Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Tengah V
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Semarang
Tanggal Lahir
29/05/1965
Alamat Rumah
Jl. Cemara II No. 76 Lippo Cikarang, RT 022/RW 001, Kelurahan Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah V
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Aria Bima S.Sos (lahir di Semarang, 29 Mei 1965; umur 49 tahun) adalah Anggota DPR-RI untuk 3 periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019) dari PDI Perjuangan mewakili Jawa Tengah V (Kota Surakarta (Solo), Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten). Aria Bima ditugaskan di Komisi VI perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan Badan Standardisasi Nasional.

Pada April 2012 Aria diduga terlibat kasus video porno yang melibatkan Anggota DPR-RI dari PDIP lainnya, Karolin Margret Natasa. (sumber)

Beberapa keputusan yang pernah dibuat Aria Bima antara lain :

-tak setuju pajak 1 persen terhadap UKM
-mendukung aturan Mendag yang membatasi waralaba makanan/minuman
-berpendapat kepemimpinan Presiden SBY hanya dapat nilai C atau D
-ketua Panja Gula
-wakil ketua Panja RUU Perdagangan
-menyatakan mantan wagub Jateng Rustriningsih sudah saatnya berkiprah di tingkat nasional
-diisukan terlibat video porno oleh situs kilikitik.net milik Elya G Muskita, membantah dan mengancam akan memperkarakannya (2012)
-mengatakan seruan boikot produk hutan Indonesia oleh LSM Rainforest Action Network adalah ancaman terhadap perekonomian Indonesia (2012)
-menyatakan bahwa PDIP memimpin aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM (2012)
-menyatakan kebijakan mobil murah ramah lingkungan dapat menjegal progam mobil nasional (2012)
-menyatakan bahwa untuk membalas AS yang memboikot minyak sawit Indonesia, Indonesia perlu balas memboikot produk AS seperti makanan cepat saji dan minuman ringan (2012)
-ingin pemerintah lebih represif dan menggunakan alat negara untuk memberantas kekerasan SARA (2011)
-ingin Bulog dikembalikan fungsinya sebagai penstabil harga pangan (2011)
-menyatakan kebijakan politik gula nasional harus pro petani tebu (2010)

Pendidikan

SLTA, SMA St.Yoseph Pangudi Luhur, Surakarta
S1, Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1992)

Perjalanan Politik

Anggota FPDIP 2009-2014 & 2004-2009
Pendiri Yayasan Bangun Watak Bangsa
Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan 1999
Wakil Ketua di Komisi VI DPR
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
Ketua Senat FISIPOL UGM (1987-1989)
Sekretariat Komisariat GMNI Fisipol UGM
Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi (1998-2001)
Depercab DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi (2001-2004)

5 Maret 2018 - Aria Bima dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggantikan Yulian Gunhar. [sumber: pendataan tim wikidpr].

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN TA 2018

31 Agustus 2017 - Dalam rapat paripurna, Aria Bima dari Jawa Tengah 5. Arya mengatakan bahwa akses pembahasan RAPBN lebih kepada pansus DPR. [sumber]

RUU Pertembakauan

15 Desember 2016 - (TEMPO.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan menjadi rancangan inisiatif Dewan yang masuk ke Program Legislasi Nasional 2017. Juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, menyarankan agar pembahasan dilakukan melalui panitia kerja khusus.

Menurut Aria, pembahasan rancangan undang-undang akan kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. "Kami mengusulkan agar RUU ini tidak dibahas satu komisi, melainkan lintas komisi karena persoalan begitu kompleks," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2016.

Aria menjelaskan berbagai sektor bakal terlibat dalam pembahasan, seperti sektor industri, ketenagakerjaan, aspek penerimaan negara, dan tembakau yang menjadi bagian kebudayaan Indonesia. "RUU ini melibatkan banyak dimensi," kata dia.

Fraksi Partai Amanat Nasional menjadi satu-satunya partai yang menolak pembahasan RUU dilanjutkan. Menurut politikus asal PAN Haerudin, rancangan belum bisa diterima lantaran masih membutuhkan pendalaman, baik dari aspek petani maupun dampak dari tembakau ini. "PAN masih sukar menerima ini menjadi RUU," kata dia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui rancangan undang-undang menjadi perhatian masyarakat. Ia menegaskan rancangan ini membentengi masyarakat dan produk tembakau lokal. "Kami mengusulkan pansus yang terbentuk benar-benar membahas," katanya. 

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan partainya bakal mengawal pembahasan apabila mayoritas fraksi meminta untuk melanjutkan pembahasan. "PAN menaruh perhatian RUU ini penting. Ini belum layak untuk diteruskan," ucapnya.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Aria Bima mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

UU APBN-P 2015

Pada 13 Februari 2015 - Aria menilai anggaran untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN tidak sesuai dengan yang disepakati di Komisi VI.  Menurut Aria Djakarta Lloyd seharusnya tidak menerima PMN sebesar Rp.350 milyar dan semua PTPN mendapat PMN tidak hanya PTPN 3.  Menurut Aria pemerintah tidak kunjung terbitkan surat resmi pencabutan PMN untuk Djakarta Lloyd sehingga terjadi miskomunikasi dalam kewenangan mencabut pihak yang sudah disetujui menerima PMN.  [sumber

Sidang Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walk out atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

UU Pilkada 

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  Komisi 6 DPR-RI dengan Pakar Ratifikasi UI, Prof. Hikmahanto Juwana, Aria memaparkan jika dirinya terlibat dalam pembahasan terkait dengan UU perdagangan dengan anggota lain Komisi 6. Menurutnya, sebelumnya banyak syarat yang tidak terpenuhi agar Indonesia menjadi bagian dari FTA. Aria juga berpendapat terkait adanya Pasal 84 ayat 3, karena adanya dampak dari CAFTA yang begitu buruk bagi Indonesia. Beliau menanyakan perihal perjanjian bilateral, apakah ada dialog antar dua negara, dan bisakah dalam perjanjian tersebut Indonesia mempunyai kriteria tersendiri. Aria kembali berpendapat, seharusnya pemerintah mengedepankan tujuan nasional, dibandingkan menandatangani dan menyetujui perjanjian yang tidak dimengerti bangsa kita. Ia kembali meminta penjelasan terkait siapa yang lebih memegang peran lebih besar antara Kemenlu dan Kemendag, karena menurutnya Kemenlu seperti wakil dari perdagangan Indonesia, dan bersikap lebih liberal dalam hal perdagangan. Terkait dengan pasal yang mengatakan ekspor dan impor bahan pokok Pemerintah harus memperhatikan harga di produsen dan konsumen, Aria meminta penjelasan akan status pasal tersebut.  [sumber]

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional 

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Aria menanyakan sejauh mana dampak dari ratifikasi perdagangan ini dalam sektor pangan, industri, manufaktur, dan lain lain. Aria menyatakan bahwa sudah ada saran ke pemerintah agar dewan juga dilibatkan dalam hal ini. New Zealand dan Australia bisa mengimpor ternak, susu, dan pertanian, begitu juga dengan Indonesia. Ia menanyakan bagaimana solusi apabila ada negara yang memiliki kesamaan dengan Indonesia untuk menghindari supaya jangan sampai ada kometitior masuk kedalam pasar yang sama. [sumber]

Tanggapan

Tata Kelola Persidangan Paripurna

5 Maret 2018 - Dalam rapat paripurna, Aria mengingatkan kepada pimpinan rapat agar memperhatikan tata kelola persidangan, pidato pembukaan agar di prioritaskan terlebih dahulu kemudian penyampaian aspirasi lainnya sehingga tidak bias terhadap agenda utama persidangan ini.[sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Aria mengingatkan untuk membela pemerintah dengan cara yang benar yaitu dengan UU impor sangat dekat dengan pemburu rente di dalam ketidakjelasan pemerintah mengambil kebijakan. Aria berpendapat bahwa konsep kedaulatan pangan harus tercukupi. Selain itu Ia mengungkapkan dirinya harus bisa adil dalam posisi ini. Aria menegaskan bahwa keputusan itu tidak menjaga harga hingga tingkat konsumen, pasti Komisi 6 menolak yang terjadi 51% saham Bulog, 49% saham privat. [sumber]

Fokus Agenda DPR-RI selama Masa Sidang 3 tahun 2016/2017 dalam Paripurna 90

24 Februari 2017 - Menurut Aria, waktu DPR-RI banyak tersedot untuk fungsi pengawasan untuk itu Ia mengharapkan di waktu berikutnya agenda DPR-RI berfokus pada fungsi legislasi. [sumber]

Akses Listrik Provinsi Jambi

24 November 2016 - Pada Rapat audiensi Komisi 6 dengan DPRD Jambi, Aria memaparkan sebenarnya persoalan ketersediaan listik yang bayar per, ada kerusakan bus bertransmisi yang sudah diperbaiki dan sudah bisa beroperasi kembali di Jambi. Aria menjelaskan, kedepan sedang dibangun transmisi Jambi dengan Sumatera Selatan sehingga tambahan pasokan 200 mega watt. Aria mengatakan bahwa Jambi harus membuka selebar mungkin untuk memikirkan sumber daya alam selain batu bara sebagai power plan. Aria juga mengatakan bahwa kita berharap kedepannya Jambi tidak hanya memenuhi kebutuhan listrik, tetapi bisa untuk daerah lain. Kedepannya, transmisi listrik Jambi bisa mengalirkan listrik ke daerah lain. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

11 April 2016 - Aria meminta kepala biro hukum untuk menjelaskan secara rinci mengenai surat nomor 115.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Aria menilai saat ini BUMN bukan corporate-oriented. Menurut Aria masing-masing BUMN musti tahu sektor apa yang menjadi core business mereka agar mereka bisa menjadi pendukung dan dorong program Pemerintah. Aria menilai di BUMN perlu adanya keterbukaan agar bisa menjelaskan ke publik kompleksitas dari setiap BUMN. Aria saran ke Menteri BUMN (MenBUMN) perlunya Public Relation yang handal untuk menjelaskan ke publik sehingga opini yang terbentuk bukan dari pihak yang tidak berkepentingan.  [sumber]

Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk

Pada 20 April 2015 - Aria minta klarifikasi kepada MenBUMN bagaimana dampak kepemilikan saham publik & pemerintah pasca Rights Issue. Aria juga menginginkan agar para Dirut BUMN tidak hanya memiliki mindset corporate saja namun dapat menjadi agent of development.  [sumber

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Pada 5 Februari 2015 - Aria berpendapat bahwa layak atau tidaknya sebuah korporasi BUMN mendapatkan PMN adalah wewenang Komisi 6 bukan di Komisi 11 ataupun Badan Anggaran (Banggar). Aria ingin meluruskan kabar bahwa Banggar sudah menyetujui PMN untuk 35 BUMN.  Terkait dengan kasus permintaan PMN untuk BUMN yang berstatus perusahaan holding (holding company), Aria menegaskan tugas dari Komisi 6 bukanlah mengusulkan yang mendapatkan PMN adalah BUMN A atau BUMN B, tetapi menentukan kelayakan sebuah BUMN mendapatkan PMN.  [sumber]

Kode Etik & Tata Tertib DPR

Pada Paripurna ke-17 tanggal 27 Januari 2015, Aria meminta konfirmasi dari pimpinan rapat apakah pada Paripurna ke-17 ini langsung mengesahkan peraturan DPR atau hanya setuju atas rancangan peraturan saja.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Semarang
Tanggal Lahir
29/05/1965
Alamat Rumah
Jl. Cemara II No. 76 Lippo Cikarang, RT 022/RW 001, Kelurahan Cibatu, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah V
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional