PDI Perjuangan - Jawa Barat XI

Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pokok-Pokok Panja RUU tentang Energi Baru dan energi Terbarukan - Raker Komisi 7 dengan Pemerintah dan Komite II DPD-RI

Dony menyampaikan bahwa masalah listrik sampai hari ini ada yang over supplai tetapi ada juga yang belum mendapatkan. Masalah over supplai itu karena tidak terdistribusi secara luas, jadi mohon nasional grid didorong agar didukung oleh Kementerian Keuangan.

Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Dony sebagai Pimpinan Rapat mengatakan bahwa pemaparan RKA K/L yang baru saja disampaikan oleh Menperin sebagai pengantar saja, sedangkan detail dari RKA K/L tersebut akan dibahas dalam RDP dengan masing-masing Eselon 1 Kemenperin setelah Raker ini selesai. Jadi, untuk pendalamannya nanti setelah Raker ini.

Masalah Penggunaan Lahan Tanah Ulayat untuk Operasi Pertambangan - Audiensi Komisi 7 DPR-RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT Trubaindo Coal Mining, MNP Law Firm, dan Perwakilan Bupati Kutai Barat

Dony berharap dari pihak Pemerintah betul-betul bisa memfasilitasi permasalahan yang ada ini, karena kami di sini adalah Wakil Rakyat yang mewakili mereka untuk menyelesaikan permasalahannya yang ada. Jadi, mohon dari pihak Pemerintah bisa memfasilitasi masyarakat untuk permasalahan yang timbul saat ini.

Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian

Terkait mobil listrik, Dony berterus terang coba melihat kondisi hari ini. Harga mobil listrik memang tergolong masih mahal, demand-nya mungkin ada tetapi kita masih mengantri untuk membelinya karena harganya mahal. Kalau hitung-hitungan, beli mobil dengan harga seperti itu, maka ketika umur baterai habis, kita harus investasinya juga cukup mahal dengan mengganti baterai. Contoh harga Toyota disini Rp1 miliar lebih sementara harga di Jepang masih Rp600 juta. Untuk mobil listrik, boleh diusulkan untuk keringanan pajak karena pajaknya yang besar. Beban dari nilai investasi di awal dibanding dengan keperluan BBM sehari-hari sebenarnya nilai investasinya tidak terlalu besar, tetapi begitu sudah umur panjang, maka kita harus ganti baterai yang ongkosnya hampir setengah harga mobil.

Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI

Dony menjelaskan mekanisme dan RUU EBT yaitu mekanisme ini berdasarkan Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib beserta perubahannya yang berfungsi sebagai pedoman dan panduan dalam pembahasan RUU EBET. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada materi RUU EBET dari DPR-RI dan DIM atas RUU tersebut dari Pemerintah. Jenis rapat dalam pembicaraan Tingkat I yaitu Rapat Panja, Raker, Rapat Timus dan Rapat Timsin.

Pembahasan Energi Bersih dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) - Audiensi Komisi 7 dengan Komunitas Startup Teknologi Energi Bersih (KSTEB)

Dony menyampaikan bahwa RUU EBET ini usulnya pertama berasal dari DPD, masuk ke kita dan akhirnya usulan Komisi 7 DPR-RI. DIM kami sudah diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah merubah banyak hal. Surpres sudah masuk tetapi DIM dari Pemerintah belum masuk. Target kami, UU EBET menjadi legacy di G20 karena banyak negara investor yang hadir di G20 yang menuntut adanya energi bersih. Kita punya BRIN untuk RnD, dukungan Pemerintah terkait energi ini ada di BRIN. Permasalahnya di negara kita ini, riset dilaksanakan tetapi implementasinya tidak jalan. Riset kita tidak didukung oleh industri, makanya BRIN diperkuat. Dana hibah banyak sekali di BRIN, jadi kalau mau lakukan RnD silahkan ke BRIN. Ada grey area yang tidak terjawab oleh PLN hari ini, dimana PLN kewalahan dengan supply mereka, demand sudah ada di pasar tapi mereka over supply. PLN menahan PLTS Atap karena over supply terjadi, di Jawa sudah over 7GW. Dony menyampaikan bahwa pulau Jawa per hari ini sudah mencapai 7 giga over supply, pulau Sumatera 4 giga. Beban yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap ini ada di dalam kontrak yang kurang lebih hampir 3 triliun per giga yang harus keluarkan per tahun berdasarkan IPP yang mereka tanda tangan. Dony mengatakan akan mendorong dan membantu supaya bisa berjalan. Mengenai energi bersih, Dony mengatakan mendorong untuk mengurangi menggunakan Batu Bara. Mulailah dengan menggunakan energi bersih. Penggunaan energi bersih di PLN baru hampir 11%. Dan yang belum dilakukan oleh PLN hari ini yang kita lagi dorong adalah National grid. National grid itu yang menyambungkan antara Jawa-Sumatera, Sumatera-Kalimantan, Kalimantan-Sulawesi. Supaya interconnection ini bisa nyambung dan energi-energi yang ada ini bisa tersuplai ke seluruhnya. Yang harus kita selesaikan hari ini mengenai ekspor impor. Kalau misalnya ekspor impor, PLN pasti tidak mau karena PLN akan jadi baterai. Untuk mendukung EBT ini juga bisa jalan kita bantu PLN. PLN harus investasi. Investasinya bukan di power lagi, PLN di gridnya harus investasi jalur transmisi yang harus mereka supply ke pulau-pulau lain. Dony mengatakan bahwa Kebijakan pemerintah ada Permen yang baru merubah 59 industri listrik dengan menggunakan diesel yang di transisi menggunakan gas. Ada Permen yang dikeluarkan jadi diesel ini sudah face out masuk menggunakan bahan baku gas. Permennya ada namun implementasinya belum ada jadi turun jadi 32 titik itu juga belum jalan, untuk mendukung EBET ini banyak yang perlu kita benahi bukan hanya UU saja tapi harus ada realisasinya. Dony mengatakan bahwa Ini sumber listriknya dari mana? Dari surya, air atau apa? Ini hanya bicara tentang penyimpanannya. Realisasinya bingung, over supply 7 giga tapi listriknya tidak ada dan tidak diproduksi yang ada hanyalah mereka tidak bisa beli listrik. Industri listriknya sudah siap tapi listriknya tidak ada ini akan menjadi masalah besar, yg ada kontrak dan industrinya tapi ini sudah dibayar, maka harus ada solusi dari DPR. Bagaimana mencapai demand kalo transmisi tidak ada. PLN harus fokus pada jaringan, maka ini harus fokus karena fungsi PLN pelayanan untuk menjual listrik, bukan lagi berpikir industri listrik karena ini bisa kita lakukan tanpa harus ada PLN seperti panel surya. Ini harus diselesaikan, fungsikan PLN menjadi pelayanan untuk masyarakat, jangan fokus pada investasi PLN. Mereka memberikan layanan untuk masyarakat dengan adanya jaringan. Ini perlu kita benahi goalsnya EBET berjalan. Ini persoalannya dengan hukum, dan sangat rumit, harapan saya jangan sampai diungkit yang lalu. Kita harus menatap ke depan. Apa solusi dan cara yang kita lakukan? Jangan saling tuding menyalahkan. Masa Lalu jadi evaluasi untuk masa depan yang lebih baik. Jangan saling menyalahkan. Kedepan kita harus maju.

Pandangan Mini Fraksi mengenai Ratifikasi Paris Agreement – Komisi 7 DPR-RI Rapat Pleno dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Dony menyampaikan pandangan Fraksi PDI-P
terhadap Paris Agreement, sebab perubahan iklim antara lain faktor alam dan faktor kegiatan manusia antara lain intrusi air laut, meningkatnya kebakaran hutan, sehingga memicu kelangkaan hayati. Fraksi PDI-P memperhatikan penyebab dari kenaikan emisi yaitu, emisi lahan gambut adalah pemanfatan lahan. Emisi 77% berasal dari transportasi dan 23% berasal dari bahan bakar fosil. Dony
menyampaikan langkah yang harus dapat ditempuh Pemerintah untuk mengurangi
kebakaran hutan dengan menangkapnya pelaku. Dony menyampaikan bahwa Fraksi
PDI-P mengapresiasi RUU Paris Agreement, Paris Agreement ini didasarkan oleh pendekatan non-prolegnas. Dony meyampaikan bahwa Fraksi PDI-P memperhatikan denga seksama bahwa Paris Agreement akan diberlakukan lebih awal, karea sejalan dengan yang disampaikan Megawati dalam pidato ilmiah menyandang gelar, bahwa
peruabhan iklim global menajdi permasalahan yang jelas. Langkah awal yang harus diperjuangkan adalah keadilan iklim dengan istilah hutang emisi,dan penyelamatan dunia dapat dilakukan dengan penghematan energi. Dony menyampaikan catatan dari Fraksi PDI-P, yaitu; kontribusi besar dari negara maju terkait
emisi. Dony menyatakan bahwa Fraksi PDI-P menyetujui dan menerima RUU Paris Agreement.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dony mengatakan bahwa LKKP di program manajemen dan teknis lainnya akan dialihkan untuk prasarana dan sarana.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Wahyudi Anas

Dony mengatakan bahwa materi yang sudah disampaikan sudah cukup komperhensif dan semoga program yang akan dijalankan dapat terlasakana. Sehingga Dony menyatakan bahwa kami siap mendukung, tetapi ada satu poin yang ingin ditanyakan, terkait dengan botolnacking yang dihadapi oleh BPH Migas. Karena yang kita ketahui dalam menggunakan gas yang cukup mahal yaitu LPG.
Hanya saja infrastruktur belum sampai ujung. Deny mempertanyakan terkait dengan jargas jika dilakukan oleh pihak swasta. Saat ini transmisi di Sulawesi belum ada, sehingga Dony mempertanyakan rencana apa yang akan dilakukan untuk kedepannya dalam pemanfaatan gas bumi dan jika secara general seperti apa konsepnya.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 - RDPU Komisi 7 dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Eman Salman Arief

Dony konsen terhadap Gas Bumi. Kalau Gas Bumi ini konsepnya Jargas. Kita berharap ini bisa mengganti keberadaan gas LPG. Hari ini kita memiliki target Jargas di seluruh Indonesia. Infrastruktur yang ada belum bisa memumpuni hal itu, maka Dony menanyakan kira-kira rencana ke depan Eman Salman apa untuk peningkatan Jargas ini, apakah mungkin ini terjadi diserahkan ke swasta.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 - RDPU Komisi 7 dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Basuki Trikora

Dony melihat yang dipaparkan mengenai kondisi saat ini, kita mengetahui semua hari ini menggunakan gas yang paling mahal dan dibakar bebas. Kita harus pikirkan ke depannya. Konsep Jargas bagus untuk mengurangi LPG, sehingga harganya juga lebih murah. Konsep ini dari dulu dibangun pemerintah. Supaya ini lebih masif, ada usulan dibangun oleh swasta. Dony butuh pandangan terkait hal ini kalau Jargas dilakukan oleh swasta.

Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 - RDPU Komisi 7 dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Abdul Halim

Mengenai gas, Dony menyampaikan bahwa sekarang ini dilakukan pembangunan Jargas yang dilakukan pemerintah. Dony memiliki wacana, bagaimana jika itu dilakukan swasta, maka Dony menanyakan apakah Abdul Halim memiliki pemikiran terkait hal ini.

Penjelasan Perkembangan Pembangunan RUPTL 2021, Perkembangan Program Indonesia Terang dan Penjelasan Terkait Pembangkit Tenaga Listrik Yang Belum Selesai – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero)

Dony menyatakan bahwa dirinya sangat concern terhadap oversupply di Jawa, sehingga Dony mempertanyakab oversupply yang terjadi di Jawa Madura Bali atau Jawa saja. Mengenai kelistrikan di Maluku, Dony menyetujuiaduntuk 97 lokasi yang diberikan kewenangan untuk menggunakan fosil. Namun, hal tersebut harus diperhatikan kelanjutannya. Terkait yang sudah di disampaikan mengenai akan adanya motor dan mobil listrik, jika pada akhirnya listrik tersebut menggunakan fosil maka akan sama aja.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Dony mengatakan kekhawatiran akibat penghematan anggaran adalah ketidaktercapaian wisman dan
wisnus yang berakibat kepada kontribusi pariwisata terhadap pendapatan domestik bruto. Dony berpendapat strategi Kemenpar untuk fokus pada 3 destinasi utama wiman dan 10 destinasi utama adalah sangat bagus. Dony bertanya apakah tenaga kerja di sektor kreatif berkurang atau tidak.

Kepemilikan Saham PT Freeport Indonesia - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut MIND-ID dan Pemerintah Provinsi Papua

Dony menyampaikan bahwa hal yang menjadi masalah hanya smelter, dari dulu tidak jadi, dibangun, tidak jadi, dibangun. Harapan dari pembangunan smelter ini adalah nilai tambah untuk kita, terutama untuk teman-teman di Papua. Kemudian untuk meningkatkan lapangan kerja di Papua, Dony menjelaskan yang dibutuhkan bangsa kita saat ini adalah lapangan kerja. Di rapat ini, MIND-ID mengatakan jika mereka sekarang membangun smelter ini rugi karena industri turunannya tidak ada.

Proses Seleksi Calon Anggota Komite BPH Migas - RDP Komisi 7 dengan Sekjen Kementerian ESDM

Dony menyampaikan bahwa dirinya tidak banyak memberikan masukan karena dalam prosesnya ini domain dari pemerintah. Dony berharap orang-orang yang hadir di FPT memang yang kompeten dan mampu di dalam bidangnya. Jangan sampai ke depannya justru menjadi tidak jelas. Itu masukan dari Dony untuk teman-teman Panitia Seleksi. Dony berharap nama-nama itu segera masuk dan di masa sidang berikutnya Komisi 7 DPR-RI sudah menerima surat dari Pemerintah. Kalau melihat waktu, itu tanggal 23 Mei 2021. DPR-RI masuk masa sidang tanggal 5 Mei 2021. Kalau betul-betul paralel, Dony mengira itu bisa selesai.

Pasokan Gas dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Dirut PT PGN, Dirut PT Krakatau Steel dan Dirut PT Krakatau Daya Listrik

Dony menanyakan konsep apa yang bisa dilakukan untuk menghidupkan daerah selatan Pulau Jawa dari sisi energinya, kalau untuk daerah lain Dony berpikir belum terlalu concern karena 65% kehidupan yang ada di Indonesia terletak di Pulau Jawa. Dony berharap guarantee supply dapat terlaksana karena menaruh harga 6 dolar sudah cukup bagus untuk industri, tetapi jangan sampai di hulunya tidak mau lepas dengan harga 6 dolar, jangan sampai menjadi dispute.

Strategi SKK Migas dalam Menahan Penurunan Alamiah Produksi Migas di Blok Cepu, Mahakam dan Blok lainnya - RDP Komisi 7 dengan SKK Migas

Dony menanyakan data apa yang menjadi dasar bahwa target 1 juta BOPD tahun 2030 dapat tercapai, apakah datanya dari zaman Belanda dan teknologi apa yang akan digunakan untuk pencapaian. Dony mengharapkan bahwa arahnya dari tim SKK Migas terkait apa yang harus dilakukan, jangan SKK Migas mendapat informasi terus ternyata tidak benar dan jangan sampai justru membuang-buang "ongkos", tetapi info yang diterima salah.

Program Kerja Tahun 2021 PT PGN dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PGN

Dony menanyakan langkah konkret PGN menghadapi pajak sampai tahun 2020 seperti apa, dan tahun 2012-2013 sudah ada putusan Mahkamah Agung, bagaimana membatalkan putusan MA tersebut, jika tidak PGN bisa gulung tikar sebab pajak ini besar sekitar Rp3T.

Keluhan Masyarakat Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dan PT. PRIA

Dony M membahas mengenai permasalahan di dapilnya, Jawa Barat, dimana di sana ada pembalakan liar di Gunung Guntur sejak tahun 1992. Ia mengatakan sampai tahun 2016 hal tersebut dilakukan oleh perusahaan menggunakan barang berat yang menyebabkan lahan konservasi rusak. Ia menyampaikan ada 2 perusahaan yang tidak mempunyai izin dan pembalakan liar tersebut berdampak pada banjir bandang kemarin. Ia mengatakan tindak lanjut seperti ada yang menutupi hingga tidak ada bukti. Ia menyampaikan pada tanggal 6 april, 2 perusahaan tersebut ditutup satgas dan dilakukan penutupan 3 jalur akses. Ia pikir ada permainan, ada tindakan yang diskenariokan, ada yang ditutup, ada yang dibuka, dan alat berat tidak diambil. Ia mengatakan total di lokasi ada 6 jalur dan alat berat tidak disita. Proses sudah dilakukan dan SP3 sudah dikeluarkan namun sampai saat ini pembalakan liar masih dilakukan. Ia meminta ditindaklanjuti sampai tuntas. Ia menyampaikan teman-teman aliansi Garut sangat menuntut untuk penyelesaian ini. Kalau tidak mau sidak, ia akan sidak ke dapil bersama KLHK untuk memantau langsung.

Perkembangan Tata Niaga dan Harga Gas dan lain-lain — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Dony Maryadi ingin mempertanyakan hasil pertemuan dengan Premier Oil, apakah perpanjangan hingga tahun 2029.

Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Makro sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RAPBN ta. 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Dony menanyakan kemampuan kilang Indonesia untuk mencapai Pertamax. Selanjutnya, ia meminta agar distribusi LPG 3 kg dilaksanakan tertutup dan diberikan pada orang yang membutuhkan.

Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Dony mengatakan bahwa Fraksi PDIP setuju terkait asumsi subsidi minyak solar dan subsidi listrik dengan Pemerintah. Dony juga mengatakan bahwa Fraksi PDIP memutuskan ICP di 42-45. Minyak bumi 700, gas 100 (Migas 1700) cost recovery max di 8, vol BBM bersubsidi sesuai Pemerintah, minyak tanah sesuai dengan Pemerintah, minyak solar sesuai dengan Pemerintah, LPG 3 kg range dinaikkan dari 7 Juta menjadi 7,4 Juta-7,7 Juta. Subsidi tetap minyak solar sesuai Pemerintah 500, subsidi listrik 54,7-54,5.

Kondisi Global Hulu Migas Dunia (Proyeksi ICP/Indonesian Crude Price), Capaian dan Outlook 2020, serta Target 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas dan 10 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) Terbesar

Dony mengatakan pendapatan SKK Migas turun hingga 50% karena turunnya harga crude oil dan dampak pandemi Covid-19. Dony bertanya apa yang membuat pendapatan turun hingga 50% dan apakah masih mungkin target lifting 1 juta barel/hari tahun 2030 tercapai, karena banyak proyek di lapangan tertunda dan ada tender yang hampir 2 tahun belum selesai.  

Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Saat Pandemi Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker Virtual) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM)

Dony mengatakan bahwa Komisi 7 sepakat untuk menurunkan harga gas, hal ini sesuai dengan kesimpulan rapat Komisi 7 sebelumnya yang mendesak Menteri ESDM melakukan hal ini.

Latar Belakang

Dony Maryadi Oekon merupakan petahana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sebelumnya pada periode 2014-2019 ia bertugas di Komisi 7 DPR-RI yang membidangi riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

Dony terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah berhasil memperoleh 55.178 suara.

Pendidikan

S1 Teknik Mesin Universitas Trisakti (1995)

Perjalanan Politik

Tidak ada catatan signifikan tentang rekam jejak politik Dony diluar PDI-P sebelum mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI yaitu menjadi Ketua Persatuan Squash Indonesia (PSI) sejak 2010 hingga saat ini.

Sikap Politik

RUU Perjanjian Persetujuan Paris (Paris Agreement)

12 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Dony menyetujui pengesahan RUU Persetujuan Paris dan ia akan melakukan pendalaman terhadap RUU ini. [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015, Dony Oekon mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019