Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
09/12/1979
Alamat Rumah
Andara Village Blok D No. 4, Pangkalan Jati. Kota Depok. Jawa Barat
No Telp
0813 8223 6345

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Komisi

Latar Belakang

Risa Mariska, SH berhasil menjadi Anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2014-2019 dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) setelah memperoleh 27.578 suara. Kesehariannya, ibu dari 2 orang anak ini berprofesi sebagai pengacara (advokat), Risa memiliki banyak pengalaman menangani sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang diusung dari PDIP, salah satunya adalah Pilkada Kota Depok di tahun 2010.

Pendidikan

S1, Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta (2002) 

Perjalanan Politik

Risa Mariska sudah aktif berorganisasi sejak di bangku kuliah. Berangkat dari Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) di Kota Depok ketika masih di bangku kuliah dan terlibat semasa Tragedi Semanggi di 1998, Risa memilih untuk menjadi pekerja hukum dan menjadi Pengacara di Bastaman & Co di 2006. Di 2011, Risa bergabung di Arteria Dahlan Lawyers menjadi Pengacara dan banyak membantu PDIP dalam banyak gugatan kasus seputar sengketa Pemilukada di berbagai daerah.

Di tahun 2014 Risa menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR-RI untuk Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok & Kota Bekasi) dengan Nomor Urut 6 dari PDIP dan lolos menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Calon Hakim Agung Kamar Perdata dan Kamar Agama

11 Juli 2018 - Dalam Rapat Pleno Komisi 3 DPR-RI, Risa mewakili Fraksi PDIP menyampaikan bahwa Fraksinya menyetujui kedua calon hakim agung tersebut. [sumber]

RUU Anti Terorisme - Laporan Ketua Panja dan Pembahasan Tingkat 1

24 Mei 2018 - Dalam rapat kerja Pansus RUU Terorisme  dengan Menkumham, Risa mewakili Fraksi PDIP mengatakan bahwa tindak pidana terorisme tergolong tindak pidana serius terhadap aspek kehidupan, karena itu pemberantasan terorisme perlu dilakukan dengan berkesinambungan, searah, dan paripurna, serta pendekatan aspek hukum sosial budaya dan ekonomi. Terjadi serangan simultan dimulai Mako Brimob disaat rancangan ini tengah dibahas, dan beberapa tempat lainnya, maka menurut Risa negara tidak boleh kalah. Ia kemudian menyatakan bahwa PDIP mencatat beberapa hal, presiden memiliki tanggung jawab atas kedaulatan dan keamanan negara, terorisme melawan kewibawaan negara, maka harus diberantas habis. Terorisnya melawan HAM dan kejahatan manusia yang luar biasa, maka harus melibatkan seluruh aparat negara dalam penanggulangan. PDIP memberikan persetujuan terhadap RUU Terorisme menjadi Undang-undang untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II di Paripurna. Menurut Risa peraturan perundangan yang akan disusun sebagai panduan ini harus segera dilakukan untuk menunjang RUU ini.Terkait definisi tidak kami sampaikan dalam pandangan, jadi keputusan terkait definisi, PDIP dengan mempertimbangkan upaya terpadu, sistemik dan masifPDIP mengambil alternatif 2. Kedepan disampaikan Risa bahwa Indonesia punya agenda internasional, ada IMF dan World Bank Forum, dan Asian Games, karena itu persetujuan RUU Terorisme diberikan untuk memperkuat dukungan pada pemerintah. [sumber]

RUU Anti Terorisme - Definisi Terorisme

23 Mei 2018 - Dalam rapat Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah; Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Muladi, Anita Dewayani (JPU), Risa mengatakan bahwa rumusan definisi yang masuk, itu jadi rumusan bersama dalam menentukan apa itu terorisme. Menurutnya setiap negara ada definisi, tapi tidak semua memasukkan dalam bentuk norma. Dari 3 unsur yang ada yaitu motif politik, ideologi dan keamanan negara itu masuk konsideran, itu kan pokok pikiran, marwah dan rohnya Undang-undang, jadi menurut Risa sudah cukup masuk sana, yang jadi batang tubuh norma yang ada. Mewakili FPDIP, Risa memilih rumusan alternatif 1. Menurut Risa jika akan melalui voting, ia meminta rapat diskors karena ingin koordinasi dengan Fraksi lebih dulu. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Pasal 36 A dan Pasal 36 B 

28 September 2017 - Pada Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah, Risa mengusulkan untuk memungkinkan pemberian kompensasi yang dibuat dalam bentuk penetapan pengadilan. [sumber

RUU Anti Terorisme

31 Mei 2017 - Risa mengatakan ketidaksetujuannya dikeluarkan pasal “Guantanamo”.   [sumber]

27 April 2016 - Mewakili Fraksi PDIP, Risa setuju RUU Anti Terorisme dibahas lebih lanjut.  [sumber]

RUU KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

17 Januari 2018 [Lanjutan Pembahasan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup] - Risa mememinta tenaga ahli (TA) dan Tim Pemerintah mengusahakan agar anggota dewan mendapat berkas terkait poin-poin penting yang akan disepakati pada Raker. Sehingga masing-masing poksi dapat mengadakan rapat internal untuk mengambil putusan untuk ditetapkan. Risa menekankan agar anggota mendapat poin-poin yang masih menimbulkan perdebatan sehingga tidak memakan waktu lagi ketika rapat kerja berlangsung dan dapat melakukan voting. [sumber

30 Mei 2017 - Risa berpendapat salah satu karakteristik dalam core crime adalah sebagai pasal pengait. Ada ketentuan lex specialis. Risa mewakili fraksinya (PDI-P) menganggap bahwa rumusan yang telah disampaikan oleh Pemerintah sudah tepat.   [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Risa Mariska mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi BIdang Tipikor Kejaksaan Agung

11 September 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Risa menanyakan berapa banyak biaya yang bisa dikembalikan terkait dengan hasil korupsi dan apa yang dimaksud degan operasi tangkap tangan menurut Jaksa Agung. [sumber]

Pansus KPK- Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK

4 September 2017 - dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Khusus (Pansus) KPK  dengan Ikatan Hakim Indonesia, Persatuan Jaksa Indonesia, Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian, Risa mempertanyakan apakah tidak salah ada MoU antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dan ingin mengetahui sejauh mana MoU itu berjalan. [sumber]

Revisi RUU Terorisme terkait Masa Penangkapan dan Penahanan

5 April 2017Risa menganggap bahwa proses penangkapan dan penahanan terduga terorisme perlu diperpanjang, tetapi perlu ada pengawasannya, menurutnya jangan sampai terjadi lagi korban salah tangkap. Proses penangkapan harus ada mekanisme yang dijalani, menurut anggota DPR yang berprofesi sebagai pengacara tersebut sepanjang itu untuk proses penyidikan, maka masa penangkapan selama 30 hari, tidak apa-apa. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

18 April 2017 - Risa meminta agar perwakilan KPK yang membahas RUU KUHP jangan diganti-ganti. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Setyawan

25 Agustus 2016 - Pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung yang digelar Komisi 3 a.n. Setyawan, Risa bertanya mengapa Setyawan tidak menguasai teori hukum, kemudian menanyakan bagaimana caranya saat mengambil keputusan nanti. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

21 April 2016 - Risa menanyakan kesiapan Jaksa Agung mengenai sengketa yang masuk. Risa mempertanyakan bagaimana kesiapan Jaksa dalam menghadapi kasus-kasus sengketa tersebut.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI)

18 April 2016 - Risa menanyakan, apakah KKRI pernah memberi saran kepada Kejaksaan Agung?.  [sumber]

Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan

14 September 2015 - Riska menanyakan kepada Komnas HAM mengenai bagaimana follow up rekomendasi untuk Kasus Tolikara dan kasus perbudakan yang terjadi di Benjina.  [sumber]

Pemeriksaan Novel Baswedan

Pada tanggal 1 Mei 2015 - Novel Baswedan, penyidik KPK, diperiksa oleh Bareskrim. Risa berpendapat bahwa dalam hal ini, "Presiden tidak perlu meminta kepada Bareskrim untuk tidak melakukan penangkapan, dan semestinya Presiden menghormati setiap dan segala proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kepolisian." (sumber)

Naturalisasi Atlet

Pada 29 Januari 2015 - Risa menilai naturalisasi pelatih asing lebih efektif dibandingkan naturalisasi pemain asing. (sumber)

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 - Risa fokus kepada program-program pelatihan dari BNPT. Risa menanyakan apakah sudah ada laporan hasil evaluasi dan monitoring dari program pelatihannya BNPT.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
09/12/1979
Alamat Rumah
Andara Village Blok D No. 4, Pangkalan Jati. Kota Depok. Jawa Barat
No Telp
0813 8223 6345

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Komisi