Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Penyertaan Modal Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Bulog

Juliari Batubara bertanya Bulog mempunyai cash yang lumayan banyak, apakah dengan net income yang besar masih perlu PMN atau tidak.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Juliari menyatakan bahwa dirinya tidak optimis dengan target realisasi tahun 2015, kenaikan anggaran terutama promoso yang hampir 1 tahun harus diyakinkan lebih matang lagi. 60% dari pengeluaran Indonesia mengenai konsumsi, sehingga kita harus benar-benar meneliti kembali lebih kritis terhadap anggaran ini.

Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Hotel Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

Juliari menanyakan mengenai rencana PPI dan HIN untuk revaluasi aset ketika kondisi memungkinkan secara internasional. Ia mengusulkan agar Komisi 6 meminta copy agreement dari HIN dengan Djarum untuk memastikan kepastian aset. Kerjasama dengan Djarum menurutnya tidak terlalu menguntungkan. Ia meminta penjelasan mengenai total BOTnya.

Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Juliari mengatakan mengapa Bulog masuk ke jalur produsen.

Pembahasan Regrouping Pabrik Gula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama PTPN IX, PTPN X, PTPN XI

Juliari menegaskan Komisi 6 DPR RI meminta utilisasi PG2 yang ditutup 5 tahun terakhir. Kemudian, ia menanyakan kenapa sekarang dilakukan penutupan pabrik. Kalau mau di-right off menurut ia pasti hilang.

Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota BPK, Pengambilan Keputusan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, RUU Ekonomi Kreatif dan RUU Perkoperasian - Rapat Paripurna DPR RI ke-171

Juliari membacakan Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota BPK.

Berdasarkan surat Ketua BPK RI No: 66/S/I/04/2019, pada 16 April 2019 dan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR-RI No: PW/07028/DPRRI/V/2019 pada 9 Mei 2019, Komisi 11 DPR RI diberikan tugas untuk melakukan pemilihan calon anggota BPK dalam rangka menggantikan 4 orang anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya pada 16 oktober 2019 dan 1 orang meninggal dunia yaitu :

• Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C. A., C. P. A., jabatan ketua BPK merangkap anggota BPK.
• Prof. Harry Azhar Azis, M. A., Ph. D., jabatan anggota BPK.
• Prof. Dr. Rizal Djalil, jabatan anggota BPK.
• Dr. Achsanul Qosasi, jabatan anggota BPK.
• Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr. A., C. A, jabatan anggota BPK (meninggal dunia pada 7 Januari 2019).

Menjalankan amanat UU dan penugasan yang diberikan oleh Rapat Konsultasi Penggantian Bamus DPR RI tersebut, Komisi 11 DPR RI melakukan serangkaian kegiatan, yaitu :

• Komisi 11 DPR RI membuka pendaftaran calon anggota BPK dari 17 s.d 28 Juni 2019 dan diumumkan di surat kabar (Kompas, Media Indonesia dan Bisnis Indonesia).
• Jumlah yang mendaftar sebanyak 64 orang, namun 2 orang mengundurkan diri sehingga Komisi 11 DPR RI menetapkan calon yang akan diproses lebih lanjut adalah sebanyak 62 orang.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi 11 DPR dalam proses pengambilan keputusan menunggu pertimbangan DPD. Pertimbangan DPD telah diterima oleh Komisi 11 DPR melalui surat pada 18 September 2019 perihal Penyampaian Pertimbangan DPD. Menindaklanjuti surat tersebut, Komisi 11 DPR RI telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada seluruh 55 calon anggota BPK, dimana penetapan 62 calon sebelumnya, tujuh diantaranya tidak mengikuti karena satu alasan. Selanjutnya, pada 25 September 2019, Komisi 11 DPR RI telah melakukan rapat intern untuk pengambilan keputusan calon anggota BPK Periode 2019-2024 terpilih, yakni :

• Dr. Pius Lustrilanang S.IP, M.Si
• Ir. Daniel Lumban Tobing
• Hendra Susanto, ST. M.Eng, MH, CfrA
• Dr. Achsanul Qosasi
• Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D

Latar Belakang

Setelah lulus dari SMA pada tahun 1991, Ari lantas memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ia mengenyam bangku kuliah di Riverside City College dan kembali melanjutkannya di Chapman University, California. Setelah lulus tahun 1997, Ari langsung kembali ke tanah air dan mulai masuk ke perusahaan sang ayah pada tahun 1998.

Setelah menamatkan pendidikan di Amerika, tahun 1998, Ari memang langsung ikut dalam perusahaan yang didirikan sang ayah. “Tapi saya mulai dari jenjang bawahlah,” aku Ari. Sebagai anak tertua, ayahnya memang sengaja mempersiapkan Ari untuk meneruskan bisnis keluarga. Keinginan tersebut disambut baik oleh Ari sendiri. “Awalnya saya diajak untuk membesarkan perusahaan keluarga,” ungkap Ketua RW di lingkungan rumahnya ini. Saat pertama kali masuk, ia mengaku hanya digaji sekitar Rp 1 juta. Kendati demikian, Ari banyak belajar tentang penerapan manajemen perusahaan di kehidupan nyata setelah puas menimba ilmu di bangku kuliah.

Barulah sejak tahun 2003, Ari dipercaya sang ayah untuk memimpin perusahaan yang memproduksi pelumas ini. Sebagai perusahaan swasta pertama dan terbesar yang memproduksi pelumas, Ari memang banyak menorehkan prestasi tersendiri dari segi bisnis dan perusahaan. Awal ketika masih dipegang oleh sang ayah, perusahaan tidaklah terlalu ketat dalam pelaksanaan manajemen di dalam tubuh perusahaan.

Pendidikan

SMP ASISI Jakarta Selatan
SMAN 8 JAKARTA
Riverside City College
Chapman University, California

Perjalanan Politik

Pengurus DPP PDI Perjuangan sebagai Wakil Bendahara. Juliari kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024 dari Fraksi PDIP dapil Jawa Tengah 1, dengan perolehan suara 171.269. Juliari bertugas di Komisi 11 dan Badan Anggaran.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Pemerintah perlu memikirkan pelaksanaan pemilihan umum di berbagai tingkat yang tidak membutuhkan anggaran besar.
Olahraga :
http://soccer.sindonews.com/read/2013/09/28/58/788549/jualiari-p-batubara-janjikan-bantu-psis

http://olahraga.kompas.com/read/2011/12/11/07521989/Juliari.P.Batubara.Bangun.Sarana.Olahraga

http://www.spot-review.blogspot.com/2013/07/juliari-p-batubara-selamatkan-psis.html

Sikap Politik

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat. [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3. [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019. [sumber]

Tanggapan

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS)

20 Agustus 2018 - Pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO, Juliari menanyakan aturan yang sudah di-hold dan diproses dengan aturan sebelumnya sebab dirinya mendengar, ada yang sudah diproses namun masih setengah jalan. Juliari menuturkan beberapa sektor yang ditanggung OSS tidak terlalu bisa diproses secara online, misalnya bisnis di bidang migas pertambangan dan hal tersebut perlu menurunkan tim ke lapangan. Juliari menanyakan nasib izin yang sudah diproses OSS sebelum perpres dikeluarkan seperti contohnya migas, minerba, kehutanan tidak bisa diproses hanya secara OSS namun perlu tim melihat ke lapangan. Juliari menanyakan usulan KADIN terkait perusahaan yang sudah mendapat izin namun masa kontraknya habis. Juliari meminta KADIN untuk selalu menyuarakan pendapatnya agar proses dapat dijalankan dengan semestinya. [sumber]

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

13 Juni 2016 - Juliari menanyakan ada tidaknya laporan perusahaan yang mengajukan investasi tapi bisnisnya kurang berjalan. Kemudian, ia menjelaskan bahwa pengalaman adalah unsur marketing terpenting, sedangkan branding perlu, tetapi tidak menjadi prioritas utama. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi mulut ke mulut. Ia menilai pengalaman marketing orang Indonesia masih lemah. [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Juliari menanyakan kepada Dirut PT HIN mengapa dasar yang digunakan dalam perpanjangan kerjasama adalah NJOP. Menurutnya, dari awal kontrak kerjasama BOT sudah didesain untuk menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu Juliari meminta Pimpinan Komisi 6 untuk memanggil juga Direksi PT HIN periode sebelumnya karena mengerti perpanjangan kontrak tersebut. Juliari meminta laporan keuangan PT HIN periode 2004—2005 yang telah diaudit. [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

27 Mei 2015 - Juliari menyatakan jangan sampai jika sudah dibangun pelabuhan tetapi kosong tidak ada traffic. [sumber]

Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk

Pada 20 April 2015 - Juliari minta klarifikasi kepada MenBUMN mengapa Freeport dan Newmont boleh melakukan eksport sedangkan Antam tidak. [sumber]

Kinerja PT.Aneka Tambang Tbk

1 April 2015 - Juliari minta klarifikasi kepada Antam modal (equity) sebesar Rp.13 Triliun berasal dari mana. Apakah modal itu berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Kepada Direktur Utama Antam, Juliari pesan kalau dia adalah Pemerintah, Juliari akan cabut larangan ekspor alumina ore tetapi akan kenakan Antam dengan pajak yang tinggi. [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Pada 5 Februari 2015 - Juliari mendukung inisiatif pemerintah untuk PMN. Juliari menggaris bawahi bahwa Rp.75 triliun yang diminta adalah jumlah yang besar sekali dan ini adalah dana yang sebetulnya bisa digunakan untuk hal-hal penting lainnya, seperti subsidi. [sumber]