Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Tengah III
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Palembang
Tanggal Lahir
06/04/1960
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Evita Nursanty,M. Sc (lahir di Palembang, 6 April 1960; umur 54 tahun) adalah anggota DPR RI periode 2014-2019. Evita juga telah menjabat sebagai anggota DPR pada periode sebelumnya. 

Riwayat pekerjaan:
direktur Event Pro Australia Pty, ltd tahun 2002-2009
Rose Bank Assets Pty, Ltd 2002

Pendidikan

Universitas Gajah Mada

Perjalanan Politik

 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Republik Filipina

25 April 2017 - Evita mewakili Fraksi PDIP membacakan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina, sebagai perwakilan dari Fraksi PDIP ia menyatakan persetujuan RUU tentang penetapan batas ZEE RI dan Filipina untuk dibahas di tingkat selanjutnya agar disahkan menjadi Undang-Undang.   [sumber]

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

13 April 2016 - Evita mempertimbangkan waktu yang dimiliki sangat minim, untuk itu harus segera dilakukan.

Sehubungan dengan Daftar Inventaris Masalah (DIM) 7 - Evita menyarankan perlu dilakukan konsolidasi dengan Pemerintah.  [sumber]

14 Maret 2016 - Evita menyampaikan bahwa pada tahun 2008 UU Nomor 11 Tahun 2008 telah disahkan, tetapi dalam perkembangannya UU tersebut tidak memadai lagi sehingga perlu ada perubahan terhadap subtansi yang tidak relevan lagi. Melalui Evita, Fraksi PDIP menilai bahwa perubahan ini perlu didukung, terutama mengenai ancaman hukumannya sehingga orang tidak dapat langsung ditangkap hanya karena mencemarkan nama baik.

Fraksi PDIP yang diwakili Evita juga menganggap Pasal 27 UU ITE multitafsir sehingga perlu diatur tentang pidana bagi pelanggarannya. Penetapan pengadilan negeri masih dianggap perlu untuk menetapkan penting atau tidaknya penggeladahan, serta dengan tidak mengurangi Pasal 32, penyidik dapat melakukan penggeledahan agar tidak ada penyalahan kewenangan. Oleh karena itu, Evita dan Fraksi PDIP merasa UU Nomor 11 Tahun 2008 perlu dibahas. Mewakili Fraksi PDIP, Evita setuju RUU ITE dibahas dengan Pemerintah di DPR-RI.

Evita meminta pasal dalam UU ITE yang tidak berubah dapat disetujui. Evita melanjutkan bahwa Pemerintah juga harus punya argumentasi terhadap revisi UU ITE, dan argumentasi tersebut tentu tidak diterima utuh oleh Komisi 1. Evita menyampaikan bahwa basic revisi UU ini dilakukan adalah agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam penangkapan terkait kasus ITE. Menurut, Evita perlu adanya ketetapan hukum terkait pencemaran nama baik. Oleh karena itu, Evita juga meminta Pemerintah memberikan pandangan kepada Komisi 1 mengenai ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU PerjanjianRI-Singapura tentang GBL Wilayah Timur Selat Singapura

27 September 2016 - Evita berpendapat bahwa posisi DPR sulit dalam pembahasan perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Singapura karena DPR tidak ikut serta dari awal. Ia berharap Kemlu (Kementrian Luar Negeri) dalam penyelesaian perbatasan, DPR dilibatkan dari awal. Evita memaparkan bahwa dalam UU seharunya keterlibatan DPR perihal urusan bilateral dengan negara lain seharusnya dari awal, menurut undang-undang semua perjanjian internasional harus melibatkan DPR sejak awal.

Evita berpendapat bahwa Singapura sedang gancar melakukan reklamasi, Ia menambahkan bahwa kita tidak mengetahui segmen yang kedua bisa sampai mana. Evita menanyakan apakah memungkinkan sebelum perjanjian batas diratifikasi, Singapura tidak diperkenankan melakukan reklamasi. Indonesia, lanjut Evita, harus mengetahui keuntungan dalam perjanjian ini. Evita mengingatkan bahwa pemerintahan terus beganti setiap periodenya dapat dilihat bahwa Jokowi sekarang tidak bisa melakukan apa-apa untuk perjanjian yang sudah disepakati di periode sebelumnya. [sumber]

Tanggapan 

Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Evita  berpendapat, you still have the responsibility. Evita juga berpendapat bahwa kesalahan tidak bisa dilepaskan dari kesalahan Dr. Kogan. Evita menjelaskan bahwa sudah dari  tahun 2015 atau 2017Dr. Kogan melakukan hal ini. Evita menyarankanFacebook harus mengubah sistemnya agar tidak ada lagi pihak yang disalahkan. Evita menanyakan negara yang menggunakan kebocoran pada pemilihan di Amerika. Evita juga menanyakan pemenuhan Facebook terhadap pemberhentian investigasi yang diminta oleh Inggris. Evita menanyakan kebenaran Inggris gencar sekali mengintrogasi Cambridge Analytica sebab ada hubungannya dengan kasus Brexit. Evita berpendapat bahwa  pengaturan awal perlu diatur kembali seperti lokasi agar semua orang tidak mengetahui lokasi setiap orang karena sangat berbahaya. [sumber]

Evaluasi Kinerja TVRI

24 Januari 2018 – Pada rapat dengan Direksi LPP TVRI. Evita memberi apresiasi kepada Direksi baru, dan mengapresiasi mengenai paparan TVRI yang cukup komprehensif. Evita mengaku belum melihat terobosan baru, yang bisa membuat perubahan untuk TVRI. Evita berpendapat, jika TVRI tidak mampu bersaing dengan TV swasta, itu akan menjadi pertanyaan besar kita. Evita juga berpendapat, seharusnya, TVRI ini kan punya keistimewaan lebih dari yang lain, TVRI tidak memiliki batas siaran dan juga mendapat anggaran negara, maka seharusnya bisa leading dari TV-TV swasta yang lain. Evita mengemukakan bahwa sebelumnya Komisi 1 rapat dengan RRI, dan Evita melihat RRI sudah seperti Event Organizer. Acara off air-nya banyak sekali yang dibuat oleh mereka, dan Evita mengapresiasi ini, tetapi jangan lupa dengan fungsi utamanya. Sama juga untuk TVRI, TVRI dan RRI ini menjadi sabuk pengaman. Evita kembali berpendapat bahwa seharusnya setiap off air RRI menjadi di program on air di TVRI. Dari situ kita mendapatkan efisiensi biaya. Kedepan juga akan ada peleburan TVRI dan RRI, maka Evita menginginkan kalau bisa mulai sekarang sudah mensinergikan.[sumber]

Penanganan Kejahatan Siber, Ransomware dan Hoax

31 Mei 2017 - Evita mengatahkan isu cyber ini terlebih isu ransomware merupakan wake up call bagi Indonesia. Evita mendukung dengan akan dibentuknya Badan Cyber Nasional. Karena kalau sekarang di tiap-tiap instansi unit sibernya terpisah dan sosialisasi cyber security ini bapak harus tampilkan dan siarkan.

Evita berpendapat hak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga untuk memanfaatkan industri penyiaran Indonesia. Evita berpendapat bahwa Kemkominfo harus memaksimalkan hak-hak yang ada di undang-undang. Evita tidak melihat industri penyiaran Indonesia melakukan sosialisasi-sosialisasi informasi penting. 

Evita menanyakan bagaimana tanggung jawab Microsoft terhadap adanya ransomware. Evita dukung penghapusan konten porno, SARA, hoax dengan bentuk UU ITE. Selanjutnya Evita berpendapat mengenai hoax, Evita mendukung penuh sesuai dengan Pasal 40 Ayat 2 dibuat untuk memblok situs hoax. Evita mengatakan bahwa kalau masalah OTT perusahaan media sosial tidak perlu kepusat, kan perwakilannya yang ada disini. Kita panggil saja itu lebih mudah.   [sumber]

Evaluasi Proker 2016 dan Rencana Proker 2017 LSF

16 Januari 2017 - Evita menanyakan berapa jumlah anggaran LSF dan kontribusi PNBP saat ini serta tarif untuk sensor terhadap film di bioksop maupun di TV. Evita menyatakan gaji di LSF sudah naik dan selevel Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selanjutnya Evita ingin mengetahui siapa saja yang diajak oleh ketua LSF dalam pembuatan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Kemudian Ia menanyakan apakah P3SPS juga ada dalam LSF. LSF pernah memberi lolos sensor untuk film Dead Pool dan dimasukkan dalam kategori dewasa, sedangkan di Amerika Serikat termasuk kategori anak-anak, bahkan di China tidak lolos, maka dari itu Evita menanyakan bagaimana pengkategorian film di Indonesia dan meminta kepada LSF untuk tidak bersikap abu-abu dalam membuat peraturan. Evita menanyakan pula berapa persen dari visi misi ketua LSF yang sudah terrealisasi. Evita ingin mengetahui sinergisitas antara LSF dan KPI. Evita ingin ketua LSF memaparkan sensor mandiri seperti apa. Kemudian Evita menyarankan kepada LSF untuk bergandengan tangan dengan yang lain dalam melakukan sosialisasi. Menurut Evita, KPI memiliki relawan penyiaran sehat, maka dari itu mengaku bingung bagaimana kerja sama antara LSF dengan KPI. Evita menyarankan agar KPI dan LSF bekerja secara berkaitan dengan yang satu bekerja di pre dan yang satu di post. Evita mengatakan bahwa film dapat digunakan sebagai alat politik negara, seperti di Amerika. Untuk itu Evita menyarankan untuk mengangkat semangat produser agar membuat film anak-anak. Evita menanyakan juga apa peran LSF dalam memperbanyak produksi film anak-anak. Evita melihat perbedaan batasan umur di KPI dan LSF. Evita mengingatkan bahwa ekspektasi ke LSF besar, tetapi kemudian menjadi pesimis karena minimnya anggaran di LSF. Evita menyarankan agar PNBP dapat digunakan untuk kepentingan LSF sehingga bisa berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan. Menurut Evita, PNBP dari LSF hanya menghasilkan dua miliar dan itu sangat kecil dalam pemasukan Negara. Evita melihat perlunya memanggil dirjen terkait (perfilman) untuk membahas kendala LSF. [sumber]

Biaya Interkoneksi

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan operator telkomsel; Telkom, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Tri, dan Smartfren, Evita berpikir bahwa ada komunikasi yang tidak lancar antara Telkom dan Menkominfo. Evita meminta lisensi model dari tiap operator sehingga anggota dewan bisa mempelajari. Beliau mengatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh pihak XL Axiata membuatnya bingung. Evita mengklarifikasi peran pemerintah sebagai pihak yang hanya mempersiapkan formulanya saja. Ini kepentingan publik, tidak bisa B to B. DPR juga mengawasi apakah menguntungkan pelanggan atau tidak aturan ini. Evita menilai tidak ada keuntungan untuk pelanggan dari peraturan ini. Evita juga ingin mengetahui berapa cost dari tiap operator. Evita juga berpendapat bahwa isu penurunan tarif interkoneksi sudah jadi polemik. Evita mengaku bingung parameter perhitungan untuk biaya interkoneksi karena ada yang Rp204, ada pula yang Rp250. Dalam pandangan Evita, penurunan sebanyak 46 perak dinilai sangat signifikan. Evita mengingatkan, UU mengatakan bahwa interkoneksi dikenakan pada operator asal. Dalam perhitungan, menurut Evita, Telkomlah yang dirugikan. [sumber]

24 Agustus 2016 - Evita menanyakan alasan menerapkan tarif padahal di regulasi hanya formulanya saja. Menurut Evita, tidak perlu ikut campur bila pemerintah melibatkan industri terkait. Evita mengatakan penetapan kebijakan ini tidak transparan dan penurunan tarif merugikan satu operator dan menguntungkan operator lain. Selain itu menurut Evita PT. Telkom diwajibkan membangun daerah-daerah terpencil dan menanyakan pemotongan penetapan ini dipotong dan dasar dari penetapan ini. Evita ingin mengetahui landasan penetapan oleh menteri dan perihal koordinasi dengan stakeholders. Selain itu, Evita juga menanyakan apa perbedaan antara PP 52 dan 53 tahun 2000. Evita merasa perlunya pengembangan infrastruktur. Bila mendapatkan Evita menginginkan hal ini harus dan menanyakan mengenai penurunan biaya interkoneksi sebesar 26% dan bertentangan dengan peraturan pemerintah. Evita mengatakan akan mencoba memahami isu dari industri dan Ia mengaku bingung terhadap posisi yang tidak jelas. Evita mengatakan zona di Timur investasinya lebih besar dan seharusnya pihak terkait melakukan diskusi dengan industri bukan dengan komisi I. Evita mengaku tertarik dengan sistem asimetri. Evita menanyakan perlunya merevisi UU telekomunikasi agar tidak terjerat hukum dan frekuensi tidak diperjualbelikan. Evita mengatakan, akan memanggil PT. Telkom untuk membahas satelit. Evita mewanti-wanti agar presiden RI menandatangani hal yang jelas. [sumber]

Potret Media di Indonesia

14 Juli 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Dewan Pers, Evita menyatakan bahwa UU Penyiaran juga tidak mengantisipasi perkembangan media saat ini. Evita memaparkan bahwa perkembangan media yang sangat cepat membuat media cetak banyak yang gulung tikar. Belum lagi masalah gaji wartawan, maka keberadaan dewan pers masih dipertanyakan. Evita setuju bahwa permasalahan mengenai pers yang abal-abal memang perlu untuk diadakannya kompetensi mengingat sekarang sudah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Evita mengatakan bahwa media sekarang banyak yang mengangkat eksploitasi anak untuk menaikkan media mereka, tetapi seharusnya hal itu dapat ditindak. [sumber]

Isu Internasional - MEA, LCS 

20 Juni 2016 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menlu, menurut Elvita, ia tak melihat kemungkinan lebih dipereratnya hubungan Indonesia di sektor pariwisata dengan Rusia, padahal itu penting, karena posisi wisatawan Rusia terbesar ke-5, di mana 100.000 wisatawan telah disumbangkan Rusia. Elvita mengharapkan agar Kemenlu meningkatkan di sektor pariwisata tersebut. Terkait dengan Laut Cina Selatan, hal ini berdampak secara tidak langsung kepada Indonesia menurut Elvita. Sekarang TNI memperkuat pangkalan-pangkalan Indonesia di Laut Cinta Selatan, dan Elvita mengharapkan agar Kemenlu juga melakukan hal yang sama. Elvita menyetujui persetujuan Menlu yang ingin memberikan perhatian khusus dalam diplomasi ekonomi, karena Pak Jokowi sendiri belum memiliki kemajuan, di diplomasi ekonomi ini belum banyak terlihat, Elvita bertanya mengenai sinkronasi diplomasi ekonomi dengan diplomasi politik. Menurut Elvita, isu MEA sudah tidak seksi jika dibahas isu TPP, jadi Elvita menunggu kajian lebih lanjut dari Kemenlu terkait dengan TPP. Banyak hal yang harus dipertimbangkan masak-masak seperti MEA belum selesai tetapi sudah ingin TPP menurut Elvita. Mengenai kebijakan bebas visa menurut Elvita cukup berdampak di bidang pariwisata, karena sudah sepantasnya ada kemajuan dari bidang pariwisata. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

18 April 2016 - Evita mendukung proyek Palapa Ring. Evita meminta kerja sama yang melibatkan pihak swasta harus jelas supaya public private tidak merugi. Menurutnya, penyerahan proyek kepada swasta selama 15 tahun membuat cemas, nanti tarifnya suka-suka mereka. Kemudian, Evita menyampaikan bahwa adanya masalah di dalam koneksi.

Evita melanjutkan dengan menanyakan berapa persentase wilayah TV suatu daerah yang dikuasai oleh satu grup media dan dirinya ingin mengetahui mengenai daerah terbesar terkait share audiens TV. Evita mengatakan bahwa Komisi 6 membutuhkan data detail jumlah TV lokal di daerah dan apakah itu independen atau grup TV besar. Evita menanyakan, apakah untuk ke depannya perpanjangan izin perlu disaring dan akan dimasukkan ke dalam RUU Penyiaran.

Soal perizinan, Evita berharap ada kewajiban menyiarkan iklan kenegaraan sehingga masyarakat tahu sejarah. Evita melanjutkan, menurutnya, TVRI kini gayanya seperti TV dewasa. Menurutnya, TVRI harus menyiarkan agenda Pemerintah karena menggunakan anggaran APBN. Terakhir, ia menyampaikan ke depannya industri penyiaran bisa dikenakan universal broadcast obligation. Jadi, tidak melulu tentang profit.  [sumber]

Kualitas Konten Siaran Stasiun Televisi

7 Maret 2016 - (ANTARA News) - Para anggota Komisi I DPR mengkritisi konten siaran yang disajikan stasiun televisi, karena dinilai sudah jauh dari tujuan siaran dan hanya mengejar tingkat rating.

"Apa yang dipertontonkan dan disiarkan ke masyarakat sudah jauh dari tujuan siaran," kata anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Senin.

Penilaian itu dikatakannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Asosisai Televisi Swasta Indonesia (ATVSI, Asosiasi Televisi Jaringan (ATVJI), Direksi LPP TVRI, dan perwakilan redaksi beberapa televisi nasional.

Dia mengkritisi popularitas siaran menjadi tolok ukur utama dalam sebuah siaran namun bukan menghadirkan siaran yang mendidik.

Menurut dia, bagaimana isi siaran memperkuat perlindungan terhadap anak-anak, misalnya iklan mie instan yang sebenarnya tidak baik untuk anak namun ditayangkan di program anak-anak.

"Setiap lembaga-lembaga penyiaran harus punya audit sendiri, kenapa bergantung pada KPI dan LSF. Seharusnya ada filter terakhir sebagai tanggung jawab terhadap bangsa," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR, Gamari Soetrisno mempertanyakan bagaimana sikap stasiun televisi terkait hasil evaluasi KPI, apakah diacuhkan saja atau melakukan upaya perbaikan.

Dia menilai, seharusnya setiap lembaga penyiaran seharusnya mengacu pada aturan regulasi terkait isi siaran.

"Ada kesulitan apa di sana sehingga terjadi disorientasi, apakah benar lebih mementingkan kepentingan keuntungan ketimbang kepentingan nasional," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura, Arief Suditomo mengatakan anak-anak dan remaja di Indonesia lebih mencintai dan mengenal budaya asing daripada budaya nasional.

Menurut dia, di era perang proxy, televisi merupakan benteng agar wajah pertelevisian Indonesia tetap terjaga dengan berpedoman pada pedoman isi siaran.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

9 September 2015 - Evita kritik keberadaan dari AC Nielsen yang mempengaruhi rating televisi kita. Evita menyoroti permohonan tambahan anggaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Evita minta penjelasan kepada Ketua KPI output/hasil dari survei yang hendak dilakukan di 18 kota ini berbentuk apa. Evita belum melihat manfaat dari survei yang ingin dilakukan ini apa. Evita juga minta klarifikasi ke Ketua KPI laporan sebelum dan sesudah efektifitas dari alat-alat monitoring yang sudah diberikan ke KPI. Evita minta KPI untuk revisi kembali permohonan tambahan anggarannya.

Sehubungan dengan Dewan Pers, Evita menilai kinerjanya sudah bagus dalam penyelesaian masalah-masalah. Evita minta penjelasan ke Ketua Dewan Pers mengenai kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) yang dianggap mempersulit.

Evita mengingatkan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) tugasnya untuk mencarikan solusi untuk media online yang tidak berbadan hukum. Sehubungan dengan kewajiban USO, menurut Evita kesulitannya pada maintenance kabel fiber optic tersebut karena berada dibawah laut dan kapal servisnya adanya di luar negeri, bukan di Indonesia. Menurut Evita PT TELKOM sudah melakukan 80% USO diseluruh Indonesia, tinggal sisanya (yang untuk daerah terpencil dan tidak profitable) yang perlu diselesaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Evita mendorong Menkominfo bahwa untuk proses tendernya untuk sisanya ini dikeluarkan dan menjamin kalau dilakukan pasti berhasil dan tanpa masalah. Atau alternatif lain adalah meminta PT TELKOM untuk menyelesaikan sisa 20% tersebut dengan bantuan dana negara.  [sumber]

Pada 10 Juni 2015 - Selain prihatin akan minimnya penyerapan anggaran, Evita juga prihatin bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan TVRI mendapat opini ‘disclaimer’ dari BPK. Evita minta penjelasan ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mekanisme pengukuran dampak sinergitas dengan kementerian-kementerian lain. Evita juga minta penjelasan ke Menkominfo konsep digitalisasi dari Pemerintah seperti apa. Evita saran ke Menkominfo agar UU-nya lebih baik berdiri sendiri.

Sehubungan dengan Kantor Berita ANTARA (KBA), Evita menilai KBA sudah kalah dengan media-media lainnya. Sehubungan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), menurut Evita tupoksi dari KPI bukan perizinan tapi pengawasan. Evita minta KPI fokus pada pengamatan dan monitoring content, tidak pada perizinan. Sehubungan dengan Dewan Pers, Evita menilai alokasi anggaran untuk Dewan Pers sangat minim dan menyedihkan. Evita desak Menkominfo untuk tingkatkan alokasi dana buat Dewan Pers, terutama untuk lakukan pelatihan buat wartawan.  [sumber]

Konflik Timur Tengah

2 September 2015 - Atas ketidakhadiran Dubes Arab dan Iran, Evita menanyakan mengapa hanya empat dubes yang hadir. Evita mengingatkan kembali statement  Jokowi bahwa komitmen untuk melindungi hak dan kselamatan warga yang ada di luar negeri (LN). berdasarkan hal tersebut Ia menanyakan sudah sejauh mana keterlibatan KBRI dalam menginventarisasi bantuan. Ia kemudian mengingatkan sesuai guideline dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kita tidak bisa diintervensi oleh negara manapun. Evita menanyakan apakah dubes Suriah pernah melihat camp secara langsung atau tidak. Evita mengapresiasi Dubes Yaman karena dapat mengembalikan WNI, namun Ia mempertanyakan bagaimana upaya pemerintah di sana. Kepada Dubes Iraq Evita menanyakan apa sebenarnya kegiatan warga negara di sana karena tidak ingin warga negara Indonesia banyak tergabung ISIS.

Kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Evita menanyakan sebenarnya apakah ada skema penyaluran bantuan atau tidak karena skema tersebut dapat dijadikan skema nasional untuk mengurangi hambatan-hambatan. [sumber]

Ratifikasi Protokol Perdagangan

31 Agustus 2015 - Evita mensosialisasikan kepada stakeholders dan masyarakat dengan memberi masukan yang cukup detail, di antaranya sebagai berikut:

  1. Perjanjian induk sudah diratifikasi berdasarkan Perpres maka selanjutnya protokol agreement baiknya menggunakan Perpres saja.
  2. Sisi negatif, sisi positif beserta solusinya dari AANZFTA dan AIFTA sebab ratifikasi akan selalu ada notifikasi.
  3. Sosialisasi Perjanjian Ekonomi ASEAN sangat buruk sehingga kasus ASEAN Community tersangkut-sangkut pula di Komisi 6.
  4. Supaya lebih mandiri, Indonesia sebaiknya tidak membuat patokan dan mengandalkan impor saja.
  5. Kuba merupakan wilayah di daerah sekitar laut. Akan tetapi, harga seafood mahal hanya karena Kuba fokus pada ekspor hingga melupakan kebutuhan warganya. Menurut Evita, seharusnya Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Kuba.
  6. New Zealand telah lama menawarkan sapi yang bisa dikembangbiakkan kepada Indonesia. Bukan sapi yang dikebiri layaknya sapi impor Australia. Evita menyayangkan keputusan menteri yang masih tidak mau menerima tawaran baik tersebut. Tawaran yang memberi keuntungan cukup besar bagi Indonesia.

[sumber]

Rencana Strategis TVRI-RRI

10 Juni 2015 - Evita minta penjelasan ke Direktur Utama TVRI (Dirut TVRI) kenapa TVRI mendapatkan hasil ‘disclaimer’ dari BPK. Evita juga saran ke Dirut TVRI untuk duduk bareng dengan RRI dan mencari solusi kreatif mengurangi biaya operasional dan produksinya.  [sumber]

Lembaga Sensor Indonesia

Pada 14 April 2015 - Evita menilai peran LSI penting menimbang di UU seharusnya 60% perfilman seharusnya film nasional. Evita berharap film nasional bisa membangun karakter dan memperluas wawasan bangsa. Evita menilai film sukses seperti ‘The Raid’ justru terlalu sadis dan vulgar dan tidak membangun karakter sama sekali.  [sumber]  

Pajak untuk Perfilman Nasional

Pada 14 April 2015 - Evita mendukung pemotongan pajak untuk film-film dalam negeri karena menilai import film asing lebih murah daripada bikin film nasional.  Oleh karena itu Evita saran agar pemerintah punya peranan khusus dalam pemasaran film di Indonesia dan juga di luar negeri.  [sumber]

Digitalisasi Penyiaran Televisi

6 April 2015 - Menurut Evita untuk mencanang digitalisasi penyiaran ini Rancangan Undang-Undangnya (RUU) harus ada payung hukum yang jelas. Evita mencontoh kasus di Korea Selatan dimana mereka sudah mencanangkan digitalisasi penyiaran tapi belum ada Undang-Undangnya (UU). Akibatnya ketika Tender sudah jalan terhenti karena UU yang belum jelas dan menyebabkan kerugian besar bagi investor. Menurut Evita untuk mencanangkan RUU perlu fokus kepada masa antara switch off penyiaran dari analog ke digital. Evita mengacu kepada penolakan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang digitalisasi penyiaran kemarin. Evita saran kepada ATSDI untuk tidak tergesa-gesa karena Komisi 1 tidak ingin merugikan industri.  [sumber]

Peran Lemhanas dalam Konflik KPK-Polri

(demo.analisadaily.com)

"formula apa yang bisa diberikan Lemhanas untuk perseturuan KPK Versus Polri? Karena ini sudah beberapa kali terjadi" - Evita Nursanty.

Evaluasi Kinerja TVRI-RRI

Pada 3 Februari 2015 Evita mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk mendalami kabar bahwa pemerintah daerah (pemda) turut membantu dana operasional dari TVRI.  [sumber]

RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menkominfo, KPI, KIP dan Dewan Pers, Evita menjelaskan, banyak desa yang belum memiliki jaringan internet dan telepon. Evita berpendapat bahwa jaringan internet dan telepon harus masuk dalam program kerja Kemkominfo supaya kedua hal tersebut dapat segera terealisasikan. Evita menyarankan untuk fokus pada literasi media dan media social, sehingga bisa disinkronisasikan dengan Kemkominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk program ke depannya sebab Evita berpendapat, negara sudah tanpa batas dan harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Evita meminta untuk fokus pada radikalisme dan terorisme serta intoleransi, sebab Evita prihatin dengan apa yang terjadi di Universitas Riau yang mengatakan bila pelaku terinspirasi dari dunia internet. Untuk dewan pers, Evita berharap agar setiap wartawan lebih berhati-hati menggunakan kalimat pada judul dan tidak memprovokasi masyarakat. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Palembang
Tanggal Lahir
06/04/1960
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah III
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika