Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Masukan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah — Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bank Syariah
Jalaludin mengatakan imbal hasil sebaiknya diberikan dalam bentuk pelayanan haji yang lebih baik.
Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Jalaludin menjelaskan orang miskin depresi akan minum alkohol tapi justru alkohol membuat dia lebih miskin, hal tersebut seperti lingkaran setan, menurut saudara bagaimana mengatasinya.
Pengayaan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Hukum Lingkungan
Jalaludin mengatakan kejahatan konservasi kurang mendapat perhatian dan kurang greget. Jalaludin bertanya apakah pelaku biological warfare akan ditangkap jika terjadi di Indonesia.
Tanggapan
Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurut Jalaludin seharusnya program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak measurable, agar Komisi 8 DPR-RI mengetahui kinerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Jalaludin juga meminta tolong agar diberikan ukuran untuk program KPAI, dan ia juga bertanya bagaimana Komisi 8 DPR-RI dalam mengukur bila tanpa baseline.
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester 1 Tahun 2015 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial RI
Jalaludin mengatakan bahwa sulit untuk memahami singkatan kata dari Mensos RI. Ia berharap agar dibuatkan glosarium katanya. Ia juga menanyakan solusi untuk hambatan yang terjadi di Kemensos RI.
Pengamanan Komplek Gedung DPR, MPR dan DPD — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend DPD RI
Rakhmat menjelaskan ia dituduh mempunyai ijazah palsu padahal MKD belum mengkonfirmasi namun karena kehadiran wartawan yang terlalu early akhirnya ia diberitakan ijazahnya palsu, MKD harus melakukan klarifikasi atas isu ini.
Rancangan Undang-Undang Tembakau — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pakar Zamhuri dan Soepandi
Jalaludin mengatakan bahwa ia tidak merokok dan menganjurkan orang untuk tidak merokok. Rokok ini pesaing di industri farmasi seperti nikotin dan rokok elektrik.
Tata Kelola Bantuan Pendidikan Islam — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Jalaludin mengatakan bahwa anggaran untuk 14 perguruan tinggi Islam sama dengan 1 perguruan tinggi umum. Mengenai kondisi di dapilnya, Jalaludin menyampaikan bahwa ada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang siswanya lebih banyak daripada SD umum, namun tidak pernah tersentuh oleh Kemenag. Ia menanyakan cara yang dapat dilakukan agar MI di dapilnya mendapatkan bantuan dari Kemenag, karena selama 10 tahun terakhir tidak pernah mendapatkan bantuan. Di sana hanya ada 2 (dua) guru dan hanya guru honorer. Jalaluddin juga menanyakan cara agar guru honorer di desa terpencil dapat mendapatkan bantuan juga dari Kemenag. Lebih lanjut, ia menanyakan tanggapan dari Dirjen Pendis jika ada yang memenuhi syarat untuk menjadi dosen, tapi terhalang usia. Terakhir, Jalaluddin merasa Ditjen Pendis belum turun ke desa-desa di Jawa Barat.
Evaluasi APBN 2015 dan Isu-isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Utama BNPB
Jalaluddin menceritakan bahwa di daerah pemilihannya sedang terjadi banjir, namun belum ada bantuan yang diharapkan. Daerah Jawa Barat memiliki banyak sungai dan rawan banjir, tetapi mengapa tidak ada dana untuk penanggulangan banjir. Jalaluddin juga bertanya bagaimana caranya untuk mengakses bantuan BNPB untuk bantuan bencana di daerah-daerah pemilihannya.
Evaluasi Kinerja — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Jalaluddin menanyakan pihak yang mengaudit zakat. Ia menyampaikan bahwa DPR-RI berhak meminta hasil audit zakat. Jalaluddin meminta penjelasan mengenai tolak ukur atau capaian mengenai target zakat. Ia juga menanyakan target aset wakaf di tahun 2016. Jalaluddin mengatakan dirinya tidak mengetahui dan melihat data dari pendistribusian informasi yang dikategorikan di setiap daerah. Ia mengatakan jika Menteri Agama di Mesir menjadi menteri yang mengurusi wakaf. Jalaluddin berpandangan bahwa wakaf memiliki posisi yang sangat penting.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Agama Tahun 2017 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Dirjen Pendis Kemenag)
Jalaludin Rakhmat menegaskan sangat bersemangat bila menyangkut ia dan jamaah ia. Ia paling setuju dana dekonsentrasi bisa disalurkan wakil rakyat. Selanjutnya, ia mengatakan karena ini anggaran yang lebih konkret, mohon dijelaskan kembali.
Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Jalaludin menanyakan terkait alasan adanya program yang anggarannya dipotong sangat banyak. Ia berharap dalam menghadapi pemotongan anggaran ini sebaiknya BNPB berdoa agar Tuhan tidak memberikan bencana bagi Indonesia.
Alokasi Anggaran untuk Masing-Masing Fungsi dan Program Kerja — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI, Menteri Agama RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Jalaludin mengatakan terdapat kesan yang menarik dari seluruh presentasi yang dipaparkan oleh masing-masing mitra kerja. Menurutnya, bahan paparan dari Kementerian PP-PA lebih tebal dari Kementerian Agama, laporan dari Kementerian Sosial yang anggarannya lebih tinggi dari Kementerian PP-PA bahkan lebih tebal lagi. Ia ingin menyampaikan proposal bantuan bencana pada Kepala BNPB di dapilnya, di Bandung sering terjadi bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi. Namun, selama ini pihak BNPB belum memberikan perhatian kepada dapilnya yang merupakan rawan bencana. Terkait opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jalaludin mengapresiasi capaian BNPB karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, untuk Kemensos RI sangat disayangkan karena mendapatkan opini disclaimer.
Evaluasi Kinerja 2015 dan RAPBN 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial
Jalaludin menanyakan alasan penyerapan lambat untuk keperluan mendesak. Ia menanyakan ada penelantaran Pemerintah atau tidak yang menyebabkan penyerapan lambat kecuali untuk belanja pegawai.
Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Rakhmat menilai selama Kementerian PP-PA dipimpin oleh Ibu Yohana selalu ada kemajuan yang luar biasa mulai dari program, sasaran kegiatan, target, dan alokasi dananya sangat jelas. Ia sangat mengapresiasi dengan lengkap hingga pada lampiran yang dipaparkan oleh Menteri PP-PA, sedangkan untuk BNPB, programnya tidak terpaparkan secara sistematis. Rakhmat menilai BNPB masih kurang terukur terkait program kerja yang disampaikan, tidak seperti Menteri PP-PA. Terkait program Menteri PP-PA yang ingin mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak dan mengakhiri perdagangan perempuan dan anak, ia menyarankan agar tidak menggunakan kata mengakhiri, karena permasalahan tersebut tidak akan berakhir. Rakhmat menyayangkan Program three ends yang tidak dilampirkan dengan data kuantitatif. Terkait adanya sosialisasi perlindungan kepada anak, ia melihat tidak ada penjelasan terkait target yang akan dicapai. Ia juga melihat tidak adanya program komunikasi dengan kepolisian termasuk juga sosialisasi dan upaya Menteri PP-PA bekerjasama dengan lembaga-lembaga perempuan dan anak.
Penyesuaian RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Jalaludin bercerita bahwa dirinya dikunjungi oleh kelompok yang usulkan RUU PKS, berkenan dengan laporan yang disampaikan yaitu terdapat salah satu perempuan bercerita anaknya diperkosa oleh bapaknya, lalu korban datang ke kemenPPPA namun tidak ditangani, sehingga korban tidak tahu harus mengadu dengan siapa dan kemana. Orang-orang yang mengalami pemerkosaan alami gangguan psikologis dan trauma yang akhirnya membenci laki-laki. Jalaludin juga bercerita bahwa ada seorang anak perempuan kelas 5 sekolah dasar yang diperkosa laki-laki berusia 50 tahun yang merupakan orang terdekat dari korban.
Melihat hal tersebut Jalaludin menyarankan kepada Menteri PPPA untuk berkunjung ke daerah dan menengok langsung.
Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) Kementerian Agama Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama
Jalaudin Rakhmat menegaskan untuk menanyakan membentuk satu tim cyber army yang dibiayai Kemenag berapa jumlahnya.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Muhammad Akhyar Adnan
Jalaluddin menanyakan keberadaan kerja sama dengan lembaga syariah dalam UU serta pengalaman calon terhadap masalah syariah.
Evaluasi APBN 2016 dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Jalaludin menyampaikan bahwa kita tidak dapat ukur keberhasilan dan capaian program. Jalaludin juga menyarankan bahwa kalau bisa program 3 Ends diganti dengan kata “mengurangi” bukan “mengakhiri”.
Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
Jalaludin menanyakan terkait adanya penentuan bahwa seleksi tidak memerlukan konsultasi dengan DPR-RI. Ia juga menanyakan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ditentukan pemilihan BPKH melalui Fit and Proper Test (FPT) di DPR-RI atau tidak.
Pendalaman Program dan Fungsi RKA dan RKP Tahun 2018, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2016 (Khusus untuk Sekjen dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos RI) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Dayasos, Dirjen Rehsos, Dirjen Penanganan Fakir Miskin serta Kabadiklit dan Pansos Kementerian Sosial RI
Jalaludin mengatakan ia bersyukur bantuan KUBE di Jawa Barat mendapatkan 50 bantuan. Ia mengatakan pada tahun kedua dan ketiga di Bandung tidak pernah mendapatkan rekomendasi. Ia menanyakan kemana harus mengadu terkait bantuan di dapil. Ia mengatakan mungkin ada skenario tertentu dimana untuk memutuskan hubungan ia dengan konstituen. Ia menanyakan hal yang harus ia lakukan untuk menghadapi hal tersebut. Ia meminta tambahan untuk program akselerasi, akreditasi, dan sertifikat akan beberapa hambatan karena hanya sekian persen bagi para pendamping. Ia menanyakan hambatan utama dalam beberapa program sertifikasi. Ia mengusulkan sekolah tinggi terakreditasi dicoba kerja sama dengan perguruan tinggi lain. Memanfaatkan lembaga bantuan sosial diperlukan dan ia menanyakan hubungan antara Kemensos dengan luar negeri.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Yuslam Fauzi
Jalaludin menanyakan target yang akan dicapai untuk ukuran jamaah terbaik di dunia.
Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
Jalaludin menganggap bahwa penyelenggaraan haji tahun ini terbilang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jalaludin juga sependapat dengan Pak Samsu dan Pak Fauzan terkait pentingnya menyalurkan sebagian dana untuk membentuk satu tim, cyber army, yang dibiayai Kemenag RI untuk memperkecil serangan di media sosial dari kaum intoleran.
Latar Belakang
KH Jalaludin Rakhmat dikenal sebagai cendekiawan muslim sekaligus tokoh Syiah. Semenjak ia menduduki kusi Senayan, menjadi masalah pro dan kontra bagi sebagian kaum muslim di Indonesia yang anti-Syiah.
Perjalanan karir selain pernah menjadi Dosen di UNPAD dan UIN, ia merupakan penulis buku produktif beberapa cabang ilmu, diantaranya adalah tashawuf, kandungan al-Quran dan Hadits, sosial, komunikasi, fikih, dan lain sebagainya.
Pendidikan
1. Lulusan SMA Negeri 2 Bandung
2. Lulusan S1 Publisistik , Universitas Padjajaran
3. Lulusan Psikologi Komunikasi, Iowa State University
Perjalanan Politik
Visi & Misi
Memperjuangkan aspirasi rakyat, memikirkan dan membuat undang-undang yang memihak kepada kaum minoritas. Terutama kaum kalangan muslim syiah.
Program Kerja
Menjaga kaum minoritas dan memberi perlindungan kepada semua agama. Dan tentunya kaum muslim minoritas Syiah.
Sikap Politik
RUU Migas
10 September 2018 - Dalam rapat pleno Baleg dengan Ketua Panja RUU MIgas, Totok Daryanto Fraksi PAN dapil Jatim 5, Jalal mengatakan, agar laporan dibuat secara komprehensif ke pimpinan fraksi. Secara umum, Jalaludin mengatakan bahwa Fraksi PDI-P menyetujui dan hendaknya menjaga konsistensi sebab ini merupakan asas kedaulatan energi dimana norma menjadi ketahanan. [sumber]
Tanggapan terhadap RUU
RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)
24 Mei 2017 - Jalaludin menanggapi pertanyaan mengenai Exit Strategy, yang di mana Jalal menyatakan bahwa ia tidak setuju karena dinilai telah merenggut hak partai politik (parpol) yang tidak boleh diusik. Menurut Jalal, tidak ada satupun ayat dalam pasal yang menyetujui calon tunggal. [sumber]
Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)
25 Juli 2016 - Menurut Jalaludin, banyak orang menduga bahwa pemerkosaan terjadi hanya karena faktor hormonal, padahal penyebab utama adalah otak manusia itu sendiri karena dengan otak (berfantasi) saja, seseorang bisa ereksi, dan meski sudah dikebiri, tidak akan memberi efek. Jalaludin melanjutkan, mungkin saja pelaku kejahatan seksual tidak hanya terkena gangguan mental, tetapi juga ada gangguan moral. Untuk itu, Jalaludin mempertanyakan apakah seseorang yang demikian harus dihukum kebiri. Dari beberapa data yang ditemukannya, Jalaludin melihat bahwa di luar negeri efek kebiri tidak efektif. Jalaludin menambahkan bahwa di Amerika pelaku kejahatan seksual diperiksa terlebih dahulu oleh psikiater sebelum dihukum. Jalaludin setuju hukuman pelaku kejahatan seksual diperberat. Jalaludin berpendapat bahwa kastrasi hanya sebagai pilihan dan sifatnya volunteering. [sumber]
RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)
3 Februari 2016 - Menurut Jalaludin, orang yang kecanduan alkohol adalah orang yang sakit sehingga perlu dibantu secara medis, bukan diberikan hukuman penjara. Jalaludin berpendapat, bila ada pengemudi mabuk yang ditangkap, yang menjadi alasan ditangkap itu harusnya karena dia mengemudi sambil mabuk, bukan karena alkoholnya. Jalaludin menambahkan, masih banyak orang yang mengkonsumsi alkohol, tetapi tidak melanggar hukum. Misalnya, kalangan Tionghoa ada penggunaan alkohol, tetapi tidak melanggar hukum. [sumber]
RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU)
26 Januari 2016 - Menurut Jalaludin, apabila RUU PIHU dan RUU Tabungan Haji disatukan, maka waktu untuk mengakomodasinya tidak cukup satu hari. [sumber]
RUU Penjaminan
27 Mei 2015 - Jalaludin tanya ke pengusul RUU Penjaminan apakah boleh untuk meminta penjaminan umum apabila seorang tidak diterima penjaminannya di sistem shariah. [sumber]
Tanggapan
BPKH, Dana Haji, Pendidikan Islam
17 Januari 2017 - Jalaludin mempertanyakan dana sertifikasi guru pendidikan Islam yang belum teralokasikan sekitar Rp5 Triliun menurutnya sangat ironis. Jalaludin menanyakan tentang apa yang sebenarnya menjadi penyebab tidak teralokasikannya danatersebut dengan baik. [sumber]
Realisasi APBN 2015 - Baznas, BWI, dan BPPMI
4 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI), Jalaludin merasa tampaknya tiga badan ini memperoleh dana yg kecil dari APBN. Kepada BPPMI, Jalaludin menanyakan apakah Masjid Istiqlal juga mendapat dana dari masyarakat, misalnya dari revenue, dana amal hari Jumat, atau dari penyewaan ruangan. Jalaludin mengatakan tidak melihat adanya laporan BPPMI terkait pendapatan dari masyarakat. [sumber]
Isu Lesbian, Gay, Bisexual dan Transexual (LGBT)
27 April 2016 - Jalaludin menganggap permasalahan ini masuk ke Badan Legislasi (Baleg), karena sampai tahun ini Program Legislasi Nasional belum membahas tentang RUU Anti LGBT. Lalu, keputusan legalisasi pernikahan LGBT tahun lalu di New York. Jalaludin menyatakan keputusan LGBT tidak termasuk dalam gangguan jiwa sejak tahun 1973. Jalaludin mengaku dirinya bukan Gay dan tidak termasuk golongan LGBT.
Jalaludin menyatakan suatu penelitian menyebutkan bahwa di pesantren terdapat LGBT, bahkan ada kyai yang menjadi pelakunya. Di Amerika terdapat 50 negara yang menjalankan UU pernikahan sesama jenis. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sekarang ada bagian yang mengurus LGBT. Menurut Jalaludin, perundang-undangan yang dirancang itu tidak melanggar HAM.
Menurut Jalaludin, terdapat pernyataan kontradiktif bahwa homoseksual itu alami karena faktor biologis. Selanjutnya, struktur otak bisa mengalami perubahan karena lingkungan. Jalaludin menganggap sebetulnya ada UU dan KUHP yang cukup kuat melarang LGBT, kebetulan sekarang ini sedang diproses KUHP dan Gerakan Indonesia Beradab bisa ikut menyumbangkan permasalahan ini. [sumber]
Polisi Parlemen
10 Juni 2015 - Jalaludin mengenalkan dirinya sebagai seoran Kyai yang menjadi Anggota DPR. Jalaludin menilai semakin ketat pengamanan makin tidak nyaman perasaan seseorang. Jalaludin menyoroti banyak anggota dewan dan tenaga-tenaga ahlinya yang tidak menggunakan Tanda Pengenal (ID). Menurut Jaluludin banyak anggota dewan yang merasa tidak perlu diperiksa. Jalaludin dorong bahwa semua perlu kesadaran. Jalaludin minta ke Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam) untuk tidak hanya melatih para PAMDAL tetapi semua yang ada di DPR, termasuk para anggota dewan. Terutama pelatihan dalam kesadaran keamanan di lingkungan gedung DPR. [sumber]
Program Keluarga Harapan
21 April 2015 - Dari pengalaman Jalaludin ada paradigma kapitalisme untuk menetaskan kemiskinan. Paradigma kapatalisme ini percaya kemiskinan karena mereka betah dengan kemiskinan dan malas. Oleh karena itu orang-orang mencerca and mencaci-maki orang-orang miskin. Jalaludin mendorong untuk rubah mindset kita bahwa orang miskin bukan miskin karena kemalasan atau mindset mereka. Kita harus ada kerjasama untuk solusi struktural.
Jalaludin minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan & Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) kenapa PKH tidak kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPPPA) ataupun pihak swasta atau BUMN. Jalaludin juga minta klarifikasi ke Dirjen Linjamsos apakah ada bantuan dari luar negeri untuk PKH dan bagaimana mekanisme pertanggung jawabannya. [sumber]
Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Pada 3 Februari 2015 - Menurut Jalaludin di dalam visi Nawacitanya Presiden Joko Widodo penting terciptanya keharmonisan antar agama. Oleh karena itu program-program yang harus diprioritaskan adalah program harmonisasi antar agama (interfaith), bahkan perlu diberikan dana khusus. Jalaludin menilai Dirjen-Dirjen tidak memaparkan mengenai isu ditutupnya beberapa rumah ibadah dan tidak mempunyai program-program yang memperkokoh keharmonian antara umat Kristen, Katolik dan Buddha. [sumber]