Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Barat V
Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Manado
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Rasamala II No.35, RT.012/RW.09, Menteng Dalam. Tebet. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
+6281381358654

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat V
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Evaluasi Peraturan Menteri ESDM, Laporan Pertanggungjawaban Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016, dan Asumsi Makro — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dan PT. Pertamina (Persero)

Adian berpandangan bahwa tidak etis jika diminta tanggapannya sekarang, karena baru semalam hasil kesimpulannya. Adian mengatakan jika kita bicara di sini bukan untuk membahas rumor, melainkan fakta di lapangan.


Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Makro sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RAPBN ta. 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Adian mengatakan ada ketidaksinambungan antara kalkulasi dan solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah. Selanjutnya, ia meminta subsidi harus naik di masa pandemi Covid-19 ini.


Proyeksi Realisasi Pembangunan Listrik Program 35.000 MW dan Program 7.000 MW - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PLN (Persero)

Adian menanyakan apakah betul PLN memaksa perusahaan yang bergerak di EBT untuk melakukan pengurangan daya dan juga harga jual.


Anggaran Kementerian ESDM Pada Triwulan Pertama Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Adian Yunus menanyakan persoalan yang sedang dibicarakan. Apakah terkait foto Presiden. Ia pikir kalau tidak boleh ada foto Presiden harus ada landasan hukumnya.


Pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap Korban Tumpahan Minyak dan Kebakaran di Teluk Balikpapan (Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik ke Balikpapan) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina (Persero), dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Adian bertanya apa dasar penetapan angka dalam pemberian santunan kepada keluarga korban. Adian mengatakan kesalahan Pertamina adalah membiarkan kebocoran pipa mulai dari jam 06:00, penyebab kebocorannya menjadi urusan Polisi. Adian menyampaikan kompensasi yang diberikan Pertamina sebesar Rp200 ribu selama 12 hari, pertanyaannya apakah hari ke-13 ikan di laut sudah kembali, apa ukuran menetapkan selama 12 hari, kemudian muncul pernyataan “silahkan gugat kemana saja, ada menteri di belakang kami”, Adian berpendapat ini tidak etis.


Tumpahan Minyak — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina

Menurut Adian, ketidakhadiran Direktur Utama PT. Pertamina dengan alasan tugas negara tidak logis karena rapat dengan DPR-RI merupakan tugas negaa juga. Negara harus ada rakyat, jika tidak ada rakyat, maka tidak ada negara. Adian juga menjelaskan bahwa ada yang meninggal dan hanya dihargai Rp. 2.500.000 per orang.


Lifting Migas dan Program Corporate Social Responsibility (CSR) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Adian menanyakan CSR masuk ke dalam cost recovery atau tidak dan menurutnya harus ada aturan yang mengatur CSR. Ia menanyakan penanggung jawab yang membayar cost recovery. Ia juga menanyakan keikutsertaan daerah Riau dan NTB untuk membayar. Menurutnya tidak adil jika daerah yang tidak memiliki wilayah operasi SKK Migas ikut membayar dana CSR. Ia menyarankan agar menyimpulkan CSR keluar dari cost recovery. Ia mengatakan semua wilayah membayar dana CSR tapi yang menikmati dana CSR hanya wilayah operasi. Ia juga mengusulkan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ia menanyakan bedanya CSR dengan pembangunan komunitas (community development). Ia meminta jawaban secara substantif dan tidak dimanipulasi. Ia mengatakan community development merupakan bagian dari CSR tapi CSR ditanggung negara. Ia menanyakan anggaran dana CSR untuk tahun 2016. Ia menanyakan alasan perusahaan minyak yang mengelola banyak minyak tidak siap data. Ia mengatakan sesuai dengan peraturan UU, faktor keutamaan 2016 sudah terpenuhi. Ia menanyakan mengenai dampak cost recovery terhadap daerah operasi. Menurutnya penyerapan dalam tanggung jawab sosial memiliki banyak istilah sehingga menjadi tidak sinkron. Ia menanyakan sisa 54% anggaran pada 2017 karena yang terserap hanya 46%. Ia juga menanyakan mengenai penyelesaian regulasi dan pemenuhan pelaksanaan. Ia menanyakan solusi jika tidak memenuhi.


Laporan Kinerja Periode 2015-2019 - RDP Komisi 1 dengan Lembaga Sensor Film

Adian menanyakan alat ukur sensor itu seperti apa, sejauh mana sensor dapat sejalan dengan alat kriminalitas, serta meminta penelitian terkait sensor. Adian menyampaikan sekiranya sensor harus ada risetnya terlebih dulu dengan tingkat kriminalitas agar tidak hanya berbicara soal rasa, tetapi penelitiannya. Adian juga menanyakan parameter sensor itu seperti apa karena Adian rasa segala sesuatu harus di riset terlebih dulu.


Pengawasan Bidang BBM – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Adian mengatakan dalam rapat kerja ini yang terpenting adalah Menteri ESDM RI dan memang bila diperlukan, baru dirjen dipersilahkan hadir,


Latar Belakang

Adian mendadak menjadi bahan perbincangan di media sosial setelah pernyataan satirnya terhadap kelebihan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto di sebuah talk show televisi swasta. Dikenal sebagai sosok muda berpenampilan urakan namun lantang dalam menyuarakan pendapatnya, Adian diharapkan menjadi salah satu wakil rakyat yang dapat membawa warna baru di Senayan

Pendidikan

SMA :
- SMUN 49 Jagakarsa, Jakarta Selatan
- SMUN 55 Duren Tiga

Jakarta Selatan Universitas :
Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Perjalanan Politik

Adian besar di dunia gerakan mahasiswa. Salah satu kiprahnya adalah menggagas berdirinya FORKOT sebagai organisasi mahasiswa yang paling lantang meneriakan agar Soeharto mundur dari kekuasaannya. Disela-sela kesehariannya sebagai aktivis, pada tahun 1996 Adian sempat membentuk Lembaga Bantuan Hukum Nusantara Jakarta (LBHN). Lembaga ini terlibat aktif dalam pendampingan terhadap korban lintasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Desa Cibentang, Parung, Bogor, Jawa Barat. Di tahun 2009 Adian bersama beberapa rekan lainnya mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Benteng Demokrasi Rakyat (BENDERA). Melalui BENDERA ini Adian dan rekan-rekannya sempat membuat heboh dengan mengungkap aliran dana Century ke beberapa pejabat negara, meski pada akhirnya semua nama yang dirilis oleh BENDERA membantah tudingan tersebut.

Adian memperjuangkan cita-citanya hingga sempat ikut bertarung dalam bursa pencalegan tahun 2009 meskipun gagal. Di tahun 2014 akhirnya Adian berhasil terpilih menjadi anggota legislatif dengan nomor urut 2 PDI Perjuangan Daerah Pemilihan JABAR V.

Adian kembali terpilih menjadi anggota DPR pada periode 2019-2024 dari Fraksi PDIP Dapil Jabar 5, dan bertugas di Komisi 1.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Tanggapan

Progres Smelter & Divestasi Pt.Freeport Indonesia

5 September 2018 – Komisi 7 rapat dengan Dirjen Minerba, Verifikator Independen, Perusahan Tambang. Adian mengatakan agenda kita kan bukan tentang saham PT Freeport Indonesia. Adian mengajak untuk menyelesaikan agenda pertama dulu yaitu progres pembangunan smelter. [sumber]

Permen-ESDM tentang Nilai Tambah Mineral dan Tata Cara Penjualan Mineral, Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim, dan evaluasi Freeport

21 Februari 2017 - Adian mengatakan bahwa ada prsoalan pribadi perorangan antara Chappy Hakim dengan Mukhtar Tompo dan ketika perselisihan tersebut terjadi, kapastias Chappy adalah Dirut Freeport. Adian kemudian menginformasikan bahwa hasil rapat internal menyatakan bahwa apa yang dilakukan Chappy Hakim kepada Mukhtar Tompo tempo lalu (9 Februari 2017) termasuk contempt of parliament (penghinaan terhadap parlemen-red). Adian meminta Freeport berhenti mengancam Indonesia, menghentikan intimidasi, dan PHK massal. Adian mengaku mengetahui adanya 3 intimidasi yang dilakukan oleh Freeport, untuk itu Ia meragukan niat baik Freeport. Selain itu, menurut Adian, Komisi 7 tidak pernah mempersoalkan komposisi saham Freeport dan mempertanyakan apakah atas semua yang dievaluasi artinya Freeport bermaksud mengancam Indonesia atau tidak. [sumber]

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Keenterian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK, Adian menyarankan untuk mengundang BPK dalam melakukan audit. [sumber]

Menyikapi Calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama Kemungkinan Maju Melalui Jalur Partai Politik

25 Juni 2016 - (TEMPO.CO) - Pembina Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Adian Yunus Yusak Napitupulu mengatakan keengganan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju menjadi calon gubernur melalui jalur partai lantaran takut disandera oleh aturan dan mekanisme partai. “Ahok itu takut, takut disandera partai,” kata Adian dalam konferensi pers di Kantor DPP Pospera, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Sabtu, 25 Juni 2016.

Adian mengibaratkan ketakutan Ahok yang memilih jalur independen sebagai pilihan untuk menjadi calon tersebut dengan jomblo yang takut dengan pernikahan. "Ibarat orang jomblo takut kawin, takut diatur istri segala macam. Kalau begitu terus kapan mau kawinnya," ucapnya.

Adian berujar sebagai pemimpin seharusnya Ahok tak takut dengan aturan yang diterapkan partai politik. Sebab, menurut dia berpolitik itu selalu memiliki nilai seni. “Menikah dan berpolitik itu sama-sama memiliki nilai seni. Jadi Ahok enggak perlu takut disandera partai,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperkirakan akan maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017 mendatang melalui jalur independen. Majunya Ahok tersebut diperkuat dengan adanya dukungan relawan Teman Ahok yang telah mengumpulkan lebih dari 1 juta lembar Katu Tanda Penduduk sebagai syarat untuk maju melalui jalur independen. [sumber]

Dukungan Koalisi Merah Putih kepada Ketua DPR terkait Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI

21 November 2015 - (MetrotvNews.com) - Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu tak yakin seluruh kader Koalisi Merah Putih (KMP) memberi dukungan kepada Ketua DPR Setya Novanto. KMP solid mendukung Novanto yang disebut sudah menjelaskan duduk perkara pada koalisi partai politik di luar pemerintahan itu.

"Saya tidak percaya sampai segitunya, karena dari informasi yang saya dapatkan berbeda," kata Adian dalam dialog Primetime News Metro TV, Sabtu (21/11/2015).

Aktivis '98 ini mengungkap, bukan tak mungkin kader KMP diam-diam mendukung mosi tidak percaya terhadap orang nomor satu di DPR itu. Toh, wibawa parlemen dirusak habis-habisan karena kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh politikus Partai Golkar terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PT FI). (sumber)

Kritik atas Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR Menghadiri Konferensi Pers Calon Presiden Amerika Serikat

6 September 2015 - (Jawa Pos) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyesalkan sikap para pimpinan DPR yang sepertinya kurang menerima kritik terbuka, yang dilayangkan Shamsi Ali, seorang imam masjid di New York, terkait pertemuan dengan Donald Trump.

Adian menilai, perbedaan Donald Trump dengan Shamsi Ali seperti bumi dan langit, hitam dan putih, kotor dan bersih. Sebuah kontradiksi abadi antara kejahatan versus kebaikan yang sudah ada sejak umat manusia ada.

"Karena itu, ‎menyedihkan bagi saya ketika kritik terbuka yang dilontarkan Shamsi Ali atas kehadiran, senyum dan puja puji Setya Novanto dan Fadli Zon saat bertemu Donald Trump, harus membuat Shamsi Ali mendapat ancaman somasi," ujar Adian, Minggu (6/9).

Shamsi kata Adian, bukan politikus. Ia seorang ‎ustaz muda yang berhasil mengislamkan banyak orang Amerika. Mengajak orang Amerika meninggalkan dunia malam, meninggalkan minuman keras dan wanita penghibur. ‎Karena itu Shamsi berbicara bukan untuk kursi, tapi karena agama mewajibkan ia berbicara benar tanpa harap imbalan.

"Apa salah Shamsi Ali? Apa karena mengecam ketua dan wakil ketua DPR hadir di kampanye seorang yang selama ini identik dengan Raja Judi. Jadi kesalahan Shamsi Ali hanya satu, berkata benar," ujarnya.

Menurut Adian, Shamsi seharusnya disomasi ketika ia menyiapkan wanita penghibur, jual minuman keras atau jadi manajer sexy dancer. Bukan justru ketika melakukan hal yang benar. Karena itu ketika Shamsi berbicara melawan sikap "menghamba" ketua dan wakil ketua DPR pada Raja Judi, maka Shamsi Ali harus dibela.

"Saya selalu bingung oleh sikap Fadli Zon. Dulu ia bilang anti PKI tapi ia bawa mawar merah ke kubur Karl Marx. Ia menebar senyum puja dan puji pada raja judi, tapi Imam Masjid mau disomasi. Fadli memang aneh, antara kata dan perbuatannya tak pernah sama," ujar Adian. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Manado
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Rasamala II No.35, RT.012/RW.09, Menteng Dalam. Tebet. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
+6281381358654

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat V
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi