Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Barat IV
Komisi IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
01/07/1959
Alamat Rumah
Paninggilan Utara, RT.04/RW.011, Kel, Paninggilan Utara. Ciledug. Kota Tangerang. Banten
No Telp
081 892 1319

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan

Latar Belakang

dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati terpilih kembali untuk yang keempat kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil Jawa Barat IV setelah memperoleh 38.432 suara.

Tjiptaning adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten. Tjiptaning pernah menghadapi petisi online yang dibuat aktivis kesehatan sebagai upaya penolakan dirinya sebagai calon Menkes karena kasus skandal “ayat tembakau” yang tiba-tiba hilang dari UU Anti Tembakau dan juga diduga terlibat kasus intervensi obat infus yang menganjurkan Kementerian Kesehatan untuk menghentikan penggunaan infus dari pabrik tertentu dan digantikan infus dari pabrik lain.

Riwayat Pendidikan

SD Kuningan Timur Pagi II (1985-1971)

SMP Dharma Satria (1971-1974)

SMAN XIV Jakarta (1974-1977)

S1 Dokter (dr), Universitas Kristen Indonesia (1978-2002)

S2 Ahli Asuransi Kesehtatan, Universitas Indonesia (2012)

Riwayat Pekerjaan

Perusahaan Puan Maharani sebagai Dokter Praktek (1992-1999)

Klinik Waluya Sejati Abadi Ciledug sebagai Dokter Praktek (1991-1992)

RS Tugu Ibu Cimanggis sebagai Dokter Praktek (1990-1991)

Karya Bakti Kalibata sebagai Dokter Praktek (1991)

Klinik Partuha Ciledug sebagai Dokter Praktek (1991)

Perjalanan Politik

Ribka Tjiptaning Proletariyati adalah politisi senior dan petinggi di PDIP. Tjiptaning sudah menjadi kader PDIP sejak lulus dari kuliah kedokteran dengan aktif di organisasi sayap muda PDIP, Pemuda Demokrat. Tjiptaning menjabat sebagai Sekretaris Jendral Pemuda Demokrat Indonesia di 2002. Di 2005, Tjiptaning adalah salah satu deklarator dari Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI).

Tjiptaning adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Propinsi Banten.

Walaupun sekarang hidupnya bisa dibilang sukses, Tjiptaning memiliki masa lalu yang cukup kelam. Keluarganya sempat dicap sebagai anggota dari Gerakan 30 September 1965. Saat itu, Tjiptaning yang masih duduk di TK kelas Nol Besar harus menyaksikan awal-awal kejatuhan keluarganya. Ayahnya tiba-tiba menghilang, sedangkan Ibunya dibawa oleh tentara. Karena hal tersebutlah, ia dan kakaknya sering berpindah-pindah alamat.


Sebagai anak ketiga dari lima bersaudara, Tjiptaning adalah yang paling beruntung karena masih sempat mengenyam pendidikan formal hingga akhirnya ia mampu menjadi seorang dokter. Ketika sudah lulus dari bangku kuliah, Tjiptaning kemudian membuka sebuah klinik kesehatan di Ciledug pada tahun 1992. Dari klinik yang dikelolanya, Tjiptaning akhirnya mulai berkenalan dengan para aktivis muda di Jakarta yang sering menentang kebijakan rezim orde baru di bawah pemerintahan Soeharto. Dari sinilah ia mulai mengenal dunia politik. Kemudian, Tjiptaning pun terjun ke dunia politik melalui keikutsertaannya dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Kiprahnya dalam dunia politik ia mulai dari nol. Tetapi, karena reputasinya di masa lalu, sangat sulit baginya untuk masuk dalam jajaran tertinggi perpolitikan Indonesia. Hingga Presiden Abdurrahman Wachid menghapuskan diskriminasi terhadap keluarga korban Gerakan 30 September 1965, karir politik Tjipta akhirnya mulai menunjukkan titik terang. Ia pun mampu mengikuti pemilu 2004 dan 2009 dan menduduki salah satu posisi penting di DPR-RI saat ini.

Sikap Politik

RUU Tembakau

7 Oktober 2015 - Ribka menawarkan sudut pandang baru dalam menyikapi isu rokok dan bobotnya dalam permasalahan kesehatan di Indonesia. Menurut Ribka, para ekonom merasa hari ini lebih penting dari masa depan, sedangkan orang kesehatan menilai hari ini dan masa depan sama pentingnya. Ribka tidak mau diwawancara media tertentu karena khawatir antara hal yang disampaikan dan dituliskan akan berbeda. Ribka melihat di lapangan banyak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menolak melayani rakyat, namun tidak mendapatkan sanksi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di sisi lain rakyat juga tidak dibela oleh Pemerintah. Ribka menilai bahwa persentase rakyat yang ditolak oleh RS lebih banyak daripada korban dari rokok. [sumber]

Tanggapan

Permasalahan Tenaga Kerja di Perusahaan BUMN

7 Februari 2018 – Pada rapat dengan Kemenaker, GEBER BUMN, Direksi BUMN. Ribka menyatakan bahwa Panja ini yang tanda tangan dulu dirinya sewaktu jadi pimpinan Komisi 9. Ribka mempertanyakan terkait Panja yang tinggal di implementasikan saja, tetapi justru jadi pada “ngeles” semua. Ribka berpendapat nasib buruh itu penting, jangan cuma karena mau “nyaleg” sama Pemilu, suara buruh penting tetapi sewaktu udah terpilih, buruh dilupain begitu saja. Ribka menegaskan namanya tuntutan buruh itu yang harus menyelesaikan perusahaan utama, bukan malah dilempar ke anak perusahaan, cucu perusahaan, sekalian aja buyut perusahaan. Ribka mengkritisi Panja yang sudah dibuat, sudah ada kesimpulan, tetapi tidak ada implementasi, sehingga kesannya buang-buang waktu di rapat ini. Ribka menyarankan harus dibuat sesuai FGD seperti yang sudah-sudah, kalau cuma RDP, maka akan banyak yang “ngeles” seperti ini. [sumber]

BPOM Tebang Pilih

13 Februari 2018 – Pada rapat dengan BPOM. Ribka berpendapat bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terlihat lemah untuk kasus yang besar. Ribka menjelaskan bahwa temannya menjual kosmetik murah langsung dipenjara, tetapi untuk perusahaan besar tidak mau dipidana. [sumber]

Ledakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo

30 Mei 2016 - Ribka menyayangkan atas kejadian ini adalah kasus yang sering terjadi. Ribka mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga korban. Ribka mengatakan setiap warga harus mendapatkan pelayanan yang sama. Perlindungan pasien ada pada Pasal 32 UU Kesehatan. Pada UU Kesehatan Pasal 10 ada sanksi mengenai kasus seperti ini, yaitu 10 tahun dan denda Rp.1 Miliar. Menurutnya, tidak mudah membuat UU Kesehatan. Ribka mengatakan bahwa sangat penting dibuat Panitia Kerja (Panja) supaya tidak terulang lagi kasus seperti ini. Ribka meminta penjelasan peran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada kasus ini. [sumber]

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja pada Buruh

1 September 2015 - (Liputan6.com) - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menilai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri harus mengambil terobosan sebagai solusi terkait gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada buruh. Jika tidak, Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus lakukan reshuffle jilid II.

Ribka mengaku pihaknya menunggu realisasi perkataan Jokowi sewaktu melantik para menterinya, di mana dia ingin menterinya berani melakukan gebrakan dan inovasi.

"Saya nilai (Jokowi) perlu mengambil menteri yang berani mengambil risiko dan mengambil terobosan. (Hanif Dhakiri) Mana?" kata Ribka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).‎

"Makanya perlu reshuffle jilid II. Kemarin baru reshuffle Menko sekarang menteri teknis yang berhubungan dengan rakyat," sambung dia.

Ribka berujar, Menteri Hanif telah menyimpang dari Nawa Ciita Jokowi. Apalagi, kebijakan yang dinilai tak masuk akal soal penghapusan syarat bahasa Indonesia terhadap tenaga kerja asing (TKA).

"Iya lah, mana sih ada terobosannya? Enggak ada. Tentang BPJS nggak kerja, kacau. Ini kan persoalannya tenaga kita banyak di-PHK tapi tenaga asing leluasa. Kalau asing diberi fasilitas luar biasa, gajinya beda dengan S1 kita. TKA nggak usah bisa bahasa. Tapi TKI kita ke luar harus bisa bahasa asing. Ini kan diskriminasi," ujar dia.

Ribka menekankan, di UUD 1945 Pasal 27 jelas tertera bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

"Kenapa sih mau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Bisa-bisa Indonesia dikuasai asing. Terus kemana tenaga kerja kita. Padahal UU pasal 27 jelas pemerintah wajib beri pekerjaan warga negaranya dengan aman dan nyaman. Mana?" tegas Ribka. (sumber)

Rencana Kerja Pemerintah 2016

16 Juni 2015 - Ribka menyoroti isu-isu seputar kesehatan. Menurut Ribka kualitas dokter bukan dilihat dari selembar kertas tapi dari dedikasi terhadap pekerjaannya. Dokter adalah tugas mulia. Ribka menyayangkan dokter-dokter yang ‘jualan’ obat dan bersembunyi dibalik kode etik. Ribka kritis terhadap penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Menurut Ribka percuma membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) jika pada akhirnya ditolak oleh rumah sakit. [sumber]

Evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1 April 2015 - Ribka menilai Pemerintah seharusnya fokus saja kepada Program Indonesia Sehat dan tidak usah melakukan Program Nusantara Sehat juga. Karena menurut Ribka masih banyak rumah sakit yang belum mau bekerja sama dengan BPJS dan banyak peserta BPJS yang tidak diterima berobat di rumah sakit. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
01/07/1959
Alamat Rumah
Paninggilan Utara, RT.04/RW.011, Kel, Paninggilan Utara. Ciledug. Kota Tangerang. Banten
No Telp
081 892 1319

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan