Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Barat VIII
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Indramayu
Tanggal Lahir
24/08/1974
Alamat Rumah
Jl. Yos Sudarso No. 94 RT/RW. 04/03 Paoman, Indramayu Jawa Barat
No Telp
(0234) 277173, 081223376999, 087727254399

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat VIII
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Di Pileg maupun Pilpres 2014 ia dianggap menjadi pendobrak suara di Indramayu bahkan di wilayah Cirebon, suara tertinggi di raih pada Pileg 2014.

Ono Surono pernah memimpin aksi nelayan yang mendesak pembatalan pencabutan subsidi BBM pada bulan Februari 2014 (sumber)

Pendidikan

SD Negeri Paoman, Lulus Th. 1987
SMP Negeri 2 Indramayu, Lulus Th.1990
SMA Negeri 1 Indramayu, Th. 1991
SMA Negeri 87 Jakarta Selatan, Lulus th. 1993
Universitas Trisakti Jakarta, Th. 1996
Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon (STTC), Lulus Th. 2012 

Perjalanan Politik

Wakil Bendahara PAC PDI Perjuangan Kec. Indramayu th. 1998 - 2000
Wakil Bendahara DPC PDI Perjuangan Kab. Indramayu th. 2000 - 2004
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab. Indramayu th. 2004 – 2005 Anggota DPRD Kab. Indramayu 2004 - 2009
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Indramayu th. 2005 Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Prop. Jawa Barat 2010 - sekarang
Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kab. Indramayu th. 2010 - sekarang
Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Jawa Barat th. 2012 - sekarang
Anggota Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) th. 2012 - sekarang
Ketua Kompartemen Perikanan dan Kelautan KADIN Indramayu th. 2010 – sekarang
Wakil Ketua BPC HIPMI Kab. Indramayu th. 2009 – 2012 Anggota Dewan Pakar Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Barat 2012 – sekarang

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Masyarakat Adat

23 Agustus 2017 - Ono mengatakan perlu adanya pendalaman terkait hal-hal substantif dan filosofis RUU Masyarakat Adat. Ia juga meminta agar dilakukan pengecekan alasan mengapa RUU Masyarakat Adat tidak sampai disahkan pada periode sebelumnya. Ono mengatakan, terkait permasalahan ini pihaknya bisa mengundang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) untuk mendengar penjelasan terkait apa yang menjadi substansi dan yang mendorong agar RUU ini perlu disahkan, serta untuk mengetahui sikap pemerintah terhadap pembahasan RUU Masyarakat Adat pada periode sebelumnya. [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Ono Surono mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Usulan Perubahan UU MD3

31 Agustus 2015Surono memberi usulan terkait UU MD3 yang akan diubah:

  1. Pada Pasal 1 supaya peran Badan Legislasi (Baleg) tidak mengurangi peran sebagai anggota atau peran dari komisi.
  2. Pada Pasal 4 harus muncul kata ‘Badan Legislasi’ lagi.

Surono memberi kedua usulan tersebut dengan catatan harus ada rapat terlebih dahulu sebelum diajukan Baleg.  [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

15 Juni 2015 - Ono minta pendapat dari para pakar perikanan dampak bagi nelayan lokal dengan tidak adanya kehadiran Pemerintah yang bisa mendukung nelayan itu seperti apa. Ono dukung adanya sanksi bagi siapapun yang menghalangi jalannya UU Perlindungan Nelayan ini.  [sumber]

4 Juni 2015 - Ono menilai dalam mengurusi pemberdayaan nelayan, Pemerintah tidak bisa hanya melalui koperasi perikanan saja. Tentu melibatkan aparat pemerintah juga. Namun demikian Ono ragu kemandirian nelayan bisa tercapai apabila Pemerintah memberikan bantuannya berlebihan.  [sumber]

Tanggapan

Rencana Penghapusan Keramba Jaring Apung di Danau Jati Luhur

26 April 2018 - Pada Audiensi Komisi 4 dengan  Paguyuban Pembudidaya Ikan-Keramba Jaring Apung, Ono Surono mengatakan, sangat tepat bila masyarakat sekarang hadir di Komisi 4 DPR-RI. Ono menjelaskan, Sungai Citarum merupakan sumber air bagi DKI Jakarta dan Jawa Barat,namun daerah aliran sungainya merupakan sungai paling kotor di dunia, bahkan sampai ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turun ke Citarum untuk merakit dari botol Aqua serta mendokumentasikannya untuk dinformasikan kepada masyarakat. Ono menuturkan, era yang lalu, ada sebuah aturan yang praktiknya dilakukan dengan tidak konsisten namun kadang kala, oknum di bawah, memberikan izin tanpa memperhatikan aturan yang ada. Terkait hal tersebut, Ono berpendapat inilah yang akhirnya membuat pemerintah melakukan pembenahan karena kondisi yang tak terkendali. Ono menyampaikan bila anggota DPR selalu mengkritisi aturan pemerintah yang tidak menyejahterakan masyarakat. Ono menyampaikan, kehadiran PPI-KJA ini merupakan langkah awal dari Komisi 4 DPR-RI untuk menindaklanjuti apa yang diharapkan.Ono menyampaikan Komisi 4 DPR-RI tidak terdikotomi dengan partai pemerintah dan bukan pemerintah. Ono mengatakan, walaupun dirinya berasal dari partai pemenang presiden, apabila ada aturan yang tidak pro rakyat, maka akan tetap menegur. Ono menyampaikan, tidak akan melakukan upaya yang kontradiktif atau cenderung mencari permasalahan yang menimbulkan masalah baru,tetapi mencari penyelesaian masalah yang tidak menimbulkan masalah kembali. Ono menyampaikan, Komisi 4 DPR-RI akan melakukan langkah awal yaitu berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Ono menyampaikan, sebelum masalah Danau Jati Luhur, Danau Toba pun memiliki permasalahan yaitu akan dijadikan sebagai tempat pariwisata dan mengintegrasikan keramba jaring apung dengan pariwisata. Ono mengaku kaget ketika mendengar ikan yang dihasilkan dari Jati Luhur mengandung merkuri dan hal ini disampaikan oleh pejabat yang otomatis masyarakat akan mendengarkannya padahal tidak jelas dasar dan kajiannya. Menurut Ono, masalah ini jauh lebih besar dari masalah cantrang di Jawa Tengah sebab menyangkut 12 ribu orang dan dirinya sepakat pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan kebijakan penertiban keramba jaring apung dan sesuai dengan Peraturan Presiden. Ono mengatakan, dengan adanya audiensi ini, tentunya akan ditampung semuanya sebab dicatat dan direkam untuk dijadikan sebagai dokumentasi. Ono mengatakan, saat reses berakhir, Komisi4 DPR-RI akan mengadakan Raker dan Rapat Dengar Pendapat dengan menteri serta eselon untuk menyampaikan masalah dan mengkonfirmasi langsung. Ono juga menyampaikan, PPI-KJA boleh hadir dalam setiap rapat pembahasan Danau Jati Luhur. Ono mengatakan, bila ada pihak yang melakukan ancaman atau intimidasi pada PPI-KJA, segera laporkan hal tersebut pada Komisi 4 DPR-RI selama belum ada keputusan dan UU yang disahkan secara resmi. Untuk aspek lingkungan, Ono menyampaikan, akan melakukan kajian sosial dan ekonomi dan bila kajian selesai, akan dilakukan berbagai upaya termasuk pengalihan usaha yang jelas agar tidak menimbulkan penggangguran. Ono yakin, Presiden RI, Joko Widodo akan memikirkan dengan baik masalah pengangguran sesuai dengan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. [sumber

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, Ono berpendapat bahwa telah terjadi anomali dalam kebijakan KemenKP karena telah terjadi ketidaksinkronan pada data produk ekspor. Survey menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap KemenKP ini cukup puas namun banyak dari komunitas nelayan yang melakukan unjuk rasa. Untuk hal itu, Ono meminta masukan serta keterangan dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan dari para gubernur yang hadir.Ono menyampaikan bahwa kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan bersifat parsial. Hal ini harus segera diantisipasi. Ono mengatakan revisi peraturan menteri yang hadir adalah terkait kepiting rajungan bertelur yang akan dijual pada bulan-bulan tertentu karena harganya cukup menjual dan Ono mengajak semua untuk menyampaikan keluhan ini kepada pemegang kebijakan tertinggi yaitu presiden. [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, Ono menyatakan belum bisa menerima usulan dari Menteri KP karena ia menyayangkan perencanaan sebaiknya dibuat sedemikian rupa dari awal. Ia berbicara terkait 80% anggaran yang difokuskan untuk rakyat, paling tidak ada spesifikasi program. Ono juga mengatakan bahwa pendapatan nelayan Indonesia turun sehingga dilakukan tindakan pengamanan perdagangan serta adanya keberadaan mafia ikan impor karena saat ini ada 2300 ton ikan yang tersandar di Muara Baru dan 400 ton di Surabaya. Ia juga menyikapi APBN bahwa hal-hal yang memang menjadi tugas utama dari Menteri KP dihadapkan pada kebijakan yang selama ini dikeluarkan yang juga dilakukan oleh TNI AL, polisi air, Bakamla, tidak bisa terpisah dengan pengawasan tetapi juga tugas dari institusi keamanan yang ada di laut. Bagaimana Menteri KKP menyikapi agar nelayan lebih sejahtera walaupun harga solar dan BBM turun atau harga ikan yang naik dan bagaimana kita tidak impor ikan seperti ikan cakalang dan tuna. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016Ono menyampaikan bahwa saat Hari Nelayan yang lalu, pendemo tidak mendapatkan sikap yang jelas dari KemenKP terkait reklamasi teluk Jakarta, padahal sebelumnya KemenKP dikenal sangat tegas. Ono menduga ada kongkalikong antara KemenKP dengan pihak yang berkepentingan dalam reklamasi teluk Jakarta.

Selanjutnya, Ono tidak merasa puas dengan pemaparan Dirjen KemenKP yang hadir dan menganggapnya sebagai banci. Ono menegaskan bahwa KemenKP harus berani dan tegas dalam bersikap, jangan hanya bicara.  [sumber]

Rencana Kerja & Anggaran dan Dana Alokasi Khusus 2016 - Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

18 November 2015Ono meminta adanya evaluasi bagi program kerja KemenKP karena banyak yang bersinggungan dengan program kerja kementerian lain. Sebagai contoh, Ono mempertanyakan keterlibatan KemenKP dalam proyek konverter gas oleh Kementerian ESDM. Ono juga mengomentari langkah Menko KemaritimanRizal Ramli, yang membagikan asuransi kesehatan nelayan di Indramayu. Menurutnya, jika ada menteri yang blusukan menjalankan program kerja KemenKP, seharusnya berkoordinasi dengan anggota Komisi 4. Ono juga mempertanyakan mekanisme pengadaan kapal oleh KemenKP karena memakan biaya yang tidak sedikit.

Ono ingin KemenKP dapat memastikan bahwa spesifikasi dan tendernya dilakukan secara benar sehingga tidak ada lagi stigma yang mengatakan bahwa bantuan kepada rakyat tidak tersalurkan. Ono juga menyerukan kepada KemenKP agar memberdayakan dan mendengarkan kebutuhan para nelayan karena di daerah tertentu ada yang tidak bisa menggunakan kapal ikan jenis 5 GT. Terakhir Ono mengusulkan pembentukan suatu satuan atau lembaga khusus untuk menangani praktik illegal fishing.  [sumber]

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh

2 Juli 2015 - Ono dorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk buat komitmen kapan masalah penyuluh pertanian THL-TB ini bisa diselesaikan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

10 Juni 2015 - Ono mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Pencemaran Laut yang terkait adanya reklamasi di 2 teluk (Teluk Benoa dan Teluk Jakarta) untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dalam program yang menelan biaya Rp.3 triliun ini.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Ono garis bawahi bahwa data-data yang disajikan oleh Gubernur Bangka Belitung (Babel) dan Gubernur Kepulauan Riau (Keppri) belum lengkap. Ono desak Gubernur Babel dan Gubernur Keppri untuk menyiapkan rincian rencana pengembangan fisik pada saat kunjungan nanti.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

26 Mei 2015Terkait penilaian kinerja dari Kementerian Pertanian (Kementan), Ono minta ke Mentan diberikan rincian indikator-indikator penilaian apa saja yang digunakan Kementan. Ono menyoroti fungsi koordinasi dan komunikasi dari Menteri Pertanian (Mentan). Ono menilai koordinasi dan komunikasi Mentan dan jajaran daerah belum baik. Ono mencontohkan saat permasalahan air dan pupuk muncul, Babinsa dan Polisi tidak bisa apa-apa tanpa koordinasi baik dengan Mentan. Ono juga mencontohkan ketika PT. Petrokimia Gresik memberhentikan distributor karena penyerapan Pupuk SP-36 kurang. Menurut Ono isunya adalah di depan Presiden Joko Widodo, Kementan bilangnya terbalik yaitu bahwa Pupuk SP-36 kurang. Ono minta klarifikasi ke Mentan mengenai kebijakan ini.

Terkait dengan amanat UU Desa, Ono saran ke Mentan untuk merancang sebuah proyek dimana desa yang akan mengurus bisnis pertanian hulu-hilir melalui BUMDes.  [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Ono menanyakan mengenai tindakan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dan apakah tindakan tersebut efektif atau tidak.  [sumber]

Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan

6 April 2015 - Menurut Ono petani sangat tidak mengharapkan impor.  Ono berekspektasi sangat tinggi Bulog bisa efektif seperti dulu. Ono minta penjelasan kepada Direktur Utama Bulog apa yang menurut dia masalah-masalah yang dihadapi Bulog. Kalau masalahnya ada pada Sumber Daya Manusia (SDM), menurut Ono kenapa Bulog tidak melakukan Open Recruitment lagi. Kalau masalahnya karena biaya, menurut Ono tidak menjadi masalah selama tujuan negara tercapai. Kalau masalahnya pada gudang, menurut Ono di Institut Pertanian Bogor (IPB) sudah ada teknologi untuk menjaga kualitas tetap baik. Ono menilai masalah kutu dan bau adalah masalah dari dulu. Ono mengajak Bulog untuk bersama-sama memperbaiki masalah.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pertanian

2 April 2015 - Ono minta Menteri Pertanian (Mentan) untuk jelaskan isu terkait alat mesin pertanian di Ponorogo. Ono khawatir Presiden Joko Widodo diseret-seret karena isu ini. Ono minta ke Mentan daftar bantuan dari Kementerian Pertanian khusus untuk Dapilnya. Ono ingin publish dan sebarkan daftar tersebut ke masyarakat. Terkait berbagai macam program Kementerian Pertanian, Ono mohon Dapilnya tercatat di daftar Kementerian supaya tidak ada oknum.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Ono minta ke Menteri Kelautan dan Perikanan data-data jumlah kapal ikan dari berbagai jenis. Ono minta perhatian khusus ke MenKP untuk menghilangkan pungutan-pungutan terhadap nelayan dan sistem tengkulak terhadap nelayan tradisional. Sehubungan dengan enforcement dari PerMen No.2, Ono mohon kepada MenKP untuk pastikan enforcement kepada nelayan kecil tidak keras selama masa transisi.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Indramayu
Tanggal Lahir
24/08/1974
Alamat Rumah
Jl. Yos Sudarso No. 94 RT/RW. 04/03 Paoman, Indramayu Jawa Barat
No Telp
(0234) 277173, 081223376999, 087727254399

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat VIII
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan