Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Barat VIII
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surakarta
Tanggal Lahir
14/03/1958
Alamat Rumah
Jalan Delman Utama A 19/285/29 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
No Telp
0813 8916 0025 atau 021 575 6328

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat VIII
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Yoseph Umar Hadi adalah anggota DPR RI dari dapil Jawa Barat 8 (meliputi Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kota Cirebon) dengan perolehan 53.757 suara dalam pemilu tahun 2009. Saat ini beliau duduk sebagai anggota Komisi V yang membidangi urusan Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal.

Pada awal keterpilihannya, Wakil Ketua Komisi V ini memiliki beberapa hal yang ingin diperjuangkan dalam masa jabatannya, antara lain pengembangan demokrasi, pengembangan pemerataan infrastruktur terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, pengembangan pendidikan, dan memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan (pengembangan infrastruktur, pendidikan dan pendidikan politik).

Di 2010 Yoseph diduga terlibat kasus penelantaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Dubai, Uni Arab Emirat pasca studi banding RUU Rumah Susun ke Rusia. (sumber)

Pendidikan

SD Beiji-Pedan 1965-1970
SMP Ceper-Klaten 1971-1973
SLTA Mertoyudan, Magelang 1974-1977
STF Driyarkasa Jakarta 1980-1983
IKIP Sanata Dharma Yogyakarta 1985-1988
Magister Ilmu Pemerintahan, Univ. Satyagama, Jakarta (2003)

Perjalanan Politik

  1. Anggota Komisi V DPR-RI dari Fraksi PDIP (2009)
  2. Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI FPDIP
  3. Anggota DPR RI dari FPDIP (1999-sekarang)
  4. Anggota Departemen Kesejahteraan Rakyat DPP PDI (1993-1998)
  5. Aktivis PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia)
  6. Senat Mahasiswa IKIP Sanata Dharma Yogyakarta (sekarang Universitas Sanata Dharma) 

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

  1. Pengembangan demokrasi, pengembangan pemerataan infrastruktur terutama di daerah tertinggal dan perbatasan, pengembangan pendidikan, dan memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan (pengembangan infrastruktur, pendidikan dan pendidikan politik)
  2. Pengamanan di perlintasan kereta api diperketat lagi, khususnya perlintasan tanpa palang dan penjaga karena masih rawan kecelakaan
  3. Perawatan dan peremajaan kereta api

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Jasa Konstruksi

24 Agustus 2016 - dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR),Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yoseph berpesan jangan sampai DIM 347-399 mengikat badan tersebut yang dapat menerimanya. [sumber]

RUU Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera)

17 November 2015Yoseph menyebutkan bahwa hampir semua Rapat Dengar Pendapat (RDP) memberikan dukungan penuh terhadap RUU Tapera. Seluruh Fraksi juga memberikan dukungan penuh tehadap RUU Tapera. Yoseph berobsesi untuk menyelesaikan RUU Tapera. Yoseph juga mengungkapkan bahwa sebenarnya RUU Tapera sudah selesai pada tahun tahun 2014, tetapi di paripurna pemerintah malah mundur, tidak berani.

Yoseph merasa senang karena draft RUU Tapera disambut baik oleh Pemerintah dan 80% sudah disetujui. Berarti presepsi Panitia Khusus (Pansus) sudah sama dengan Pemerintah. Yoseph mengungkapkan bahwa Pemerintah mempunyai kemampuan yang terbatas, seperti alokasi anggaran. Menurutnya, menteri-menteri dan direktur perusahaan diajak juga untuk menabung untuk Tapera. Yoseph menambahkan, bila Badan Amil Zakat dimasukkan ke Tapera maka akan lebih bagus, serta ada baiknya pula WNA diwajibkan menabung. Selain itu, Yoseph juga menyarankan Pemerintah Pusat dan Daerah agar mencadangkan dana untuk warga yang tidak mampu. Terakhir, Yoseph belum terlalu yakin bunga Tapera bisa lebih rendah dari 5% pada Program 1 Juta Rumah.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Yoseph berharap kedepannya tidak terjadi lagi pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Yoseph turut bertanggung jawab UU No.7 Tahun 2004 (UU SDA) dibatalkan oleh MK karena dianggap sepertinya Yoseph tidak memahami UUD 1945. Yoseph menilai banyak hal yang baik dalam UU SDA yang bisa dipertahankan. Yoseph menyatakan Komisi 5 bisa inisiasi untuk draft UU Air. Sehubungan dengan pembangunan di kawasan hutan produksi, Yoseph menilai kepentingan masyarakat dan negara juga harus diperhatikan.  [sumber]

Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1 

17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Yoseph ingin mengajak Pak Dirjen untuk memikirkan kira-kira 5 tahun ke depan ini Stasiun Cirebon ini seperti apa, dan yang pasti ini akan mengalami kepadatan di jalur atau Stasiun Cirebon ini. Yoseph mengira juga dibutuhkan eskalator di Stasiun Cirebon. Apakah Public Service Obligation (PSO) itu arahnya nanti lebih kepada track atau kepada orang.Yoseph mengira Ini perlu untuk dievaluasi atau dicek, karena yang benar-benar membutuhkan PSO itu adalah daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang sedang berkembang. Untuk tahun anggaran 2020, Yoseph mengira Binjai itu biar direvitalisasi karena ini merupakan janjinya Pak Jokowi. Yoseph mengajak Pak Dirjen berfikir 10 tahun kedepan bagaimana kondisi stasiun ini, sedangkan kondisi stasiun, parkir dan aksesibilitas tidak sebaik itu. Yoseph mengajak untuk mengingat bahwa sekarang PT KAI Berjaya, sedangkan yang bertanggungjawab sebenarnya adalah Dirjen. Rel kereta api lebih banyak orientasi ke Jepang daripada ke China, dan Yoseph bertanya sejak kapan orientasi kita lebih ke China,tolong pikirkan secara politik dunia dan timbang kualitas, positif dan negatifnya. [sumber] 

Pembahasan Rincian Program untuk Fungsi dan Program dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019

16 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Sestama BMKG, Sestama Basarnas dan BPWS, Yoseph berharap kemampuan Basarnas dan BMKG kalau dalam posisi masyarakat tidak diikutsertakan, Satgas mandiri masyarakat itu terus diadakan. Jadi, pelatihan tanggap bencana. Yoseph berpendapat dengan anggaran yang ada itu dioptimalkan sebagaimanapun itu sangat terbatas. Jadi, libatkan masyarakat. Sekali lagi Yoseph berharap BMKG dan BASARNAS tetap memberikan pelatihan ke masyarakat agar masyarakat dapat melakukan upaya-upaya penyelamatan. [sumber

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Jul 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub, Yoseph berharap semoga rapat ini dapat menjadi acuan untuk menyusun nota keuangan sehingga masih ada kesempatan untuk mempertajam, karena kinerja utama terkait pelaksanaan adalah keselamatan tertentu dan harapan renstra hampir tidak terpenuhi. Yoseph juga menyarankan agar PNBP dan BLU harus tetap diperhatikan. Yoseph menanyakan mengenai hasil anggaran 2016, bahwa disampaikan pada 2016 sudah dianggarkan terhadap persoalan konsep danau toba. Yoseph berpendapat, terjadinya suatu bencana bukanlah untuk mencari siapa yang salah, melainkan mencari solusi penyelesaian dan perbaikannya. Berkaitan dengan anggaran, Yoseph juga menanyakan perihal pelatihan orang daerah dengan anggaran tersebut yang nantinya diharapkan dapat berkontribusi bagi daerah asalnya. Yoseph berpendapat harus mulai berpikir realistis, dimulai dengan kebutuhan Negara,jangan sibuk membandingkan dengan negara lain, karena terlalu jauh dan tidak imbang. [sumber

Sarana Prasarana Kepulauan Sula

5 April 2018 - Dalam Rapat Audiensi dengan Bupati Kepulauan Suladan Bappeda Kepulauan Sula Yoseph mengungkapkan bahwa Bupati Kepulauan Sula ingin sekali agar Kabupaten Kepulauan Sula dapat mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lainnya, hal itu dapat dilihat dari presentasi mengenai percepatan pembangunan jalan yang sudah baik. Yoseph juga mengungkapkan bahwa  jajaran pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula juga mencari dukungan dengan baik, sehingga hasil dari presentasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kunjungan, jika hal ini mendapatkan dukungan dari Pak Bupati, maka Komisi 5 akan membuat surat tugas kunjungan spesifik (Kunspek), sebab akan seribu kali lebih baik melihat secara langsung daripada hanya mendengarkan agar benar-benar memahami bahwa Kabupaten Kepulauan Sula benar-benar membutuhkan perhatian khusus. Yoseph meminta agar memasukan Kabupaten Kepulauan Sula dalam agenda Kunspek. Yoseph mengungkapkan bahwa sepintas daerah ini strategis dan menarik, apalagi pelabuhan di daerah ini mampu menyediakan logistik yang menjadi incaran investor. Yoseph menambahkan bahwa Cina dan Singapura berlomba-lomba agar dapat membangun pelabuhan di sini dengan tujuan agar dapat mengetahui lalu lintas internasional yang ada di Indonesia, sehingga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat juga perlu mempertajam daerah ini melalui dukungan infrastruktur agar dapat mengembangkan daerah yang bersangkutan. Yoseph berpendapat, jika infrastruktur sudah ada dan baik, maka dapat dijadikan tujuan bisnis baik dari laut maupun udara, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Bupati untuk memprioritaskan pembangunan pelabuhan dan bandara sudah benar. Yoseph benar-benar mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula benar-benar nyata, sehingga dapat mendorong penghasilan perkapitanya. [sumber]

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Yoseph bersepakat bahwa yang telah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka Natal 2017 dan tahun baru 2018 sudah berjalan dengan lancar. Yoseph menyampaikan bahwa tidak ada berita atau peristiwa menonjol yang membawa masyarakat kepada keprihatinan. Yoseph menyarankan perlunya evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, Yoseph memohon kepada pihak terkait agar data seharusnya dikonsolidasikan sehingga masing-masing instirusi tidak memberikan info yang berbeda-beda. Yoseph berpendapat, penting untuk mengevaluasi karakteristik peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga akan menjadi pegangan untuk kita dalam menanggulangi masalah. Yoseph mengapresiasi tren kecelakaan, angkanya terus menurun dan itu patut dibanggakan. Yoseph berpendapat bahwa Human error menempati urutan pertama dalam kecelakaan sehingga perlunya kedisiplinan lalu lintas. Yoseph menghimbau daerah tujuan wsata dan tujuan mudik juga perlu menjadi perhatian, infrastruktur, sarana, dan prasarana di tujuan wisata dan tujuan mudik harus ditingkatkan. Kepada Kementerian PUPR, Yoseph melihat sudah adanya kemajuan di jalur Pantura namun perlahan ditinggalkan dan beralih ke jalur utara, contohnya, perjalanan dari Cirebon-Bandung terhambat karena adanya pembangunan LRT. Yoseph menanyakan terkait sudah adakah prosedur penanganan dari kendaraan yang beresiko kecelakaan seperti truk tanki. Yoseph memohon untuk perbaikan dari penerangan jalan umum terutama di Pantura karena banyak terjadi kecelakaan. Mengenai transportasi kereta api, Yoseph melihat sudah baik namun masih belum ramah untuk para difabel. Ia kemudian menyarankan agar turun tangga harus menggunakan tangga yang digeser. Yoseph menganggap pelayanan restorasi (makanan) di kereta api tidak menarik karena tidak ada pilihan yang menarik. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

27 Juni 2016 - Satu-satunya undang-undang yang dibuat Pemerintah adalah UU APBN dan Pemerintah sendiri yang meminta perubahan dan pemotongan anggaran kementerian/lembaga. Terkait hal itu, Yosep mempertanyakan berapa pemotongan dan penambahan yang harus disepakati karena jika Pemerintah menolak, maka Komisi 5 harus melakukan pembahasan dan pengkajian anggaran Mitra Kerja dari awal. Yosep menyetujui anggaran tambahan Rp600 Miliar untuk KemenDes-PDTT dan Badan SAR Nasional (Basarnas) asalkan ada penjelasan konkret terhadap usulan tersebut.  [sumber]

9 Juni 2015 - Yoseph ingin memperkuat kemitraan antara Komisi 5 dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT). Mengingat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) juga pernah duduk di Komisi 5, Yoseph optimis kemitraan yang erat sangat mungkin terjadi. Yoseph menilai KemenPDT adalah kementerian yang memiliki paling banyak Direktur Jenderal karena memiliki keterkaitan dengan hampir semua kementerian lain.

Yoseph minta penjelasan ke MenPDT mengenai kedudukan Program PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM). Menurut Yospeh program PNPM sudah berjalan bertahun-tahun dan sukses. Yoseph mendengar program ini akan dihapus dan berharap KemenPDT tetap meneruskan PNPM dan diberdayakan.  [sumber]

RKA K/L Mitra-Mitra Komisi 5 pada 2016

19 Oktober 2015 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)  dengan mitra-mitra Kementerian/Lembaga Komisi 5, Yoseph menyayangkan karena Komisi 5 tidak memiliki kewenangan untuk hal sinkronisasi seperti di Banggar. Yoseph mengusulkan angka yang diberikan Banggar diterima saja oleh Komisi 5 sesuai alokasinya saat ini. Pemotongan dan penundaan merupakan kewenangan Banggar. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Kementerian Pekerjaan Umum - RAPBN 2016

24 Juni 2015 - Yoseph menegaskan bahwa ada kesenjangan yang mencolok antara Pagu Kebutuhan dan Pagu Indikatif dari yang diajukan mitra-mitra Komisi 5. Komisi 5 sepakat untuk perjuangkan peningkatan pagu untuk mengurangi kesenjangan. Yoseph khawatir dengan kesenjangan pagu ini Program Nawa Cita tidak akan tercapai.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perhubungan 2016

10 Juni 2015 - Yoseph dorong Menteri Perhubungan (Menhub) bahwa ia wajib fokus pada masalah transportasi karena itu satu cara penting untuk buka daerah-daerah terisolasi.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

10 Juni 2015Yoseph minta ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) untuk diberikan landasan hukum dan Peraturan Presiden (PerPres) dari pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA).

Yoseph fokus kepada air. Menurut Yoseph kita harus bisa menangkal air agar kita bisa antisipasi musim kering. Yoseph dorong MenPUPERA untuk samakan anggaran untuk air untuk menjaga swasembada pangan. Sehubungan dengan perumahan, menurut Yoseph Pemerintah tidak mungkin bisa bangun 15 juta perumahan umum hanya dengan APBN. Oleh karena itu, Yoseph menilai kita harus andalkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk bangun rumah.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Yoseph menegaskan perlunya komunikasi yang intens antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komisi 5 untuk membina kemitraan bersama. Yoseph minta penjelasan dari Menteri Perhubungan (Menhub) apa sebenarnya inti dari Program Tol Laut ini.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surakarta
Tanggal Lahir
14/03/1958
Alamat Rumah
Jalan Delman Utama A 19/285/29 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
No Telp
0813 8916 0025 atau 021 575 6328

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat VIII
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika