Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Barat IX
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Majalengka
Tanggal Lahir
08/09/1952
Alamat Rumah
Jl. Gelong Baru Barat V/14, RT 004/RW 003, Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat IX
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Tubagus Hasanuddin, pria yang lahir di Majalengka pada 8 September 1952 lalu ini kini dikenal sebagai anggota DPR/MPR periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Jawa Barat 9. Sebelumnya TB Hasanuddin adalah anggota TNI bergelar Mayor Jenderal, dan kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR bidang Pertahanan, Intelejen, Luar Negeri & Komunikasi.

Kiprah pria yang sudah dikaruniai dua orang anak ini termasuk paling aktif dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR dari PDI Perjuangan. Setiap kali tampil di depan publik, ia hampir selalu mengeluarkan pernyataan yang mengundang pro dan kontra.

Di Maret 2016, TB Hasanuddin diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat di 2018. (sumber).

Pendidikan

Akademi Militer
Pascasarjana Universitas Pasundan (2006)

Perjalanan Politik

Anggota TNI bergelar Mayor Jenderal
Anggota DPR RI FPDIP (2009-sekarang) sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR bidang Pertahanan, Intelejen, Luar Negeri & Komunikasi.

24 Januari 2018, TB Hasanuddin menyerahkan posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI kepada rekan satu Fraksinya di PDI Perjuangan yaitu Bambang Wuryanto. (sumber)

Visi & Misi

Obsesi masuk ke politik untuk memajukan daerah, memajukan masyarakat yang masih termarginalkan, petani, buruh, dan nelayan.

Masyarakat dari dapil saya bisa sejahtera dan tak termarginalkan lagi, terlebih untuk masyarakat Indonesia secara umum.

Program Kerja

Pemerintah Indonesia harus menjadi ujung tombak dalam membantu Palestina memperoleh hak-haknya. Setidaknya, kata dia, pemerintah menekan PBB untuk membentuk tim investigasi atas perbuatan Israel itu. Seharusnya pemerintah tidak menunggu datangnya suatu kasus terlebih dahulu, harus lebih proaktif.

untuk sharing dengan negara pelindung dan teman Israel. Hal ini penting, agar negara tersebut terbuka matanya dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Negara pelindung Israel kan punya kepentingan juga terhadap kita. Kenapa tidak melakukan sharing membahas itu. Indonesia harus meyakinkan negara-negara pelindung Israel itu agar mampu minimal melakukan investigasi internasional terhadap penyerangan yang dilakukan tentara Israel.

Sikap Politik

RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini

3 Oktober 2017 - Sebagai pimpinan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Hasanuddin memaparkan agenda yang akan dibahas dalam rapat yang diantaranya adalah penjelasan dari pemerintah, pandangan umum dari fraksi-fraksi, penjelasan DIM RUU, dan pendapat akhir dari fraksi-fraksi. Hasanuddin membuka sesi pertama mengenai penjelasan pemerintah antar Pemerintah RI dengan Pemerintah Papua Nugini.

Sebelum itu, Hasanuddin menyampaikan bahwa Fraksi PKB pada saat rapat berlangsung tidak hadir dan menyampaikan pandangannya melalui WhatsApp. Fraksi PKB menyatakan setuju untuk membahas RUU kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Papua Nugini untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut. Fraksi PKS juga menyatakan setuju untuk membahas RUU tersebut.

Hasanuddin memaparkan DIM No. 1-16 telah disetujui beserta isinya. DIM No. 2 mengenai umum, DIM No. 3 mengenai kemampuan mempertahankan diri dari negara luar untuk mempertahankan kedaulatan negara, DIM No. 4 mengenai kerja sama di bidang pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan negara, DIM No. 5 mengenai kerja sama antara Indonesia-Papua Nugini dengan dibentuknya kerja sama di bidang pertahanan, DIM No. 6 mengenai kegiatan kerja sama, DIM No. 7 mengenai ruang lingkup kerja sama, DIM No. 8 dialog dan konsultasi mengenai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, DIM No. 7-10 mengenai kegiatan kerja sama antara Indonesia-Papua Nugini. Menurut Hasanuddin, seharusnya saat menyusun draft dengan Papua Nugini anggota DPR juga diundang untuk berunding. Hasanuddin menegaskan jika sudah seperti ini maka sudah tidak bisa diubah. Hasanuddin juga menanyakan apakah draftnya boleh diganti, ditambah atau dikurangi. Kalau kita ubah bahasanya, berarti beda dengan teks yang dipegang Papua Nugini. Hasanuddin berpendapat bahwa ini harus ada pembaharuan, jadi ada ratifikasi yang terbaru. Hasanuddin mengatakan bahwa itu usul tapi belum tentu mewakili parlemen. Ia menanggapi jawaban anggota lain bahwa draft ini sudah fixed dan meminta mereka untuk terima saja, karena tidak bisa dirubah. Jika tidak ada kepentingan bersama tidak usah diteruskan. Hasanuddin sebenarnya netral saja jika membahas ini, karena ia merasa kita harus menghargai pemerintahan sebelumnya.

Hasanuddin mengatakan bahwa poin 1 jangan dihubungkan dulu, poin 2 dialoh kerja sama menjadi isu, dan poin 3 pertukaran personil dan pelatihan saling kunjung, poin 4 berbagi informasi dalam bidang pertahanan dan bidang-bidang lain. Menurut Hasanuddin, poin-poin ini sudah cukup komprehensif tapi kalau kita nanti yang melakukan control, maka pemerintah baru ada dialoh. Hasanuddin mengira itu masalah etika, kasus. Dalam hal ini ia mengira tidak perlu dimasukkan ke sini. Hasanuddin juga menjelaskan ketika perwira sedang pelatihan di luar negeri, mereka membutuhkan perlengkapan, tapi ia mengatakan bahwa tidak perlu tertulis di sini. Hasanuddin berpendapat bahwa ada baiknya Pak Menhan yang menjelaskan kasus spesial itu.

Hasanuddin menjelaskan penulisan yang tepat pada poin c, yaitu berbagai informasi dalam bidang pertahanan dan hal lain, termasuk organisasi, doktrin kebijakan. Hasanuddin hanya mau menekankan ini translate dari Inggris ke Indonesianya. Hasanuddin menyampaikan kepada ahli bahasa bahwa setiap perjanjian sepertinya Beliau harus ikut. Hasanuddin mengatakan bahwa kita ikuti saja terjemahan dari ahlinya. Hasanuddin menjelaskan bahwa berdasarkan sepengetahuannya, intelijen itu informasi, agen intelijen baru manusia. Hasanuddin kembali mengatakan bahwa lain kali kalau membuat perjanjian harus mengajak ahli bahasa.

Hasanuddin menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem, PPP, PKS, PKB, Golkar, PAN, Demokrat, Hanura, menyetujui pengesahan RUU kerja sama di bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia dengan Papua Nugini untuk dibawa ke Paripurna. Hasanuddin juga menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra dan PDI-P menyetujui pengesahan RUU tersebut. Jadi kesimpulannya adalah seluruh fraksi setuju untuk mengesahkan RUU ini untuk dijadikan UU di Paripurna. Hasanuddin menyimpulkan bahwa setelah mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi dan pemerintah telah menyetujui, maka RUU ini akan diajukan pada rapat Paripurna. [sumber]

RUU Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Republik Filipina

25 April 2017 - TB menyatakan bahwa Komisi 1 DPR-RI menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) no 1-26 berikut isinya.   [sumber]

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

27 Oktober 2016 - (MEDIA INDONESIA) - Rapat Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi undang-undang, setelah pembahasan panjang di Komisi I DPR dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

"Apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE) dapat disetujui untuk disahkan sebagai UU?" kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (27/10).

Lalu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu mengatakan setuju RUU tentang Perubahan UU ITE disetujui menjadi UU.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin dalam pidato laporannya menyampaikan bahwa RUU tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE merupakan usul pemerintah, yang masuk dalam daftar Prolegnas tahun 2015-2019 dan merupakan RUU prioritas tahun 2016.

Dia menjelaskan, dalam pembahasan Rancangan UU itu, Komisi I DPR dan pemerintah menyetujui bahwa perubahan UU ITE menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi, serta mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.

"Di antaranya tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, bukan semata-mata sebagai delik umum, melainkan sebagai delik aduan," ujarnya.

Dia mengatakan, penegasan sebagai delik aduan dalam Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) dan Ayat (5) RUU dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Menurut dia, dalam penjelasan Pasal 27 disebutkan mengenai tindakan 'mendistribusikan', 'mentransmisikan', dan 'membuat dapat diakses' informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, serta menambah penjelasan Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 27 Ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

"RUU juga mengubah ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang di dalam UU ITE diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar," katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan RUU itu, sanksi pidana penjara diturunkan menjadi 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Perubahan tersebut, menurut dia, dianggap penting karena dengan ancaman
sanksi pidana penjara 4 tahun, pelaku tidak serta merta dapat ditahan oleh penyidik.

"Selain membahas dan menyetujui materi perubahan tersebut, Komisi I DPR bersama dengan Pemerintah juga telah membahas dan menyetujui beberapa substansi baru," ujarnya.

Salah satunya, menambah ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 40 Ayat (2a) RUU tentang
Perubahan atas UU ITE).

Untuk itu, dia menjelaskan, Pemerintah berwenang memutus akses dan atau memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Sistem Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum.  [sumber]

13 April 2016 - TB. Hasanuddin mengajak para anggota untuk mempelajari 62 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam rapat ini. DIM tetap yang perlu dibahas adalah 1, 2, 3, 11, 16, 20, 26, 48, 54, 60, dan 61. Ia menanyakan apakah DIM yang ada ini akan dibahas pada raker ini atau diserahkan ke Panitia Kerja (Panja).

Sehubungan dengan DIM 5 - TB. Hasanuddin menguraikan naskah RUU ITE dari Pemerintah. Di dalam naskah tersebut, salah satunya berisi "perlunya dibentuk UU atas perubahan UU No.11 tahun 2008". Ia menghimbau agar fraksi di luar PAN, PKS, dan PDI Perjuangan membuat masukan. Sementara itu, untuk pembahasan DIM 5 tidak ada yang memberikan masukan.

Sehubungan dengan DIM 6 - TB Hasanuddin mengatakan bahwa naskah dari Pemerintah tidak ada dan usulan perubahan hampir sama.

Sehubungan dengan DIM 7 - TB Hasanuddin mengatakan bahwa penggunaan cyber tetap dari peraturan Pemerintah. Ia mengusulkan agar nanti dibahas di panja karena kehadiran anggota semakin sedikit.

Sehubungan dengan UU No.11 Tahun 2008 - TB. Hasanuddin mengatakan ada koreksi untuk Pemerintah menimbang butir (a) sampai (g). TB. Hasanuddin menyepakati untuk mengkonsolidasikan draft lama yang menjadi acuan. Ia mengatakan bahwa untuk butir yang sama seharusnya ditulis sama. Pada DIM nomor 11 ada kata “mengingat”, menurutnya harus tetap ditulis. Ia meminta juru ketik untuk konsinyering di tempat lain sambil menunggu konsolidasi.  [sumber]

RUU Kerja Sama dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Jerman

10 Februari 2016 - Dave mewakili Fraksi PDIP bersedia untuk menyetujui kedua nota kesepakatan tersebut.  [sumber]

Peraturan Presiden No.58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan

19 Juni 2015 - (RimaNews) - TB Hasanuddin menilai, Perpres no 58 tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan cacat hukum.

Perpres No 58 tahun 2015 ini memuat kedudukan, tugas, fungsi, instansi vertikal, tata kerja, dan pendanaan struktur organisasi Kemenhan.

Mengapa cacat? Karena, landasan hukumnya hanya mencantumkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 UUD 1945 dan UU no 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 4 dan 17 UUD 45 hanya menyangkut tentang Presiden adalah pemegang pemerintahan, dan Presiden dalam memegang pemerintahan itu dibantu oleh para Menteri sesuai bidangnya.

"Seharusnya yang menjadi acuan adalah pasal 30 ayat 1 dan 5 tentang pertahanan dan susunan/ kedudukan TNI. UU yang dijadikan landasan seharusnya UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Dengan tidak mencantumkan kedua UU ini maka Perpres No. 58 telah menabrak pasal-pasal dalam UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara khususnya pasal 16 ayat ( 6)," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/06/2015).

Pasal 16 ayat 6 berbunyi Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan tehnologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI.

"Tanpa mencantumkan UU No. 3/2002 maka kewenangan Kemenhan telah diamputasi khususnya dalam mengelola kebijakan pembinaan dan anggaran di TNI," ujarnya.

Kemudian dalam Perpres No. 58 tahun 2015 pasal 49 ayat 1, untuk melaksanakan tugas dibidang pertahanan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negri dapat ditempatkan atase pertahanan.

Selama ini Atase Pertahanan dibawah kendali KABAIS TNI karena sesuai dengan UU No. 34/2004 pasal 6 ( 1) a fungsi TNI adalah penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dari luar dan dalam negeri.

Untuk mendeteksi ancaman dari luar, maka TNI menempatkan Athannya di luar negeri yang salah satu tugasnya adalah melakukan operasi intelejen.

"Dengan ditariknya Athan ke Kemenhan maka fungsi operasi intelejen dilakukan oleh Kemenhan, lalu data intelejen luar negeri yang dibutuhkan TNI dalam melaksanakan fungsinya dari mana?" sebutnya.

Pasal 49 Perpres No. 58 juga bertentangan dengan UU No. 17 tahun 2011 tentang intelejen Negara. Dalam pasal 11 berbunyi fungsi intelejen pertahanan dan atau militer diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia .

"Jadi operasi intelejen dilakukan oleh TNI bukan oleh Kementerian Pertahanan. Dengan demikian saran saya sebaiknya Perpres No. 58 tahun 2015 direvisi agar tidak bertabrakan dengan undang-undang yang ada," pungkas politisi PDIP itu. (sumber)

RUU Pilkada (2014)

1. Kepala daerah dipilih oleh DPRD akan merugikan PAN, PPP, PKS. Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD hanya berpihak pada partai yang menduduki posisi dua besar pada Pemilu Legislatif 2014.

2. Hampir di seluruh daerah di Indonesia, perolehan suara terbesar diperoleh oleh PDI-P dan Partai Golkar. Sehingga sangat lumrah jika pilkada melalui DPRD akan menguntungkan dua partai.

3. DPRD tak berhak mewakili suara rakyat secara keseluruhan. Rakyat berhak memboiokot kalau nanti pemilihan melalui DPRD dilakukan

Tanggapan

Perjanjian Ekstradisi RI-RRC

25 September 2017 - Dalam RDP Komisi 1 dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Dirjen Asia Pasifik Kemlu RI, Dirjen A.H.U Kemkumham RI, Kejagung RI dan Kadiv Hukum Polri TB Hasanudin menjelaskan bahwa ekstradisi merupakan suatu penyelesaian dan solusi hukum, ia juga menjelaskan bahwa dalam realitasnya lebih banyak tahanan Tiongkok yang kabur ke Indonesia dibanding tahanan Indonesia yang kabur ke Tiongkok. TB Hasanudin juga menanyakan apakah perjanjian ekstradisi bisa mnyelesaikan permasalahan utang piutang dalam nara pidana kedua negara. Selain itu TB Hasanudin juga menanyakan apakah Tiongkok menganut asas dwi kewarganegaraan. [sumber]

Penanganan Kejahatan Siber, Ransomware dan Hoax

31 Mei 2017 - Hasanudin menanyakan Badan Siber itu pionernya dari lembaga mana. Hasanudin mengatakan bahwa BIN (Badan Intelijen Negara) mengaku dan Kemenpolhukam (Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM) juga mengakui. Hasanudin mengatakan bahwa mungkin apa yang dimaksud  Ibu Nurhayati Ali Assegaf, Pak Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sudah melihat atau belum chat-nya Habib Rizieq dan Bu Firza.   [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Sensor Film

30 Mei 2017 - TB Hasanuddin berharap tayangan televisi harus diperhatikan kualitas dan tidak hanya untuk kejar tayang.  Tugas untuk memfilter tersebut ada di LSF. Mengenai film reklame harus melalui LSF terlebih dahulu baru bisa masuk ke lembaga penyiaran terutama iklan tembakau serta juga diperhatikan jam tayangnya.

TB Hasanuddin juga mengingatkan TVRI sebagai TV Negara untuk taat hukum. Selain itu tentang adanya beberapa dalam aplikasi Perppu soal dubbing, kalau mengacu pada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tidak boleh sedangkan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) menganggap sah-sah saja.   [sumber]

Anggaran Kementerian Pertahanan

9 Agustus 2016 - (TEMPO.CO) - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat T.B. Hasanuddin meminta pemerintah tak memangkas anggaran Kementerian Pertahanan karena dikhawatirkan akan berdampak pada kesiapan tempur Tentara Nasional Indonesia.

Hasanuddin mengemukakan alasannya. Pertama, hal ini akan menyangkut penguatan pangkalan TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut di Natuna. "Ini mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin hangat," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Agustus 2016.

Kedua, ujar Hasanuddin, anggaran menjadi prioritas kebutuhan untuk melanjutkan pendanaan suku cadang, senjata, dan alutsista yang sudah dibeli. Terakhir, menurut dia, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara, akhir-akhir ini meningkat, terutama di wilayah perbatasan, terkait dengan fungsi pengamanan kedaulatan negara. “Ketiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu.”

Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Meski pemerintah hingga kini belum mendiskusikan soal alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI dengan DPR, Hasanuddin berharap pemangkasan anggaran tidak dikenakan terhadap kedua pos itu, mengingat banyaknya prioritas yang harus dilakukan.  [sumber]

Pemberian Amnesti Terhadap Kelompok Bersenjata di Aceh

15 Februari 2016 - (Rimanews) - Anggota DPR dari fraksi PDIP mengkritisi rencana pemerintah memberikan amnesti terhadap kelompok bersenjata di Aceh Nurdin bin Ismail Amat alias Din Minimi.

"Din Minimi termasuk kelompok yang terlibat (kejahatan) setelah tanggal berlakunya Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin di Ruang Rapat Badan Anggaran, Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (15/02/2016).

Hal itu dikatakannya saat sesi tanya jawab dalam Rapat Gabungan Komisi I dan Komisi III DPR dengan Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, BIN, dan Kemenkumham.

Dia menjelaskan, karena Din terlibat setelah diberlakukannya Perpres No 22 tahun 2005 maka amnesti tidak bisa diberlakukan untuk orang yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka dengan menggunakan senjata.

Dia mengatakan Din Minimi tentu menjadi orang yang tidak taat asas karena menyimpan senjata dan terlibat dalam kejahatan.

"Ini mohon menjadi acuan semua, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kalau Ampres ke DPR," ujarnya.  [sumber]

Kinerja Program Deradikalisasi Pemerintah

18 Januari 2016 - (KOMPAS.com) - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan program deradikalisasi yang dilakukan Pemerintah.

Program tersebut dinilai tak efektif, terbukti dengan masih adanya peristiwa pengeboman dan penembakan di kawasan Sarinah, Jakarta, Kamis pekan lalu.

"Deradikalisasi menjadi semacam proyek dan masuk dalam APBN dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah bekerja sama dengan lembaga non pemerintah, LSM, ormas dan lain-lain," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (18/1/2016).

Politisi PDI-P ini mengatakan, deradikalisasi menjadi program pemerintah sejak era SBY.

Program ini bertujuan untuk mengeliminasi atau bahkan menghilangkan para radikalis yang tumbuh berkembang di masyarakat, yang dianggap sebagian pakar sebagai embrio teroris.

Program ini, menurut Hasanuddin, disusun di beberapa kementerian, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan lain-lain.

Kegiatan deradikalisasi juga dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Polri, dan lembaga-lembaga non kementerian lain.

"Harap dicatat, kalau ditotal, anggaran yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah," ujar Hasanuddin.

"Hasilnya? Memang belum terlihat untuk jangka panjang, tapi setidaknya teror yang dilakukan oleh radikalis itu seperti tetap tak berkurang, bahkan bibit-bibitnya semakin tumbuh," ucap dia.

Purnawirawan TNI ini menambahkan, aparatur negara sesungguhnya sudah bekerja dengan baik. Namun, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dan diubah, agar efektif dan efisien.

Misalnya dalam hal koordinasi. Pemerintah dianggap masih mementingkan ego sektoral. Akibatnya, ada daerah atau kelompok yang digarap dua sampai tiga lembaga, tapi di beberapa daerah justru rawan dan tak tersentuh.

Selain itu, pelibatan tokoh berbobot juga masih sangat kurang. Seringkali yang diturunkan ke sebuah wilayah rawan  hanya seorang petugas yang kurang dalam pengetahuan agama.

Terakhir, deradikalisasi juga belum melibatkan unsur para pemimpin non formal seperti pengurus RT/RW. Mereka sekarang justru hanya dijadikan semacam pemadam kebakaran setelah teror terjadi .

"Seharusnya libatkan, gerakkan dan danai mereka untuk melakukan pengawasan di daerah masing-masing, termasuk membantu program deradikalisasi," ucap Hasanuddin. (sumber

Kocok Ulang untuk Mencari Pengganti Ketua DPR

17 Desember 2015 - (Rimanews) - Usai Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR, maka perlu dilakukan kocok ulang untuk mencari penggantinya. Mekanisme pemilihan harus mengacu pada UU MD3 tahun 2009. Pasalnya, regulasi yang ada sekarang ini bernuansa anti demokrasi.  
 
"Saran saya, sebaiknya segera kocok ulang sesuai dengan logika sehat dalam berbangsa dan bernegara. Jangan mengacu pada UU MD3 yang sekarang. Karena, UU MD3 tahun 2014 adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap demokrasi dan sekaligus  pelecehan terhadap kedaulatan rakyat," kata Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), TB Hasanuddin di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

UU MD3 Tahun 2014, menurut TB Hasanuddin,  adalah produk rekayasa dan kelicikan para pecundang yang merusak logika sehat dan tatanan kehidupan berdemokrasi.

"UU MD3 Tahun 2014 benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan saja, ibarat pertandingan lari marathon, juaranya siapa yang paling duluan masuk finish dan selanjutnya sesuai urutan masuk  ke 2, ke 3, dan seterusnya," katanya.

Menurut TBH, adalah sangat aneh bila kemudian pemenangnya diundi dari sebagian peserta lomba marathon tersebut. Padahal, lanjut TB Hasanuddin, sudah jelas yang menang lomba, tapi yang kalah tidak mau menerima kekalahan.

"Akibatnya, peserta paling buncit malah dapat juara ke 2, sementara pelari yang masuk paling duluan malah  tidak dapat medali apa pun," tutur dia. ‎

Situasi sangat berbeda dilaksanakan di Tahun 2004 dan 2009 di mana yang terpilih sebagai Ketua DPr otomatis adalah pemenang pemilu.

"Ini benar-benar sangat ironis dan sekali lagi merupakan pelecehan terhadap kedaulatan rakyat, akibatnya pimpinan DPR terlibat skandal Papa Minta Saham," katanya.

Politik adalah seni, kata TBH, tapi politik bukan berarti segala macam cara licik dipakai untuk menyisihkan rival dan tidak mau menerima kekalahan.

"Ada etika di dalamnya dan tetap ada peradaban dalam kehidupan berpolitik. Sekarang dengan situasi politik yang sangat jauh berbeda di mana posisi partai Demokrat sudah menempatkan posisi yang berbeda, kemudian disusul PAN yang mendukung pemerintah, sementara PPP dan Golkar masing-masing sudah menjadi dua kubu, sudah saatnya DPR ke akal sehat dan mengakhiri era pilpres," kata dia.

TBH menyarankan, segera saja berkumpul para ketua umum partai dan segera membuat kesepakatan waras, kemudian segera memerintahkan fraksi-fraksinya mengamandemen UU MD3 2014.

"Setidaknya, seperti UU MD 2009 yang lebih logis dan lebih waras. Setelah UU MD3 selesai diamandemen,  segera isi unsur pimpinan dan AKD dengan orang-orang yang lebih kredibe". Insya Allah, kinerja DPR akan bangkit kembali dan kegaduhan berakhir," pungkasnya. (sumber)

Anggota DPR Ikut-Ikutan Campur Tangan Dalam Proses Pembelian Alat Utama Sistem Persenjataan

16 November 2015 - (ANTARA News) - JAnggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin memgatakan, akhir- akhir ini muncul adanya anggota DPR yang mulai ikut-ikutan campur tangan dalam proses pembelian jenis alat utama sistem persenjataan atau alutsista, Bahkan ada yang meminta TNI AU untuk memindahkan pangkalan-pangkalan udaranya ke wilayah perbatasan.

"Dengan segala hormat, peran itu menurut saya tidak sesuai dengan tupoksi anggota DPR yaitu legislasi, controlling dan budgeting," kata TB Hasanuddin dalam rilis yang diterima ANTARA News, Jakarta, Senin.

Penentuan speckteck alutsista apalagi menentukan jenis dan merknya merupakan tanggung jawab USER (dalam hal ini adalah angkatan masing masing) . "Merekalah yang memiliki kompetensi menguji alutsista yang cocok, bukan anggota DPR yang tidak memiliki keahlian untuk itu .

"Sama halnya juga dengan disposisi dan dislokasi pasukan atau pangkalan, biarkanlah TNI yang memutuskan berdasarkan kemampuan alutsista. Ancaman dan strategi yang dipilih, saya yakin TNI akan lebih profesional dalam menentukan lokasi-lokasi pangkalannya," kata politisi PDIP itu tanpa menyebut nama anggota DPR yang dimaksud. (sumber)

Kasus Penembakan Tukang Ojek oleh Oknum Intel TNI

4 November 2015 - (TEROPONGSENAYAN) - Sadis dan sangat tak terpuji. Inilah penilaian TB Hasanudin, politisi PDIP atas penembakan tukang ojek oleh seorang oknum intel Bintara TNI. Dia mendesak TNI melakukan evaluasi personil intelnya.

"Itu perbuatan yang sadis dan tidak terpuji. Sadis hanya karena serempetan sedikit saja tapi sampai hati langsung membidik kepala korban," ujar TB Hasanudin yang juga pensiunan perwira tinggi TNI ini di Jakarta, Rabu (4/11/2015).

TB Hasanudin mengatakan evaluasi terhadap para personil intel menjadi sangat dibutuhkan lantaran kasus tersebut menunjukkan pelaku emosinya cepat meledak dan tak terkendali. Ini jauh dari perilaku intel TNI.

"Adakah personil Intel TNI yang belum lolos psychotest?," ujar dia. Sebab aparat Intel baik bintara maupun perwira yang
pernah mengikuti pendidikan kejuruan Intel lulus psychologitest, bisa menguasai keadaan dan mampu mengendalikan diri.

Khusus mengenai senjata, TB Hasanudin mengatakan beberapa satuan TNI memang mengizinkan aparat intelnya membawa senjata genggam (pistol) untuk tugas-tugas khusus. Tapi dengan kejadian ini perlu adanya peraturan lebih ketat lagi terhadap izin membawa senjata. (sumber)

Sikap Ketua dan Wakil Ketua DPR Menghadiri Kampanye Bakal Calon Presiden Amerika Serikat

10 September 2015 - (KOMPAS.com) - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebenarnya sudah diperingatkan untuk tidak menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, keduanya tetap melanjutkan pertemuan dengan Trump.

"Pihak Kedutaan (Indonesia) di AS telah menyarankan jangan. Itu bahaya, tidak layak dan tidak pantas didatangi, sehingga sebagian dari mereka tidak mau pergi," ujar Hasanuddin, saat ditemui di Ruang Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Hasanuddin mengatakan, informasi tersebut ia peroleh dari salah satu Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri RI, saat melakukan rapat di DPR. Menurut Hasanuddin, jika dilihat melalui prinsip politik luar negeri, pertemuan dengan salah satu bakal calon presiden di negara lain berpotensi mengganggu hubungan diplomatik negara ke depannya.

Misalnya, jika kandidat tersebut kalah dalam pemilihan, kandidat lain yang menang pemilu akan melihat bahwa Indonesia kurang memberi dukungan.

"Wawasan soal politik luar negeri yang bebas aktif harus dipahami. Itu menentukan sikap kita dalam membuat keputusan," kata Hasanuddin.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke AS, delegasi DPR yang dipimpin Setya Novanto bertemu dengan bakal calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, di New York. Rombongan DPR itu hadir dalam acara kampanye yang diadakan di Trump Plaza. Saat itu, Trump secara khusus memperkenalkan Novanto sebagai Ketua DPR, orang kuat dan sangat berpengaruh, yang sengaja datang untuk menemui dirinya bersama rombongan.

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI telah melakukan rapat internal terkait dugan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua Fadli Zon. Dugaan pelanggaran kode etik tersebut terkait kehadiran keduanya dalam acara jumpa pers yang digelar Donald Trump. (sumber)

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers dan Komisi Informasi Pusat

9 September 2015 - TB menekankan bahwa salah satu pilar demokrasi adalah Pers. TB mendesak Dewan Pers untuk membuat sertifikasi untuk wartawan yang kompeten. TB juga menyoroti isu wartawan Papua yang disangka menjadi informan asing. Menurut TB wartawan tersebut baiknya ditindak.

TB menegaskan bahwa Komisi Informasi Pusat (KIP) adalah lembaga negara. Menurut TB kalau pihak asing mau memberi bantuan harusnya ada kontrol dari negara. TB bukan takut negara ini akan runtuh, tetapi menurutnya harus ada kontrol. Jika KIP menerima langsung bantuan tersebut berarti KIP melanggar undang-undang.  [sumber]

Konflik Timur Tengah

2 September 2015 - Ketika perang Iraq dengan Iran, Ia mengaku yang melakukan obeservasi. Ketika perang Iraq melawan Kuwait, Ia pula yang memberi komando. Hasanuddin menyebutnya sebagai perang saudara, bukan perang agama karena meneriaki allahuakbar bersama-sama dan menarik meriam. Selanjutnya Ia menanyakan bagaimana caranya mengakurkan mereka yang konflik padahal jika ditelaah lebih dalam rukunnya sama, syahadatnya sama, kiblatnya sama, ideologi sama, lantas untuk apa berperang. Hasanuddin berpandangan pada kenyatanya OKI sebagai organisasi terbesar sulit mengatasinya karena sebenarnya negara yg terlibat, tetapi negara tidak mampu, dan Ia menanyakan apakah lemah pengawasan atau bagaimana. [sumber]

Tawaran Rusia untuk Berikan Soft Loan buat Alutsista

31 Agustus 2015 - (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan Rusia akan memberikan soft loan sebesar 3 miliar dolar AS kepada Indonesia guna membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista). Keinginan Rusia itu didapatkan oleh Komisi I DPR RI setelah melakukan kunjungan kerja ke Rusia beberapa waktu lalu.

"Untuk TNI dikatakan, Rusia siap memberikan soft loan yang sangat murah untuk membeli alutsista. Rusia bersedia memberikan soft loan kepada Indonesia sebesar 3 miliar dolar AS. Dalam waktu dekat investor Rusia akan datang," kata TB Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Atas tawaran Rusia itu, dirinya sudah menyampaikan kepada TNI dan juga Menteri Bappenas/Kepala PPN.

"Kita akan sampaikan kepada TNI dan saya sudah sampaikan juga kepada Menteri Bappenas. Mereka akan pelajari seperti apa soft loan. Soft loan itu lebih murah dibanding kredit ekspor (KE)," katanya.

Kunjungan Komisi I DPR RI  adalah juga untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia yang ada di Rusia. (sumber)

Ratifikasi Protokol Perdagangan

31 Agustus 2015 - TB Hasanuddin sependapat dengan hal yang dipaparkan oleh Evita Nursanty. Ratifikasi jika diganti dengan UU membutuhkan waktu yang lama sesuai dengan pemaparan Direktur jenderal Kementerian Perdagangan. Di sisi lain, ratifikasi harus segera direalisasikan dan disepakati terkait grand design dari perjanjian sebelumnya.  [sumber]

Situasi Pengungsi Rohingya di Aceh

24 Agustus 2015 - TB Hasanuddin memberi fokus pada beberapa hal terkait:

  • Kartu Penduduk untuk pengungsi. Menurut TB harus ada prosedur di PBB agar mendapat perlakuan yang sama karena menurut PBB sendiri berpendapat ada 2 jenis negara, yaitu: negara asal dan negara tujuan.

  • Himbauan kepada Komisi 1 agar melakukan tindakan yang lebih intensif terhadap para pengungsi.

  • Usulan ke UNHCR agar tetap menjadi koordinator Kemenlu dengan terus mencatat hasil verifikasi pengungsi yang tidak hanya berasal dari Myanmar, tetapi juga yang berasal dari Libya, Iraq, Afghanistan, Iran, dan Bangladesh.  [sumber]

Kebebasan Beragama di Indonesia

22 Agustus 2015 - (ANTARA News) - Pancasila merupakan produk komitmen anak bangsa yang beragam, Pancasila juga merupakan konsensus nasional. Lahirnya Pancasila di Indonesia sebagai bentuk gotong royong anak bangsa. 

Demikian disampaikan oleh anggota MPR RI, TB Hasanuddin melaluo rilis yang diterima ANTARA News usai Seminar Penyerapan Aspirasi Masyarakat dengan Tema "Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Kehilangan Bela Rasa Dan Peduli Sosial di Kalangan Generasi Muda" yang digelar di Gelar di Gedung Pasca Sarjana Universitas Parahiyangan, Bandung, Sabtu.‎  ‎

Acara ini kerjasama antara Badan Pengkajian MPR RI dengan Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Bandung.‎ 

"Pancasila bisa menjamin kebebasan beragama dalam rangka menjaga keutuhan bangsa. Negara harus bertanggungjawab dan menjamin kebebasan beragama," kata TB Hasanuddin‎.‎ 

Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, negara harus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebebasan beragama yang hingga ini masih menimbulkan polemik di masyarakat.

Wakil Ketua Badan Kajian MPR RI ini memyatakan, ada kasus diskriminasi, pengancaman, dan kekerasan terhadap pemeluk agama dan keyakinan tertentu dan penghadangan terhadap ritual pelaksanaan ibadah. ‎ 

"Pola pelanggaran hidup beragama Indonesia bermacam diantaranya karena pemikiran eklusif, pembentukan forum radikal lalu ada tindakan atas nama agama lalu terakhir ada kebijakan diksriminatif," ujar TB Hasanuddin.‎

Hasanuddin yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini menjelaskan bahwa konflik agama di Indonesia tidak bersifat tunggal. 

Ia pun membeberkan pemicu munculnya pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau dengan kata lain konflik agama, diantaranya perebutan sumber ekonomi yang terbatas dibeberapa daerah, politik ekonomi atau kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pemilik modal.‎ 

"Pemicu lainnya yaitu politik agama atau sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap berbagai jenis pelanggaran terhadap kebebasan dan berkeyakinan dan terakhir adalah masalah sekte agama,"ungkapnya.‎ 

Untuk itu, dalam kesempatan seminar tersebut, mantan sekretaris Militer Presiden Habibie dan Megawati ini meminta semua elemen bangsa di tanah air untuk kembali ke falsafah pancasila,kembali ke jati diri bangsa ‎ "lalu khusus pemerintah harus berani engevaluasi, merevisi, mencabut regulasi yang diskriminatif dan terakhir negara harus memiliki UU Kebebasan beragama," pungkasnya. (sumber)

Dana Aspirasi Rp.20 Milyar per Anggota DPR

13 Juni 2015 - (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, menolak dana aspirasi bagi anggota DPR RI meskipun sudah diatur dalam UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD(MD3).

Pasal 80 huruj J UU MD3 dijadikan sebagai dasar usulan Program Pembangunan Daerah Pemilih atau yang disebut sebagai Dana Aspirasi sebesar Rp20 miliar/orang/tahun. 

"Tetapi bagi saya, dana aspirasi ini akan menjadi bias bila disangkutkan dengan asas, fungsi dan peran DPR RI," kata TB Hasanuddin dalam rilis yang diterima, di Jakarta, Sabtu.

Pertama, aspirasi masyarakat seringkali tak hanya menyangkut bangunan fisik saja, tapi juga bisa ideologi, politik, ekonomi dan lain sebagainya. 

"Anggota DPR menampung aspirasi tersebut, kemudian menyampaikannya sesuai saluran, tak terbatas pada jumlah uang. Jadi mungkin saja ada aspirasi dan keluhan masyarakat, tapi tak melulu harus dijawab dengan uang," katanya. 

Kedua, dana aspirasi itu tak boleh bertentangan dengan sistem pembangunan, yakni pemerintah sebagai perencana sekaligus eksekutor. 

"Tugas DPR menyampaikan aspirasi ke pemerintah, lalu pemerintah melihat apakah aspirasi itu komprehensif atau tidak dan kemudian diprogramkan dalam wujud UU APBN," katanya. 

"Harus diingat juga, UU Keuangan Negara tak pernah mengamanatkan adanya peran DPR RI dalam kuasa perencanaan dan pelaksanaan anggaran," sebut purnawirawan mayor jenderal TNI AD itu. 

Ketiga, akan ada diskriminasi pembangunan bila dana itu dikucurkan. Daerah yang anggota DPR nya sedikit pasti mendapat sedikit dana, sebaliknya berbeda dengan yang banyak anggota DPR nya. Dan kalau mau jujur, justru daerah yang belum disentuh pembangunan, biasanya anggota DPR-nya sedikit. 

Ia menyebutkan, kalau dana aspirasi di DPRD kabupaten/kota yang jadi acuan dan kemudian bermasalah. Justru karena itu di DPR harus diluruskan, kita jangan mengikuti yang salah. Jangan sampai nanti terjadi blok-blokan ada daerah partai X, daerah partai Z karena ‎digelontor dana partai-partai.

Sebutnya, kemungkinan kongkalikong dana aspirasi dengan pejabat daerah dan pusat itu sangat besar. Bisa terjadi jual beli lelangan Dana Aspirasi. 

"Karena itu, kesimpulan saya, DPR tak usah masuk kepada hal-hal seperti itu. Urus saja pembuatan regulasi dan kontrol yang kuat pada pemerintah," pungkas TB Hasanuddin. (sumber)

Rencana Pembukaan Hubungan Diplomatik Republik Indonesia dan Republik Sudan Selatan

25 Mei 2015 - TB Hasanuddin menyatakan pemaparan para ahli ini bisa disimpulkan bahwa Negara Republik Sudan Selatan adalah hasil konflik yang ada di Negara Sudan. Konflik tersebut adalah konflik agama. TB Hasanuddin menanyakan jika Negara Republik Sudan Selatan pecah lagi bagaimana sebaiknya posisi dan sikap Indonesia.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Majalengka
Tanggal Lahir
08/09/1952
Alamat Rumah
Jl. Gelong Baru Barat V/14, RT 004/RW 003, Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Barat IX
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika