Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Pendikan Kedokteran, Uji kompetensi, dan Seputar Pendidikan Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PDUI dan PBIDI

Imam menjelaskan uji kompetensi itu mengandung bisnis di Indonesia masih kekurangan dokter tapi dokter umum untuk lulus dipersulit. Kami mengusulkan dokter PTT diangkat juga dan Menpan RB mengatakan pengangkatan ini bukan untuk proyek bupati.

Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan IOM Indonesia dan APJATI

Imam menjelaskan bahwa di Filipina dahulu seperti di indonesia, sekarang jauh lebih baik, kalau di Filipina pencegahannya bagaimana agar calo ini tidak bergentayangan.

Pemberian Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebidanan — Komisi 9 DPR RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes dan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti

Imam Suroso mengatakan bidan itu penting kaitanya dengan nyawa manusia. Selanjutnya, ia menanyakan bisakah bidan diberikan pendidikan bahasa Inggris yang mantap. Ia menyarankan kerja sama dengan Kemenaker dan BNP2TKI.

Pandangan dan Masukan terkait RUU tentang Kebidanan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi RI dan Kepala Pengembangan dan Penjagaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan

Imam mengharapkan agar RUU tentang Kebidanan dapat tetap dilanjutkan.

Rancangan Undang-Undang Kebidanan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Keahlian DPR-RI

Imam menanyakan terkait pengaturan standar kompetensi.

RUU Kepalangmerahan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM

Imam selaku perwakilan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) mendukung dan mengawal RUU Kepalangmerahan, dan intinya PDIP siap.

Masukan Terkait RUU Cipta Lapangan Kerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 9 DPR RI dengan Ketum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI), Ketum Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan Ketum Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN

Imam mengatakan bahwa Komisi 9 DPR RI minggu depan akan mengundang Pemerintah yaitu Menaker. Para anggota dewan akan kawal semuanya. Imam mengatakan bahwa masukan-masukan sudah jadi catatan. Imam memohon doa untuk kelancaran rapat minggu depan.

Pengesahan RUU Kebidanan – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi , Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Imam mengatakan Fraksi PDIP beranggapan RUU Kebidanan ini akan menjadi seharah baru duni kesehatan dan bentuk apresiasi hasil kerja kemanusian yang telah dilakukan para bidan dalam menolong keberlangsungan hidup manusi. Imam menyatakan para Bidan di Indoneisa masih dihadapkan oleh beberapa persoalan, antara lain adalah: Persebaran bidan yang tidak merata dan minimnya pendidikan bidan yang memadai. Imam menyampaikan Fraksi PDIP beranggapan bahwa para bidan di Indonesia perlu dilindungi dalam suatu paying hukum yang jelas. Dalam konsil
kebidanan ini akan menerbitkan lisensi praktek kebidanan dan menetapkan mutu bidan Indonesia. Fraksi PDIP menggarisbawahi bahwa tujuan dari upaya penyusunan yang dilakukan oleh konsil kebidanan harus semata-mata dilakukan untuk meningkatkan mutu kebidanan dan memberi pelayanan kesehtan yang baik untuk masyarakat. Imam menyatakan Fraksi PDIP menyetujui agar RUU Kebidanan ini bisa segera dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat 2.

Konsil Kebidanan - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan

Imam menerangkan asal-muasal munculnya pembahasan RUU Kebidanan yang berasal dari
inisiatif DPR dan kunjungan kerja dalam rangka studi banding juga telah
dilakukan, tidak sedikit anggaran negara telah dikucurkan demi lahirnya UU
Kebidanan. Imam menyesalkan progress terkait RUU Kebidanan terkesan mengalami
stagnasi pada Konsil Kebidanan. Diakhir penyataan, Imam meminta pemerintah
untuk bertindak cepat dengan niatan saling menghormati bahwasannya tidak ada
kerugian bagi pemerintah untuk sama-sama meneruskan pembahasan RUU Kebidanan
menjadi UU.

Tanggapan

Pembahasan Program Pembagunan Rumah Susun untuk Pekerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan

Imam Suroso mengatakan ia mempuyai informasi dari luar negeri untuk memperpajang ketenakerjaan disana sulit. Tolong ditangkap saja calo-calo yang tidak jelas itu. Kemudian, ia menegaskan untuk tolong dipertajam SMK agar bisa kerja sama dengan industri-industri.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Imam memberikan saran untuk BKKBN agar
berkoordinasi Menkes terkait dengan anggaran dan mengusulkan untuk adanya program pelatihan di BKKBN agar kinerjanya semakin bagus.

Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Fungsional Keahlian Sekjen DPR-RI

Imam mengatakan PPHI harus benar-benar direvisi karena putusan PPHI tidak jelas.

Pengangkatan Bidan PTT menjadi CPNS Sebelum Pengesahan APBN TA 2016 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)

Imam menjelaskan bidan PTT sekarang sudah distop, maka 42.000 wajib di-PNS-kan, kita harus satukan barisan. Para bidan mengatakan Komisi 9 DPR dan Menkes sudah sepakat ini Menpan RB-nya yang tidak jelas.

Penjelasan Pemerintah terkait Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015, Laporan Perkembangan Mengenai Persiapan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2015, dan Laporan mengenai pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 pada Semester I — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Imam mengatakan bahwa INA-CBGs sebagai sistem pembayaran premi masih banyak rumah sakit yang kurang memahaminya, karena kurangnya sosialisasi. Imam menanyakan evaluasi dari Kemenkes RI terkait permasalahan INA-CBGs, menguntungkan bagi pihak pemberi layanan dan konsumen atau sebaliknya.

Penjelasan Penyerapan Anggaran Tahun 2015, Progres Perbaikan Prosedur dan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, dan Masalah Penggunaan Bahasa Indonesia pada Tenaga Kerja Asing (TKA) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan RI

Imam mengatakan bahwa dengan jumlah pengangguran yang mencapai 7,4 juta, ia ingin mengetahui langkah yang dapat diambil dan keuntungan yang didapat dari adanya tenaga kerja di luar negeri. Imam ingin mengetahui alasan adanya tumpang tindih antara Menaker RI dan Mendikbud RI. Dengan adanya rencana revitalisasi BLK, ia meminta agar pendidik BLK lebih berkualitas. 

Undang Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundangan-undangan DPR-RI

Imam menjelaskan masalah ada pada calo TKI dan perekrutan ilegal, PJTKI yang ilegal ada pasal yang jelas.

Tenaga Kerja Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan

Imam bertanya sejauh mana Menteri Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan 20 TKI yang terancam hukuman mati. Imam juga bertanya apakah Kementerian Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan keras belum dengan Kepolisian terkait banyaknya calo-calo Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Menurut Imam, Kementerian Ketenagakerjaan juga perlu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

Laporan dan Penjelasan Kementerian Kesehatan terhadap Beberapa Isu Spesifik, Realiasasi Anggaran Tahun 2015, Evaluasi Pelaksanaan JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan Tahun 2015, dan Rencana Mewujudkan Kemandirian Obat Nasional — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan

Imam mengatakan bagaimana antisipasi untuk menanggulangi gizi buruk, karena gizi buruk membuat anak-anak bodoh. Imam bertanya apakah benar bahwa Kmeenpan dan Kemenkes sering berkoordinasi terkait Bidan dan Dokter PTT.

Pengangkatan CPNS - Audiensi Komisi 9 DPR-RI dengan Forkom PHI

Imam menyampaikan bahwa hak tenaga honorer dan sukarela akan Komisi 9 DPR-RI usahakan. Imam menegaskan bahwa Komisi 9 DPR-RI harus perjuangkan aspirasi yang sudah disampaikan Forkom PHI.

Panja Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan

Imam sepakat Ketua Komisi 9 DPR-RI untuk menyisir semuanya.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan atas nama Inda Deryanne Hasman

Imam bertanya kepada Inda terkait langkah yang akan diambil jika direksi tidak melakukan program yang disarankan oleh Dewas. Lalu, langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki BPJS Ketenagakerjaan.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan

Imam mengapresiasi terkait layanan sabtu minggu. Ia menanyakan waktu layanan tersebut mulai berjalan. Ia mengatakan jika BPJS ingin efektif melakukan sosialisasi, maka perlu kerjasama dengan Komisi 9. Ia menanyakan mengenai PHK semu dan sanksinya. Ia juga menanyakan mengenai hal yang telah dilakukan direksi BPJS selama 2 minggu ini dan hal yang akan dilakukan kedepannya. Ia mengatakan harus ada terobosan untuk 5 tahun ke depan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN, Program Pembangunan dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan

Imam mengatakan bahwa IPK pembangunan masih jauh. Imam meminta penjelasan mengenai strategi menaikannya dan bagaimana tanggapan Menaker terkait image rendahnya tenaga kerja Indonesia.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Forum Peduli BPJS

Imam menjelaskan silakan menggali calon dewan BPJS jika ada track record tidak bagus bisa diserahkan ke anggota DPR.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Dipa

Imam bertanya kepada Dipa, apa persoalan yang penting untuk dikerjakan di BPJS Ketenagakerjaan, serta apa solusinya.

Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Imam mengatakan berapa target investasi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan apakah BPJS Ketenagakerjaan kurang mampu bersosialisasi dengan pekerja yang bergaji lebih dari Rp5 juta. Imam bertanya terkait program peningkatan BPJS Ketenagakerjaan di media sosial, dll.

Pembahasan Permasalahan Hukum TKI di Luar Negeri — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Binapentasker Kemenaker, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, BNP2TKI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jasindo, Astindo, dan Asuransi Mitra TKI

Imam menanyakan soal terdapatnya 14 ribu total TKI terkait dengan Grup Bin Laden dan sudah dipulangkan sekitar 5 ribu penyelesaiannya bagaimana. Kenapa asuransi Indonesia penyelesaiannya tidak jelas. Ia setuju untuk dibuat Panja, ia meminta saran Kemenlu.

Penanganan Peredaran Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Plt. Kepala Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Biofarma

Imam mengatakan bahwa Badan POM harus tegas, karena jika tidak tegas tidak ada artinya. Imam mempertanyakan upaya dalam mengawasi masalah yang terjadi terhadap temuan-temuan yang Kemenkes RI sendiri pun tidak mengetahuinya.

Perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Tenaga Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Imam mengatakan jika tamatan tahun 2002 tidak mampu mengoperasikan komputer itu keterlaluan. Imam menambahkan bahwa Komisi 9 DPR-RI pernah sampai turun ke kabupaten yang tidak ingin tanda tangan MoU. Ia menegaskan bahwa ini kebijakan nasional jangan sampai bidan juga ikut-ikutan dalam pungutan liar.

Respon Pemerintah terhadap Fraksi atas RAPBN 2017, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pengambilan Keputusan RUU Pilkada — DPR-RI Rapat Paripurna ke-66 dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI

Imam mengatakan bahwa ada tenaga kerja Indonesia yang akan dihukum mati di Malaysia. Tenaga kerja ini hanya buruh, tetapi bandar narkobanya tidak dihukum mati

Panitia Kerja Pengawasan Obat dan Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, Tekstil Kementerian Perindustrian

Imam menanyakan benar atau tidaknya Indonesia pernah impor vaksin ke negara lain.. Ia mengatakan 163 negara memiliki historis vaksin palsu dari Indonesia. Ia membahas mengenai impor bahan baku yang sampai 95% padahal Indonesia gudang obat. Ia menyampaikan puskesmas dan faskes itu obatnya sering tidak ada. Ia membahas bahwa anggaran BPJS yang sampai Rp28 Triliun itu uang rakyat dan buat rakyat. Ia menanyakan anggaran Rp58 Triliun untuk obat itu sangat banyak dan ia menanyakan hal yang sebenarnya diteliti. Ia menanyakan mengenai impor dan ekspor narkoba. Ia menanyakan mengenai obat herbal yang masuk ke Indonesia. Ia melihat di apotek sudah banyak kapsul-kapsul herbal padahal Indonesia jago dan punya banyak herbal. Ia mengatakan Indonesia itu jagonya rempah-rempah sampai ngundang Belanda dan Jepang untuk menjajah.

Panitia Kerja Pengawasan Peredaran Obat — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Imam membahas mengenai persoalan obat yang sudah dipesan namun pabrikan tidak membuatnya. Ia menanyakan alasannya karena pabrik banyak namun hal tersebut bisa sampai terjadi sehingga di puskesmas terkendala karena obat yang sudah dipesan ke Dinkes tidak kunjung tersedia. Ia mengatakan LKPP harus mengerjakan tugasnya yaitu memproduksi dan mengoperasionalkan pengadaan obat. Menurutnya, LKPP sama saja seperti mekanisme obat. Ia menanyakan LKPP pernah atau tidak merasakan Pemerintah atau Menkes mempersulit anggaran. Ia ingin pengadaan obat itu cepat demi pasien yang merupakan rakyat sehingga tidak terus menerus bermasalah seperti ini. Ia meminta LKPP dan BPJS menjelaskan hal tersebut. Ia mengatakan ada banyak pihak yang tidak jelas pabrikan, obat, dan lainnya padahal faskes sangat dibutuhkan dalam tempo cepat dan uang yang berputar du BPJS besar. Ia meminta hal tersebut lebih diperhatikan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Hasan

Imam menanyakan apa yang akan dilakukan jika Hasan terpilih sebagai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Bidan Pegawai Tidak Tetap, Perawat Honorer, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Wajib Kerja Dokter Spesialis — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan

Imam mengatakan Bidan PTT bekerja dengan gigih dan dekat dengan Komisi 9 DPR RI, tetapi yang dibina pemerintah adalah PNS. Imam mengatakan Bidan PTT harus diupayakan untuk jadi PNS karena itu akan mendukung program Menkes, yaitu Mengurangi Tingkat Kematian Ibu dan Bayi. Imam menyampaikan pengangguran tinggi untuk lulusan perawat. Imam mengusulkan Komisi 9 DPR RI untuk menambah anggaran untuk pelayanan kesehatan jamaah haji.

Penjelasan terkait Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Obat, Penyelesaian terkait Prosedur dan Perizinan Bahan Baku Impor dan Obat Impor, serta Penjelasan terkait Perdagangan Obat dan Vaksin melalui Sistem Elektronik — Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Kepala BPOM, dan Kepala Seksi Penanganan Konten Direktorat e-Business Kemenkominfo RI

Imam meminta farmasi untuk menjelaskan  dinas kesehatan mana saja yang sudah melakukan sosialisasi obat dan makanan. Ia mempertanyakan kepada farmasi penyebab obat di Puskesmas sering kosong. Imam meragukan cara kerja Kemkominfo RI dalam mengawasi penjualan online obat palsu. Menurut Imam, banyak pabrik yang tidak ingin mencetak obat karena merasa takut tidak akan dibayar oleh Kemenkes RI. Terakhir, Imam mempertanyakan BPOM sudah pernah melakukan sidak ke pabrik obat atau belum.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama La Tunreng

Imam menanyakan bagaimana La Tunreng mengecek pembayaran rumah sakit.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Roni Febrianto

Imam menanyakan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di BPJS Kesehatan.

Rangkap Jabatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Imam S mengatakan yang dikeluhkan Dewas sudah ia catat untuk materi pembinaan dengan Kemenkes. Ia menyampaikan Komisi 9 berterima kasih atas kinerja Dewas walaupun baru 2 bulan. Ia menanyakan mengenai dana taktis, dana operasional, dan lain-lain. Ia mengapresiasi kinerja Dewas. Ia mengatakan perjuangan Komisi 9 dalam Fit and Proper Test sudah dipikirkan konsekuensinya yaitu untuk memperjuangkan rakyat. Ia mengatakan agar Dewas tidak takut dengan Direksi. Ia menyampaikan BPJS wajib menangani klaim dan menghimbau agar jangan dipersulit. Ia menyebutkan BPJS bertanggung jawab terhadap klaim dan pelayanan masyarakat. Ia membahas bahwa tupoksi Dewas BPJS adalah mengawasi, mengamankan, dan mensupport. Di sini ada power Komisi 9 dan Presiden.

Konflik Ketenagakerjaan di PT Dirgantara Indonesia (DI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Dirgantara Indonesia (DI), Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat dan Bandung, Serikat Pekerja PT DI, Tim Mediator PT Dinas Tenaga Kerja Bandung

Imam S meminta Pemerintah menghidupkan PT DI. kalau bisa mendapatkan job dari luar negeri. Ia berharap tidak ada PHK.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Imam S membahas angka kematian ibu hamil di laporan yang menurun, sedangkan di Sulawesi angkanya masih tinggi. Ia menyebutkan mengenai program nawacita estigis dan ekstigis untuk melindungi masyarakat. Ia meminta Menkes merespon kekurangan obat karena hal tersebut sama saja dengan membunuh pasien pelan-pelan. Ia meminta dijelaskan mengenai ujian di Tangerang pada bulan Juni.

Evaluasi Kerja Pelayanan Kesehatan dalam Program JKN-KIS - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan

Imam mengkritisi, bahwa yang dibiayai DPR saja terkadang kurang klop.

Penjelasan Menteri Kesehatan terkait Penyelesaian Pendataan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Penjelasan Menteri Sosial terkait Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan di Indonesia, Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan tentang Fakta-Fakta yang Ditemukan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Dirut BPJS Kesehatan

Imam menyampaikan bahwa penggunaan kartu PBI harus sesuai domisili si pengguna kartu. Imam meminta agar rekapitulasi permintaan data terpadu oleh stakeholders lebih diperhatikan. Terakhir, Imam meminta penjelasan terkait kendalanya terhadap pendataan PBI. 

Capaian Kinerja Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Imam menegaskan dari BPJS Ketenagakerjaan, terkait kerjanya belum maksimal begitupun juga dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnyaa, Imam menanyakan keinginan DJSN seperti apa fungsi legislasi, agara Komisi 9 DPR RI bisa melakukan revisi UU.

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Forum Komunikasi Perawat Honorer Indonesia (Forkom PHI)

Imam menegaskan bahwa Komisi 9 harus perjuangkan aspirasi yang sudah disampaikan, apalagi minggu depan Komisi 9 akan bertemu dengan Menteri Kesehatan, dan mudah-mudahan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Kejadian Luar Biasa Difteri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Imam S menanyakan tindak lanjut di 2018 karena banyak terjadi kasus difteri di 2017. Ia meminta dijelaskan langkah-langkahnya karena sudah masuk musim penghujan. Ia mengatakan lebih baik mencegah daripada harus terjadi kasus. Ia juga meminta penjelasan mengenai Rohingnya dan bantuan Kemenkes. Menurutnya dengan adanya difteri Menkes bisa langsung jalan saja. Ia membahas pr sejak 2015 mengenai janji tentang perawat yang masih terkatung-katung sampai sekarang.

Pengawasan Peredaran Obat Secara Online — Komisi 9 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM)

Imam bertanya bagaimana sistem pembinaan dari BPOM tentang obat-obat herbal kepada masyarakat, apakah dari BPOM sudah mengadakan pembinaan.

Riset Medis — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Erasmus MC Belanda, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Gadjah Mada

Imam mengusulkan Kemenristekdikti dan Kementerian Kesehatan bekerjasama untuk bidang riset medis.

Pembiayaan Obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Imam S mengatakan puskesmas sudah kebanyakan pasien dan meminta dipecah saja. Ia setuju mengenai germas adalah program penting untuk kesehatan masyarakat. Ia minta Menkes menegaskan lagi kepada Pemda untuk wajib menjalankan germas ini. Ia mengatakan program tersebut harus efisien anggarannya.

Permasalahan Peredaran Produk Obat, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang terindikasi mengandung DNA Babi — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 15 Industri Farmasi

Imam mengatakan apakah selama ini perusahaan tidak tahu viostin dan enzyplex mengandung DNA babi atau tahu tapi pura-pura tidak tahu. Kasus yang terjadi meresahkan masyarakat, berharap kedepan tidak terulang lagi.  

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Profesor Budi Hidayat, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan RI, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kantor Staf Presiden (KSP), BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Imam menanyakan langkah yang ditempuh agar data dan pelayanan selalu tersedia. Imam mempersilahkan DJSN untuk memikirkan pelayanan JKN agar uang tidak habis untuk kapitasi.

Metode Digital Subtraction Angiogram (DSA) dan Kasus dr. Terawan — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kesehatan RI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Imam berpendapat bahwa inovasi baru sangat bagus dan seharusnya segera dikomunikasikan ke IDI. Imam berharap ada kepastian hukum soal dr. Terawan sehingga apabila metode yang digunakan baik, dapat langsung dikembangkan secara luas. Ia juga menanyakan metode persuasif kepada dr. Terawan dan laporan dari pasien. Menurut Imam, apabila tidak ada laporan negatif, maka dr. Terawan tidak bersalah secara hukum.

Isu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Profesor Budi Hidayat, PKFI, IDI, PDGI, Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES), IAI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI), Gapopin, Cancer Information and Support Center (CISC), Autoimun Indonesia, YLKI, DPK, International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS Kesehatan serta P2JK Kementerian Kesehatan RI

Imam mengatakan, mungkin kepala dinas menggunakan dana kapitasi untuk kepentingan pemda dan berakibat kendala rakyat untuk berobat.

Target Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2018 terhadap Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Upaya Perluasan Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, serta Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam Memberikan Layanan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Imam meminta penjelasan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah termasuk di dalam data yang tadi sudah dipaparkan atau belum.

Langkah-Langkah Pengendalian Defisit Keuangan BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Imam mengatakan apa strategi untuk menutupi defisit BPJS Kes, apakah bisa disisir dari BUMN. Imam mengatakan tidak ingin defisit berdampak kepada pelayanan masyarakat. Kapan putusan MK akan dilaksanakan secara nasional. Dana kapitasi jebol, maka pemerintah harus efesiensi anggaran termasuk dana kapitasi puskesmas. Imam mengatakan masyarakat adalah tiang negara karena membayar pajak, pemerintah bertugas mencari solusi. Imam mengusulkan Menkeu membuat surat edaran terkait dana kapitasi.

Katarak, Bayi Baru Lahir, dan Rehabilitasi Medik — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami)

Imam mengatakan bahwa Menkes menyalahi aturan Kedokteran. Ia juga mengatakan bahwa BPJS mengambil alih kewenangan Presiden lewat perdirnya.

Masukan terkait Penyusunan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM) – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Kimia Farma, PT. Bio Farma, dan PT. Kalbe Farma

Imam hanya menyarankan agar BPOM dapat lebih diperkuat.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Hukum dan HAM

Imam mengatakan KemenPAN RB dan Komisi 9 sepakat dengan Menkes. Komisi 9 sudah kunjungan ke Yogya dan disana diberikan pertanyaan mengenai konsil. Menurutnya, konsil adalah yang mengatur bidan itu sendiri dan tidak perlu ditakutkan. Ia mengatakan bahwa RUU ini adalah ruhnya di konsil. Ia setuju bahwa konsil bukan masalah karena untuk rakyat. Ia mengatakan bahwa bidan menyelamatkan kematian ibu hamil dan anak di daerah perbatasan.

Permasalahan BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR RI Audiensi dengan DPRD Kota Magelang

Imam mengatakan bahwa Komisi 9 DPR RI sudah mengundang Menteri Keuangan RI, Menteri Kesehatan RI, BPJS Kesehatan dan DJSN untuk membicarakan mengenai utang BPJS Kesehatan. Imam menuturkan ketika telah cair sebesar 4,9 Triliun rupiah dan langsung dibayarkan kepada seluruh rumah sakit, tetapi 5,6 Triliun rupiah namun belum ada kepastian waktu. Imam menyatakan bahwa dirinya menyetujui untuk tidak adanya rujukan berjenjang.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI FPT dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Hadi Siswoyo

Imam meminta penjelasan terkait motivasi Hadi untuk menjadi anggota DEN, dan Imam juga meminta penjelasan tentang Freeport apakah itu bisa angkat APBN atau tidak.

Wakil Bupati Langkat, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Camat Binjai, Pengawas Provinsi Sumatera Utara, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, Kapolres Binjai, dan Kapolda Kabupaten Langkat

Imam merasa sangat sedih dan prihatin atas korban yang meninggal terpanggang karena terkunci tidak dapat keluar dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Imam mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan Kapolda karena sudah melakukan penyelidikan dan identifikasi secara cepat. Imam meminta tolong untuk dijelaskan penyebab atas kelalaian kejadian tersebut. Imam menanyakan kelalaian tersebut penyebab anak buah Bupati dan Wakil Bupati atau bukan. Imam juga meminta ada pengawasan operasi dadakan di kab/kota setempat karena terkait pabrik yang menyangkut api sangat berbahaya. Imam juga mengusulkan kepada Pimpinan Komisi 9 DPR-RI untuk mengadakan Raker dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengadakan operasi nasional terkait industri yang berhubungan dengan api agar tidak ada lagi kejadian seperti ini.

Kepesertaan dan Strategi Kepesertaan — Komisi 9 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Imam meminta penjelasan terkait Pelaut Awak Kapal di Indonesia dan sumber rujukan yang jelas. Imam juga menanyakan sudah berapa banyak peserta dari Awak Kapal yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan strategi apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam mengarungi program tahun 2020. Terkait kasus di Medan. Imam mendapatkan informasi bahwa hanya ada satu orang yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Imam menanyakan berapa yang akan didapatkan Korban yang terdaftar tersebut dan apa saran dari BPJS Ketenagakerjaan untuk kasus di Medan.

Pengawasan terhadap BPJS TK - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS TK

Imam S menanyakan kepada BPKP mengenai pertumbuhan investasi pada tahun 2019 sebesar 20,19 Triliun yang kemudian turun menjadi 18 Triliun, apakah hal ini ada kaitannya dengan direksi, atau apakah hal ini turun karena dampak pertumbuhan ekonomi dunia. Kemudian Imam menambahkan terkait temuan dari BPKP, OJK, KAP, PWC, ini sudah ditindaklanjuti oleh DJSN dalam memberikan rumusan apa saja yang perlu dilakukan BPJS-TK dan bagaimana kajian DJSN atas usulan revisi PP No. 25 Tahun 2015 ini.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN Atas Nama Farida Zed

Imam menanyakan terobosan-terobosan yang dapat mengefektifkan energi khususnya untuk Indonesia jika Sdri.Farida sudah diterima sebagai Anggota DEN. Imam menanyakan alasan yang membuat Sdri.Farida masih semangat untuk menjadi Anggota DEN di usianya yang sudah 61 tahun. Terakhir, dengan dibelinya gunung Mas Uranium oleh Indonesia, Imam menanyakan hal tersebut dapat menolong APBN Indonesia atau tidak.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN Atas Nama Andri Doni

Imam mengatakan Indonesia akan mengadakan mobil listrik. Imam menanyakan pandangan terkait mobil listrik, efektif dan efisien atau tidak, lalu keuntungan yang bisa didapat berapa persen. Lmam juga mengatakan bahwa Indonesia akan mengerjakan proyek kereta api yang ada seperti di Arab. Imam menanyakan terobosan dari Andri terkait hal tersebut. Mengenai Freeport yang katanya gudang emas dan uranium, Imam menanyakan prospek dan untungnya bagi Indonesia yang telah mengeluarkan anggaran Rp1 Triliun buat Freeport.

Pembangunan Balai Latihan Kerja -- RDP Komisi 9 dengan Kementerian Tenaga Kerja

Imam berpandangan bahwa jumlah lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) yang bekerja ada 46 ribu, padahal yang dididik ada 62 ribu, artinya 73% hasilnya dapat dikatakan bagus, untuk itu Imam meminta pemerintah harus memberi atensi ke BLK. Imam menyampaikan bahwa masih ada kekurangan 5 ribu instruktur, maka Imam menanyakan strategi apa yang dapat dilakukan untuk menutup kekurangan tersebut. Terkait hal itu, Imam berpendapat bisa saja kerja sama dengan pihak swasta. Annggaran Kemenaker yang biasanya Rp4 triliun, sekarang sudah Rp7 triliun, maka Imam meminta agar kenaikan anggaran tersebut digunakan untuk instruktur. Imam menjelaskan apabila perkembangan BLK dapat berjalan dengan baik, maka Komisi 9 akan menyetujui anggaran dengan jumlah yang lebih besar. Imam berharap Dirjen Binallatas dan Binapenta ini bisa benar-benar mengatasi masalah pengangguran dengan maksimal, karena ini sudah merupakan tugas negara.

Strategi Pencapaian Jaminan Kesehatan Nasional, dll – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dll

Imam mengatakan kepada Kemensos bahwa masih ada 16 juta data yang error dan ia meminta untuk segera diperbaiki agar jangan sampai data tersebut masih juga dianggarkan. Menurutnya, hal tersebut tidak baik nanti. Ia juga mengatakan kelas 3 boleh naik tetapi secukupnya saja dan menanyakan ketika iuran dinaikkan bagaimana dengan pelayanan serta apakah pasien bisa tercover. Ia meminta kepada Pemerintah untuk menciptakan perawatan kesehatan agar bisa tambah baik lagi.

Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPRRI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Edi Purnomohadi

Imam mengatakan subsidi minyak bisa merusak situasi. Baik itu subsidi bensin, ataupun solar. Imam meminta penjelasan karena rakyat kecil disubsidi termasuk subsidi listrik. Imam menanyakan apakah subsidi perlu dihapuskan dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Selanjutnya, Imam menjelaskan bahwa anggaran Freeport sudah dibeli sahamnya sebesar 51%. Imam menanyakan terobosan apa yang akan dilakukan mengenai keuntungan dari hal tersebut. Terakhir, Imam menanyakan terobosan apa yang akan dilakukan jika Eri diterima di Dewan Energi Nasional (DEN).

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Raker dan RDP dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan

Suroso mengatakan perlu diingatkan agar Kepala Daerah mengerti terkait pendanaan dan pengawasan, sumber pendanaan lain juga perlu dicari. Suroso menyampaikan pada tanggal 1 November DPR didatangi pendemo yang tuntutannya kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi hal ini bisa dijadikan cambuk agar BPJS bisa berjalan dengan baik dan tidak membebankan masyarakat.

Grand Design Program dan Kegiatan yang Akan Dicapai Pada Tahun 2019-2024 Sesuai Visi dan Misi Pemerintah - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Imam meminta BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan terkait PBI, kualifikasi PBI itu didasarkan dari penghasilan perbulan, kondisi rumah, keluarga atau bagaimana. Kemudian Imam bertanya darimana sumber anggaran PBI itu dialokasikan, apakah mau dari APBN. Imam kemudian bertanya apakah mekanisme pengelolaan akan sama ataukah dengan model yang baru. Dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Imam bertanya mengenai seperti apa pekerja yang akan masuk dalam PBI. Lalu Imam menyoroti bahwa per-Oktober 2019, jumlah dana yang diinvestasikan mencapai Rp416,78 T jumlah tersebut dua kali lebih banyak dari Desember. Imam juga menambahkan bahwa didalam beberapa catatan media, imbal hasil BPJS Ketenagakerjaan itu mengalami penurunan. Imam meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menjelaskan terkait hal tersebut. Imam kemudian bertanya, berdasarkan catatan apa yang menjadi penyebab turunnya imbal dengan kondisi pasar yang kurang menentu. Kemudian Imam menambahkan pertanyaan, seperti apa investasi paling aman yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Program Kerja dan Isu Lainnya - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

Imam menanyakan tentang ada pasien jika berobat harus merujuk ke Faskes, kalau tidak ditolak. Sedangkan kalau sore atau malam, klinik dan puskesmas tutup. Imam meminta bolehkah itu disusul besoknya ketika di Rumah Sakit.

Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, Penyerapan APBN Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 30 November 2019, Program dan Kegiatan Tahun 2020, serta Isu-Isu Aktual Bidang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan

Imam meminta tanggapan dari Menteri Kesehatan dengan adanya kekurangan atau defisit obat dan alat kesehatan. Imam kemudian bertanya mengenai yang sudah dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan jajarannya serta rencana yang dilakukan untuk membayar defisit obat dan alat kesehatan. Menurut Imam, alat kesehatan itu kalau bisa beli dari dalam negeri saja, Indonesia saat ini sudah mampu membuat alat kesehatan yang sudah di ekspor. Namun, pada kenyataannya alat kesehatan dan bahan baku obat kita impor sebesar 90%. Imam mengingatkan bahwa ini merupakan pekerjaan rumah Menteri Kesehatan. Kaitannya dengan obat yang minus Rp5 Miliar, Imam berpendapat bahwa Indonesia memiliki bahan baku yang luar biasa, jadi Imam mohon agar bahan baku obat-obat kimia itu dipakai lebih dari 10%. Imam meminta layanan kesehatan dasar yang obat tradisional diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia. DPR-RI berharap agar Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan memiliki kesadaran untuk membayar terkait layanan masyarakat. Menurut Imam, Kalau rumah sakit collabs, dokternya juga tidak bersemangat. Imam mengatakan bahwa Komisi 9 DPR-RI selalu mendukung terkait kekurangan yang Menteri Kesehatan katakan.

Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Imam menanyakan terkait biaya pelatihan yang ditawarkan. Ia juga menanyakan terkait upaya strategis apa untuk menanggulangi pengangguran. Terkait pelaksanaan, Imam menanyakan target dan hasil capaian.

Rencana Kerja Tahun 2020 dan Permasalahan Terkini - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, BKKBN, BPOM, DJSN dan BPJS Kesehatan

Imam mengatakan JKN sangat penting bagi masyarakat, maka harus ada sosialisasi BPJS agar tidak jebol. Imam juga menyarankan adanya sosialisasi dari BKKBN agar tidak terlalu banyak anak.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala BNP2TKI

Imam mengatakan bahwa jumlah PMI tidak berdokumen sebanyak 1.149. Ia menanyakan apakah BNP2TKI sudah membantu PMI yang tidak berdokumen dan ada berapa banyak PMI yang dihukum pancung dan mati. Imam juga menyarankan BNP2TKI untuk bekerjasama dengan Kemenaker. Menurut Imam, BNP2TKI mempunyai anggaran sedikit sekali. Ia menyatakan bahwa ingin membantu mengawal bagi kenaikan anggaran BNP2TKI.

Kepemimpinan dan Kebijakan Pelayanan Keperawatan - Komisi 9 DPR RI Audiensi dengan Mahasiswa Magister Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan Universitas Indonesia

Imam mengatakan, saat ini perawat sudah punya payung hukum berikut juga dengan kebidanan dan kedokteran. Imam juga mengatakan bahwa Dokter Supriyadi nanti akan datang ke DPR-RI untuk melapor bahwa rumah sakit di Jawa Tengah mendapatkan dua penghargaan tingkat internasional dari New York karna dinilai bagus fasilitas dan pelayanannya.

Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 —‌ Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BKKBN

Imam Suroso meminta agar BKKBN selalu berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena Mendagri yang punya kewenangan atas kepala daerah, gubernur, bupati maupun walikota. Terkait pekerja lapangan ada keluhan yang gajinya hanya Rp100-150 ribu, Imam menanyakan bagaimana caranya untuk membantu meningkatkan pendapatan dari pekerja lapangan. Imam juga meminta anggaran 2018 untuk segera dievaluasi. Imam meminta penjelasan terkait realisasi anggaran untuk program KB dan opini yang disampaikan oleh BPK. Lalu, untuk Deputi Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang paling rendah penyerapannya terletak pada program KB dan kesehatan reproduksi, Imam meminta tolong untuk dijelaskan atas rendahnya penyerapan anggaran pada deputi tersebut.

Rebranding Logo dan Tag Line Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala dan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Imam Suroso menjelaskan bahwa di dalam pemaparan BKKBN ada yang menyebutkan telah membentuk 946 Kampung KB di Desa Stunting, apa upaya konkret BKKBN dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana serta kesehatan reproduksi bagi remaja. Imam juga meminta tolong untuk dijelaskan daerah mana saja yang menjadi sasaran progam untuk menekan stunting pada tahun 2020. Kaitannya dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), apakah BKKBN bisa menggerakkan Bupati untuk membantu atau tidak, jika bisa strategi apa yang akan dimainkan oleh BKKBN.

Keluhan‌ ‌Masyarakat‌ ‌Natuna‌ ‌terkait‌ ‌Karantina‌ ‌WNI‌ ‌di‌ ‌Natuna‌ ‌—‌ ‌Komisi‌ ‌9‌ ‌DPR-RI‌ ‌Audiensi‌ ‌ dengan‌ ‌Bupati,‌ ‌Ketua‌ ‌DPRD‌ ‌Kabupaten,‌ ‌Perwakilan‌ ‌Masyarakat,‌ ‌dan‌ ‌Perwakilan‌ ‌ Mahasiswa‌ ‌Natuna‌

Imam mengatakan terkait konsolidasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten sudah Komisi 9 tegur. Namun, memang kondisi ini terjadi dalam keadaan yang mendesak, sehingga segala kebijakan membutuhkan tindakan yang cepat dan sigap. Adapun alasan memilih Natuna sebagai tempat bermukim bagi para WNI yang akan diobservasi karena Natuna merupakan daerah yang paling strategis untuk menyelematkan warga Indonesia. Imam setuju dengan program doa bersama, itu merupakan langkah yang baik dalam rangka menyejukkan dan menenangkan rakyat. Imam juga menyarankan agar masyarakat di Natuna perlu diberikan sosialisasi bahwa WNI yang diisolasi di Natuna merupakan WNI yang sudah dinyatakan sehat dan boleh dipulangkan ke Indonesia.

Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Imam mempertanyakan berapa total PI yang tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan upaya apa yang akan dilakukan agar PI mengikutsertakan pekerja migran untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam catatan media bahwa imbal hasil dari BPJS Ketenagakerjan turun mencapai 22,41 Triliun yang dimana sebelumnya imbal sebesar 27,28 Triliun, untuk dijelaskan turunannya berdasarkan apa dan penyebab dari turunnya imbal ini apa.

Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan di Daerah — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mempawah, APKASI, APEKSI, ADKASI, ADEKSI, PERSI, ARSADA, dan ARSSI.

Imam Suroso menyampaikan bahwa proposal yang diberikan dan masukan-masukan dari Bapak/Ibu sudah diterima. Pada Senin, 20 Januari 2020 yang akan datang, Komisi 9 telah mengundang Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Imam menanyakan apakah JAMKESDA masih berjalan atau tidak. Lalu, terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada awal Januari yang lalu, apakah memberatkan masyarakat atau tidak, dan memberatkan rumah sakit atau tidak. Imam juga menanyakan jika dalam satu keluarga hanya mendaftarkan sebagian anggota keluarganya saja, apakah Bapak/Ibu akan setuju atau tidak.

Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam Tata Kelola Perlindungan PMI Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI, Dirjen BINAPENTA, PKK Kemenaker RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia

Imam mengatakan bahwa Jumlah pengaduan PMI paling banyak gagal berangkat, artinya banyak kerugian di PMI kita. Imam juga meminta tolong untuk dijelaskan apa penyebab utamanya gagal berangkat dan upaya apa dari kemenaker dan BP2MI, karena Pemerintah bekerja berbasis anggaran. Imam juga menjelaskan, Indonesia akan mengirimankan perawat ke Jerman dengan gaji 35 juta dengan fasilitas selama 6 bulan tidak menanggung, yang menjadi pertanyaan Imam yaitu sudah sejauh mana persiapan dan koordinasi BP2MI kepada .Kemenaker, swasta dan profesional untuk memenuhi kebutuhan Jerman.

Permasalahan BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan

Imam menanyakan apa kendalanya dari BPJS Kesehatan. Menurut Imam seharusnya dibicarakan saja kepada Komisi 9 DPR RI untuk menghasilkan solusi yang terbaik. Imam menceritakan di dapilnya, banyak warga yang tidak bekerja, memiliki 3 anak dan harus mengikuti BPJS Kesehatan. Menurut Imam, ini menjadi cara membunuh mereka secara perlahan. Melihat hasil dari paparan Menkes, terlihat sekali sudah angkat tangan. Imam juga mengatakan lebih baik di-pending saja rapat jika satu sama lain belum klop.

Penjelasan Kemenkes terkait Upaya Proaktif dan Masif dalam Rangka Pencegahan Penularan Melalui Penguatan Deteksi dan Pintu Masuk Negara dan Koordinasi Bersama dengan K/L Terkait - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan

Imam menanyakan terkait apakah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia memiliki perwakilan rumah sakit untuk menangani Corona karena tadi dalam penyampaian Menkes hanya bercerita di Jakarta saja. Menurut Imam, Pemerintah harus mengantisipasi hal ini. Imam juga menanyakan terkait bagaimana koordinasi Pemerintah sebelum memilih Pulau Natuna untuk dijadikan tempat isolasi untuk WNI yang dari Wuhan.

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Para Direktur Utama Rumah Sakit

Jika BPJS dibatasi, mungkin yang masih dioperasi dan batas waktunya sudah habis dipulangkan saja. Imam meminta untuk dijelaskan apa bisa jika pulang, kemudian balik lagi ke RS. Terkait utang 1,5 T untuk obat kelanjutannya bagaimana, karena yang menentukan masyarakat. Imam mendengar ada dana talangan juga, pertanyaan dari Imam mengenai solusi yang dilakukan KemenKes agar rumah sakit tidak kacau karena kekurangan obat dan hutang.

Peningkatan Mutu RS untuk Program JKN melalui Akreditasi dan Permasalahannya – Raker Komisi 9 dengan Mentri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan 5 Asosiasi Rumah Sakit (KARS, BPRS, PERSI, ARSSI, ARSADA, PERSANA)

Imam mengatakan ada 70% rumah sakit yang sudah terakreditasi dan ada 29% yang belum terakreditasi . Imam menyampaikan terkait BPJS Kesehatan mohon dirapihkan lagi, untuk BPRS jika rata-rata 29% yang tidak lolos akreditasi itu mayoritas apa dan 6 bulan dari Kemenkes jika tidak lulus apa langkah-langkanya.

Hasil Pembahasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Kemenkes RI

Imam menanyakan mutu fungsi dan kegunaan obat dan kemungkinan adanya perlelangan obat yang turun hingga 53% dan termasuk obat generik.

Latar Belakang

Imam Suroso terpilih menjadi Anggota DPR RI Periode 2019 - 2024 setelah memperoleh sebanyak 100.049 suara mewakili Partai PDI-Perjuangan dari Dapil Jawa Tengah 3.

Pendidikan

S1 Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Universitas Bojonegoro (1998)

S2 Sekolah Tinggi Manajemen IMMI (2003)

Perjalanan Politik

Diluar keanggotaan di komisi IX, Imam Suroso adalah Presiden Direktur RS Mitra Bangsa di Pati.

Sikap Politik

RUU Kebidanan

2 Februari 2016 - Suroso meminta informasi kepada Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengenai bidan yang bekerja di luar negeri beserta jumlahnya. Terkait hal itu, Suroso juga meminta IBI untuk mengorganisir apabila ada bidan yang bekerja di luar negeri karena akan berpengaruh terhadap gaji mereka. [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Imam Suroso mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat. [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3. [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019. [sumber]

Tanggapan

PERBAIKAN SISTEM BPJS

25 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 9 dengan JKN, BPJS, kemenkes dll, Imam menyimak dari Kemenkeu yang intinya manfaat JKN itu sangat penting sekali dan masih menilai ini masih kecil sekali bahwa ada negara yang 40%, Imam menanyakan kira-kira Indonesia ini berapa persen,sedangkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kita hanya 95.000.000 yang penduduknya mencapai 260.000.000 jiwa. [sumber]

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Imam meminta menteri dan jajaranya mensosialisasikan Perpres No 20 tahun 2018 agar tidak terjadi kasus politik dan keresahan masyarakat yang dapat merugikan masyarakat. Terkait pengawasan, Imam bertanya bagaimana Menaker memberikan jaminan ke publik, tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yakni skill worker, bukan pekerja kasar. Imam meminta Mendagri dan Menaker bekerja sama dalam pengawasan, Imigrasi juga harus mempunyai data detail. Imam berpendapat Imigrasi merupakan pintu gerbang yang sangat penting dan membahayakan, untuk itu Imam meminta Imigrasi serius dalam meneliti TKA yang masuk ke Indonesia, apakah dokumennya jelas dan sebagainya, serta jangan biarkan makelar tenga kerja ilegal berkeliaran. [sumber]

Program Jaminan Kesehatan Nasional

11 April 2018 – Imam berpendapat harus ada tindakan untuk mengatasi jumlah pasien yang berlebihan di Puskemas. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin Komisi 9 DPR-RI yang menganggarkan anggaran, namun selalu jebol anggarannya. Imam berpendapat bahwa tindakan preventif itu penting terus dan kebijakan ini Kementerian Kesehatan RI harus selalu diikuti dan digelorakan ke masyarakat. Imam meminta setiap Puskemas dan Rumah sakit memiliki obat lengkap, sebab bila kurang dan pasien mengalami penyakit parah, maka BPJS akan semakin jebol.[sumber]

Pengawasan terhadap Obat yang Mengandung Unsur Babi

13 Februari 2018 – Pada rapat dengan BPOM. Imam berpendapat bahwa kalau memang penambahan jajaran jabatan di BPOM diperlukan, maka Imam akan mendukung. Imam meminta BPOM harus diperkuat, karena isu yang ada di masyarakat yakni ada obat yang berasal dari hewani, itu ada unsur babi. Imam menanyakan produk yang membuat produk tersebut Biofarma atau perusahaan asing. Imam menambahkan kalau perlu dibuatkan Panja untuk mengetahui maksud dan tujuan untuk memberi efek jera pada perusahaan yang sembrono. Imam menanyakan sanksi apa yang sudah dilakukan kepada perusahaan sembrono yang mengatakan produk berisi unsur sapi ternyata ada unsur babi. Imam mengharapkan agar ini diintensifkan dan Komisi 9 tetap memberikan cover dan mengamankan BPOM. Imam menambahakan apabila ada saran dan masukan yang kaitannya dengan struktur organisasi yang baru di BPOM harap sampaikan padanya.[sumber]

Implementasi BKKBD, Program KB dalam Pasal 283 UU KUHP

18 Januari 2017 - JIka memang di komisi 3 sedang membahas KUHP, Imam menyarankan secara legislasi di komisi dan disampaikan ke komisi 3 tentang program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berjalan dengan bagus yang perlu dikembangkan. Imam meminta penjelasan apakah ada program-program lain untuk remaja-remaja di tahun 2017, karena libido pria lebih meningkat tidak terkendali. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkerja sama dengan Kemenkes tentang upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mencegah seks bebas. Ia meminta BKKBN berkerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berkaitan degan narkoba, karena sekarang semakin bahaya narkoba yang sudah tersebar. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

30 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 9 DPR-RI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Imam meminta penjelasan terkait miss match sebesar 6,8 Triliun, dan langkah-langkah untuk menangani hal tersebut. Terkait pengadaan obat, Imam menanyakan hasil koordinasi Menkes dengan Pemerintah. Sehubungan dengan sosialisasi media massa dari pihak BPJS Kesehatan. Menurut Imam, lebih baik mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. [sumber]

Anggaran Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat & Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

8 Juni 2016 - Imam mengatakan biasanya dana APBNP ditambah, tetapi pada tahun ini terjadi pengurangan sampai Rp.250.000.000. Menurutnya, kalau biaya operasional dipotong akan menimbulkan bahaya dan pasti akan bermasalah. [sumber]

Ledakan di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintohardjo

30 Mei 2016 - Imam meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar proaktif dalam kasus ini. Imam meminta penjelasan tanggung-jawab suster Winarti dan para dokter. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

19 April 2016 - Menurut Imam, mohon dijelaskan tentang permasalahan rumah sakit jiwa yang butuh tempat yang tenang, karena bila masuk ke rumah sakit umum kacau. Imam juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang BPJS dan pembayaran terhadap rumah sakit vertikal, pasien disuruh pulang karena paket BPJS-nya habis dan kendala-kendala apa saja dalam rumah sakit. [sumber]

Isu Status Kepegawaian Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)

16 Maret 2016 - Imam mengatakan, Komisi 9 sudah menggelar rapat gabungan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan dia katakan oke untuk Bidan PTT diangkat semua. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

17 November 2015 - Imam meminta BPOM untuk mengawasi peredaran obat-obatan yang dijual secara online yang tidak memiliki izin resmi dari BPOM. [sumber]

28 Mei 2015 - Imam mengapresiasi Kepala BPOM RI yang selalu turun langsung dalam setiap kasus yang ada. Imam menanyakan apakah pernah dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada makanan berbahaya seperti yang di liput di TransTV contoh: abon sapi dengan daging anjing. [sumber]

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2016

Pada 8 Juni 2015 - Imam meminta agar anggaran dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian ketika dia turun ke dapil, dia mendengar ada merica yang dioplos dengan semen, hal ini tentu sangat berbahaya. Kemudian sejauh mana BPOM menyelidiki hal ini. Imam menangkap bahwa sosialisasi BPOM ini kurang, dia bertanya apakah dari anggaran yang diajukan tadi sudah termasuk anggaran untuk sosialisasi atau belum. [sumber]

Rencana Strategis Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2016

Pada 3 Juni 2015 - Imam mengusulkan agar BNP2TKI alokasikan anggarannya untuk memperkuat advokasi dan program buat menambah keterampilan TKI yang ijazahnya terbatas. [sumber]

Evaluasi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

Pada 22 April 2015 - Imam meminta kepada PPNI untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dari tenaga kesehatan Indonesia untuk persiapan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). [sumber]

Status dan Hak Tenaga Honorer

Pada 20 April 2015 - Imam menegaskan bahwa Komisi 9 telah memperjuangkan agar tidak ada kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan di tahun ini. Imam tanya ke KSPI apakah kiranya setuju jika pengiriman TKI diberhentikan. Imam menilai sebaiknya tidak menghentikan pengiriman TKI ke negara-negara yang aman dan melarang pengiriman ke negara-negara yang keras. [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Program BKKBN

Pada 15 April 2015 - Imam menanyakan para tenaga PKB/PLKB di daerah banyak yang tidak bekerja dengan baik, terutama masalah kenaikan pangkat. Apakah BKKBN pusat sudah mengaudit gaji para PKB/PLKB? Menurut saya gajinya kurang memadai. Lalu apa upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan kondisi sex bebas di masyarakat? [sumber]

Evaluasi Kesiapan BPJS Ketenagakerjaan untuk Launching per 1 Juli 2015

Pada 2 April 2015 - Imam minta verifikasi ke BPJSTK sudah sejauh mana program sosialisasi untuk memperluas kepesertaan dan kesiapan di daerah. Imam juga minta penjelasan ke BPJSTK reaksi dari perusahaan-perusahaan mengenai BPJSTK. [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 Imam siap mendukung anggaran program BPOM untuk memperbanyak sosialisasi makanan dan obat terlarang. Sehubungan dengan sanksi yang diberikan oleh BPOM, Imam menggaris bawahi bahwa dari ratusan kasus pelanggaran makanan dan obat ilegal hanya 381 kasus yang diberikan sanksi administrasi. Imam minta klarifikasi dari BPOM kasus seperti apa yang diberikan sanksi administrasi dan mana yang diberikan sanksi pidana. [sumber]

Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Rapat Dengar Pendapat BPJS Ketenagakerjaan 26 Januari 2015 - Imam menanyakan mengenai apakah BPJS memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di jalan raya. Ia juga menyoroti para pekerja yang terkena kecelakaan dan sembuh, apakah bisa kembali ke perusahaannya dan sejauh amana BPJS telah membuat MOU. BPJS yang juga berisi dana jaminan hari tua bagi pekerja, namun Imam melihat nilainya semakin kecil. Ia mempertanyakan kenapa bisa demikian. [sumber]