darmadi mengatakan bahwa sebelum re-designing, re-mapping yang akurat harus dilaksanakan terlebih dahulu karena mapping yang akurat akan menghasilkan desain yang baik. Selain itu, re-implementasi juga diperlukan karena percuma undang-undang bagus tetapi implementasinya buruk. Darmadi juga menegaskan agar relaksasi harus sampai ke Industri Kecil Menengah (IKM), jadi tidak hanya perusahaan besar saja. Lalu, koordinasi terhadap K/L lain harus terjalin terutama koordinasi dengan pelaku usaha yang juga harus dilakukan secara terus menerus.

Evaluasi Pelaksanaan RAPBN 2019 dan Roadmap Kementerian – Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian dan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Mengenai arah, ini ada road map, ada arah, maka Darmadi menyarankan harus dipertajam mau dibawa kemana koperasinya, apakah memang arahnya dibawa ke koperasi modern.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019 dan Road Map Kementerian BUMN – Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN

Darmadi menyarankan untuk pengawasan BUMN ini bisa ditingkatkan lagi, pad saat ada 7 Deputi yang berhubungan dengan BUMN dan pada saat ini 7 Deputi sudah digantikan dengan 2 Wakil Menteri. Darmadi menyatakan bahwa sebelumnya saja dengan 7 Deputi sangat kewalahan, apalagi hanya dengan 2 sedangkan jumlah BUMN di Indonesia ini mencapai ratusan. Darmadi meminta untuk segera mencarikan SDM untuk mengisi dari kekosongan 7 Deputi seperti stuktur BUMN zaman periode sebelumnya, sehingga hal ini agar pengawasan BUMN ini dapat diperketat.

Usulan Materi Revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia

Darmadi mengatakan setuju jika revisi UU No. 38/2009 dijadikan Prolegnas karena kondisi pos sudah tidak bagus dan perlu percepatan agar bisa dikerjakan secepat mungkin.

Omnibus Law - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Refly Harun

Darmadi mengatakan apa yang disebutkan oleh Prof. Refly itu benar, jika tidak bisa dilakukan serentak maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan. Baleg meminta pendapat Prof. Refly bagaimana membuat agar dilakukan serentak.

Isu Aktual di Masing-Masing BUMN - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR RI dengan PT Permodalan Nasional Madani, Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Kriling Berjangka Indonesia, PT Perusahaan Pengelolaan Aset dan PT Danareksa

Darmadi menanyakan terkait perbedaan segmen bisnis PT PNM antara Mekaar dan ULaMM dan perbedaan layanan dari Jamkrindo dan Askrindo. Darmadi juga menanyakan bagaimana PT PPA membedakan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. Menurut Darmadi tenaga pendamping PT. PNM seharusnya mempunyai skill yang bagus tetapi di lapangan banyak ditemukan tidak mempunyai pengalaman dan konsep bisnis yang bagus, bagaimana bisa mendampingi jika skill bisnisnya jelek, Wajar NPL nya kecil.

Road Map E-Commerce - RDP Komisi 6 dengan PT Pos Indonesia

Darmadi meminta klarifikasi terkait persoalan yang melanda berbagai aksi demostrasi dari PT POS Indonesia juga terkait soal Dirut yang menjual saham dengan dasar apa. Darmadi mendengar kabar tidak sedap dengan menjual PT tersebut. Darmadi menuturkan pos untung ada rekayasa, dan meminta klarifikasi karena itu beredar luas katanya Rp5M lebih disaat pos sedang sulit seolah menghambur uang negara untuk pembagian bonus, disini bapak Direktur Utama mendapat sekitar Rp600 juta, bagaimana penjelasannya.

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Darmadi menanyakan terkait pemotongan Rp45 miliar apa dampaknya.Darmadi menambahkan agar diberitahun beberapa Kementerian yang dipotong anggarannya. Darmadi mengatakan terkait soal pemotongan, gaji terganggu karena sudah di lobi namun tidak berhasil. Terkait koperasi, Presiden
menyampaikan unutk meningkatkan koperasi nyatanya dipotong anggarannya. Terkait PMN Jakarta Lloyd dahulu Komisi 6 tidak menyetujui namun Badan anggaran menyetujuinya. Darmadi menambahkan terkait laba pada tahun 2015 sudah dapat Rp75 miliar namun minus hasilnya hingga 115. Darmadi mengingatkan jika ada target yang melesat dapat diperhatikan lagi dan dilakukan evaluasi.

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Darmadi mengingatkan bahwa Menteri Keuangan berjanji akan melihat masing-masing dari PMN dan harus bertanggungjawab.

Ketentuan Realisasi Kredit – RDP Komisi 6 dengan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia

Darmadi mengatakan terkait perbedaan recovery dari bank seperti BRI yang lebih baik dari yang lain dan Bank Mandiri 27% namun BRI 50%. Darmadi menanyakan kualitas manajemen dari BRI. Terkait kredit macet, Darmadi menanyakan posisinya dalam tahap hapus buku atau direstrukturisasi dan bentuknya. Darmadi meminta gambaran kepada bisnis yang tidak diberikan pinjaman lalu bentuk pinjaman serta alasannya. Darmadi menanyakan penagihan recovery rate dan alasan restrukturisasi kredit yang masuk dalam kategori lancar. Darmadi menuturkan dana bina lingkungan sebagian besar sudah banyak yang mencair dan dirinya berterima kasih sebab dana bina lingkungan di daerah pemilihannya sudah diapprove. Darmadi menanyakan komitmen bina lingkungan yang akan diterima pada 2019.

Latar Belakang

Darmadi merupakan mantan Komisaris di PT. Rajawali Emas Internasional. Ia juga pernah menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) di Vadriv Consulting dan IBII Consulting. Sejak tahun 1990 hingga 2014, Darmadi aktif menjadi tenaga pendidik (dosen) di Universitas Katolik Atmajaya dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Darmadi terpilih sebagai Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh suara sah sebanyak 72.542 suara. Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Darmadi bertugas di Komisi 6 yang membidangi perdagangan, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan standardisasi nasional.

Riwayat Pendidikan

• SD Bruder Melati Tahun 1980
• SMP Fransiskus I Tahun 1983
• SMA Fransiskus I Tahun 1986
• S1 Manajemen Univ. Atma Jaya Jakarta Tahun 1990
• S2 MBA Univ. of the City of Manila, Philiphina Tahun 2003
• S3 Ph.D, Berkley Univ. USA Tahun 2008