PDI Perjuangan - Jawa Barat II

Komisi IV - Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

Sikap Terhadap RUU

Pengambilan Keputusan terhadap RUU Sumber Daya Air dalam Pembicaraan Tingkat I — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Yadi mengatakan pengaturan RUU Sumber Daya Air harus tegas untuk penggunaan kepada masyarakat.

Tanggapan

Masukan terhadap Panitia Kerja (Panja) Pencemaran Lingkungan dan Laut — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) RI

Yadi mengatakan bahwa limbah batubara akan diolah, sekalipun menurut kementerian limbah tersebut mengandung B3. Namun, menurut penelitian ITB, itu tidak berbahaya. Pengusaha tidak mungkin memberhentikan tungku, karena mahal.  

Kelogistikan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT Bulog

Yadi menanyakan penjelasan mengenai ongkos produksi untuk tanam jagung.

Kasus Kehutanan di Indonesia — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Yadi meminta penjelasan terkait lahan yang bermasalah di Jawa Barat seluas 15 hektar.

Evaluasi Hasil Temuan dan Isu Aktual Terkait Lingkungan Hidup — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Yadi Srimulyadi mengatakan bahwa masalah sampah di Jawa Barat pembangunannya udah selesai hanya tinggal alat berat saja yang belum optimal.

Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Yadi S menanyakan mengenai tukar gulir kereta api cepat di Bandung.

Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi (RTRWP) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Yadi menanyakan kecukupan dana Rp8 Triliun untuk program KLHK. Sebab, menurutnya masalah pencemaran aliran sungai di Jawa Barat butuh banyak anggaran. Selanjutnya, ia meminta konfirmasi terkait kebakaran hutan yang dibebankan pada negara.

Cetak Sawah dan Perluasan Lahan Pertanian — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian

Yadi menyampaikan bahwa sawah di dapilnya menghasilkan 7.2 ton per hektar. Sawah di kabupaten Bandung bagus sekali, sampai bisa 3x panen setahun karena airnya cukup, maka ironis kalau sawah yang justru sudah jadi tetapi perhatian irigasi airnya tidak diperhatikan.

Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Yadi mengatakan pembentukan Panja belum mendesak untuk dilakukan, karena investigasi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh human error menjadi urusan kepolisian.

Penyesuaian RKA K/L dalam RAPBN Tahun 2019 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Yadi mengatakan sebagai anggota baru di Komisi 1, bagaimana mekanisme dialog kebangsaan dengan unsur politik di dalamnya.

Penanganan Ilegal, Unreported Unregulated Fishing, Permodalan Bagi Pelaku Usaha Perikanan Dan Isu-Isu Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), dan Direktur Kelembagaan Permodalan Usaha Mikro Kelautan Dan Perikanan

Yadi menyampaikan sepakat dengan Pak Menteri untuk mengalih fungsikan kapal-kapal asing ke
koperasi nelayan namun banyak kapal yang rusak karena dipakai selama proses peradilan. Ia mengharapkan proses hukum illegal fishing dipercepat agar kapal-kapal asing tersebut dapat difungsikan maksimal.

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Yadi mengatakan, sampah yang dikelola oleh Pemda hanya sampai ke kecamatan. Jadi, desa-desa yang dialiri Citarum warga desa membuang sampah langsung ke Citarum. Yadi memohon untuk diperhatikan dan diadakan bak sampah agar Citarum harum dapat terlaksana.

Latar Belakang

Yadi Srimulyadi terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 74.922 suara melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pendidikan

STM 66 Majalaya (1974)

Perjalanan Politik

Yadi telah bergabung ke PDI (cikal bakal PDIP) sejak 1974 dalam kepengurusan tingkat koordinator desa. Saat ini dirinya menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Bandung, serta Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Bandung.

Tanggapan

Perubahan Peruntukan Lahan Hutan

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. Yadi menanyakan ini proses lahan di KLHK akan gugur atau apa. [sumber]

RKA-K/L 2017 dan RAPBN 2017 - Kementerian Pertanian

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, Yadi menuturkan bahwa masalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) domisilinya jauh dan keilmuannya juga berbeda. Yadi meminta program yang sudah dibuat jangan sampai berhenti tiba-tiba, misalnya rakyat sudah membuat kandang-kandang sapi untuk sebuah program tetapi tidak dijalankan. Ia berharap bantuan-bantuan ternak jangan sampai dikelompokkan, semua harus merata dan Mentan diharapkan benar-benar ingin membantu meningkatkan taraf kehidupan petani, jangan sampai diberikan yang baik-baik di dekat pemilu saja karena ada kepentingan politik. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Yadi mengharapkan Kementerian LHK agar memperhatikan situasi di dapilnya. [sumber]