Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Barat VI
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Padang
Tanggal Lahir
14/10/1968
Alamat Rumah
Villa Jati Bening Tol Blok B9 No. 10, RT.008/RW.003, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp
081 716 8243

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat VI
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Pria kelahiran 14 Oktober 1968 di Padang, Sumatera Barat. Sukur Nababan berhasil terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI 2014-2019 setelah mendapat 123.493 suara untuk daerah pemilihan Jawa Barat-VI. 

Sebelum terjun di dunia politik dia bekerja di tanah Jawa, dia bekerja di PT Ioac Multi Indonesia, Tangerang kemudian di PT Capsule Indonesia, Bogor dan PT Melia Nature Indonesia, Jakarta.  Sukur terkenal sebagai salah satu pakar bisnis dan motivator dari Melia Sehat Sejahtera yang mempopulerkan merek Melia Biyang dan Melia Propolis

Kemudian dia bergabung dengan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan terpilih pada Daerah Pemilihan Jawa Barat–VI untuk menduduki jabatan anggota komisi VI DPR-RI pada periode 2009-2014 dengan bernomor anggota A-344

Pada 2013, karena sering diberitakan sering bolos rapat di DPR mengurusi bisnis multi-level-marketing (MLM) pribadinya, Sukur Nababan terancam dipecat dari DPR.

Pada masa kerja 2014-2019 Sukur duduk di Komisi V yang membidangi perumahan rakyat, pekerjaan umum dan transportasi.

Di Oktober 2015, Sukur menjadi salah satu anggota dari Panitia Khusus (Pansus) Kasus Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II).

Pendidikan

Jurusan Teknik Mesin Universitas Sumatra Utara (USU)
Universitas Generasi Muda, Medan
Universitas Amir Hamzah, Medan

Perjalanan Politik

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Anggota DPR RI (2009)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Jasa Konstruksi

20 April 2015Sukur mengatakan bahwa tidak memiliki konflik kepentingan dalam perumusan RUU Jasa Konstruksi karena tidak memiliki latar belakang di bidang konstruksi, sehingga bisa menilai RUU Jasa Konstruksi secara lebih adil. Sukur mengatakan bahwa RUU Jasa Konstruksi harus disusun sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masa depan. Menurut Sukur dalam industri jasa konstruksi Pemerintah memiliki dua fungsi, yaitu; pemberi kerja dan pembina.  Dalam UU Jasa Konstruksi yang berlaku sekarang, Sukur menilai fungsi Pemerintah lebih terlihat sebagai pembina.

Sukur setuju agar LPJK menentukan standar sertifikasi yang dilakukan oleh asosiasi. Namun menurut Sukur, LPJK tidak boleh melakukan sertifikasi karena itu fungsi dan tugas asosiasi. LPJK harus buat standar sertfikasi yang ketat agar menghasilkan asosiasi yang kredibel. 

Menurut Sukur Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap pengusaha jasa konstruksi dari tindakan kriminalisasi. Karena urusan jasa konstruksi termasuk hukum perdata bukan hukum pidana. Sehubungan dengan jasa konstruksi asing, Sukur menilai jasa konstruksi asing harus tergabung dalam asosiasi agar bisa melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Sukur saran setelah RUU Jasa Konstruksi selesai dibahas untuk lakukan judicial review kepada masyarakat.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Sehubungan dengan UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mempunyai turunan 8 Peraturan Pemerintah (PP), Sukur minta klarifikasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) apakah kedelapan PP tersebut masih relevan digunakan untuk kondisi sekarang. Sukur menggaris bawahi air tidak boleh dikuasai oleh swasta jadi tidak bisa lagi kasih izin mengelola sumber air ke swasta. Pemerintah harus memperhatikan wilayah sekitar. Sukur juga minta perhatian khusus kepada Menpupera dan MenLHK mengenai kampungnya di Tapanuli Utara karena 85% tanahnya adalah hutan lindung.  [sumber]

Tanggapan

Penyidikan Kasus Pelindo II

11 November 2015Kepada BPKP, Sukur menanyakan apakah prosedur penerimaan barang dan jasa yang dilakukan Pelindo II sudah sesuai ketentuan ketatanegaraan atau belum. Sukur juga menanyakan mana mekanisme yang harus didahulukan, kontrak atau tata cara. Menurut Sukur, penyalahgunaan kontrak merupakan suatu pelanggaran tata cara.

Syukur berpendapat, seharusnya kesimpulan bersinergi dengan rekapitulasi data. Sukur melihat jelas ada masalah yang tidak bersinergi, serta ada masalah pada rekapitulasi data keuangan. Sukur meminta pendapat BPKP terkait permasalahan rekapitulasi tersebut, apakah melanggar aturan atau tidak. Menurut Sukur, rekapitulasi yang ditemukan BPKP merupakan masalah yang ditemukan pada Pelindo II.

Sukur menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum menghitung kerugian negara karena BPKP belum melaporkan rekomendasinya.

Syukur mempertanyakan acuan peraturan yang digunakan BPKP dalam menetapkan permasalahan. Sukur juga mempertanyakan kertundukan BPKP terhadap surat internal, surat Keputusan Presiden (Kepres), atau surat Menteri. Menurut Sukur, BPKP seharusnya tunduk terhadap UU, bukan surat internal.

Sukur meminta pendapat Kepala BPKP mengenai proposal yang diajukan HPH pada tahun 2012, apa sudah memenuhi aturan atau belum. Terakhir, Sukur juga meminta semua dokumen terkait Pelindo II yang dimiliki BPKP segera diserahkan agar Pansus dapat mengetahuinya secara detail.  [sumber]

11 November 2015 - Sukur meminta ke Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II agar rapat diskors karena Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) sudah pulang sebelum rapat dimulai, sedangkan rapat diagendakan untuk mendengar penjelasan Dirjen Pajak. Menurut Sukur penjelasan yang ingin didengar tidak dapat diwakili oleh stafnya, tetapi data dan dokumen yang telah dibawa dapat diserahkan ke Panitia Khusus (Pansus). Sukur meminta data Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) dari tahun 1999—2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPH) Badan tahun 1999—2014.

Sukur tanya ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) apakah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan pajak di JICT dan Koja dari tahun 1999-2014. Jika sudah dilakukan kajian, bagaimana hasil temuannya.  [sumber]

21 Oktober 2015 - Sukur menilai bahwa kasus Pelindo II menjadi ramai karena di saat yang sama ada penggantian Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) secara tiba-tiba. Sukur merasa ada unsur-unsur lain yang ditengarai dilakukan oleh Pelindo II. Menurutnya, ada dokumen-dokumen lain terkait kasus Pelindo II yang tidak tersentuh saat penggerebekan, padahal terhitung ada kerugian negara sebesar Rp.3 Triliun pada malam itu. Sukur meminta Kabareskrim untuk menjawab dokumen lain yang disita. Sukur percaya bahwa Kabareskrim mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah ini.

Sukur menilai bahwa penyidikan bertabrakan dengan undang-undang karena Kabareskrim Anang Iskandar tidak dapat menjawab dokumen-dokumen lain yang disita selain crane.

Sejurus dengan Rieke Diah Pitaloka, Sukur menanyakan dan memastikan hal yang sama terkait dokumen yang masih dipertahankan Bareskrim.  [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Sukur menilai semua tahu bahwa PLN itu tidak efisien. Yang menjadi persoalan itu apakah subsidinya itu benar-benar untuk diberikan ke konsumen atau untuk menutupi ketidak-efisiennya PLN? Menurut Sukur PLN harus bisa menekan cost listrik. Jadi jangan bicara subsidi untuk pelanggan. Sebagai pengusaha Sukur yakin bahwa tidak perlu adanya subsidi listrik kalau memang kinerjanya efisien. Sukur minta klarifikasi ke PLN apakah penyewaan genset yang dilakukan pada periode lalu telah diselesaikan kontrak-kontraknya atau belum.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Kementerian Pekerjaan Umum - RAPBN 2016

24 Juni 2015 - Sukur menggaris bawahi dari 2015 ke Pagu Indikatif terjadi penurunan dan harus ada perjuangan besar dari Komisi 5 di Badan Anggaran (Banggar) untuk memenuhi kebutuhan mitra-mitra kerja. Menurut Sukur ekonomi kita sedang lesu dan Sukur sangat berharap mitra-mitra Komisi 5 bisa meningkatkan ekonomi Indonesia.  [sumber]

Asumsi Penerimaan Negara - RAPBN 2016

16 Juni 2015 - Sukur minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) mengenai strategi yang disiapkan untuk mengejar target penerimaan negara tanpa menimbulkan ‘kegaduhan’. Sukur menghimbau Dirjen Pajak untuk hati-hati dalam menentukan asumsi dasar pajak.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Sukur menilai penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA) cepat dan efisien. Sukur berharap ini akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Sukur juga menilai komitmen KemenPUPERA dalam penyusunan program sangat luar biasa. Sukur harap komitmen program infrastruktur ini harus dipegang oleh semua personil di KemenPUPERA. Sukur menambahkan bahwa penyusunan program itu dilakukan bersama, pengawasan dilakukan oleh Komisi 5 dan eksekusi dilakukan oleh KemenPUPERA. Menurut Sukur aspirasi itu legal menurut UU MD3 dan sukur apresiasi kerjasama dengan KemenPUPERA. Komisi 5 mendapat masukan-masukan dari daerah-daerah dan Sukur harap di 2016 komunikasi dari daerah bisa langsung masuk ke KemenPUPERA. Sukur harap visi KemenPUPERA bisa sinkron dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar kepala daerah pun tahu dan bisa beri masukan.  [sumber]

Penyelesaian Klaim untuk Korban Pasca Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ-8501

6 April 2015 - Sukur menilai ini semua tergantung itikat baik perusahaan untuk menyelesaikan masalah terhadap santunan korban Air Asia QZ-8501.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Padang
Tanggal Lahir
14/10/1968
Alamat Rumah
Villa Jati Bening Tol Blok B9 No. 10, RT.008/RW.003, Kelurahan Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp
081 716 8243

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat VI
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika