PDI Perjuangan - Jawa Barat I

Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Sikap Terhadap RUU

Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah

Junico menyampaikan Pendapat Mini Akhir F-PDIP DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana kita ketahui, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan saat ini telah dilakukan perubahan kedua atas UU tersebut. Adanya perubahan kedua atas UU ini sebagai bentuk upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum terkait jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Langkah ini wujud penataan dan perbaikan pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Merujuk pada persoalan pada implementasi UU ITE dan dinamika yang terjadi di masyarakat, maka kami F-PDIP menyampaikan Pendapat Mini Akhir sebagai berikut: 1) Memberikan apresiasi kepada Komisi 1 DPR-RI dan Pemerintah yang telah melakukan perubahan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara melakukan perubahan substansi dan penyempurnaan redaksional atas beberapa materi pasal; 2) Perubahan terhadap sejumlah pasal dalam UU ini merupakan jawaban terhadap persoalan dan dinamika dalam masyarakat khususnya terkait hal-hal substansial antara lain perbuatan yang dilarang mengenai muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman yang merujuk pada ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, penyebaran berita bohong dan menyesatkan serta perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan sara; 3) Perubahan terhadap sanksi pidana sudah sejalan dengan prinsip keadilan hukum sekaligus memenuhi aspirasi yang berkembang di masyarakat, antara lain perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ancaman pidana penjara dan pidana denda, penambahan ketentuan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas pelanggaran kesusilaan dalam perubahan ketentuan terkait ancaman pidana atas perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan; 4) Penambahan dalam penjelasan pasal-pasal termasuk penambahan penjelasan pasal mengenai ketentuan perjudian membuat RUU ini menjadi lebih jelas; 5) Penyempurnaan dan perubahan sejumlah pasal dan ketentuan peralihan dalam RUU ini telah juga disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan adanya penyempurnaan dan perubahan pasal-pasal dalam RUU ini, maka kami F-PDIP berharap bahwa RUU ini dapat menjadi acuan hukum yang komprehensif dan tidak multitafsir. UU ITE dapat menjadi produk legislasi yang merupakan pionir yang meletakan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik guna menjaga agar ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, aman serta produktif. Dengan ini, kami F-PDIP menyetujui RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dibawa ke Pengambilan Keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR-RI.

Pembahasan Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan

Junico menyampaikan pandangan mini Fraksi PDIP tentang perjanjian kerjasama Indonesia dan Thailand di bidang pertahanan. F-PDIP berpendapat bahwa kepentingan nasional Indonesia harus dikedepankan. Dialog bilateral perlu dilakukan secara rutin dan menjadi kepentingan bersama, pertukaran informasi pertahanan, pertukaran kunjungan antar angkatan bersenjata, iptek pertahanan, keamanan laut dan kerjasama lainnya dengan beberapa pihak. F-PDIP menyetujui untuk dilakukan pembahasan ke tingkat selanjutnya agar RUU bisa berjalan baik dan lancar.

Pendapat fraksi-fraksi pada tingkat 1 tentang RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan)

Junico mengatakan keberadaan UU PSDN ini sangat dibutuhkan agar kesemestaan dalam pertahanan negara bisa berjalan optimal dengan beberapa catatan, yaitu dalam pelaksanaan tidak ada upaya pemiliterisasi jadi kami menyetujui RUU PSDN untuk diajukan menjadi undang-undang.

RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Kerajaan Spanyol dan RI-Republik Serbia – Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI

Junico mengatakan bahwa pertahanan suatu negara tidak bisa melepaskan diri dari negara walaupun sudah memiliki pertahanan yang kuat. Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Spanyol di bidang pertahanan dimulai sejak 1976 dan pada 1980, telah dilakukan kerja sama di bidang industri. Junico menuturkan untuk melanjutkan kerja sama yang baik, Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Spanyol menandatangani nota kesepahaman di bidang pertahanan namun dengan Republik Serbia masih terbatas dalam bidang logistik dan amunisi. Dengan demikian, Junico menyatakan bahwa fraksi PDI-Perjuangan siap untuk mendalami RUU ini bersama dengan fraksi lain sebab ini sangat penting untuk pertahanan Indonesia. Junico mengatakan, setelah ditandatangani nota kesepahaman dengan Kerajaan Spanyol belum terdapat implementasi kedua negara selain perjanjian yang ada. Oleh karenanya, Junico menuturkan bahwa dapat terbuka kesempatan Indonesia untuk industri dan teknologi. Junico mengatakan bila Indonesia menandatangani kesepahaman antara RI dan Republik Serbia akan membuka peluang kerja sama yang lebih baik lagi. Oleh karenanya, Junico mengatakan, fraksi PDI-P menyetujui RUU ini disahkan
menjadi UU.

Tanggapan

Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri

Pada umumnya Nico sangat mendukung tambahan anggaran yang diminta Kemenlu, meskipun baginya angka ini sangat mengejutkan, tetapi Nico mengaku ketika berkunjung ke perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri, beberapa tempat ada yang miris situasinya dan kondisinya, sebab ini pun pastinya akan berbicara kesejahteraan, sebab ada dampak juga dari situasi geo politik di Eropa misalnya, kawan-kawan perwakilan Indonesia di sana sudah menjerit menerima dampaknya yang hampir 2 tahun lebih ini. Nico pun berharap ada dorongan dari Komisi 1 DPR-RI, terutama yang juga ada di Banggar supaya anggaran ini bisa terlaksana. Terkait anggaran tambahan khususnya di bidang hubungan dan kerja sama diplomasi, Nico menanyakan apakah sudah dievaluasi anggaran yang sebelumnya, sebab jika tidak begitu maksimal bisa dialokasikan untuk kesejahteraan kawan-kawan perwakilan di luar negeri, daripada anggaran dipakai untuk mengikuti atau menjadi member saja.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) LPP TVRI dan LPP RRI Tahun Anggaran 2024 - RDP Komisi 1 dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik RRI

Terkait anggaran, Junico menyampaikan bahwa sebenarnya kurang narasi saja, kita sedang membicarakan anggaran yang sudah dianggarkan dan program-program yang akan direncanakan. Kami akan sangat mendukung tetapi karena kami adalah lembaga politik dan tahun depan masuk tahun politik, maka perlu digambarkan narasinya bahwa berapapun anggaran yang diminta oleh TVRI dan RRI harus ada kaitannya dengan tugas masing-masing dalam mensukseskan Pemilu. Isu-isu aktual TVRI dan RRI yang disampaikan adalah bagus dan diperlukan, tetapi narasi terkait kegiatan Pemilu harus dikuatkan karena TVRI dan RRI yang sampai ke pedalaman bagi masyarakat yang perlu pencerahan terkait Pemilu yang jurdil.

Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah

Junico mengatakan juga mendukung badan perlindungan data pribadi karena alasan yang berkaitan dengan agar ada badan yang bisa secara independen mengawasi perlindungan data pribadi. Ia mengatakan dengan hal tersebut pula Indonesia akan dilihat oleh masyarakat maupun negara-negara lain secara lebih serius dalam perlindungan dan penyajian data serta secara serius menjalankan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi.

Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Junico menyampaikan kapan pastinya kompetisi liga ini kembali jalan dan siapa operatornya, ia terkejut dengan peringkat sementara Indonesia di SEA Games kali ini ada di peringkat 6 apa persiapan konkret Pemerintah/Kemenpora untuk Asian Games tahun 2016 mendatang dan kapan tanggal pastinya liga bisa bergulir, kalau tidak segera akan ada masalah baru.

Pembahasan Evaluasi Kurikulum 2013 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nico Siahaan menegaskan terlalu besar biaya hanya untuk pemetaan setiap tahun mengenai Ujian Nasional. Kemudian, ia menanyakan siapa yang akan melaksanakan pendidikan kerja bagi yang tidak bisa lulus atau melanjutkan sekolah.

Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Junico menjelaskan angka wisata mancanegara yang masuk ke Indonesia sama dengan Warga Negara Indonesia yang ke luar negeri. Sehingga menurut Junico, harus dikuatkan koordinasi dengan baik terutama dengan airlines.

Junico juga berharap pemerintah lebih memperhatikan dengan para stakeholder seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Airlines, dan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Junico mengatakan sudah saatnya negara beralih dari SDA ke sumber daya kreatif. Junico meminta
penjelasan terkait strategi besar yang akan dilakukan oleh Bekraf dalam waktu dekat. Junico juga meminta rencana detail dari 16 sektor fokus ekonomi kreatif sebagai pengembangan dan evaluasi. Junico bertanya mengapa barang-barang luar negeri lebih murah dari barang lokal.

Cabang Olahraga Prestasi untuk Multi Event Internasional Tahun 2016, 2017, dan 2018, serta Keberlangsungan Pembinaan Atlet — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Peningkatan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Satlak Prima, dan Klub Berkuda Equinara

Menurut Junico, perlu adanya sebuah strategi, karena selama ini hanya ada rencana dan target, tanpa strategi.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Junico mengatakan perlu ada penambahan buku dan variasinya serta upaya peningkatan minat baca. Junico meminta 5% dana BOS yang dialokasikan untuk perpustakaan dikoordinasikan.

Pembahasan Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Junico berpendapat agar dapat diperjelas dari yang disampaikan oleh Kepala Bekraf, karena menurutnya belum masuk ke takaran ukuran evaluasi. Ia menanyakan sasaran yang ingin dicapai oleh Bekraf. Junico menegaskan bahwa Bekraf harus melakukan sesuatu yang jelas, sehingga dapat dievaluasi kegiatannya dan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan. Junico berharap agar Bekraf dapat mencontoh Kemenpar yang jelas angka dan targetnya. 

Penyampaian Hasil Rapat Coordination Committee (CorCom) ke-IV di Bali terkait Persiapan Pelaksanaan Asian Games XVIII dan Penyampaian Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Asian Games 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi IV Kemenpora RI, Ketua INASGOC, Ketua Satlak Prima, dan Ketua Satgas Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Asian Games Kementerian PUPR RI

Junico mengatakan bahwa hal ini akan menjadi permasalahan besar bagi seluruh pihak terkait jika persiapan dalam rangka pelaksanaan Asian Games tidak serius. Ia berpendapat bahwa diperlukannya payung hitam khusus terkait pengaturan barang pasca lomba.

Bocornya 1 Juta Lebih Data Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik

Junico mengatakan tidak heran jika terjadi kebocoran data 1,1 juta pengguna FB, karena data Junico sebelumnya pun dicuri, foto Junico hilang dan tidak bisa kembali lagi. FB harus bisa melindungi penggunanya, karena Big Data digunakan untuk hal yang penting. FB harus bisa menangani hate speech dan hoax. FB harus memiliki moral obligation yang baik. FB tidak bisa diam saja dengan semua masalah yang dihadapi pengguna. Jika FB tidak tanggung jawab, Junico mengusulkan FB ditutup seperti di China. Junico berpendapat FB tidak boleh lepas tangan meskipun Dr Kogan yang menyalahgunakan data, FB tetap harus ikut bertangung jawab. Junico bertanya source income FB dari mana, apakah dengan menjual data. Bagaimana FB menangani hoax dan ujaran kebencian, berapa lama di take down oleh pihak FB. Tahun 2015 saat ketahuan, apakah Dr Kogan hanya disuruh menghapus data dan tidak ada sanksi pidana lainnya.

RKP dan RKA K/L Tahun 2017 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Junico mengingatkan untuk membuat timeline sebab waktunya untuk Asean Games hanya 2 tahun. Junico menyampaikan bahwa anak muda kreatif perlu diperhatikan dan didorong agar berkembang. Junico berharap sekali angka pengembangan dan pembangunan pemuda dikembangkan lagi. Junico yakin dunia kreatif ini menjadi leading sector. Jika berpikir industri saja, maka kita akan tertinggal, sekarang orang kaya dari industri kreatif.

Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) di Indonesia — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Junico berpendapat bahwa Pancasila tidak ditanamkan lagi di the golden age. Padahal, sikap gotong royong dan disiplin harus diajarkan sejak dini. Junico menanyakan sudah ada konsep yang jelas untuk penanaman nilai-nilai Pancasila atau belum. Ia menyarankan agar dalam menanamkan nilai-nilai pancasila tidak hanya memberi tahu butir-butirnya saja, melainkan juga kepada aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Junico juga menanyakan konsep cara pendidikan karakter yang akan dilakukan di PAUD.

Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perguruan Tinggi Negeri

Junico mengatakan jangan sampai yang bisa besar sendiri karena Komisi 10 mau membantu, semestinya ada pemerataan pendidikan. Ia menyebutkan biaya kuliah akuntansi UI Rp5.000.000 dan di Jember juga berbeda. Jadi, beda daya beli. Menurutnya, harus ada formula yang lebih baik lagi. Ia menanyakan 30% tadi sudah berdampak pada penelitian di kampus atau tidak.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata dalam RAPBN-Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Junico mengatakan program prioritas Kemenpar tahun 2017 mengarah kepada homestay/pondok wisata, Junico bertanya konsep homestay yang dimaksud dan bagaimana keterlibatan peran masyarakat karena tidak jarang homestay dikelola oleh swasta.

Pembahasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Junico mengapresiasi kepada FSGI dan IGI yang datang dengan undangan yang singkat. Selanjutnya, ia mengatakan untuk FSGI, dari hasil Komisi 10 DPR RI keliling sekolah, Komisi 10 DPR RI masih sangat lemah memberikan fasilitas untuk sekolah vokasi. Terakhir, Junico melihat adanya gerakan moral oleh IGI, menaikan kompetensi guru sangat penting.

Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Junico berharap agar Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dipercepat penyelesaian masalahnya sehingga distribusinya dapat lebih baik dan merata. Selain itu, mengenai Program Pembumian Pancasila, jika dapat disisipkan ke dalam kurikulum itu lebih baik. Terakhir, Junico meminta agar tata kelola sertifikasi diperbaiki agar guru dapat sejahtera.

Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Tangerang, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cileungsi, dan Kepala Sekolah SD Negeri 15 Klender

Junico meminta kepada setiap Kepala Sekolah untuk memberikan gambaran terkait grafik kondisi sekolah masing-masing dan harus diminimalkan distribusi alat-alat yang tidak menjadi prioritas. Junico berpandangan bahwa urusan pungutan dan bantuan dana harus dibuat clear agar jangan sampai niat baiknya justru menjadi masalah. Ia menyampaikan Kemendikbud harus membuat aturan yang jelas kepada sekolah-sekolah yang berbentuk vertikal. Terakhir, Junico berpesan agar setiap sekolah memperhatikan jumlah toilet yang ada di sekolah. Jangan sampai muridnya banyak, tapi toiletnya kurang.

Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2016, Permasalahan dan Solusi APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja Tahun 2016, serta Permasalahan dan Antisipasi APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI

Menurut Junico, sosial media akan berbahaya dan dapat menjadi pemecah belah bangsa. Oleh karena itu, perlunya pembinaan terhadap pengguna sosial media. Junico mengaku tertarik pada Program Lapangan Desa. Junico juga meminta pemerataan bagi pemuda di luar pesantren untuk menghindari keirian.

Laporan Keuangan 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia

Junico menanyakan bagaimana evaluasi hasil pelatihan yang tidak mencapai target. Menurut Junico bentuknya jangan hanya angka, tetapi juga harus bisa dikapitalisasi menjadi nilai. Sebelum ada Bekraf, ekonomi kreatif Indonesia sudah berjalan. Harapan Junico, setelah ada Bekraf pendapatan bisnis kreatif meningkat.

Perkenalan Kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

Junico mengatakan benchmark 67 ribu masih sangat sedikit, tapi sesuai dengan target PSSI yang baru. Tapi target yang begitu tinggi, program apa yang akan dibuat oleh PSSI sehingga bisa mencapai angka tersebut. Terakhir, Junico mengingatkan ada satu alasan rasional agar angka ini bisa visible tercapai. Budaya sepak bola tidak hanya lapangan dan kompetisinya, tapi juga harus melibatkan Kepala Daerah.

Laporan Kegiatan dan Anggaran Multi Event Internasioanal dan Pemaparan Progress Persiapan Asian Games Tahun 2018 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Panitia Pelaksana Indonesia Asia Games 2018 Organizing Committee (Panpel INASGOC)

Junico mengatakan ingin tahu tantangan dan hambatan yang muncul di venue-venue pertandingan Asian Games agar bisa diantisipasi dari masalah. Junico meminta alasan pengurangan cabor Asian Games dan implikasinya terhadap prestasi Indonesia.

Fit and Proper Test Komisi Informasi Pusat (KIP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisi Informasi Pusat (KIP) Atas Nama Aris P, Asep, Athoillah, Bambang. Cecep S, Dan Satriana, Gede Narayana, Hendra J

Junico bertanya kepada calon Komisi Informasi Pusat (KIP) yaitu program apa yang dibuat agar masyarakat dapat ikut serta mengawasi, lalu mengapa anda sekalian orang yang tepat untuk menjadi anggota dan bagaimana menyelesaikan 7 ribu kasus yang ada pada periode sebelumnya.

Kebocoran Data 1 Juta Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific

Junico mengatakan, media sosial memang sudah mengubah budaya namun harus ada yang dilakukan oleh facebook harus ada tindakan tegas. Junico mengatakan, pihak facebook diam saja padahal ujaran kebencian dan hoax itu banyak sekali di facebook. Kalau Facebook tidak bertanggung jawab, Junico mengatakan, sebaiknya ditutup saja seperti Cina yang biasa-biasa saja tanpa Facebook. Junico mengatakan, harus ada kontrol untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan. Junico mengatakan, Facebook tidak bisa lepas tanggung jawab meskipun kesalahan terbesar ada pada Dr. Kogan. Junico menanyakan, jaminan agar data pribadi tidak disalahkan oleh pihak lain bila hanya diperingatkan begitu saja. Junico menanyakan, source incomenya Facebook dan kebenaran Facebook yang menjual data. Junico menanyakan, jumlah pekerja yang menangani masalah ini karena menurutnya ini sangat kurang. Junico ingin menanyakan, proses menangani hoax dan ujaran kebencian dan waktu sebelum di take-down oleh pihak Facebook. Junico dari Jawa Barat I menanyakan, pemberian sanksi terkait apa yang dilakukan oleh Dr. Kogan pada 2015.

Evaluasi Kinerja 2017, Rencana Program Kerja 2018, dan Realisasi atau Penyerapan Anggaran 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Junico menanyakan persiapan KPI dalam Asian Games mendatang. Ia menyampaikan pernah melihat acara renang yang di blur. Menurutnya, ini adalah tayangan olahraga dan jangan malah mundur. Ia mengatakan memblur perenang yang menggunakan pakaian renang tidak masuk akal karena memang sudah sewajarnya seperti itu. Ia meminta KPI lebih keras bersuara agar punya legacy yang ditinggalkan sehingga akan menjadi catatan baik, bukan business as usual. Jika KPI biasa saja maka akan lewat begitu saja. Ia mengatakan program anak hanya program saja dan tidak ada faktanya.

Registrasi Kartu Prabayar dan Keamanan Data Konsumen — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Dirut Telkomsel, Dirut Indosat Ooredoo, dan Dirut XL Axiata

Junico menanyakan mengenai titik kebocoran dan menurutnya harus dicari tahu bersama-sama karena data ini penting. Ia juga menanyakan mengenai keperluan payung hukum lain untuk melindungi data pelanggan. Ia mengatakan kepada operator mengenai ada atau tidaknya laporan tentang pelanggaran dan hukumannya. Ia menanyakan kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh dealer atau distributor. Ia mengatakan sudah melihat operator banyak melakukan sosialisasi, menurutnya Kominfo perlu lebih giat melakukan sosialisasi dibanding operator. Ia mengapresiasi informasi dari Menkominfo karena tidak ada kebocoran data pelanggan yang sudah melakukan registrasi.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) t.a. 2019 — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers

Junico mengatakan survei yang dilakukan masih kurang untuk meningkatkan kualitas penyiaran di Indonesia. Ia meminta apabila ada masalah segera diselesaikan untuk mencari jalan keluar.

Fit and Proper Test — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Nadhiroh, Nuning Rodiyah, Prilani, Rando Nadeak, Riyanto Gozali

Junico mengatakan konsumsi tayangan melalui internet protokol semakin tidak terbendung lagi dan terdapat keterbatasan KPI. Ia menanyakan masukan dari para calon mengenai hal tersebut.

Fit and Proper Test – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Mochammad Dawud, Mohammad Reza, Mohammad Zamroni, Mohammad Khoirul Anwar dan Mulyo Hadi Purnomo

Junico menanyakan cara para calon menghadapi masalah jika nanti terpilih. Ia juga menanyakan mengenai sikap dari seorang anggota KPI untuk bisa menyampaikan kepada stasiun televisi agar memperbaiki kualitas tayangan. Ia menanyakan keberanian para calon untuk menerapkan sanksi-sanksi yang ada dalam UU Penyiaran.

Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, 4000 Base Transceiver Station (BTS), dan Financial Technology — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia

Junico melihat anggaran untuk kegiatan kebudayaan turun. Menurutnya, hal ini berbanding terbalik dengan Government Public Relation (GPR) mengenai ideologi. Junico menyarankan untuk KPI agar dapat memberikan pandangan lebih banyak mengenai siaran yang ada saat ini, karena banyak dari mereka yang bertolakbelakang dengan semangat persatuan Indonesia.

Program TVRI – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewas LPP TVRI

Junico mengatakan rebranding TVRI sudah bagus dan mengapresiasi program "Jendela Indonesia" yang menurutnya sudah sangat baik. Ia mengharapkan stasiun daerah juga bisa membuat program tersebut. Ia juga berharap ada penjelasan segamblang-gamblangnya di forum terkait dengan penunggakan honor. Ia menyampaikan bahwa Komisi 1 siap mendengarkan dari dua arah terkait penunggakan honor.

BPJS Kesehatan bagi TNI beserta Keluarga dan Purnawirawan — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Badan Pelayanan Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan

Junico mengatakan harus jujur mengenai masalah yang menjadi kendala, entah itu masalah uang yang tidak ada atau kendala apapun.

Fokus Pencapaian Tugas, dll – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI)

Junico menanyakan mengenai kebijakan laut Indonesia posisi Bakamla dalam poros maritim dunia.

Progress Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pantauan terhadap Penyiaran Berbasis Digital di Daerah Perbatasan, Pengawasan Media Baru dan Isi Siaran – Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Nico menyetujui adanya perubahan P3SPS sesuai perkembangan zaman. Ia menilai P3SPS saat ini tidak ada gambaran rinci dan juga
menanyakan masukan dari KPI.

Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya

Junico mengatakan Liga Inggris adalah killer content, Dewas mengatakan pemberitahuan Liga Inggris terlambat, sudah tanda tangan kontrak baru diberitahu, Junico meminta klarifikasi agar infonya tidak simpang siur. Junico mengatakan seharusnya tidak harus pemecatan, mungkin peringatan keras Dewas kepada Dirut bisa, masih ada 30 hari jika memang harus berakhir pada pemecatan. Junico mengatakan berharap ada jalan komunikasi antara Dewas dan Dirut LPP TVRI. Junico menilai kinerja Helmy Yahya sangat baik dan telah membawa TVRI ke perubahan yang luar biasa.

Pembukaan Hubungan Diplomatik RI dengan Kepulauan Cook dan Niue - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI

Junico merasa perlu untuk berkomentar sedikit saat ia kunjungan ke dapil dan mendapatkan aspirasi dari orang Papua asli yang milenial itu mengatakan jika kami di Papua diberikan referendum kita akan keluar dari Indonesia, bukan untuk menakut-takuti tapi kita perlu terus mengawasi hal-hal seperti ini dan selalu kerjasama dengan negara lain disekitar situ.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Junico menegaskan bahwa terkait government public relation perlu diperbaiki. Junico berpendapat, saat terlalu fokus pada pembangunan infrasturktur, serangan digital ada proxy war di masyarakat. Selain itu, Junico mengatakan bahwa literasi digital itu hanya Rp9 miliar, meski merdeka secara sinyal itu baik, namun masih diperlukan proses sosialisasi. Junico berharap berdaulat secara digital memiliki platform sendiri sehingga tidak bergantung pada platform luar negeri.

Laporan Kinerja Periode 2015-2019 - RDP Komisi 1 dengan Lembaga Sensor Film

Junico menyampaikan pendapat bahwa sejak Junico di Komisi 10, belum pernah ada LSF ikut di Komisi 10 dan menurutnya LSF dikembalikan saja hakikatnya di Komisi 10.

Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia

Junico menanyakan terkait perbedaan radio dan televisi. Mengenai sikap terhadap platform yang baru juga harus diatur, contohnya dengan netflix supaya tidak gagap. Jangan sampai UU penyiaran ketinggalan jaman. Menurut Junico, jika jumlah radio diatur, apa tidak monopoli.

Latar Belakang

Junico Bisuk Partahi Siahaan (lahir 13 Juni 1969; umur 45 tahun) adalah pemeran dan presenter televisi Indonesia. Nico dikenal luas publik Indonesia sebagai pembawa acara baik kuis maupun berbagai acara lain. Selain itu, Nico juga pernah berperan di bidang seni peran dengan bermain dalam film Arisan!.

Sarjana ekonomi lulusan Universitas Padjadjaran ini menikah dengan Gabriella Vincy Caroline yang akrab dipanggil Sissy pada 17 Oktober 2003. Dari pernikahan tersebut, lahir putri kembar, Calista Siahaan dan Joanna Siahaan pada tanggal 21 Juni 2004. Disusul putri ketiga yang lahir 6 Agustus 2005.

Pada masa kerja 2014-2019 Nico bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga dan ekonomi kreatif.

Di September 2017 terjadi mutasi internal partai dimana Nico bertugas di Komisi 1 yang membidangi luar negeri, intelijen dan pertahanan.

Junico terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 69,237 mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk Dapil Jawa Barat 1.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 34, Jakarta (1988)
S1, Ekonomi, Universitas Padjajaran, Bandung (1995)

Perjalanan Politik

2011-2015, PGI PERSATUAN GOLF INDONESIA
2011-2015, TARUNA MERAH PUTIH

Visi & Misi

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Arab Saudi dan RUU Nota Kesepahaman RI-Kerajaan Belanda di Bidang Pertahanan

18 September 2018 – Junico menyampaikan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada pandangan falsafah hidup bangsa Indonesia sebab pertahanan tidak hanya berperan penting untuk keutuhan bangsa tetapi sebagai sarana penting dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Junico menuturkan bahwa memiliki pertahanan yang tangguh adalah suatu kebutuhan mendasar bagi bangsa dan simbol kekuatan negara tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, Junico menyarankan perlu adanya kerjasama pertahanan dengan negara lain mengingat bahwa perlu usaha dan anggaran yang besar untuk mencapai tujuan tersebut. Junico menuturkan, kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Belanda bukan hal baru sebab sudah banyak nota kesepahamanan bersama dan salah satunya di bidang pendidikan. Junico menyatakan bahwa Fraksi PDI-P siap untuk membahas dan mendalami RUU ini. [sumber]

Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perjanjian Kerja Sama
Pertahanan RI dengan Kerajaan Thailand

26 Maret 2018 – Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 1 dengan Menhan, Junico mengatakan kewajiban melindungi rahasia nasional dengan persetujuan semua pihak, menjaga pertukaran informasi antara kedua angkatan bersenjata, dan perlu dilakukan dialog bilateral rutin yang menjadi kepentingan bersama untuk pembahasan pertukaran informasi pertahanan, kunjungan antar angkatan bersenjata, iptek pertahanan, keamanan laut, dan kerja sama lainnya dengan beberapa pihak. Dengan demikian, Junico menyatakan bahwa Fraksi PDIP setuju bila RUU ini dibawa dalam pembahasan tingkat selanjutnya dan Ia berharap semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar.
[https://chirpstory.com/li/386966]

Perjanjian Kerja Sama Pertahanan RI dan Arab Saudi

6 Februari 2018 – Pada rapat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. . Junico memberi pertanyaan mengenai pemaparan rapat, ada yang bisa menjelaskan bahwa draft ini akan menguntungkan kita bila di tandatangani saat ini.Junico berpendapat, dari yang kita dapatkan tadi belum ada bantuan-bantuan seperti Masjid dan lain-lain, lalu kita lihat tadi juga belum ada kerjasama pertahanan yang signifikan. Junico bertanya, apakah ada dampak dari kerja sama ini untuk warga negara Indonesia yang tinggal disana. [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Junico Siahaan mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019. [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat. [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak RUU MD3. [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU Kerja Sama Pertahanan RI – Korea dan RI – Thailand

21 Maret 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LLM, Drs. Teuku Rezasyah, MA, PhD., Kusnanto Anggoro, PhD., Curie Maharani Savitri, S. Sos., M.T. Junico mempertanyakan apakah yang dapat diperdalam agar dapat mengetahui keuntungan dari ratifikasi ini. [https://chirpstory.com/li/386299]

RUU Sistem Perbukuan – Pengambilan Keputusan Tingkat 1

17 April 2017 – Rapat Komisi 10 dengan Mendikbud, Menag, Kemenkumham dan KemenPAN-RB. Junico menyampaikan bahwa PDIP setuju dengan perubahan substansi pasal dan ayat RUU Sistem Perbukuan. [sumber]

RUU Sistem Perbukuan - Penyusunan DIM

21 November 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan TIm Pemerintah, Junico menginginkan penjelasan bagaimana kedepannya jika nama Perpusnas diubah . Menurutnya, permasalahan yang ada sekarang adalah pemikiran lama yang dibiarkan, pendidikan karakter yang sudah lama dimulai dari pengawasannya. Masalah aturan, Junico mengatakan bahwa ia tidak membicarakan esensinya, sehingga Ia meminta dijelaskan lagi esensinya secara lebih detail. [sumber]

Tanggapan

RKA K/L TA 2019

3 Juli 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 denganSekjen, Dirjen Aptika, Dirjen IKP, dan SDPPI Kemenkominfo, Komisioner KIP, Dewan Pers, serta KPI Pusat, Junico mengatakan ada sedikit masukan karena memang banyak yang mendapatkan giliran berbicara sehingga kita membahas anggaran ini hanya kulit-kulitnya saja tidak bisa secara detail, jadi diskusi kita tidak bisa mendalam sebab harapan kami ada pembahasan yang lebih mendalam terkait anggaran-anggaran ini.
Ia menyarankan untuk lebih detail lagi pemaparan mitra karena hal ini cukup kompleks untuk dibahas. Junico menambahkan bahwa dalam 2017 terdapat permasalahan-permasalahan yang disampaikan dan kemudian dicarikan jalan keluarnya lalu dijelaskan sebabnya. Nico kemudian
memberi contoh misalnya KPI jika presentasinya hanya menjelaskan apa yang sudah terjadi, apa angkanya, kenapa tidak tercapai, mengapa tidak ada penjelasan apa yang terkait dengan kegiatan KPI kemarin. Junico mencontohkan serapan belanja pegawai tahun 2018 ada kenaikan, apakah yang akan difokuskan, apa yang berkaitan dengan kualitas penyiaran. Ia juga berpandangan pemeringkatan survey kualitas masih kurang, meskipun survey memang sudah ada tapi implikasi terhadap televisi atau program masih itu-itu saja. Junico menjelaskan jika memang ada yang ingin dicapai oleh teman-teman KPI dan kemudian ada kendala-kendala misalnya kekurangan dana untuk pengadilan itu tolong disampaikan karena jika KPI ingin meningkatkan kualitas program kan
butuh pengadilan juga. Ia berharap jangan sampai tumpul misalkan jika KPI ingin mengajukan ke pengadilan lalu sudah dibahas malah mentok karena uang habis, jadi dananya kalau perlu ditambah atau kita bisa berikan bantuan-bantuan yang disinergikan ke pengacara negara agar
jangan sampai tahun-ketahun masalahnya kekurangan dana jadi sudah ketahuan sama televisi, sehingga mereka tinggal bawa saja ke pengadilan dan itu masalah klasik. Nico mengharapkan agar setiap tahun ada perbaikan misalnya jika ada pengacara tipikor lalu kita bisa mengadakan pengacara khusus penyiaran agar ada perlawanan yang baik dan kualitas penyiaran kita semakin berkualitas sehingga KPI tidak seperti macan ompong yang hanya bisa memberi peringatan tapi
tidak ada hasilnya dari tahun ke tahun. [https://chirpstory.com/li/396765]

Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Junico berpendapat bahwa media sosial memang sudah mengubah budaya, namun harus ada yang dilakukan oleh Facebook, yakni harus ada tindakan tegas. Junico berpendapat pihak Facebook ini diam saja padahal ujaran kebencian dan hoax itu banyak sekali di Facebook. Jika Facebook tidak bertanggung jawab, Junico menegaskan sebaiknya ditutup saja seperti Cina yang biasa-biasa saja tanpa Facebook. Junicomenyarankan harus ada kontrol untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan. Junico berpendapat, Facebook tidak bisa lepas tanggung jawab meskipun kesalahan terbesar ada pada Dr. Kogan. Junico menanyakan perihal jaminan agar data pribadi tidak disalahkan oleh pihak lain bila hanya diperingatkan begitu saja. Junico menanyakan, source income-nya Facebook dan kebenaran Facebook yang menjual data. Junico menanyakan, jumlah pekerja yang menangani masalah ini karena menurutnya ini sangat kurang. Junico ingin menanyakan, proses menangani hoax dan ujaran kebencian dan waktu sebelum di take-down oleh pihak Facebook. Junico pemberian sanksi terkait apa yang dilakukan oleh Dr. Kogan pada tahun 2015.[sumber]

Registrasi Kartu Prabayar dan Keamanan Data Konsumen

19 Maret 2018 – Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat dan XL,Junico mengatakan bahwa perlu mencari penyebab kebocoran data dan dirnya menanyakan pentingnya payung hukum untuk melindungi data pengguna. Namun, Junico memberikan apresiasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI yang mengatakan bahwa data pengguna yang sudah melakukan registrasi tidak mengalami kebocoran. [sumber]

Evaluasi Kinerja KPI 2017 dan Rencana Kerja 2018

30 Januari 2018 – Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Junico menanyakan kesiapan dan dukungan KPI untuk Asian Games 2018 sebab dirinya menilai bahwa kinerja KPI mundur terkait acara lomba renang disensor padahal menurut Junico, memang sudah sewajarnya lomba renang memakai pakaian khusus renang. Junico berharap agar KPI lebih bisa berkembang lebih baik lagi dan tidak meninggalkan aturan yang ada. Terakhir, Junico menyampaikan agar mendorong program anak lebih banyak lagi untuk ditayangkan di televisi. [sumber]

Evaluasi Kinerja TVRI

24 Januari 2018 – Pada rapat dengan Direksi LPP TVRI. Junico menanggapi perihal pemaparan TVRI, menurut Junico kalau penontonnya 40% di atas 40 tahun, mereka juga akan hilang. Junico berpendapat kalau bisa kita juga fokus dengan generasi millenial ini. Memang tidak mengejar rating tapi mengejar kualitas. Junico berharap ada peningkatan Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP), tadi Junico juga mendengar ingin ada peningkatan PNBP tapi kakinya terkekang oleh peraturan. Junico meminta dijelaskan peraturan-peraturan itu yang mana saja, jangan sampai TVRI ini hanya menjadi penonton saat Asian Games besok.[sumber]

RKA-K/L dan Perubahan APBN-P Tahun 2017

10 Juli 2017 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata (https://id.wikipedia.org/wiki/Arief_Yahya), Junico meminta penjelasan konsep homestay atau pondok wisata serta peran warganya karena tidak jarang homestay itu dikelola oleh swasta. [https://chirpstory.com/li/362136]

Perkenalan Kepengurusan PSSI yang Baru, Pembahasan Tantangan dan Dukungan PSSI Terhadap Sepak Bola Tanah Air

26 April 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Junico mengatakan bahwa patokan sejumlah 67 ribu tidak seberapa jumlahnya namun sesuai dengan target PSSI yang menjadi harapan bersama. Junico menyarankan demi tercapainya realisasi tersebut maka budaya sepak bola bukan hanya tentang lapangan dan kompetensi, melainkan dapat melibatkan kepala daerah, selanjutnya ia pun mengusulkan bahwa adanya generasi millenials dapat berkontribusi dalam perihal keeksistensian, disebabkan karena millenials cenderung dekat dengan video games dan perlu adanya branding anak muda agar membuat millenials tertarik. [sumber]

Persiapan Partisipasi Kegiatan Olahraga dan Persiapan Asian Games 2018

27 Maret 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan INASGOC, Junico menanyakan apa saja tantangan yang dihadapi oleh KOI dan INASGOC dalam mengadakan persiapan Asian Games 2018. Junico juga menanyakan alasan-alasan KOI dan INASGOC mengurangi jumlah cabang olahraga. Junico berpendapat bahwa seharusnya KOI dan INASGOC dapat lebih memaksimalkan anggaran dibanding dengan mengurangi cabang olahraga yang ada. [http://chirpstory.com/li/351690]

Persiapan Partisipasi Kegiatan Keolahragaan dan Asian Games 2018

21 Maret 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan INASGOC, Junico menanyakan apa saja tantangan yang dihadapi oleh KOI dan INASGOC dalam mengadakan persiapan Asian Games 2018. Junico juga menanyakan alasan-alasan KOI dan INASGOC mengurangi jumlah cabang olahraga. Junico berpendapat bahwa seharusnya KOI dan INASGOC dapat lebih memaksimalkan anggaran dibanding dengan mengurangi cabang olahraga yang ada. [sumber]

Sarana dan Prasarana Sekolah

30 Januari 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan beberapa Kepala Sekolah, Junico menyarankan harus ada grafik kondisi sekolah di Indonesia dan harus diminimalkan distribusi alat-alat yang tidak menjadi sasaran. Mengenai urusan pungutan dan bantuan dana Junico berpandangan harus dibuat clear sehingga jangan sampai niat baiknya justru akan menjadi masalah dan harus ada aturan yang jelas kepada sekolah-sekolah yang berbentuk vertikal. Junico juga menegaskan jangan sampai lupa untuk Ruang WC Baru (RWB), jangan sampai muridnya banyak tapi WC-nya kurang. [https://chirpstory.com/li/345615]

APBN Tahun 2017 dan Rencana Kerja serta Tindak Lanjut Kebijakan Kemendikbud

19 Januari 2017 - Pada Raker Komisi 10 dengan dengan Kemendikbud, Junico menanyakan kapan distribusi baik dan merata mengenai KIP, dan bagaimana jika dikolektifkan saja atau dikelola sekolah agar bisa lebih cepat. Junico memandang bahwa dirinya berbicara mengenai pendidikan Pancasila, lalu Junico berpendapat jika dilihat kondisinya sekarang, maka harus dikembalikan lagi, pelaksanaannya harus dimasukkan di dalam kurikulum, agar tidak sekadar dilafalkan tetapi direalisasikan. Junico menyampaikan bahwa ada guru datang kepadanya mengajukan permohonan masalah mata pelajaran IPS, yang belum mendapat sertifikasi, hanya karena masalah nama mata pelajaran dari IPS ke sejarah. [sumber]

Evaluasi Program Kerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja 2017

19 Januari 2017 – Pada rapat kerja (raker) komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Junico menuturkan terhadap kepedulian orangtua dalam perihal pendidikan sangat tinggi untuk anak-anaknya, selain itu menurutnya sosial media dapat memicu terpecahnya suatu bangsa, ia pun meminta agar sosial media diadakan pembinaan, selain itu Junico memandang baik program lapangan desa dan mengusulkan pembangunan lapangan futsal di desa serta meminta agar tenis meja di distribusikan tidak hanya di pesantren karena akan menyebabkan kecemburuan sosial. [sumber]

Sarana dan Prasarana Dikdasmen

28 November 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI) Junico memberikan apresiasi kepada FSGI dan IGI yang telah datang memenuhi undangan dari Komisi 10. Junico menuturkan, bahwa Indonesia masih sangat lemah dalam memberikan fasilitas untuk sekolah vokasi. Junico menyampaikan bahwa peningkatan fasilitas harus dipercepat agar lulusan SMK tidak menjadi pengangguran. Junico mengatakan bahwa dirinya melihat adanya gerakan moral dari IGI dan menaikkan kompetensi guru adalah hal yang penting untuk dilakukan. Mengenaai kondisi kelas yang tidak layak, Junico menyarankan perlu adanya target dari pemerintah untuk perbaikan tersebut. Terakhir, Junico mengatakan bahwa IGI cocok dengan program Nawacita. [sumber]

Beasiswa Perguruan Tinggi

5 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 DPR-RI dengan Panja Pendidikan, Junico menanyakan, tentang syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bantuan disertasi dan tesis, dan penyebab turunnya minat beasiswa disertasi dan tesis tersebut. Junico menekankan kepada Bappenas agar lebih memperhitungkan jumlah penerima beasiswa yang dibutuhkan, dan menekankan pula agar para penerima beasiswa dapat menerima beasiswa dengan tepat waktu. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian negara atau Lembaga (RKA-K/L) tahun 2017. Junico menyatakan ketika semua program pusat turun dari 10 destinasi, kurangnya Penguatan budaya lokal sehingga harus belajar banyak dari penguatan budaya lokal Bali. Junico mengatakan, Nihiwatu adalah salah satu tempat yang kuat akan budaya lokalnya. Menurutnya, sangat perlu untuk meningkatkan budaya lokal. Junico menjelaskan permasalahan di tanah batak adalah transformasi sosial agar perkembangan pariwisata bisa tercapai. Junico meminta Menpar untuk menginfokan perkembangan 10 destinasi di setiap rapat. Junico bertanya kepada Menpar terkait Asean Games kemungkinan banyak orang asing datang di Indonesia kenapa tidak ditargetkan lebih tinggi saja. Junico menambahkan untuk meningkatkan layanan pariwisata perlu adanya pelatihan SDM. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Junico menyayangkan anggaran Kementerian Agama lebih besar daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Terkait anggaran, Kemendikbud berfokus dengan kesejahteraan guru maka perlu untuk ditingkatkan. [sumber]

RKP dan RKA K/L 2017 serta Persiapan ASIAN Games

15 Juni 2016 – Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 10 dengan Menpora, Junico menyatakan dirinya ingin fokus membicarakan Asian Games karena perlu perencanaan yang baik bahkan perlu juga untuk membuat timeline karena waktunya tinggal 2 tahun lagi dan jangan sampai baru dikejar di last minute. Junico menyampaikan kekecewaannya potongan angka sebesar 30% yang menurutnya besar sekali. Ia bercerita di dapilnya, Junico mengadakan acara youthfest karena menurutnya perkembangan dan kreativitas anak muda luar biasa apalagi dengan adanya dunia digital seraya menyayangkan tidak diperhatikannya hal tersebut padahal dirinya yakin dunia kreatif dapat menjadi leading sector.

Junico mendorong perhatian pengembangan kreativitas anak muda karena saat ini orang dapat menjadi kaya dengan industri kreatif sehingga Ia menyayangkan bila hanya berpikir industri saja. [https://chirpstory.com/li/319194]

RAPBN-P 2016 Kemendikbud

9 Juni 2016 – Pada Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Junico mengaku merasa bingung pada angka yang naik untuk itu Ia meminta penjelasan apakah ini salah ketik atau bagimana. Kemudian Junico menanyakan mengenai tunjangan apakah bisa disesuaikan atau tidak. Ia juga menanyakan terkait teknologi apakah urgensinya begitu tinggi atau tidak dan masuk dalam prioritas atau tidak. [https://chirpstory.com/li/318617]

Isu Pendidikan Anak Usia Dini

30 Mei 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pascasarjana PAUD Universitas Negeri Jakarta, Junico menuturkan bahwa Pancasila seperti tidak ditanamkan kembali pada tahap golden age dan dirinya menanyakan latar belakang pemikiran pemuda saat ini. Junico juga menanyakan perihal konsep untuk penanaman nilai seperti gotong royong dan disiplin. Junico mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak anak di PAUD dan bukan hanya sekadar
mengajarkan tentang bulir-bulir Pancasila saja untuk menyelesaikan konsep pendidikan Pancasila di PAUD. Sebagai penutup, Junico menanyakan konsep cara pendidikan karakter yang akan dilakukan di PAUD. [https://chirpstory.com/li/317278]

Pembahasan Temuan BPK, Hasil Kunjungan Kerja ke Jambi, dan Pembahasan Isu Aktual Kementerian Pariwisata

26 Mei 2016 - Pada Raker Komisi 10 dengan Arief Yahya (https://id.wikipedia.org/wiki/Arief_Yahya) selaku Menteri Pariwisata, Junico menyatakan keprihatinanya terkait lebih banyaknya blogger
Eropa yang diundang ke Kalimantan Tengah dibanding dengan blogger Indonesia. Mengenai pembuatan iklan yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata, Junico menanyakan proses pembuatanya seperti apa, ia meminta penjelasan rinci terkait background, pihak yang mengelola, dan juga harga yang ditentukan. Terkait destinasi wisata, Junico meminta agar Kementerian Pariwisata (http://www.kemenpar.go.id/asp/index.asp) bisa menjabarkan secara lengkap visi dan misi pariwisata di Jawa Barat. Selain itu, Junico juga menyarankan agar Kementerian Pariwisata bisa lebih mengekspos potensi wisata daerah Toraja. [http://chirpstory.com/li/316896]

Evaluasi Kinerja Kemenristekdikti

16 Februari 2016 – Pada rapat komisi 10 dengan Menristekdikti, Junico mengatakan ada kelebihan suplai guru yang sekarang sudah mencapai 421 Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK). Junico bertanya apa yang dilakukan Menristekdikti untuk menyikapi over suplai guru, kemudian adakah kualifikasi tambahan yang dilakukan Menristekdikti agar LPTK lebih berkompeten. Junico juga menginformasikan adanya surat pernyataan rektor Darusalam, Ambon, selama surat ini rektor tidak akan mencampuri masalah yang sedang berjalan karena rektor akan tetap fokus pada kegiatan pengajaran. Menyikapi hal tersebut, menurut Junico masalah seperti ini terus terjadi dan disayangkan karena merugikan mahasiswa. [https://chirpstory.com/li/304188]

Panja Asian Games 2018

11 Februari 2016 – Pada RDP Komisi 10 dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Junico mengatakan persiapan memang masih panjang tapi Indonesia membutuhkan tenaga besar untuk itu. Junico melihat atlet yang ikut tidak berjenjang untuk itu menurutnya Indonesia harus mempersiapkan SK untuk atlet. Selain itu Junico
menanyakan apakah sudah mewakili jenjang PON dan lain-lainnya atau belum. [https://chirpstory.com/li/303443]

RKA-K/L 2017

14 Juni 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Junico meminta penjelasan atas materi yang disampaikan, alih-alih ia pun membandingkannya dengan paparan Kementerian lainnya. Junico mempertanyakan pencapaian Bekraf, dan Junico menyarankan agar Bekraf memiliki suatu hal yang dapat di evaluasi serta anggaran dapat dipertanggungjawabkan. [sumber]

Realisasi Anggaran 2015 Kementerian Pariwisata RI

16 Desember 2015 – Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 10 dengan Menpar, Junico menuturkan bahwa pariwisata Indonesia bisa seperti Thailand dan Junico juga menanyakan indeks untuk mengukur kepuasan konsumen sebab kepuasan konsumen dapat mempengaruhi wisatawan untuk berbelanja. Junico menanyakan keseriusan Kementerian Pariwisata RI untuk menjalankan setiap program yang direncanakan sebab setiap tahunnya harus memiliki target. Mengenai wisata ziarah, Junico meminta agar jumlah anggaran lebih diperbanyak. [https://chirpstory.com/li/297327]

Realisasi Anggaran 2015 – Kemendikbud

14 Desember 2015 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Anies Baswedan, Mendikbud, Junico menyatakan bahwa penambahan unit baru sangat sulit di kota-kota karena kekurangan lahan sementara dana tidak memungkinkan. Ia menambahkan bahwa berdasarkan data Februari
2015 SMK merupakan penyumbang terbesar prosentase pengangguran, keculai sekolah SMK yang bagus, maka Junico menanyakan apa penyebab besarnya angka pengangguran dari SMK tersebut. Selain itu, Ia meminta adanya langkah konkret karena terdapat SMK yang menjerit membutuhkan
dana untuk membangun laboratorium. Masih mengenai SMK, Junico memandang ada yang salah dari pelaksanaan belajar mengajar atau kurikulum di SMK. Ia menambahkan bahwa di Bandung ada SMKN Penerbangan 12 yang akan kekurangan guru dalam waktu dekat karena banyak guru pensiun sehingga butuh diperhatikan karena di UPI jurusan penerbangan sudah tidak ada. Ia mengisahkan setiap dirinya berbicara dengan guru, yang diadukan adalah “jangan hapus sertifikasi dan
tunjangan kami” dan tidak ada guru yang bertanya bagaimana kurikulum di tahun 2015 atau siswa dengan otuput-nya. [https://chirpstory.com/li/297061]

Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga - RAPBN 2016

15 Desember 2015 - Nico mengkritisi permasalahan diplomatik antara Indonesia dan Brazil serta meminta penjelasan langkah-langkah yang telah dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.
Nico meminta Kemenpora menjelaskan perkembangan terkini Asian Games, apa yang sudah dicapai dan ada kendala apa saja dalam persiapan. Nico mengusulkan agar setiap sesi rapat ada update Asian Games serta kemungkinan dibentuknya Panja Asian Games 2018. [sumber]

Kerja Sama Perluasan Destinasi Domestik Pariwisata

14 Desember 2015 – Pada rapat di komisi 10 dengan Kemenpar dan Dirut Garuda Indonesia, Junico mengatakan turis dari China, India dan Japan yang sangat potential untuk datang ke Indonesia. Junico yakin Singapore punya destinasi yang lebih banyak dari Thailand dan kalau dilihat dari anggaran tersebut, singapore ada di no.2 dan juga singapore memiliki destinasi banyak. Junico juga mengatakan jika dilihat itu ada hubungan emotional antara China dan Thailand karena Thailand punya destinasi yang banyak dan beragam kenapa kita tidak belajar mengenai itu, mungkin seperti Jogja agar bisa mengkoneksikan China dengan Indonesia. Junico menyarankan ada kemungkinan wisata religi agar bisa dimanfaatkan strategi itu, dan apa yang perlu kita tingkatkan dari wisata kita, kita harus ada studi kenapa mereka mau datang ke sini dan ke mana mereka berwisata, harus ada beberapa titik lagi yang digarap agar punya potensial dan menjadi contoh yang membantu kita sekarang untuk menggarap potensi daerah, kemudian apa yang menjadi konektivitas antara kita dengan negara-negara lain. Junico menambahkan kita harus melihat konektivitas antara kita dan negara negara itu dengan pengalihan dari Jepang ke China berarti banyak imbauan daerah yang lain, menurut Junico harus ada tujuan lain selain Bali. [https://chirpstory.com/li/297184]

Anggaran Kemenpar

30 September 2015 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata, Junico berpendapat terkait angka Wisman yang masuk ke Indonesia sama dengan WNI yang ke luar negeri, maka harus dikuatkan koordinasi dengan baik terutama dengan airlines. Junico berharap agar pemerintah lebih memperhatikan dengan para stakeholders seperti PHRI, airlines dan daerah-daerah. [sumber ]

Postur Anggaran Sementara RAPBN 2016 Kementerian Pariwisata

21 September 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Irjen, Sekjen dan Deputi Kementerian Pariwisata, Junico meminta undangan disampaikan kepada Komisi 10 ketia ada acara wisata atau event terutama untuk anggota Komisi 10 yang berasal dari daerah pilihan (dapil) wisata tersebut. Ia kemudian menanyakan dari mana kementerian mendapatkan angka untuk data-data yang tersaji terutama mengenai komplain 3,25%. Selain itu Junico menanyakan evaluasi dana
sebesar 328 miliar rupiah untuk pengembangan tujuan destinasi wisata. Nico memberi masukan untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan iklan melainkan meningkatkan pelayanan dengan kebersihan dan keamanan destinasi. Ia kemudian menanyakan bagaimana kementerian menaruh fokus pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan membandingkan dengan Thailand yang kini sudah melakukan pembelajaran bahasa Indonesia seraya menanyakan mengapa tidak ada sekolah pariwisata di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai penutup, Junico menanyakan
anggaran Sekolah Tinggi Pariwiasta (STP) Bandung hanya sebesar 2 Miliar Rupiah karena ia melihat alat-alat yang digunakan sudah tua dan lahannya sempit. [http://chirpstory.com/li/286224]

Realisasi Anggaran 2015 Badan Ekonomi Kreatif

16 September 2015 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Triawan Minaf, Bekraf, Junico mengharapkan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) agar pemikiran kreatifnya tidak terukur dan menurutnya ini saatnya beralih dari Sumber Daya Alam (SDA) ke Sumber Daya Kreatif. Junico meminta penjelasan tentang strategi besar yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat. Junico menuturkan database ekonomi kreatif di 16 sektor dapat bermanfaat untuk banyak hal. Mengenai pengembangan kuliner, Junico menyampaikan hal tersebut dapat dikembangkan lebih baik lagi. Junico menuturkan database sangat penting untuk pengembangan sektor dan evaluasi. Junico menanyakan rencana BEKRAF dalam koordinasi lintas sektoral untuk melindungi pelaku ekonomi kreatif. Kemudian Ia juga menanyakan hasil evaluasi dan alasan barang luar negeri menjadi lebih murah dibandingkan produk lokal. [https://chirpstory.com/li/285393]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

15 September 2015 - Junico berpendapat bahwa anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tidak mungkin dikurangi. Junico berharap agar anggaran ini diperjuangkan karena merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap akses pendidikan. Menurut Junico, akses pendidikan harus dinomorsatukan. [sumber]

Evaluasi Prestasi Olahraga

26 Agustus 2015 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Pemuda dan Olahraga(http://www.kemenpora.go.id/), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia), Komite Olimpiade Indonesia (KOI) (https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olimpiade_Indonesia), Satlak Prima, Junico berpendapat Indonesia memerlukan terobosan yang baru, karena menurutnya saat olimpiade ke Vietnam Ia menanyakan mengapa Indonesia tidak mendapatkan juara disaat rakyat berjumlah 250 juta. Untuk itu Junico berpandangan bahwa rencana dan target harus dibarengi oleh strategi.
[https://chirpstory.com/li/282098]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - Nico menegaskan ia tidak ingin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bisa besar sendiri malah kita bantu. Nico ingin ada pemerataan pendidikan. Nico menyoroti biaya kuliah akuntansi di Universitas Indonesia nilainya Rp.5 juta dan di PTN di Jember berbeda karena ada perbedaan daya beli. Nico menekankan perlunya formulasi yang lebih baik lagi untuk BOPTN. Nico minta klarifikasi ke rektor-rektor PTN apakah alokasi 30% dari APBN untuk unsur Pendidikan itu sudah berdampak pada aktivitas penelitian di kampus-kampus PTN mereka atau belum. [sumber]

Pengawasan APBN 2015

17 Juni 2015 – Pada Rapat Kerja dengan Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Junico berpandangan masalah dari pendiidkan di Indonesia ialah gurunya karena masih saja ada anak sekolah kursus di luar sekolah sedangkan guru di sekolah sudah makin sejahtera namun kualitas mengajar masih termasuk rendah. Junico menyarankan agar pemberian sertifikasi kepada guru-guru lebih ditinjau lagi karena nyatanya banyak guru yang tidak mampu secara akademis dan sering absensi. [http://chirpstory.com/li/272072]

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Evaluasi Pelaksanaan APBN 2015, Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L 2016 Kemenpora

10 Juni 2015 - Pada Raker Komisi 10 dengan Menpora, Junico mempertanyakan kapan pastinya kompetisi liga kembali berjalan, dan siapa operatornya. Junico mengaku terkejut dengan peringkat sementara Indonesia di Sea Games, yakni ada di peringkat 6. Junico menanyakan apa persiapan konkret
pemerintah atau Kemenpora untuk Asian Games 2016. [sumber ]

Persiapan SEA GAMES ke-28 di Singapura

25 Mei 2015 - Nico minta penjelasan ke Satlak PRIMA, KONI dan KOI mengapa ada cabang olahraga yang Nico nilai tidak punya peluang mendapat medali bisa berangkat dan ada cabang olahraga yang punya peluang mendapat medali tidak berangkat untuk SEA GAMES ke-28. (sumber)

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 7 April 2015 - Nico saran ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dikembalikan dan dikemas ulang lebih menarik. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 - Nico menyampaikan survei yang dilakukan di SMA Jakarta dan Bandung sangat mengejutkan. Sekitar 8% responden mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia perlu dirubah. Junico berharap Kemenpora menanggapi kasus ini dengan serius. [sumber]

Evaluasi BUMN Pariwisata

Pada 30 Maret 2015 - sehubungan dengan target 20 juta wisman untuk 2015, menurut Nico itu ambisius. Menurut Nico sebaiknya ITDC dan TWC agresif juga dalam pembenahan sarana wisata yang asetnya milik BUMN. Nico saran untuk bikin ‘Bali-Bali’ yang baru. Nico menilai promosi wisata Bali tidak perlu dibantu lagi karena sudah tinggi kunjungannya. [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

Dalam rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan 27 Januari 2015 - Nico mengritik besarnya dana UN jika hanya digunakan untuk pemetaan kinerja institusi pendidikan. [sumber]

Kinerja PSSI

Pada 15 Januari 2015 - Junico Siahaan menanyakan insentif apa yang diberikan PSSI untuk klub sepakbola Persib Bandung untuk mengikuti ajang-ajang internasional. [sumber]