Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Tengah II
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surakarta
Tanggal Lahir
05/12/1949
Alamat Rumah
Villa Jatipadang Kav. 20, Jl. Jati Padang Poncol, RT 02/RW 08, Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah II
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Akademisi yang pernah menjadi dosen di tiga universitas (UI,Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, STAN) Daryatmo Mardiyanto merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung tahun 1980.Beliau bertugas di Komisi VII yang menangani bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup.

Daryatmo Mardiyanto juga pernah menyinggung dan memberikan pendapat saat akan terjadi kenaikan BBM tahun ini. Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) VII PDI Perjuangan ini menyatakan dengan mudah bisa ditebak pemerintah sedang berusaha menutupi keterpurukan citranya, seperti ditunjukkan dari hasil survei, melalui program kompensasi kenaikan harga BBM.

Pendidikan

  1. 1961, LULUS, SR NEGERI I AMBARAWA, JAWA TENGAH
  2. 1964, LULUS, SMP PANGUDI LUHUR, AMBARAWA, JAWA TENGAH
  3. 1967, LULUS, SMAN 1, SEMARANG, JAWA TENGAH
  4. 1971, LULUS, SARJANA MUDA, TEKNIK TAMBANG UPN VETERAN, YOGYAKARTA
  5. 1980, LULUS, SARJANA, FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI, ITB, BANDUNG

Perjalanan Politik

  1. Anggota Komisi VII yang menangani bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi dan Lingkungan Hidup (2009-2014)
  2. Anggota DPR-RI dari PDI Perjuangan (2009-2014 dan 2014-2019)
  3. 2005-2010, KETUA BIDANG EKSTERNAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI (INFOKOM) DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PDI PERJUANGAN; 
  4. Anggota Badan Legislasi DPR RI
  5. Ketua Pansus RUU Penyediaan Tanah untuk Pembangunan
  6. Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan
  7. 2001-SEKARANG, ANGGOTA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI) PERJUANGAN
  8. Anggota DPR-RI dari Partai Golkar (1999-2004)

Visi Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

 

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3.  [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

Tanggapan RUU

RUU SISNAS IPTEK - Agenda Mendengar Masukan Pakar

13 Februari 2018 – Dalam RDPU Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)dengan Materials Research Society Indonesia (MRS-INA), Institut 1945, Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo), Daryatmo mengatakan bahwa tujuan mereka mengundang para pembicara untuk mendapatkan masukkan dan bukan diberikan kesimpulan, kalau bisa diserahkan paper atau power point berupa hardcopy atau softcopy untuk 30 anggota panja dari sepuluh fraksi dan juga masukkan tertulis dari masing-masing pembicara.

Daryatmo mengungkapkan sulitnya berkoordinasi, apalagi tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, sehingga ia mengatakan bahwa kelembagaan itu sangat penting sekali. Daryatmo kemudian memberi catatan terkait banyaknya lembaga riset yang difasilitasi oleh pihak asing dan ini merupakan sesuatu yang cukup ironis. Daryatmo juga meminta agar peneliti dapat menemui presiden, karena riset-riset sosial yang menggunakan objek manusia sangat penting untuk kemajuan bangsa ini.

Terkait undangan ke lembaga riset di Amerika Serikat, Daryatmo mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak yang mengundang pansus, tetapi nanti kami bisa terkena gratifikasi jika tidak tertib mengikuti peraturan yang berlaku. Ia merasa berterima kasih karena mendapatkan undangan tersebut.

Menurut Daryatmo, yang terpenting adalah bagaimana kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan riset internasional. Daryatmo berpandangan bahwa UU ini tidak “sexy” karena tidak menyangkut masalah partai politik, pemilihan umum (Pemilu), kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dana dari APBN dan lain-lain, sehingga UU ini tidak ada yang melihat. Daryatmo kemudian mengungkapkan kalau per satu juta penduduk di Jepang ada 90 orang peneliti dan di Korea Selatan 1% dari jumlah penduduknya adalah peneliti. [sumber]

RUU SISNAS IPTEK - Agenda Mendengar Masukan Rektor-Rektor

31 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para rektor universitas di Indonesia; Rektor Universitas Mulawarman, Rektor Universitas Sriwijaya, Rektor Universitas Makassar, Rektor Institut Pertanian Bogor Daryatmo menanyakan anggaran riset di perguruan tinggi. Daryatmo menyatakan ingin mewujudkan perguruan tinggi tidak hanya menjadi produsen Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi jadi universitas riset. Daryatmo juga menanyakan bagaimana hasil riset menjadi dasar kebijakan, dan apakah dari perusahaan batu bara ada yang dana penelitian untuk Universitas Mulawarman. [sumber]

RUU SISNAS IPTEK - Agenda Mendengar Masukan Beberapa Perguruan Tinggi

24 Januari 2018 – Dalam  rapat dengan perwakilan perguruan tinggi; Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta, Institut Teknologi Sepuluh November, Institut Teknologi Bandung, Daryatmo mengatakan RRIN UU Sementara Sinas IPTEK sedang dibentuk. Daryatmo telah meminta menerjemahkan UU tentang riset dari Korea Selatan, Daryatmo berharap agar tidak sampai tahun 2019. Daryatmo mengatakan masyarakat nantinya dapat mengajukan proposal riset disediakan anggaran 5 tahun dengan rincian administrasi. Ia menyatakan ada kontradiksi bahwa dosen dan tenaga pendidik bisa bekerja sampai umur 70 tahun tapi peneliti cuma 60 tahun. Daryatmo mengatakan Dewan Riset Nasional (DRN) dibentuk dari Perpers 2005 dengan payung UU No. 18 Tahun 2002. Melalui Daryatmo, Pansus mengundang Dewan Riset lain, perguruan tinggi lain dan berbagai kalangan, secara detail harus terlihat agar masukan detailnya dapat terlihat. Daryatmo menuturkan penamaan kementerian saat ini masih riset, namun zaman lalu ditulis penelitian.[sumber]

RUU SISNAS IPTEK - Agenda Mendengar Masukan

18 Januari 2018 –  Dalam rapat dengan ICMI, HPI, CIPG, Daryatmo menanggapi pemaparan mitra tentang permintaan untuk menjadikan RUU ini lex specialis dan Daryatmo mempertanyakan basis apa yang diperlukan untuk membuat RUU tersebut menjadi lex specialis. Daryatmo mengatakan UU ini istilahnya sebagai rujukan riset. Daryatmo juga mempertanyakan tentang lembaga pendanaan riset tempatnya seperti apa, agar bisa dilakukan Forum Group Discussion (FGD) dan agar tidak menganggap riset sebagai isu yang terpojokkan. [sumber]

RUU SISNAS IPTEK - Definis LITBANG, Integrasi Aktivitas LITBANG, dan Dewan Riset Nasional

28 September 2017 - Dalam Pansus IPTEK DPR-RI mengadakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Pakar; Lukman Hakim dan Syarif Hidayat, Daryatmo mengatakan bahwa RUU rumusannya harus jelas agar dapat menjadi payung hukum. [sumber]

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menurut Daryatmo ada beberapa catatan mengenai hal pengesahan Konvensi Minamata mengenai merkuri. Yang pertama, perlu koreksi yang sangat serius terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ia memandang sangat tepat melakukan ratifikasi dengan peristiwa yang dialami Minamata. Untuk itu menurutnya harus dibuka pemahaman tentang batuan Sinabar yang berpotensi untuk dilakukan penambangan serta hasilnya ini merupakan barang halal bukan barang haram. [sumber]

Tanggapan

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Panja Pemerintah, Daryatmo menyatakan kalau rapat harus disebutkan secara jelas karena kita direkam jadi ini menyangkut dana abadi penelitian sebesar Rp990M yang akan masuk post pembiayaan masuk rumpun anggaran pendidikan. Daryatmo menyatakan catatan tambahan ke beasiswa Bidik Misi Rp360.000. Tambahan ini untuk anak tidak mampu dari tingkat 1 hingga selesai. Untuk kategori mampu atau tidaknya diadakan seleksi. Daryatmo mengatakan ada aturan UU yang mengatur DPR dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran APBN, lalu APBN merupakan anggaran yang bisa mewujudkan cita-cita politik dalam 1 tahun kedepan. Daryatmo menyatakan tidak menerima rupiah. Dirinya hanya ingin menyalurkan untuk Dapil. Daryatmo berpendapat, APBN mewakili cita-cita politik satu tahun ke depan. Daryatmo memohon hal seperti ini untuk dipahami, angka rupiahnyapun begitu, karena ini berkaitan juga dengan cita-cita politik. [sumber]

Pembahasan RKA K/L 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan KemenLHK, Daryatmo mengatakan bahwa motor sampah dalam catatan kira-kira per orang sudah mencapai jumlah 50-70 selama sekian tahun. Daryatmo juga menanyakan seputar penyiapan ukuran-ukuran dari sebuah siklus yang dianggarkan dari KLHK dan apa yang dapat diukur dari tetesan anggaran sampah ke daerah yang kemudian dapat menggambarkan dari progress penanganan sampah secara nasional. Soal penyerapan ini memang harus ditingkatkan lagi, terkait penanganan sampah ini harus serius diurus. Daryatmo mengikuti betul penegakan hukuman lingkungan hidup, kalau misalnya itu menyimpang ditanganinya seperti apa. Kemudian soal sungai, air dan danau. Mengenai danau Citarum, Daryatmo menanyakan rancangan 2018 sungai Citarum. [sumber

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Daryatmo membacakan laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat. Pada Panja tersebut ada pengelolaan subsidi yang juga berada pada Panja Asumsi. Penggunaan minyak solar bersubsidi tidak hanya menyangkut transportasi darat, tapi juga laut dan kereta api. Ia menuturkan bahwa Banggar tidak pernah memperoleh data alokasi penggunaan solar untuk nelayan, kereta api, dan lain-lain. Sedangkan, kondisi penggunaan solar subsidi tidak dapat dikontrol untuk kapal perintis, kapal ekonomi, dan nelayan. Daryatmo merasa akan sia-sia jika alat transportasi yang telah mendapatkan subsidi Public Service Obligation (PSO) namun membeli solar nonsubsidi. Ia kemudian menyimpulkan bahwa persoalan yang muncul adalah koordinasi antara Kementerian. Daryatmo menyatakan bahwa dalam merumuskan APBN, setiap rupiah adalah besaran kualitatif yang mewakili kebijakan politik. [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Menurut Daryatmo energi baru terbarukan dengan air laut itu perlu. Daryatmo minta klarifikasi ke para Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dimana tempat dan pusat koordinasi isu seputar lingkungan hidup.  [sumber]

Target Lifting Minyak Mentah

22 Juni 2015 - Menurut Daryatmo logikanya kalau lifting naik, cost recovery akan ikut naik. Juga sebaliknya, kalau lifting turun, cost recovery juga harusnya ikut turun. Daryatmo saran ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) untuk angka-angka cost recovery dan kaitannya dengan gross revenue perlu disajikan angka kuantitatifnya. Daryatmo minta klarifikasi ke Dirjen Migas berapa penerimaan Migas di akhir 2015 ini karena menurut Daryatmo di periode 2010-2015 realisasi penerimaan meleset.

Sehubungan dengan subsidi, Daryatmo minta klarifikasi ke Dirjen Migas berapa harga keekonomian gas Elpiji 3 Kg agar dapat tahu nilai subsidi per volumenya. Daryatmo juga minta penjelasan ke Dirjen Migas terkait logika kebijakan penentuan jumlah kuota dalam penentuan subsidi untuk Solar.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surakarta
Tanggal Lahir
05/12/1949
Alamat Rumah
Villa Jatipadang Kav. 20, Jl. Jati Padang Poncol, RT 02/RW 08, Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah II
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup