Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Tengah III
Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pati
Tanggal Lahir
10/01/1964
Alamat Rumah
Jalan Diponegoro No. 72, RT 006/RW 002, Kelurahan Patilor, Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Latar Belakang

Imam Suroso lahir di Pati, 10 Januari 1964. Imam berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh 88.599 suara untuk daerah pemilihan Jawa Tengah III. Imam kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 91.708 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Imam berada di komisi IX.

Pendidikan

S1 Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro (1998)

S2 Sekolah Tinggi Manajemen IMMI (2003)

Perjalanan Politik

Diluar keanggotaan di komisi IX, Imam Suroso adalah Presiden Direktur RS Mitra Bangsa di Pati.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada 

Sikap Politik

RUU Kebidanan

2 Februari 2016 - Suroso meminta informasi kepada Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengenai bidan yang bekerja di luar negeri beserta jumlahnya. Terkait hal itu, Suroso juga meminta IBI untuk mengorganisir apabila ada bidan yang bekerja di luar negeri karena akan berpengaruh terhadap gaji mereka.  [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Imam Suroso mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3.  [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber] 

Tanggapan

PERBAIKAN SISTEM BPJS

25 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 9 dengan JKN, BPJS, kemenkes dll,  Imam menyimak dari Kemenkeu yang intinya manfaat JKN itu sangat penting sekali dan masih menilai ini masih kecil sekali bahwa ada negara yang 40%, Imam menanyakan kira-kira Indonesia ini berapa persen,sedangkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kita hanya 95.000.000 yang penduduknya mencapai 260.000.000 jiwa. [sumber

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Imam meminta menteri dan jajaranya mensosialisasikan Perpres No 20 tahun 2018 agar tidak terjadi kasus politik dan keresahan masyarakat yang dapat merugikan masyarakat. Terkait pengawasan, Imam bertanya bagaimana Menaker memberikan jaminan ke publik, tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yakni skill worker, bukan pekerja kasar. Imam meminta Mendagri dan Menaker bekerja sama dalam  pengawasan, Imigrasi juga harus mempunyai data detail. Imam berpendapat Imigrasi merupakan pintu gerbang yang sangat penting dan membahayakan, untuk itu Imam meminta Imigrasi serius dalam meneliti TKA yang masuk ke Indonesia, apakah dokumennya jelas dan sebagainya, serta jangan biarkan makelar tenga kerja ilegal berkeliaran. [sumber] 

Program Jaminan Kesehatan Nasional

11 April 2018 – Imam berpendapat harus ada tindakan untuk mengatasi jumlah pasien yang berlebihan di Puskemas. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin Komisi 9 DPR-RI yang menganggarkan anggaran, namun selalu jebol anggarannya. Imam berpendapat bahwa tindakan preventif itu penting terus dan kebijakan ini Kementerian Kesehatan RI harus selalu diikuti dan digelorakan ke masyarakat. Imam meminta setiap Puskemas dan Rumah sakit memiliki obat lengkap, sebab bila kurang dan pasien mengalami penyakit parah, maka BPJS akan semakin jebol.[sumber]

Pengawasan terhadap Obat yang Mengandung Unsur Babi

13 Februari 2018 – Pada rapat dengan BPOM. Imam berpendapat bahwa kalau memang penambahan jajaran jabatan di BPOM diperlukan, maka Imam akan mendukung. Imam meminta BPOM harus diperkuat, karena isu yang ada di masyarakat yakni ada obat yang berasal dari hewani, itu ada unsur babi. Imam menanyakan produk yang membuat produk tersebut Biofarma atau perusahaan asing. Imam menambahkan kalau perlu dibuatkan Panja untuk mengetahui maksud dan tujuan untuk memberi efek jera pada perusahaan yang sembrono. Imam menanyakan sanksi apa yang sudah dilakukan kepada perusahaan sembrono yang mengatakan produk berisi unsur sapi ternyata ada unsur babi. Imam mengharapkan agar ini diintensifkan dan Komisi 9 tetap memberikan cover dan mengamankan BPOM. Imam menambahakan apabila ada saran dan masukan yang kaitannya dengan struktur organisasi yang baru di BPOM harap sampaikan padanya.[sumber]

Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP

18 Januari 2017 - JIka memang di komisi 3 sedang membahas KUHP, Imam menyarankan secara legislasi di komisi dan disampaikan ke komisi 3 tentang program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berjalan dengan bagus yang perlu dikembangkan. Imam meminta penjelasan apakah ada program-program lain untuk remaja-remaja di tahun 2017, karena libido pria lebih meningkat tidak terkendali. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkerja sama dengan Kemenkes tentang upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mencegah seks bebas. Ia meminta BKKBN berkerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berkaitan degan narkoba, karena sekarang semakin bahaya narkoba yang sudah tersebar. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Imam meminta penjelasan terkait miss match sebesar 6,8 Triliun, dan langkah-langkah untuk menangani hal tersebut. Terkait pengadaan obat, Imam menanyakan hasil koordinasi Menkes dengan Pemerintah. Sehubungan dengan sosialisasi media massa dari pihak BPJS Kesehatan. Menurut Imam, lebih baik mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. [sumber]

Anggaran Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

8 Juni 2016 - Imam mengatakan biasanya dana APBNP ditambah, tetapi pada tahun ini terjadi pengurangan sampai Rp.250.000.000. Menurutnya, kalau biaya operasional dipotong akan menimbulkan bahaya dan pasti akan bermasalah.  [sumber]

Ledakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo

30 Mei 2016 - Imam meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar proaktif dalam kasus ini. Imam meminta penjelasan tanggung-jawab suster Winarti dan para dokter.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

19 April 2016 - Menurut Imam, mohon dijelaskan tentang permasalahan rumah sakit jiwa yang butuh tempat yang tenang,  karena bila masuk ke rumah sakit umum kacau. Imam juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang BPJS dan pembayaran terhadap rumah sakit vertikal, pasien disuruh pulang karena paket BPJS-nya habis dan kendala-kendala apa saja dalam rumah sakit.  [sumber]

Isu Status Kepegawaian Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)

16 Maret 2016 - Imam mengatakan, Komisi 9 sudah menggelar rapat gabungan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan dia katakan oke untuk Bidan PTT diangkat semua.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

17 November 2015 - Imam meminta BPOM untuk mengawasi peredaran obat-obatan yang dijual secara online yang tidak memiliki izin resmi dari BPOM.  [sumber]

28 Mei 2015 - Imam mengapresiasi Kepala BPOM RI yang selalu turun langsung dalam setiap kasus yang ada. Imam menanyakan apakah pernah dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada makanan berbahaya seperti yang di liput di TransTV contoh: abon sapi dengan daging anjing.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016

Pada 8 Juni 2015 - Imam meminta agar anggaran dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian ketika dia turun ke dapil, dia mendengar ada merica yang dioplos dengan semen, hal ini tentu sangat berbahaya. Kemudian sejauh mana BPOM menyelidiki hal ini. Imam menangkap bahwa sosialisasi BPOM ini kurang, dia bertanya apakah dari anggaran yang diajukan tadi sudah termasuk anggaran untuk sosialisasi atau belum.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2016

Pada 3 Juni 2015 - Imam mengusulkan agar BNP2TKI alokasikan anggarannya untuk memperkuat advokasi dan program buat menambah keterampilan TKI yang ijazahnya terbatas.  [sumber]

Evaluasi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

Pada 22 April 2015 - Imam meminta kepada PPNI untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dari tenaga kesehatan Indonesia untuk persiapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).  [sumber]

Status dan Hak Tenaga Honorer

Pada 20 April 2015 - Imam menegaskan bahwa Komisi 9 telah memperjuangkan agar tidak ada kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan di tahun ini. Imam tanya ke KSPI apakah kiranya setuju jika pengiriman TKI diberhentikan. Imam menilai sebaiknya tidak menghentikan pengiriman TKI ke negara-negara yang aman dan melarang pengiriman ke negara-negara yang keras.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Program BKKBN

Pada 15 April 2015 - Imam menanyakan para tenaga PKB/PLKB di daerah banyak yang tidak bekerja dengan baik, terutama masalah kenaikan pangkat. Apakah BKKBN pusat sudah mengaudit gaji para PKB/PLKB? Menurut saya gajinya kurang memadai. Lalu apa upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan kondisi sex bebas di masyarakat?  [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

Pada 2 April 2015 - Imam minta verifikasi ke BPJSTK sudah sejauh mana program sosialisasi untuk memperluas kepesertaan dan kesiapan di daerah. Imam juga minta penjelasan ke BPJSTK reaksi dari perusahaan-perusahaan mengenai BPJSTK.  [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 Imam siap mendukung anggaran program BPOM untuk memperbanyak sosialisasi makanan dan obat terlarang. Sehubungan dengan sanksi yang diberikan oleh BPOM, Imam menggaris bawahi bahwa dari ratusan kasus pelanggaran makanan dan obat ilegal hanya 381 kasus yang diberikan sanksi administrasi.  Imam minta klarifikasi dari BPOM kasus seperti apa yang diberikan sanksi administrasi dan mana yang diberikan sanksi pidana.  [sumber]

Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Rapat Dengar Pendapat BPJS Ketenagakerjaan 26 Januari 2015 - Imam menanyakan mengenai apakah BPJS memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di jalan raya. Ia juga menyoroti para pekerja yang terkena kecelakaan dan sembuh, apakah bisa kembali ke perusahaannya dan sejauh amana BPJS telah membuat MOU.  BPJS yang juga berisi dana jaminan hari tua bagi pekerja, namun Imam melihat nilainya semakin kecil. Ia mempertanyakan kenapa bisa demikian.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pati
Tanggal Lahir
10/01/1964
Alamat Rumah
Jalan Diponegoro No. 72, RT 006/RW 002, Kelurahan Patilor, Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan