Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Barat III
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cilacap
Tanggal Lahir
30/11/1977
Alamat Rumah
Jalan Katelia Raya No. 72, RT 001/RW 009, Kelurahan Cilendek Timur, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat III
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Diah Pitaloka lahir di Cilacap, 30 November 1977. Diah berhasil menjadi anggota DPR RI 2014-2019 setelah memperoleh 31.993 suara untuk daerah pemilihan Jawa Barat III.

Diah bertugas di Komisi II selama periode 2014-2019. Pada bulan Agustus 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi VIII (Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan).

Pendidikan

S1 Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran

Women in Politics training Course Center for democratic Institutions Australian National University (2011)

Perjalanan Politik

Sebelum menjadi anggota DPR terpilih, Diah Pitaloka berada di PDIP sebagai anggota Departemen Hubungan Internasional DPP PDIP (2010-2015).

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada 

Sikap Politik

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Diah mengatakan bahwa jika terdapat calon tunggal, maka hal tersebut adalah hal yang natural dari adanya proses demokrasi.

Lanjut Diah, terkait dengan pendanaan saksi yang dibiayai oleh negara maka akan jadi tanggung jawab Pemerintah, dan yang harus disoroti adalah setiap partai politik (parpol) terwakili untuk menjaga keadilan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga ia sepakat untuk adanya peningkatan dana bantuan politik (banpol). Diah menyimpulkan bahwa dalam pembahasan rapat tersebut bahwa terdapat 3 rumusan yaitu pertama mengenai keadilan bagi rakyat (parpol) yang tidak dapat membiayai saksi, kedua mengenai otoritas parpol dalam penempatan saksi di TPS, dan ketiga mengenai kesepakatan untuk meningkatkan banpol guna peningkatan demokrasi yang dilaksanakan.   [sumber]

RUU Pilkada

8 April 2016 - Diah menyebutkan bahwa APBN dan APBD terintegrasi karena adanya dinamika politik daerah, dan hal itu adalah tanggung jawab dan wewenang anggaran sehingga tidak bisa diantisipasi. Diah menyampaikan bahwa ketika suatu UU diputuskan, MK selalu membuat perubahan judicial review. Diah tidak menampik bahwa ada ruang untuk mempengaruhi politisasi. Selain itu, Diah juga berpikir agar pembahasan RUU Pilkada selanjutnya perlu melibatkan MK. Diah berharap politik uang dapat dikurangi. BIla ambang batas perselisihan dibatasi 2 persen, Diah menduga akan ada gugatan sebanyak 60 persen.  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

16 Maret 2016 - Diah berpendapat bahwa kampanye Pilkada tahun 2015 sangat sepi narasi. Diah tidak melihat adanya ide-ide baru mengenai tata kelola daerah yang barusaat kampanye Pilkada tahun lalu.  [sumber]

Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Diah khawatir akan rencana penyelenggaraan pilkada serentak ini menimbang PKPU masih dalam pembahasan dan ada kemungkinan berlarut-larut dan juga anggarannya banyak yang belum siap. Diah menanyakan kesiapan KPU bila situasi ini berlarut-larut.  Sehubungan dengan untuk anggota keluarga petahana mencalonkan diri menjadi kepala daerah, Diah setuju untuk adanya limitasi karena menurut Diah hubungan darah rentan penyalahgunaan dan buat masyarakat sulit mencari prosedur untuk intervensinya.  [sumber]

Rancangan Peraturan Pemerintah Desain Besar Penataan Daerah (RPP Penataan Daerah)

26 Februari 2016 - Diah menanyakan mekanisme interaksi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, yang menurutnya penambahan wilayah sudah mencapai 50%.  Diah juga ingin mendalami tentang struktur rencana penggabungan daerah. Menurutnya, tidak mudah menggabungkan daerah otonom menjadi satu.  [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Peksos

5 September 2018 - Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Baleg dengan Pengusul RUU Praktik Pekerjaan Sosial, mengenai organisasi peksos dan dewan kehormatan peksos Diah menanyakan apakah terpisah dengan norma-norma UU ini dan apakah ini sudah termasuk dalam kode etik atau belum. Selain itu Ia memandang berhubung pengusul RUU juga hadir, maka  mengapa judulnya bukan Praktik Pekerja Sosial saja karena si pelaku peksos ini kan juga mempunyai perlindungan entah dalam imbalan jasa atau hal-hal lainnya. [sumber]

RUU Masyarakat Adat

6 Desember 2017- Pada rapat Baleg dengan Prof Maria Sumardjono. Diah berpendapat bahwa perlunya mencermati hak atas entitas masyarakat kultur di atas tanah Republik Indonesia (RI). [sumber]

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Diah menanyakan bagaimana menciptakan sistem kepartaian sederhana yang dibahas dalam pasal ini. Diah berpendapat bahwa bicara tentang konstruksi parlemen, ini berkaitan dengan design pemilu antara kepartaian sederhana dan meningkatkan derajat lebih tinggi. Diah masih ingin mendengar pendapat dari pemerintah untuk pembahasan poin 13 dan 14. Secara harafiah, lanjut Diah, menciptakan sistem kepartaian sederhana ini menyangkut parliamentary treshold maka Diah mempersilakan pemerintah untuk menjelaskan ini. Diah berpendapat bahwa esensinya ada satu kalimat di sini yang harusnya didasarkan pada jumlah efektifitas kepartaian tersebut. Menurut Diah, hal tersebut dekat dengan sistem pemilu. [sumber]

RUU Pertanahan

Pada 25 Maret 2015 - Diah minta pendapat dari para pakar pertanahan apakah pada prakteknya Hal Lokasi ini disalahgunakan untuk menggusur lahan tambak penduduk.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]
 

Tanggapan

Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019

5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB Diah mengatakan orang di NTB masih ada yang menderita dan punya persoalan yang bersifat mendasar, kita diruang ini semoga bisa support. [sumber]

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Diah hanya berharap Kemensos dapat menjadi Kementerian yang bertransformasi. [sumber]

RAPBN 2019

5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Diah mengatakan apabila ada tahapan dan realisasi yang disajikan Menteri Sosial , Diah melihat ini satu kerja yang menggembirakan karena Menteri Sosial merupakan wajah pemerintah saat ini. Diah berpendapat bahwa Menteri Sosial perlu juga lebih branding, jadi orang tidak membayangkan proses kerja angka saja, jadi bisa disosialisasikan ke media dengan potret progress yang kemanusiaan. Diah menambahkan data memang tidak tiap tahun, jedanya 3 atau 2 tahun sedangkan running mengenai penanganan keuangan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tiap tahun. [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walk out atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

Pengesahan Jadwal Rapat Baleg m.s 1 th 2017/2018

21 Agustus 2017 - Diah mengatakan bahwa jadwal workshop bertabrakan dengan kepulangan haji, Diah meminta untuk mengganti jadwal agar dapat mengikuti, Diah menyarankan agar workshop diundur 3 hari karena di Komisi 8 ada acara. [sumber]

Pengesahan Jadwal Rapat Masa Persidangan 5 Tahun 2016/2017

22 Mei 2017 - Pada Rapat Pimpinan yang dilaksanakan Badan Legislasi (Baleg), Diah menanyakan apakah ada bobot pembahasan di masa sidang selanjutnya dan meminta penjelasan kriteria bobot pembahasannya. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Diah berharap Kementerian Agama RI bisa menyeimbangkan performa, baik dengan Kemendikbud maupun dalam pelayanan pendidikan agama. [sumber]

RAPBN Tahun 2017 Kementerian ATR/BPN dan LAN

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (Kementrian ATR/BPN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Diah menyatakan bahwa tidak ada penghematan anggaran tetapi yang terjadi adalah penurunan kerja. Hal ini merupakan perkembangan trend yang tidak baik. Jumlah realisasi pelaporan juga menurun yaitu hanya 816 laporan. Kawasan hutan yang masih menjadi perkampungan penduduk juga masih dalam konflik. Komisi 2 sering mendapat pengaduan terkait klaim Perusahaan di kawasan hutan yang belum memiliki batasan yang jelas. Dia merasa prihatin terkait target-target kerja turun tiap tahun turunnya. Terkait dengan legalisasi aset dan redistribusi lahan juga harus dijelaskan dalam kerangka kerja. [sumber]

Anggaran Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ombudsman RI

9 Juni 2016 - Menurut Diah, penyesuaian kondisi seperti penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) merupakan investasi penting yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Diah menunggu kinerja efektif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membangun adanya investasi pertumbuhan ekonomi. Diah menilai bahwa proses demokrasi yang dibangun KPU dan pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman juga berpengaruh terhadap proses pembangunan ekonomi yang sedang berjalan.  [sumber]

Dana Desa

Pada 6 April 2015 - Diah minta klarifikasi kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (MenPDT) mekanisme pencairan dana desa dan pembagian wewenang Pemerintah Daerah (Pemda) dan desa.  [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019

6 Juni 2018 - pada Raker Komisi 8 dengan KemenPPPA, Diah meminta materi yang menjelaskan publik dampak kerja Kementerian PPPA, terkait rincian sebelumya penjangkauan PEKKA itu lanjutan dari sebelumnya. Dari sebelumnya 104 orang dan berjejaringan dengan kader dibawahnya, Diah pun bertanya apakah ada program di jaringan ini ada event yang melemparkan isu three ends. Diah butuh dijelaskan agar ada program yang dampaknya karena metode sangat berpengaruh dengan dampaknya mayoritas pemberdayaan perempuan dan anak di pedesaan. [sumber

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Itet berpandangan bahwa yang harus ditekankan kita harus sejahtera bukan secara fisik saja tapi sejahtera lahir batin dan yang harus ditangani adalah data orang miskin karena merupakan fondasi untuk membuat suatu perencanaan sehingga pelaksanaannya dapat efektif. Itet menanyakan program apa yang telah Kemensos berhasil laksanakan. Ia kemudian menyarankan untuk membuat testimoni-testimoni keberhasilan agar bisa kelihatan seperti dapat diiklankan di media-media sehingga menarik seperti Corporate Social Responsibility (CSR). Mengenai Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), menurut Itet ada kendala apakah perlu ada Undang-Undang bahwa mereka yang mendapatkan Rutilahu itu adalah mereka yang punya rumah, kemudian Itet mengusulkan agar daerah bisa menghibahkan tanah untuk zona Rutilahu sehingga mudah dikontrol. Itet juga menanyakan benarkah Dinsos tidak melakukan verifikasi data karena menurutnya masa sensus 10 tahun sekali kan bisa monthly sensus. Bagi lanjut usia, Itet menanyakan apakah ada pelayanan psikologis bagi mereka. Selain itu, masih mengenai lansia, Itet menyarankan untuk mengetahui apakah kondisi mereka happy atau tidak karena jika sudah lanjut usia butuh suasana hati yang happy. Mengenai pembagian sembako, Itet berpendapat yang kini terjadi masih merepotkan sehingga Ia menanyakan mengapa tidak menggunakan e-money saja agar peserta penerima bantuan bisa berbelanja sendiri dan tidak ribet distribusinya terutama di daerah-daerah terpencil. Mengenai panti asuhan yatim piatu, Itet menyatakan bahwa panti tersebut milik Kabupaten/Kota sehingga pusat tidak dapat membantu, nah ini yang perlu diperhatikan. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cilacap
Tanggal Lahir
30/11/1977
Alamat Rumah
Jalan Katelia Raya No. 72, RT 001/RW 009, Kelurahan Cilendek Timur, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat III
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan