Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surakarta
Tanggal Lahir
14/03/1958
Alamat Rumah
Jalan Delman Utama A 19/285/29 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
No Telp
0813 8916 0025 atau 021 575 6328

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) — Panitia Khusus (Pansus) Tapera DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

Yoseph mengatakan bahwa RUU yang sedang dibahas ini tidak sama dengan RUU Tapera pada periode yang sebelumnya, karena RUU tersebut tidak jadi disahkan pada periode yang lalu. Yoseph menerima masukan dari APEKSI, ia menilai masukan yang diberikan dapat menjadi dijadikan beberapa poin. Menurut Yoseph, yang telah disampaikan oleh APEKSI sudah sangat baik, walaupun sumber yang dipakai bukan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR-RI. Terkait iuran ketenagakerjaan sebenarnya dapat dikurangi. Di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka yang berpenghasilan kecil tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rumah. Terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur simpanan negara sebesar 50% untuk perumahan rakyat selama 20 tahun. Namun, karena pakai uang negara, maka waktu dan cakupannya terbatas. Yoseph ingin mengajak semua pihak untuk saling membantu penerapan RUU tentang Tapera. Negara sebagai pemberi kerja bagi pegawai negeri wajib mensukseskan Tapera. Yoseph sebagai Pimpinan Rapat memohon dengan sangat kepada Pengusaha dari 19% dana jaminan disisihkan untuk perumahan. Jika APBN naik, Tapera dapat ditingkatkan. Kedepannya, dengan Tapera, 1-3% anggaran dapat mencapai triliun untuk pembangunan rumah. Untuk Wakil Bupati, anggaran dengan Tapera dalam tempo beberapa tahun sudah ditargetkan. Terkait sukarela dan kewajiban, masih dalam tahapan pembahasan. Bagi kalangan profesional yang mampu, hukumnya wajib, karena ada akumulasi yang progresif. Jika sektor informal dijadikan sukarela itu tidak masalah. Semua peserta Tapera akan mendapatkan manfaat kurang lebih 1 tahun. Hal-hal teknis terkait RUU ini diserahkan nanti ke Pemerintah. DPR-RI juga akan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa provinsi di sejumlah daerah untuk mendapatkan masukan. DPR-RI ingin membedakan atas sektor formal dan informal. Jika sektor mandiri terlalu luas, tapi jika nanti harus dispesifikasikan pekerja mandiri, akan dipertimbangkan. Yoseph secara pribadi memastikan bahwa sinkronisasi merupakan hal yang sangat penting. DPR-RI akan menyampaikannya pada Pemerintah setelah UU ini disepakati bersama.


RUU Arsitek — Komisi 5 DPR RI Rapat Tim Perumus dengan Tim Pemerintah dan Ahli Bahasa

Yoseph menanyakan soal DIM 87 terkait registrasi ulang. Yoseph mengatakan ada kekhawatiran kata "dapat" sehingga apabila akan naik jenjang, maka "wajib" registrasi ulang. Yoseph mengatakan biaya (uji kompetensi) tidak perlu ada di ayat UU. Yoseph meminta penjelasan soal hukuman bagi terpidana terkait STRA dicabut apabila pihak bersalah malpraktik.


Tanggapan

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisiska (BMKG), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Yoseph mengatakan renstra dari BMKG sudah sampai tahun 2045, jadi jangan sampai salah program.
Yoseph meminta program sertifikasi SDM di BMKG diadakan. Yoseph mengatakan BPLS harus menjelaskan ulang terkait restra BPLS karena lumpur lapindo tidak tahu kapan berakhir. Yoseph meminta BPWS bisa meyakinkan masyarakat mengenai penting adanya BPWS.


Realisasi Anggaran Tahun 2015 — Komisi5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Yoseph mengatakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dijalankan pemerintah berhasil, Yoseph merasa senang jika ex 12.000 pendamping PNPM dijadikan pendamping desa oleh Mendes PDTT.


Program Strategis dan Perubahan Alokasi Anggaran — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara, Laut, Darat dan PT. KAI

Yoseph menjelaskan bagaimana dengan keadaan rel Kereta Api ke pelabuhan itu bukannya terjadi double cost untuk pengangkutan, apa dasar menteri untuk kebijakan Kereta Api ke pelabuhan.


Anggaran 14 September 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Menurut Yoseph, menyelsaikan undang-undang saja tidak cukup perlu disosialisasikan undang-undangnya dan disiplin mematuhinya.


Anggaran — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Yoseph meminta rencana strategi untuk tiap-tiap mitra kerja untuk bisa menyesuaikan data dan kinerjanya.


RAPBNP Tahun 2016 - Raker Komisi 5 dengan Basarnas dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Yoseph mengkritisi bahwa seharusnya Menteri Keuangan memberitahukan kepada para menteri, karena Menteri Keuangan juga melakukan koordinasi di Banggar DPR-RI.


Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai Mitra Kerja Komisi 1 DPR-RI — DPR-RI Rapat Paripurna ke-48

Yoseph mengatakan bahwa yang perlu diperkuat agar menjadi badan yang dapat menjaga ketahanan laut Indonesia bahwa ada peraturan terdahulu yang menyarankan perlunya dibentuk badan keamanan laut.


Pembicaraan Tingkat 2 Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat - DPR-RI Rapat Paripurna ke-56

Yoseph mengatakan bahwa pembahasan dimulai degan rapat kerja bersama pemerintah. Pansus melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Manado dan Palembang untuk mendengarkan aspirasi. Sesuai dengan rapat konsultasi, Yoseph mengatakan bahwa ia menugaskan pansus untuk bahas bersama pemerintah. Sebelum masuk panja, pansus mengadakan rapat pemangku kepentingan Terhadap RUU Tapera, Pemerintah mengusulkan 517 DIM. RUU Tapera sebenernya sudah dibahas pada periode 2009-2014, tetapi tidak selesai. RUU Tapera memiliki gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tentang rumah termasuk di dalamnya kesulitan masyarakat dalam memenuhinya.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Yoseph merasa semua ikut prihatin atas anggaran yang masih berkurang. Semakin berkurangnya anggaran yang diberikan Menteri PUPR. Diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik. Padahal tantangan semakin berat dan tuntutan jalan atau akses untuk masyarakat semakin tinggi. Ia mengatakan harus ada terobosan dan pemikiran yang cerdas terkait penganggaran pembangunan yang ada. Maka kemampuan swasta harus dilibatkan, ditambah kemampuan daerah yang terbatas. Menurutnya, harus ada perubahan pemikiran atau mindseat terkait pembangunan jalan. Ia menanyakan kalau uang segini, bisa atau tidak membuat jalan yang bagus, kuat, dan tahan lama. Ia banyak melihat adanya teknologi-teknologi yang bisa diambil. Padalah aspal Buton sudah ditelisi dan dapat dikelola dengan baik sehingga aspal minyak bisa ditinggalkan. Ia meminta dijelaskan sejauh mana Bina Marga mengamankan di perbatasan dari skala prioritas. Ia juga menanyakan dari sisi manajemennya mendukung atau tidak. Ia menyampaikan Cipali sangat membantu tetapi masih terkendala di Cikampek. Ia menanyakan sejauh mana investasi di Pantura. Ia mengatakan kalau masuk dari pintu tol Karawang itu macetnya minta ampun dan ia meminta dibangun jalan tol kedua. Ia menyampaikan selama ini banyak gorong-gorong sempit dan menyebabkan banjir di Pantura. Ia mengatakan di dapilnya banyak sungai yang masih membutuhkan banyak jembatan gantung.


RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BMKG, Basarnas, BPLS, dan BPWS

Yoseph berharap BMKG, Basarnas, BPLS, dan BPWS tetap semangat untuk menyukseskan program. Menurutnya dibutuhkan kecerdasan untuk melakukan terobosan dan penghematan.

Yoseph juga menyampaikan pertanyaan kepada BMKG, persoalan utama apa yang membebani, lalu bertanya kepada Basarnas yaitu berapa output sumber daya manusia yang sudah dilatih, dan Yoseph juga bertanya kepada BPWS yaitu tugasnya bagaimana swasta tertarik investasi, dan sejauh mana swasta melirik untuk datang.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Seluruh Mitra

Yoseph masih meminta klarifikasi dari Kementerian terkait rincian anggarannya untuk masing-masing deputi dan untuk BMKG diminta diserahkan dengan catatan yaitu untuk pemotongan anggaran dari perjalanan dinas itu bukan perjalanan, tetapi kalibrasi. Ia juga meminta agar hal tersebut diperhatikan karena pemotongan untuk kalibrasi harusnya tidak memotong anggarannya. Ia prihatin dengan kondisi anggaran untuk geofisika yang sangat kecil. Ia mengatakan berada dalam posisi untuk selalu taat dengan jadwal dan asas. Semua hal yang ingin disampaikan adalah sesuai konstitusi dan UU. Ia menyampaikan selama ini sesuai dengan konstitusi dimana setiap anggota memiliki kewajiban pandangan dan aspirasi sesuai yang diperolehnya dari dapil. Setelah rapat beberapa kali, anggota telah menggunakan hak masing-masing terkait dengan penyampaian apa yang ada di dapil. Ia mengatakan PDIP pada intinya dapat menerima putusan ini dengan catatan yaitu jika semakin kecil anggaran, maka diharapkan ada penjaminan program sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Perencanaan, pengawasan pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perlu dilakukan. Untuk Kemendesa, diharapkan kembali ke jati diri yaitu mengentaskan desa-desa yang tertinggal. PDIP juga berharap untuk pendamping desa memiliki peran yang sentral dan dana untuk desa dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Peraturan Mendes harus dilakukan evaluasi. Untuk Kemenhub, kereta api sekarang sudah penting dan masih banyak stasiun yang harus dimaksimalkan. Saat ini stasiun-stasiun hanya sebagai pergantian perlintasan kereta saja. Ia meminta agar perlintasan pintu kereta diperhatikan. Ia menyampaikan PDIP setuju agar ini diteruskan ke Banggar dan ditetapkan dalam APBN.


Pembahasan RKP dan RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri DPDTT, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kepala Bapel BPLS, dan Kepala Bapel BPWS

Yoseph mengatakan di dalam rapat ini, Komisi 5 berharap mitra dapat mendengar dan menampung aspirasi. Ia mengapresiasi pada saat memulai rapat dilakukan penyampaian yuridis dalam pembahasan anggaran, berarti tugasnya di bawah yuridis dan tidak dilakukan dengan sembarangan. Ia mengatakan hal yang dilakukan dari dulu berdasarkan aturan sehingga tidak perlu ragu dalam melakukan tugas ini. Ia menyampaikan dalam pembahasan RKP harus melihat geopolitis dan geostrategis di dalam maupun di luar negeri. Ia mengatakan anggaran Indonesia tidak lepas dalam pembangunan di kawasan Asia dan Asean, contohnya RKP mengacu pada pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja. Hal tersebut harus diimbangi dengan keadaan dari luar dimana harus diperhatikan juga pinjaman dari luar negeri yang mempunyai maksud tersembunyi. Ia mengatakan negara kuat ingin membuat negara kecil menjadi perpanjangan tangannya, contohnya China dan Singapura. Untuk Korea, dll, pembangunan di sana sudah mentok dan mereka akan membangun di negara lain. Ia juga meminta perhatiannya kepada tenaga asing di Indonesia untuk diantisipasi yang dapat dilakukan dengan bekerja sama bersama badan lain. Ia mengatakan untuk kereta api dna jembatan itu sebenarnya boleh mengajukan pinjaman, tetapi APBN terbatas. Ia menanyakan kepada MenPUPR mengenai cara membalikkan posisi karena SDA sekarang berada di bawah bina marga. Ia mengatakan Indonesia harus bisa bersaing dengan produk agraris dan harus mengubah pola pikir terhadap ketahanan pangan. Ia menyampaikan hal tersebut akan sangat membahagiakan para petani karena jika ke daerah petani selalu mengeluhkan mengenai masalah irigasi. Ia meminta di dalam pembangunan dapat melibatkan rakyat. Ia menghimbau untuk tidak menjadikan rakyat sebagai penonton. Untuk perumahan, ia menanyakan tanggung jawab segmentasi dalam APBN dengan adanya UU Tapera. Ia mengatakan Men PUPR harus membantu membangun rumah umum, khusus, dan susun, serta jumlahnya harus jelas. Ia menanyakan mengenai pemberian anggaran ke kereta api dan meminta jangan hanya memikirkan jalan tol. Ia mengatakan double track untuk kereta tidak terjadi, maka terjadilah Brexit. Ia menyampaikan Indonesia harus kreatif dalam membuat produk dan jangan tercekok dengan program dari luar negeri. Ia menghimbau untuk jangan sekadar membangun saja, tetapi dipikirkan cara membangun yang strategis. Ia membahas mengenai kasus Laut China Selatan. Ia mengatakan Presiden belum menempatkan siapa penjaga laut Indonesia. Ia membahas mengenai dana desa yang semakin lama semakin besar tanggung jawabnya. Ia meminta pendamping desa yang profesional.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Yoseph meminta kepada semua lembaga agar mencermati ulang pemotongan anggarannya, terutama jika lembaganya melibatkan penyelamatan nyawa seperti pada BMKG dan Basarnas. Ia juga memperingatkan agar pemotongan anggaran tersebut tidak mempengaruhi kinerja di lapangan.


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI

Yoseph berpesan agar tidak bergantung pada pinjaman luar negeri karena terlalu berisiko. Ia menyebut kesuksesan angkutan lebaran menentukan kesuksesan Kemenhub RI dan juga Komisi 5 DPR-RI. Yoseph berpandangan bahwa penjagaan laut seperti dianaktirikan. Ia mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemotongan dana mercusuar dan pengerukan pantai. Yoseph memaklumi pemotongan anggaran untuk pembangunan gedung bandara, namun tidak untuk urusan navigasi. Ia meminta penjelasan tentang pemotongan anggaran navigasi. Ia juga menyinggung masalah banyaknya pilot yang menganggur. Yoseph menyampaikan bahwa masyarakat yang mudik naik motor itu karena terpaksa dan jika ada alternatif, hal tersebut akan terminimalisir.


Rencana Program dan Alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon I dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Yoseph menyampaikan bahwa muara dari pembangunan desa adalah desa yang mandiri dan desa yang maju. Desa merupakan miniatur dari sebuah negara. Yoseph sangat mendukung terkait dengan peningkatan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas. Ia meminta agar menyamakan persepsi dengan kementerian lainnya bahwa pembangunan di Indonesia harus menjadikan desa mandiri. Yoseph meminta agar kinerja dari Kemendes PDTT harus ditingkatkan dan yang paling utama membangun sistem antar kementerian agar sejalan. Terkait masalah pendamping desa, Yoseph menyarankan untuk diserahkan ke Kemendagri.


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Yoseph mengatakan bahwa pembahasan pada Raker hari ini tidak menghasilkan terobosan terkait persoalan pembangunan dengan keterbatasan anggaran yang dialami. Sampai saat ini, RUU tentang Sumber Daya Air tidak jelas arahnya. Yoseph berpandangan dalam melaksanakan pembangunan perlu melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Petani sangat membutuhkan air, baik di musim kemarau maupun musim penghujan. Ia meminta kepada Kementerian PUPR untuk lebih memperhatikan hal tersebut. Yoseph sangat mendukung pembangunan embung besar dan kecil dan ia mengusulkan pembangunan bendungan Cipanundaan di wilayah Cirebon.


Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian Perhubungan RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

Yoseph mengatakan bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan dapat segera dikejar khususnya untuk daerah terpencil. Menurutnya, infrastruktur di lautan sangat menjadi tumpuan bagi masyarakat. Yoseph menanyakan tingkat optimisme dari Dirjen Perhubungan Laut dalam memenuhi targetnya. Ia memohon jangan ada ketidaksiapan pada program yang sudah dianggarkan, ia tidak mau ada kejadian seperti dahulu. Terakhir, Yoseph menyatakan persetujuannya terkait program dan anggaran yang sudah direncanakan, karena menurut Yoseph programnya bermanfaat bagi masyarakat.


Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan

Yoseph berharap jangan sampai program ini menghilangkan budaya gotong royong. Yoseph menanyakan bagaimana selama ini pemerintah mempunyai data-data sekian juta tersebut dan apakah sudah valid. Yoseph menyampaikan bahwa verifikasi sangat penting ketika dana nanti akan diberikan kepada pemilik rumah.


Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017, Rincian Program Masing-Masing Unit Eselon I Kementerian Perhubungan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Yospeh mengatakan ada informasi bahwa Sekolah Penerbangan akan dijadikan sekolah formal dan akan mendapatkan ijazah yang disetarakan dengan sekolah tinggi lainnya.


Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Yoseph mengatakan Jambi memiliki 2 bandara dan perlu perhatian dari pemerintah, perpanjangan runway
mengakibatkan banjir dan memerlukan posko, penerangan jalan dan halte perlu diadakan. Yoseph berharap Basarnas bisa meningkatkan kualitas dan BMKG dapat menanggulangi daerah yang rawan bencana. Yoseph mengatakan Basarnas harus bisa mengkkordinasi dan memperkuat potensi-potensi SAR, jadi pertimbangan yang matang harus dilatih dalam sebuah manajemen. Yoseph berharap Kementerian Perhubungan bisa memacu investasi, bahkan dengan melibatkan pihak ketiga. Yoseph juga berharap pembangunan kereta api lebih proaktif supaya masyarakat beralih meninggalkan kendaraan pribadi baik di Jawa maupun di luar Jawa. Yoseph meminta SAR dan BMKG mengedepankan pencegahan dan crisis center.


Pembekuan Lion Air oleh Kementerian Perhubungan - Audiensi Komisi 5 dengan Manajemen Lion Air

Yoseph menyampaikan bahwa masih membutuhkan Lion Air agar transportasi tetap berkembang melayani masyarakat. Yoseph menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI akan menyampaikan hasil audiensi ke pemerintah agar tidak berlarut-larut permasalahannya. Yoseph berharap bahwa kedua belah pihak harus bersama-sama introspeksi diri, bersama mencari titik kelemahan lalu dicarikan solusi atau jalan tengahnya.


Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Yoseph menanyakan rekayasa lalu lintas merupakan pekerjaan dari Balitbang atau bukan. Ia juga menanyakan langkah-langkah Balitbang dalam merekayasa lalu lintas, karena pertumbuhan lalu lintas sangat tinggi, sementara pertumbuhan jalan rendah, sehingga belum mengatasi kemacetan yang terjadi. 


Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Yoseph mengatakan setuju dengan rencana kerja pemerintah terkait perumahan dan permukiman. Yoseph mengatakan sosialisasi Tapera harus diketahui oleh masyarakat dan jangan sampai bingung. Yoseph mengusulkan anggaran bedah rumah diambil dari Dana Desa bukan APBN, Yoseph mengatakan akan mengirimkan surat kepada Kementerian Pedesaan terkait hal tersebut. Selian program 1 juta rumah, Yoseph meminta ada pembangunan rumah berbasis wisata. Yoseph mendukung program tenaga kerja terampil dan bersertifikat.


Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka Penanganan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Yoseph mengatakan suksesnya pelayanan bergantung pada semakin berkurangnya kehilangan nyawa dan kemacetan. Yoseph mengatakan sumber penyebab kemacetan harus dicari dan paling banyak di sektor apa, kendaraan pribadi atau umum. Data sebelumnya menyebutkan bahwa kecelakaan banyak disumbang oleh kendaraan roda dua yang tidak layak melakukan perjalanan jarak jauh. Yoseph mengatakan masyarakat tidak tertarik dengan mudik gratis, lalu apa upaya pemerintah agar kedepan masyarakat tidak menggunakan angkutan pribadi. Yoseph meminta pemerintah tidak hanya fokus di daerah Jawa, tetapi juga daerah mudik lainnya seperti Medan. Yoseph juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi kecelakaan
dan musibah dengan serius.


RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Yosep mengatakan beberapa Airlines kita bisa masuk ke Eropa maka ini akan menjadi satu hal yang bisa kita banggakan. Yosep mempertanyakan apakah rencana induk bandara kita sudah komplit, dan kenapa proyek yang sudah dikontrakan anggaranya dihemat. Masyarakat Jabar menanti janji Presiden agar tahun 2018 bisa menggunakan bandara Kertajati, jangan sampai pembangunan bandara Kertajati tertunda dan mangkrak. Karena Jabar memiliki kepentingan politik yang besar. Dengan pindahnya ATC oleh lembaga lain, Komisi 5 DPR-RI kesulitan melakukan kontrol ke mereka, sehingga Yosep mempertanyakan sejauh mana koordinasi dengan lembaga ini. Pemerintah mempersulit persyaratan pilot sekolah swasta, padahal kebutuhan pilot besar sekali.


Evaluasi Pelaksanaan Mudik Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, Basarnas, dan Korlantas

Yoseph U. berharap ini secepatnya mengadakan evalusi ini, tapi kondisi sudah berubah. Kemudian, Yoseph U. mengira suasana evaluasi ini akan lebih baik kalau dilakukan sebelum reshuffle. Ia juga mengatakan semoga Pemerintah bisa melakukan evaluasi yang tajam dan memberikan pertanggungjawaban ke masyarakat. Meskipun secara formal ini masyarakat belum mendengar kata maaf dari pihak eksekutif maupun legislatif. Terakhir, ia menegaskan kepada Kemenhub sebagai koordinator ini, Komisi 5 DPR RI mengharapkan menemukan sumber kegagalan dari layanan ini semua.


Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Yoseph menyampaikan bahwa insfrastruktur di Indonesia harus dipercepat khususnya didaerah tertinggal dan di daerah perbatasan.

Yoseph juga menyampaikan penyusunan anggaran akan jauh lebih objektif apabila adanya suatu transparansi.


Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS)

Yoseph memberikan apresiasi kepada mitra Komisi 5 hari ini atas kinerja dan penilaian yang didapat, perlu dipertahankan dan dikembangkan agar semakin berdaya guna bagi masyarakat.

Yoseph mengatakan bahwa produk BMKG itu harus diberikan sebanyaknya sepahamnya, kepada seluruh masyarakat.

Yoseph juga bertanya apakah BMKG sudah puas dengan peralatan yang dimiliki BMKG selama ini atau belum.


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Yoseph mengatakan bahwa Pemerintah sudah secara masif membangun infrastruktur, tetapi menurutnya yang paling penting saat ini Pemerintah dapat memperhatikan kondisi dari para petani dan nelayan yang merupakan prioritas, dimana menurutnya nelayan merupakan salah satu yang paling miskin diantara profesi yang lainnya. Yoseph juga menekankan agar Pemerintah dapat melirik potensi dari petani tambak, karena kualitasnya sudah menunjukan siap untuk di ekspor.


Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Yoseph mengatakan revisi PM 32/2016 sudah cukup baik. Kendaraan roda dua harus dilegalkan agar bisa melayani angkutan umum karena memiliki tingkat resiko tinggi dibandingkan kendaraan lainnya. Yoseph mengatakan apakah dimungkinkan kendaraan roda dua diatur tanpa revisi UU 22/2009, karena revisi UU memakan waktu lama.


Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Yoseph berterus terang bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini sebenarnya bukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang memiliki kemampuan untuk pengawasan teknis, sehingga Yoseph menekankan pada sisi kualitatif, dan jangan sampai anggaran bermasalah. Yoseph juga mengatakan bahwa dirinya mendukung adanya embung tetapi masih perlu diteliti lagi karena ada beberapa daerah yang tidak bisa dibuat embung karena tanahnya kurang cocok maka Yoseph mengingatkan untuk jangan sampai embung air ini mubazir nantinya.


Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR, Kemendes PDTT dan BPWS Tahun 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Desa Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Yoseph menanyakan apakah DPR hanya sebagai "tukang stempel" untuk mengetuk anggaran saja.


Rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala BMKG, Kepala BNPP, dan Kepala Bapel BPWS

Yoseph menyampaikan kepada Menteri Perhubungan agar memberikan peluang kepada Anggota Komisi 5 DPR-RI untuk menyampaikan pandangannya karena menurutnya hal itu baik untuk direspons oleh Anggota DPR-RI.


Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)

Yoseph Umarhadi menegaskan untuk permasalahan sampah ini sudah darurat sekali. Ia kira permasalahan sampah itu bukannya hanya permasalahan regional tetapi juga menjadi permasalahan Nasional. Selanjutnya, Yoseph Umarhadi mengatakan untuk BPIW, ia tau muara dilembaga ini untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

Yoseph Umarhadi menegaskan sangat prihatin pembangunan perumahan itu sangat menggerus lahan pertanian. Terakhir, ia menanyakan apakah dalam mekanisme DAK itu yang sudah melanggar tidak diberikan sanksi.


Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017 dan Pembahasan Rincian Program Ditjen Cipta Karya dalam RAPBN TA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)

Yoseph mengatakan persoalan yang sedang dihadapi semakin bertambah seiring pertambahan penduduk, sehingga membuat Pemerintah harus lebih bekerja keras untuk menghadapinya. Yoseph berharap agar koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat lebih dikompakkan. Yoseph mengatakan selama ini daerah dengan kemampuannya yang terbatas selalu menunggu dari arahan ataupun bantuan dari pusat. Yoseph juga menanyakan tentang terobosan yang dapat dilakukan terkait dengan pengelolaan sampah. Yoseph meragukan kinerja Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) yang setiap tahunnya kinerjanya selalu menurun. Yoseph menilai permasalahan sampah sudah darurat di tingkat nasional, seakan kita semua tidak berdaya dan tidak ada solusinya. Yoseph berharap agar LSM di daerah yang memiliki perhatian terhadap persoalan sampah atau lingkungan mampu menyumbangkan solusinya untuk penanganan sampah. Terakhir, Yoseph meminta agar ada pengadaan jembatan antar desa yang strategis melalui Program PISEW dan meminta perhatian bagi daerah yang kondisinya sangat memprihatinkan, misalnya daerah-daerah yang sering terkena banjir.


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Driver Online

Yoseph mengatakan konflik transportasi online dan konvensional tidak bisa dihindari. Yoseph berpendapat aspirasi terkait revisi Permenhub 32/2016 dari Asosiasi Driver Online tidak sesuai dengan KPPU. KPPU menganggap tidak perlu tarif bawah dan kuota, hanya mengikuti pasar saja.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Yoseph U mengatakan dari kebijakan umum pada program 2018 ini, Kemenhub terus meningkatkan sarana dan prasarana. Menurutnya, peningkatan keselamatan juga harus dipertahankan. Ia mengatakan tahun 2018 ini tahun politik yang dimana harus dilakukan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, agar masyarakat percaya kepada Pemerintah bisa menggunakan APBN ini dengan baik. Ia menyebutkan tidak hanya saran kepada Pemerintah tapi juga kepada DPR yang harus menyuarakan dapil-dapilnya. Ia menyampaikan bahwa di Pulau Moa ini ada kabupaten baru dan ia meminta konektivitas bandara karena sangat tidak memadai. Ia mengatakan seharusnya yang membicarakan hal tersebut adalah Pimpinan tapi ia ketika melihat bandara di sana itu membuka mata dan hatinya untuk berbicara kepada Pak Menteri. Intinya, ia mengatakan masyarakat di sana menangis mengharapkan bantuan Pemerintah yang tidak hanya kendaraan, sarana dan prasarana juga harus dibantu dan itu pun ia baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau tersebut. Ia juga mengatakan di Cirebon, kalau malam lampunya sering tidak menyala. Ia meminta untuk diadakan pemerataan.


Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Yoseph mengatakan bagaimana upaya untuk menyadarkan semua pihak dalam mengantisipasi bencana-bencana yang ada. BMKG sangat penting, Yoseph mengusulkan BMKG melakukan roadshow kepada Kementerian dan Presiden agar memahami MKG. Yoseph berpendapat BMKG masih dianggap sepele sehingga masalah tanah sulit diselesaikan, padahal BMKG adalah andalan dalam situasi darurat bencana.


Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas dan Korlantas Polri

Yoseph Umarhadi menjelaskan bahwa pemerintah sudah maksimal dan optimal sehingga kami optimis mudik tahun ini berjalan baik dan sukses. Lebaran ini memberi makna mendalam dan ada hajat yang besar. Target kita harus sukses, sejahtera dan bahagia sebab ini suatu puncak dalam silaturahmi dalam momentum lebaran. Oleh karena itu, kerahkan semua tenaga untuk arus mudik lebaran ini. Sukses dalam hal ini tercermin dalam keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Oleh karenanya, kami kira tidak boleh ada yang kita ragukan mengenai kesiapan dari semuanya itu terutama sarana transportasi kita kalau memang ada yang belum recheck lebih baik tidak diizinkan untuk beroperasi. Dalam kesiapan ini kita belum mendengar kejujuran apakah ada yang dirasa belum yakin supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Kalau Korlantas Polri menyebutkan 10 titik prioritas maka harus melakukan langkah-langkah dalam rangka mensukseskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Marilah kita fokus untuk mengamankan roda dua tersebut. Kami mohon ada kiat-kiat yang tegas dan jelas terhadap pengurangan angka kecelakaan roda dua. Apakah mungkin dengan rekayasa lalu lintas, roda dua dikawal, dibatasi kecepatannya atau bagaimana. Ketika berkunjung ke Bali, terjadi kepadatan maka langsung dicari kapal lain untuk mengangkut kendaraan penumpang sehingga tidak terjadi kepadatan yang sangat lama. Persiapan dari sisi sarana prasarana sudah cukup menyakinkan. Dari sisi manusia, sosialisasinya untuk mudik dengan baik dan mematuhi aturan lalu lintas. Sejauh mana jumlah followers aplikasi info BMKG menjadi hal sangat penting dalam meng-update informasi cuaca.


Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Yoseph memohon untuk semuanya agar intropeksi, merenung dan menyatakan keseriusan dalam mencari masalah ini. Yoseph mengatakan bahwa Kementerian manapun harus sama-sama mencari akar permasalahan, mengenai anggaran mari diawali dari penegakan aturan keselamatan. Karena arah kebijakan strategis ini adalah keselamatan yang disebutkan menjadi prioritas nomor 3, maka kita harus mengembalikan nomor 3 ini menjadi nomor 1 karena ini adalah pertanggung jawaban kita terhadap bangsa. Yoseph mengatakan bahwa UU, Peraturan Pelaksana dan Peraturan Pemerintah sudah baik dan sudah diatur dalam UU bahwa kapal diperbolehkan berlayar ketika sudah ada surat perintah dan lain-lain. persoalan keselamatan tidak bisa didelegasikan ke Daerah tetap dipegang pusat, kalau tidak ada SDM mka usul kepada KemenPAN untuk mengangkat perwakilan dan perwakilannya harus profesional. Mengenai kejadian di Selayar sebaiknya untuk jujur dan kita tunggu investigasinya. Yoseph
mengapresiasi Dirjen Perhubungan Udara bahwa dunia Internasional sudah mengakui sehingga untuk kedepannya harus lebih teliti lagi.


Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Yoseph mengatakan kesalahan banyak dilakukan oleh sub kontraktor dan bukan kontraktornya, bagaimana pemilihan dalam sub kontraktor ini dan pengawasan yang dilakukan. Yoseph berpendapat Komite Keselamatan Tanggul perlu dibentuk.


Prediksi Gempa dan Antisipasi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Yoseph menyayangkan jika presentasi hanya dilihat oleh anggota DPR dan seharusnya semua masyarakat harus mengetahuinya. Yoseph mengatakan, bahwa Indonesia merupakan bagian ring of fire dan kemungkinan ini bukan hanya suatu mitos. Yoseph menyampaikan terima kasih untuk melakukan disertasi tentang masalah ini dan menggelitik untuk mengetahui informasi ini yang disajikan secara ilmiah. Yoseph mengatakan, harus meyakinkan dan memberikan pendidikan, mulai dari anak-anak hingga lansia, terutama mengenai permasalahan Indonesia. Yoseph meminta, kedua lembaga ini untuk berbesar hati dan berbenah diri sebab konstitusi Indonesia dirumuskan untuk melindungi warga negara. Yoseph mengatakan, harus melakukan pengurangan resiko bencana dan dalam konteks pengurangan resiko bencana, UU nomor 29 tahun 2014, telah mengatur hal tersebut. Yoseph menanyakan, kesiapan mengenai pengurangan resiko bencana. Yoseph memohon agar Basarnas, dan BMKG untuk menjadi mitra Komisi V DPR RI, karena mereka merupakan koordinator untuk penanggulangan bencana sebab selama ini, mereka menjadi mitra Komisi VII DPR RI yang hanya menunjukkan masalah sosial. Yoseph menuturkan, bila UU dilaksanakan dengan baik, maka akan timbul keselarasan. Yoseph menanyakan keberadaan MoU antara BMKG dan Basarnas. Selain itu, Yoseph menanyakan, letak faktor kemampuan dan harus meningkatkan kapasitas yang lebih baik. Yoseph menyampaikan, bila sudah ada MoU, sejauh mana sudah dilakukan. Yoseph mengatakan, Jakarta harus siap untuk segala kemungkinan dan sosialisasi harus dilakukan terus menerus. Yoseph menyampaikan perlunya penguatan peralatan untuk mengurangi resiko bencana dan sumber daya BMKG semuanya harus bersertifikat. Yoseph mengatakan, tugas Basarnas itu bukan mencegah, tapi menolong, maka tidak perlu adanya revisi terhadap regulasi terkait. Yoseph menyampaikan, sosialisasi menjadi tugas utama dari BMKG baik kepada masyarakat maupun kementerian dan stakeholder karena merekalah yang ditugaskan untuk sosialisasi dalam UU. Yoseph mengatakan, kesiapan masyarakat tergantung dari pemerintah dan ketika daerah itu merupakan rawan bencana, kita harus menyiapkan peralatan untuk menanggulangi resiko bencana.


Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Yoseph mengatakan Asosiasi Driver Online menerima dan mendukung penerapan Permen No.108, tetapi Permen ini tidak seharusnya diikuti oleh daerah-daerah. Bentrok sosial sering terjadi diantara masyarakat yang mau diatur dan yang tidak, pembatasan jumlah driver juga perlu dilakukan dengan KIR, SIM dan penilangan, terkadang Pemda dan DPRD membuat peraturan sendiri dan langsung dierapkan. Yoseph mengatakan biaya penerbangan di daerah terpencil seperti Maluku masih besar, bagaimana upaya pemerintah agar masyarakat di daerah terpencil bisa merasakan pelayanan bandara yang sama dengan harga yang sesuai. Yoseph mengatakan beberapa sekolah penerbangan mengijinkan siswanya terbang padahal belum memiliki multi engineer, alasannya izin yang diberikan itu sebelum regulasi multi engineer keluar, regulasi perlu disamakan. Yoseph mengatakan ada jalan raya yang tidak berfungsi secara maksimal dikarenakan halangan seperti rambu-rambu atau pasar-pasar tumpah, contohnya jalan raya di Pantura yang digunakan untuk keperluan lain, bagaimana Menhub menanggulangi hal tersebut.


Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Bdan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan

Yoseph mengatakan faktor keselamatan harus menjadi orientasi utama dari pengabdian pemerintah. Kecelakaan yang terjadi harus menjadi acuan untuk menjadi lebih keras dan serius. Yoseph mengatakan setuju bahwa pembuatan jalur ganda pada kereta api menjadi prioritas utama keselamatan. Perkeretaapian harus bisa mengurangi kecelakaan di sektor pintu kereta, sarana dan prasarana harus dibenahi. Yoseph berpendapat masalah keselamatan adalah tanggung jawab pusat, pendelegasian kepada pemerintah prov hanya berkaitan teknis, jadi perlu pembinaan secara tegas. Yoseph bersepakat pembatasan angkutan pribadi dan memperbaiki angkutan umum. Yoseph meminta BPTJ dapat menghadapi persoalan transportasi Jabodetabek.


Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 dan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Yoseph mengatakan bahwa bagaimana DPR-RI mengukur Basarnas. Yoseph juga mengatakan bahwa semakin cepat pemerintah ke lokasi maka dapat memberikan upaya pertolongan kepada korban dan hal tersebut sangat penting.


Pagu Indikatif Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Yoseph meminta kepada Kemendes untuk difokuskan pada pendampingan desa saja, agar dana yang begitu besar bisa tepat sasaran dan tepat guna sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.


Distribusi Bus di Beberapa Wilayah dan Rincian Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Terkait dengan program yang sangat digemari seperti penerangan jalan, Yoseph menyarankan untuk membuat suatu terobosan yang lebih efektif dan aman agar mempertahankan eksistensinya di tempat tersebut.


Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Yoseph meminta adanya perhatian untuk permasalahan dalam pembangunan jalan.


Pembahasan Rincian Anggaran dan Program Masing-Masing Unit Eselon I dalam RAPBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Yoseph mengatakan apakah Komisi 5 bisa diberi 5.000 unit per anggota. Yoseph mengatakan meskipun anggaran turun tetapi kinerjanya tidak turun, nelayan yang rumahnya tidak layak huni perlu diperhatikan.


Alokasi Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR RI RDP dengan Sestama Basarnas dan Sestama BMKG

Yoseph mengatakan kita semua berdoa terutama Basarnas untuk mencari dan evakuasi korban. Saat ini yang utama apa yg bisa kita lakukan dan berikan dukungan. Kemudian, Yoeph menanyakan ada kendala-kendala apa untuk saat ini. Kenapa semua baru tangggal 29 September baru datang.


Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Yoseph menyampaikan terima kasih atas undangan untuk peletakan batu pertama di jembatan gantung di Indramayu. Yoseph menanyakan kemungkinan jembatan gantung menjadi salah satu program padat karya. Selanjutnya ia mengatakan program yang tak masuk kewenangan pusat mendapat DAK. Yoseph menuturkan jalan nasional di jalur Pantura tidak ada drainase dan bahu jalan digunakan untuk berjualan. Terakhir ia menanyakan pihak yang berwenang atas ruas wilayah Wamena.


Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Yoseph mengatakan pembangunan yang dilakukan harus bekerja sama dengan perusahaan ataupun BUMN yang ada. Yoseph mengatakan tugas utama Kementerian Transportasi adalah lebih banyak kepada regulator dan mengawasi untuk mengurangi kecelakaan di darat, laut, dan udara meskipun pembangunan juga penting tapi lebih ditekankan kepada regulasi. Yoseph mengusulkan di daerah prioritas pelabuhan, baik lembaga, SDM dan profesionalitas perlu diperkuat demi menjaga keselamatan. Yoseph mengatakan alat sensor kedalaman 400 dibawah tanah perlu ada, BMKG pernah kepikiran meletakkan detector di dalam laut untuk mendeteksi gempa, apakah Menteri Perhubungan bisa membantu menyediakan alat-alat sensor tersebut.


Masalah Lahan Sawah terkait Pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban — Komisi 5 DPR RI Audiensi dengan Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Patimban Subang

Yoseph mengatakan tujuan dari pembangunan pelabuhan adalah mensejahterakan rakyat, namun dalam prosesnya tidak boleh mengabaikan masyarakat terdampak. Ia menyatakan Komisi 5 DPR RI akan mengawal pembangunan dengan baik agar masyarakat tak ada yang dirugikan. Yoseph berharap berapapun sawah yang dikorbankan untuk pembangunan dapat diganti lebih baik sebab Komisi 5 DPR RI tidak menginginkan adanya kekurangan produksi pangan. Untuk masalah ganti rugi, Yoseph menyatakan akan dihitung dan dibicarakan lebih lanjut.


Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Evaluasi APBN 2018, dan Rekonstruksi Pasca Bencana — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Yoseph mengapresiasi kinerja ketiga kementerian dan berterima kasih telah dibangunnya Bandar Udara Kertajati. Meski demikian, masih perlu ada penyempurnaan demi kebaikan rakyat. Soal tidak adanya penumpang, Yoseph dengan tegas membantah hal tersebut. Ia mengatakan masyarakat yang akan berangkat Haji dan Umrah, dapat melakukan penerbangan dari Bandar Udara Kertajati. Tak hanya itu, Yosep juga mengucapkan terima kasih telah dibangunnya tol dan jalur kereta api di Jawa Barat dan tetap memperhatikan angkat kecelakaan. Soal tol laut, menurut Yoseph hal tersebut sangat membantu dalam menghubungkan antar daerah. Untuk Kementerian PUPR, penyelesaian persoalan perumahan segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperolehnya. Untuk Kemendes PDTT, Yoseph menyampaikan program yang diberikan sangat bermanfaat dan berharap terus adanya dukungan akses, ekonomi dan lokasi untuk membangun desa jadi tujuan wisata. Yoseph juga mengharapkan bumdes diperkuat agar berdaya guna.


Distribusi dan Realisasi Anggaran serta Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Yoseph mengatakan setuju dengan Pak Bambang. Menurutnya, harus belajar dan terus mengoreksi diri serta mengevaluasi diri. Ia mengatakan manakala UU belum menampung aspirasi dan memberikan informasi yang tepat, tentu harus ada pembenahan diri tentang semua. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia rentan musibah dan harus ada tindakan yang tepat. Ia menyampaikan tupoksi BMKG sesuai UU adalah memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Jika sudah dilakukan, maka BMKG sudah bekerja baik dan benar. Menurutnya, kalau alatnya sendiri tidak di backup dengan penuh pasti tidak akan mungkin terawat.


Laporan Program, Anggaran dan Permasalahan lainnya - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia

Yoseph menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR_RI sangat berterimakasih atas semua program yang bersifat kerakyatan. Program ini disambut baik oleh masyarakat dan para kepala desa. Bahkan banyak daerah yang tidak memiliki wakil di Komisi 5 DPR-RI ini iri, karena mereka tidak mendapat perhatian. Pembangunan ini juga menunjukan bagaimana kepedulian dan kehadiran pemerintah terhadap warga desa. Yoseph menyampaikan seringkali pemaknaan terhadap program yang dilakukan ini masih sangat minim. Ada yang menganggap program ini datang dari langit, oleh sebab itu, Yoseph ingin mengajak orang yang menganggap hal tersebut untuk lebih bersifat menerima dan berterima kasih, sekalipun program-program ini belum berjalan dengan maksimal. Yoseph menjelaskan bahwa yang terpenting adalah kehadiran dan perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat. Mengenai program irigasi desa, Yoseph menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI berharap agar program ini bisa segera disosialisasikan sebelum bulan April 2019. Untuk jembatan gantung, Yoseph menyampaikan bahwa semua pihak merespons hal ini dengan positif. Yoseph berharap program-program seperti ini bisa terus dikembangkan dan dipertahankan. Mengenai Rumah Susun (Rusun), meskipun belum bisa direalisasikan di bulan April 2019, tetapi Yoseph meminta agar program ini disosialisasikan. Hal ini penting agar rakyat menjadi yakin akan adanya program Rusun ini. Yoseph mengusulkan agar agropolitan ini bisa dibentuk seperti program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), karena peluang untuk mendapatkan agropolitan ini cukup susah, harus dimintakan kepada bupati. Yoseph juga menyampaikan bahwa pembangunan Embung di desa-desa ini juga mendapat respons yang positif dari masyarakat. Yoseph mengusulkan agar Kemendes PDT dan KemenPUPR dapat membangun sarana olahraga di desa, karena antusias pemuda desa terhadap sarana olahraga ini sangat tinggi.


Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI

Yoseph mengatakan program Bali Pengelola Transportasi Darat (BPTD) berjalan sangat efektif. Selanjutnya, ia mengaku prihatin melihat anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selalu berkurang sehingga meminta fokus Menteri Perhubungan RI, lalu Yoseph juga mendukung program pemerintah untuk revitalisasi terminal, khususnya di Sumatera Barat. Terkait dengan destinasi Labuan Bajo akan dikelola oleh Singapura, Yoseph menanyakan klarifikasi dari Menteri Perhubungan RI dan ia berharap apabila benar, maka perlu ada pertimbangan ulang. Terakhir, ia menyampaikan titipan dari Gubernur Bali untuk membangun dermaga di Nusa Peninda karena banyaknya turis berkunjung.


Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS

Yoseph menyampaikan Fraksi PDIP setuju untuk APBN 2020 dan siap dilanjutkan pada tingkat dua tanpa ada catatan. Yoseph membahas terkait drone dan Cyber teknologi yang sangat bermanfaat tapi memiliki sisi negatif lainnya bila digunakan tidak hati - hati. Yoseph mengusulkan dibuatkan regulasi pengawasan tanpa ditunda - tunda lagi untuk mengantisispasi musibah dari penggunaan drone. Yoseph mengatakan kejadian akhir - akhir ini terkait adanya hiject cyber yang sangat berbahaya harus diantisipasi dengan baik. Yoseph berterima kasih kepada seluruh mitra kerja Komisi 5 atas kebersamaan selama ini yang sudah berjalan baik. Yoseph menyampaikan UU Tapera yang hampir tidak dapat terlaksana, alhamdulillah bisa dilaksanakan oleh Komsi 5 dan UU itu diapresiasi oleh Presiden pada Sidang Tahunan sekitar 2 tahun lalu. Yoseph berharap kedepan bisa selalu berkomunikasi karena tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan bila ada komunikasi didalamnya. Yoseph mengatakan tersentuh dengan pidato Habibie di Cairo yang mengatakan “Saya diberi kenikmatan oleh Allah SWT berupa ilmu teknologi untuk bisa membuat pesawat teknologi”, Yoseph menganggap ilmu agama lebih bermanfaat untuk umat Islam.


Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat – RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Yoseph mengatakan terkait kemitraan, memang selama ini Yoseph melihat lemahnya hubungan kemitraan antara pribadi-pribadi pengguna aplikator. Tentu ini perlu ada suatu pengaturan bagaimana B to B ini (business to business) dapat berjalan lancar. Terkait biaya jasa, Yoseph sependapat kata tarif itu menggunakan kata biaya jasa saja dan ditentukan tarif bawahnya . Yoseph menyarankan agar ini benar-benar dihitung jadi agar tidak rugi.


Pagu Anggaran 2019 - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perkeretaapian serta Kepala BPTJ

Yoseph mengatakan, Kertajati ini bandara yang cukup fenomenal dan optimal, jadi perlu diapresiasi pemerintah
yang telah membuat bandara tersebut. Yoseph menuturkan, untuk meningkatkan di 2019, Yoseph akan memberikan masukan dan tanggapan yaitu untuk Dirjen Udara, kita berharap bandara di Indramayu berjalan maksimal walaupun sampai sekarang belum ada yang tertarik.Yoseph mengatakan, dalam rangka memberikan fasilitas untuk penerbangan, perlu diperhatikan semua aspek dan tidak ada saling menyinggung. Untuk Dirjen Darat, Yoseph mengatakan bahwa prihatin dengn anggaran yang kecil namun tetap mengapresiasi karena mampu menampung semua aspirasi dari Komisi 5 dan cakupannya sangat luas, oleh karena itu, Yoseph mengatakan perlu ada kerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan kemajuan ekonomi. Untuk Dirjen
Perkeretaapian, Yoseph menanyakan lintasan yang diberikan anggaran dan meminta penjelasan hal tersebut. Yoseph memberikan saran agar kereta api ekonomi diperbaiki karena terus terang perkeretaapian menjadi lebih bersih namun dirinya merindukan hal dahulu karena sekarang kereta api dikuasai oleh pemilik modal seperti Roti O. Menurut Yoseph, sekarang kereta api sudah bagus namun tidak memberikan kesempatan masyarakat untuk mencari ekonomi. Lalu untuk BPTJ, Yoseph menanyakan saran terkait motor yang masuk ke jalan protokol sebab mereka terkadang tidak memperhatikan ketertiban.


RKA K/L Tahun 2019 Kementerian PUPR - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR

Yoseph berpendapat bahwa pembangunan di bidang pendidikan harus menjadi salah satu program prioritas KemenPUPR. Mengenai program pembangunan sumber daya air, Yoseph menanyakan bagaimana KemenPUPR menangani masalah degradasi sungai yang terjadi di pantai dan sungai.


Latar Belakang

Yoseph Umar Hadi adalah anggota DPR RI dari dapil Jawa Barat 8 (meliputi Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kota Cirebon) dengan perolehan 53.757 suara dalam pemilu tahun 2009. Saat ini beliau duduk sebagai anggota Komisi V yang membidangi urusan Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal.

Pada awal keterpilihannya, Wakil Ketua Komisi V ini memiliki beberapa hal yang ingin diperjuangkan dalam masa jabatannya, antara lain pengembangan demokrasi, pengembangan pemerataan infrastruktur terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, pengembangan pendidikan, dan memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan (pengembangan infrastruktur, pendidikan dan pendidikan politik).

Di 2010 Yoseph diduga terlibat kasus penelantaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Dubai, Uni Arab Emirat pasca studi banding RUU Rumah Susun ke Rusia. (sumber)

Pendidikan

SD Beiji-Pedan 1965-1970
SMP Ceper-Klaten 1971-1973
SLTA Mertoyudan, Magelang 1974-1977
STF Driyarkasa Jakarta 1980-1983
IKIP Sanata Dharma Yogyakarta 1985-1988
Magister Ilmu Pemerintahan, Univ. Satyagama, Jakarta (2003)

Perjalanan Politik

  1. Anggota Komisi V DPR-RI dari Fraksi PDIP (2009)
  2. Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI FPDIP
  3. Anggota DPR RI dari FPDIP (1999-sekarang)
  4. Anggota Departemen Kesejahteraan Rakyat DPP PDI (1993-1998)
  5. Aktivis PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia)
  6. Senat Mahasiswa IKIP Sanata Dharma Yogyakarta (sekarang Universitas Sanata Dharma) 

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

  1. Pengembangan demokrasi, pengembangan pemerataan infrastruktur terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, pengembangan pendidikan, dan memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan (pengembangan infrastruktur, pendidikan dan pendidikan politik)
  2. Pengamanan di perlintasan kereta api diperketat lagi, khususnya perlintasan tanpa palang dan penjaga karena masih rawan kecelakaan
  3. Perawatan dan peremajaan kereta api

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Jasa Konstruksi

24 Agustus 2016 - dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR),Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yoseph berpesan jangan sampai DIM 347-399 mengikat badan tersebut yang dapat menerimanya. [sumber]

RUU Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera)

17 November 2015Yoseph menyebutkan bahwa hampir semua Rapat Dengar Pendapat (RDP) memberikan dukungan penuh terhadap RUU Tapera. Seluruh Fraksi juga memberikan dukungan penuh tehadap RUU Tapera. Yoseph berobsesi untuk menyelesaikan RUU Tapera. Yoseph juga mengungkapkan bahwa sebenarnya RUU Tapera sudah selesai pada tahun tahun 2014, tetapi di paripurna pemerintah malah mundur, tidak berani.

Yoseph merasa senang karena draft RUU Tapera disambut baik oleh Pemerintah dan 80% sudah disetujui. Berarti presepsi Panitia Khusus (Pansus) sudah sama dengan Pemerintah. Yoseph mengungkapkan bahwa Pemerintah mempunyai kemampuan yang terbatas, seperti alokasi anggaran. Menurutnya, menteri-menteri dan direktur perusahaan diajak juga untuk menabung untuk Tapera. Yoseph menambahkan, bila Badan Amil Zakat dimasukkan ke Tapera maka akan lebih bagus, serta ada baiknya pula WNA diwajibkan menabung. Selain itu, Yoseph juga menyarankan Pemerintah Pusat dan Daerah agar mencadangkan dana untuk warga yang tidak mampu. Terakhir, Yoseph belum terlalu yakin bunga Tapera bisa lebih rendah dari 5% pada Program 1 Juta Rumah.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Yoseph berharap kedepannya tidak terjadi lagi pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Yoseph turut bertanggung jawab UU No.7 Tahun 2004 (UU SDA) dibatalkan oleh MK karena dianggap sepertinya Yoseph tidak memahami UUD 1945. Yoseph menilai banyak hal yang baik dalam UU SDA yang bisa dipertahankan. Yoseph menyatakan Komisi 5 bisa inisiasi untuk draft UU Air. Sehubungan dengan pembangunan di kawasan hutan produksi, Yoseph menilai kepentingan masyarakat dan negara juga harus diperhatikan.  [sumber]

Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1 

17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Yoseph ingin mengajak Pak Dirjen untuk memikirkan kira-kira 5 tahun ke depan ini Stasiun Cirebon ini seperti apa, dan yang pasti ini akan mengalami kepadatan di jalur atau Stasiun Cirebon ini. Yoseph mengira juga dibutuhkan eskalator di Stasiun Cirebon. Apakah Public Service Obligation (PSO) itu arahnya nanti lebih kepada track atau kepada orang.Yoseph mengira Ini perlu untuk dievaluasi atau dicek, karena yang benar-benar membutuhkan PSO itu adalah daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang sedang berkembang. Untuk tahun anggaran 2020, Yoseph mengira Binjai itu biar direvitalisasi karena ini merupakan janjinya Pak Jokowi. Yoseph mengajak Pak Dirjen berfikir 10 tahun kedepan bagaimana kondisi stasiun ini, sedangkan kondisi stasiun, parkir dan aksesibilitas tidak sebaik itu. Yoseph mengajak untuk mengingat bahwa sekarang PT KAI Berjaya, sedangkan yang bertanggungjawab sebenarnya adalah Dirjen. Rel kereta api lebih banyak orientasi ke Jepang daripada ke China, dan Yoseph bertanya sejak kapan orientasi kita lebih ke China,tolong pikirkan secara politik dunia dan timbang kualitas, positif dan negatifnya. [sumber] 

Pembahasan Rincian Program untuk Fungsi dan Program dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019

16 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Sestama BMKG, Sestama Basarnas dan BPWS, Yoseph berharap kemampuan Basarnas dan BMKG kalau dalam posisi masyarakat tidak diikutsertakan, Satgas mandiri masyarakat itu terus diadakan. Jadi, pelatihan tanggap bencana. Yoseph berpendapat dengan anggaran yang ada itu dioptimalkan sebagaimanapun itu sangat terbatas. Jadi, libatkan masyarakat. Sekali lagi Yoseph berharap BMKG dan BASARNAS tetap memberikan pelatihan ke masyarakat agar masyarakat dapat melakukan upaya-upaya penyelamatan. [sumber

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Jul 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub, Yoseph berharap semoga rapat ini dapat menjadi acuan untuk menyusun nota keuangan sehingga masih ada kesempatan untuk mempertajam, karena kinerja utama terkait pelaksanaan adalah keselamatan tertentu dan harapan renstra hampir tidak terpenuhi. Yoseph juga menyarankan agar PNBP dan BLU harus tetap diperhatikan. Yoseph menanyakan mengenai hasil anggaran 2016, bahwa disampaikan pada 2016 sudah dianggarkan terhadap persoalan konsep danau toba. Yoseph berpendapat, terjadinya suatu bencana bukanlah untuk mencari siapa yang salah, melainkan mencari solusi penyelesaian dan perbaikannya. Berkaitan dengan anggaran, Yoseph juga menanyakan perihal pelatihan orang daerah dengan anggaran tersebut yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi bagi daerah asalnya. Yoseph berpendapat harus mulai berpikir realistis, dimulai dengan kebutuhan Negara,jangan sibuk membandingkan dengan negara lain, karena terlalu jauh dan tidak imbang. [sumber

Sarana Prasarana Kepulauan Sula

5 April 2018 - Dalam Rapat Audiensi dengan Bupati Kepulauan Suladan Bappeda Kepulauan Sula Yoseph mengungkapkan bahwa Bupati Kepulauan Sula ingin sekali agar Kabupaten Kepulauan Sula dapat mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lainnya, hal itu dapat dilihat dari presentasi mengenai percepatan pembangunan jalan yang sudah baik. Yoseph juga mengungkapkan bahwa  jajaran pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula juga mencari dukungan dengan baik, sehingga hasil dari presentasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kunjungan, jika hal ini mendapatkan dukungan dari Pak Bupati, maka Komisi 5 akan membuat surat tugas kunjungan spesifik (Kunspek), sebab akan seribu kali lebih baik melihat secara langsung daripada hanya mendengarkan agar benar-benar memahami bahwa Kabupaten Kepulauan Sula benar-benar membutuhkan perhatian khusus. Yoseph meminta agar memasukan Kabupaten Kepulauan Sula dalam agenda Kunspek. Yoseph mengungkapkan bahwa sepintas daerah ini strategis dan menarik, apalagi pelabuhan di daerah ini mampu menyediakan logistik yang menjadi incaran investor. Yoseph menambahkan bahwa Cina dan Singapura berlomba-lomba agar dapat membangun pelabuhan di sini dengan tujuan agar dapat mengetahui lalu lintas internasional yang ada di Indonesia, sehingga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat juga perlu mempertajam daerah ini melalui dukungan infrastruktur agar dapat mengembangkan daerah yang bersangkutan. Yoseph berpendapat, jika infrastruktur sudah ada dan baik, maka dapat dijadikan tujuan bisnis baik dari laut maupun udara, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Bupati untuk memprioritaskan pembangunan pelabuhan dan bandara sudah benar. Yoseph benar-benar mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula benar-benar nyata, sehingga dapat mendorong penghasilan perkapitanya. [sumber]

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Yoseph bersepakat bahwa yang telah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka Natal 2017 dan tahun baru 2018 sudah berjalan dengan lancar. Yoseph menyampaikan bahwa tidak ada berita atau peristiwa menonjol yang membawa masyarakat kepada keprihatinan. Yoseph menyarankan perlunya evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, Yoseph memohon kepada pihak terkait agar data seharusnya dikonsolidasikan sehingga masing-masing instirusi tidak memberikan info yang berbeda-beda. Yoseph berpendapat, penting untuk mengevaluasi karakteristik peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga akan menjadi pegangan untuk kita dalam menanggulangi masalah. Yoseph mengapresiasi tren kecelakaan, angkanya terus menurun dan itu patut dibanggakan. Yoseph berpendapat bahwa Human error menempati urutan pertama dalam kecelakaan sehingga perlunya kedisiplinan lalu lintas. Yoseph menghimbau daerah tujuan wsata dan tujuan mudik juga perlu menjadi perhatian, infrastruktur, sarana, dan prasarana di tujuan wisata dan tujuan mudik harus ditingkatkan. Kepada Kementerian PUPR, Yoseph melihat sudah adanya kemajuan di jalur Pantura namun perlahan ditinggalkan dan beralih ke jalur utara, contohnya, perjalanan dari Cirebon-Bandung terhambat karena adanya pembangunan LRT. Yoseph menanyakan terkait sudah adakah prosedur penanganan dari kendaraan yang beresiko kecelakaan seperti truk tanki. Yoseph memohon untuk perbaikan dari penerangan jalan umum terutama di Pantura karena banyak terjadi kecelakaan. Mengenai transportasi kereta api, Yoseph melihat sudah baik namun masih belum ramah untuk para difabel. Ia kemudian menyarankan agar turun tangga harus menggunakan tangga yang digeser. Yoseph menganggap pelayanan restorasi (makanan) di kereta api tidak menarik karena tidak ada pilihan yang menarik. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

27 Juni 2016 - Satu-satunya undang-undang yang dibuat Pemerintah adalah UU APBN dan Pemerintah sendiri yang meminta perubahan dan pemotongan anggaran kementerian/lembaga. Terkait hal itu, Yosep mempertanyakan berapa pemotongan dan penambahan yang harus disepakati karena jika Pemerintah menolak, maka Komisi 5 harus melakukan pembahasan dan pengkajian anggaran Mitra Kerja dari awal. Yosep menyetujui anggaran tambahan Rp600 Miliar untuk KemenDes-PDTT dan Badan SAR Nasional (Basarnas) asalkan ada penjelasan konkret terhadap usulan tersebut.  [sumber]

9 Juni 2015 - Yoseph ingin memperkuat kemitraan antara Komisi 5 dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT). Mengingat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) juga pernah duduk di Komisi 5, Yoseph optimis kemitraan yang erat sangat mungkin terjadi. Yoseph menilai KemenPDT adalah kementerian yang memiliki paling banyak Direktur Jenderal karena memiliki keterkaitan dengan hampir semua kementerian lain.

Yoseph minta penjelasan ke MenPDT mengenai kedudukan Program PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM). Menurut Yospeh program PNPM sudah berjalan bertahun-tahun dan sukses. Yoseph mendengar program ini akan dihapus dan berharap KemenPDT tetap meneruskan PNPM dan diberdayakan.  [sumber]

RKA K/L Mitra-Mitra Komisi 5 pada 2016

19 Oktober 2015 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)  dengan mitra-mitra Kementerian/Lembaga Komisi 5, Yoseph menyayangkan karena Komisi 5 tidak memiliki kewenangan untuk hal sinkronisasi seperti di Banggar. Yoseph mengusulkan angka yang diberikan Banggar diterima saja oleh Komisi 5 sesuai alokasinya saat ini. Pemotongan dan penundaan merupakan kewenangan Banggar. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Kementerian Pekerjaan Umum - RAPBN 2016

24 Juni 2015 - Yoseph menegaskan bahwa ada kesenjangan yang mencolok antara Pagu Kebutuhan dan Pagu Indikatif dari yang diajukan mitra-mitra Komisi 5. Komisi 5 sepakat untuk perjuangkan peningkatan pagu untuk mengurangi kesenjangan. Yoseph khawatir dengan kesenjangan pagu ini Program Nawa Cita tidak akan tercapai.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perhubungan 2016

10 Juni 2015 - Yoseph dorong Menteri Perhubungan (Menhub) bahwa ia wajib fokus pada masalah transportasi karena itu satu cara penting untuk buka daerah-daerah terisolasi.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

10 Juni 2015Yoseph minta ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) untuk diberikan landasan hukum dan Peraturan Presiden (PerPres) dari pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA).

Yoseph fokus kepada air. Menurut Yoseph kita harus bisa menangkal air agar kita bisa antisipasi musim kering. Yoseph dorong MenPUPERA untuk samakan anggaran untuk air untuk menjaga swasembada pangan. Sehubungan dengan perumahan, menurut Yoseph Pemerintah tidak mungkin bisa bangun 15 juta perumahan umum hanya dengan APBN. Oleh karena itu, Yoseph menilai kita harus andalkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk bangun rumah.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Yoseph menegaskan perlunya komunikasi yang intens antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komisi 5 untuk membina kemitraan bersama. Yoseph minta penjelasan dari Menteri Perhubungan (Menhub) apa sebenarnya inti dari Program Tol Laut ini.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surakarta
Tanggal Lahir
14/03/1958
Alamat Rumah
Jalan Delman Utama A 19/285/29 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
No Telp
0813 8916 0025 atau 021 575 6328

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Komisi