Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Tengah V
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Semarang
Tanggal Lahir
20/02/1975
Alamat Rumah
Komplek Sepolwan POLRI RT 009/RW 09, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah V
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Salah satu caleg muda dari PDI Perjuangan yang berlatar belakang GMNI. Rahmad Handoyo mengawali karir politiknya sebagai salah satu anggota komite HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan menjadi anggota Dewan Koperasi Indonesia. Sehingga pengalaman beliau memiliki pengalaman di ekonomi mikro terutama ekonomi kerakyatan.

Pendidikan

1986 SDN 3 PAPRINGAN
1990 SMPN 2 AMPEL BOYOLALI
1993 SMAN 2 BOYOLALI
1999 UNIV DIPENOGORO, S1 PERIKANAN
2005 UNIV TRISAKTI, S2 PROGRAM STUDI MM

KURSUS
2002 PENDIDIKAN GURU KADER PDI P
2012 PENDIDIKAN GURU PENDIDIK DPP PDI P

Perjalanan Politik

2011-2015 DEPARTEMEN PERIKANAN DAN KELAUTAN DPP PDI P
2005-2010 BADAN PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT DPP PDI P
2005-2015 KOMITE HKTI
2004-2015 KETUA DEWAN KOPERASI INDONESIA
2003-2005 KETUA KOPINDO
1996 PENGURUS GMNI SEMARANG

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan terhadap RUU

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

11 September 2017 - Dalam Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, Rahmad memberikan masukan agar pembahasan mengenai Badan Karantina Nasional (BKN) dibahas dalam satu pasal, untuk selanjutnya pemerintah yang memutuskan terkait tugas-tugas yang menjadi wewenang BKN. Pada akhirnya, BKN tetap diatur oleh Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Rahmad mengaku khawatir jika pembahasan BKN diteruskan terlalu lama akan mengabaikan UU lain yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, Rahmad mengusulkan agar tidak terpaku pada pembahasan yang sama berkali-kali, karena masih banyak pasal yang perlu dibenahi. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

7 Desember 2017 – Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Fakir Miskin Kemensos, Dirut Perum Bulog. Rahmat mengatakan di awal seluruh Komisi 4 sudah meminta hasil evaluasi tentang Perum Bulog ini tetapi sebelum diterima ini ternyata Presiden juga meminta harus adanya evaluasi, sudah mengambil kesimpulan sesuai tanggal 16 Juni 2017. Program Beras Sejahtera (Rastra)  tentu ada plus minusnya, tetapi tidak mungkin program non tunai disama ratakan, Rahmad tidak tahu ini ada siapa dibalik kasus ini. Rahmad berkata semua kebijakan itu bagus, program Rastra ini bagus tapi memang banyak kendalanya semua itu tapi baiklah semua ini sudah terjadi, karena ini sudah terjadi. Rahmat menambahkan tentu Komisi 4 semua bersatu, bukan bicara programnya tapi peran Bulog, jika Bulog punya untung atau rugi itu nomor kesekian tapi ternyata belum ada informasi yang menyeluruh tapi selama triwulan sering diadakan sosialisasi. Rahmad juga berpendapat tidak ada yang terlambat, dan memang walau terlambat itu lebih baik terlambat dari pada tidak ada program sama sekali. Sebelum adanya Evaluasi tapi sudah ada UU akan repot jadinya, Komisi 4 juga tidak menanyakan program mana yang baik. Rastra itu baik, tidak hanya Raskin (beras miskin) tapi ya memang kendalanya ini harus ada jalan keluarnya maka dari itu Komisi 4 sepakat mencari jalan keluarnya ini bersama-bersama. Rahmad menjelaskan ketika panen rakyat nanti tidak ada yang menyerap, lalu siapa yang akan membeli panennya itu. Rahmat berpendapat, seperti kata Pak Hermanto, dibalikan lagi saja ke Raskin, jika panen raya lalu Bulog sudah banyak menyimpan beras lalu siapa yang akan membeli beras para petani karena nanti uangnya sudah tidak ada karena sudah dipakai untuk bantuan non tunai. [sumber]

Swasembada Daging

29 November 2017 - Rahmad menegaskan Indonesia tidak boleh dininabobokan sebagai pedagang karena para importir daging sebenarnya memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangbiakan dalam kurun waktu tertentu. [sumber]

Asosiasi Peternak

25 September 2017 - Dalam rapat Audiensi dengan Dirjen Kementan, PPSKI(Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kambing Indonesia) dan Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia), Rahmad menanyakan terkait tentang susu ini sebenarnya pemerintah juga concern terhadap susu tersebut. Rahmad mengapresiasi pemerintah melalui Peraturan  Menteri tentang importir, meskipun ada penolakan dari negara-negara yang menjadi produsen impor ke Indonesia. [sumber]

Kelangkaan Garam dan Riset Pegelolaannya

5 September 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 4 dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan ), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan PT. Garam Rahmat menyatakan bahwa akar masalah dari kelangkaan ini adalah cuaca. Rahmat beranggapan ada peluang rantai-rantai ekonomi yang harus dibina. Rahmat mengatakan bahwa petani garam akhirnya lesu untuk memperluas lahan garam, yang muaranya membuat petani lebih memilih menjadi pedagang atau penambang. Adanya impor garam membuat petani lesu untuk melakukan produksi. Rahmat memperkirakan adanya perluasan tambak garam tidak akan menambah semangat petani untuk berproduksi. Rahmat mempertanyakan soal kenaikan harga pada road map. Rahmat mencontohkan kebijakan yang terjadi pada Bawang Putih agar diberlakukan juga pada garam. Dalam pemberlakuan impor menteri harus satu suara dan perlu ada timing yang tepat. Rahmat meyakini di luar sana ada yang senang karena kondisi ini terus dijaga. Herman mengatakan bahwa kebutuhan garam di Indonesia adalah 2.000.000 ton. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Rahmad Handoyo mengaskan kalau ada impor harus sesuai dengan ekonomi kerakyatan dan masalah rastra yang sudah ditimbun 6 bulan sangat tidak masuk akal, beras 3 bulan aja sudah rusak apalagi 6 bulan. Rahmad Handoyo mempertanyakan apakah ada miss communication dengan Kementerian Sosial sehingga rastra tidak jalan. Rahmad Handoyo juga berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha lebih bertaring lagi. [sumber]

Anggaran Kementerian Pertanian

22 Juni 2016 - Rahmad menyatakan keprihatinannya terhadap penghematan anggaran yang harus dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan). Rahmad pun menanyakan teknis impor daging sapi yang kabarnya ada yang beredar tanpa mendapatkan rekomendasi dari Kementan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Rahmad mengapresiasi dan juga mengkritisi beberapa program yang telah dipaparkan. Salah satunya adalah program pengadaan pohon dan rehabilitasi kebakaran hutan & lahan (karhutla) yang menurutnya sangat besar. Rahmad mempertanyakan bukti fisik dari anggaran Rp.650 Miliar dan daya dukung lebih dari 40 persen yang dimiliki Kementerian LHK. Ia juga berpendapat bahwa hutan di Indonesia perlu anggaran untuk pemulihan dan perawatan yang besar. Dengan demikian, tidak seimbang anggaran untuk Pencegahan dan Pemulihan yang telah diusulkan oleh Kementerian LHK. Lalu, Rahmad mengkritisi program penanaman satu juta pohon yang menurutnya sangat kecil jumlahnya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 -  Rahmat meminta Kementerian Pertanian (Kementan) berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perihal apakah investor asing perlu diundang dengan insentif fiskal. Rahmat juga mengungkapkan bahwa masih ada satu kabupaten di Papua yang tidak ada jalan aspal sama sekali.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Rahmad mengharapkan agar Bulog menggunakan Capital expenditure (Capex) secara arif.  [sumber]

Rencana Kerja & Anggaran dan Dana Alokasi Khusus 2016 - Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

18 November 2015 - Menurut Rahmad, koperasi bukan hanya tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM saja. Rahmad mengajak KementanKemenKP, dan KemenLHK untuk tidak bertindak ego sektoral dengan memberi perhatian lebih kepada koperasi. Rahmad menilai kelompok usaha koperasi juga berhak mendapatkan dana dan pengembangan koperasi yang sudah semestinya dilakukan berdasarkan asas kebersamaan dan gotong royong.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Semarang
Tanggal Lahir
20/02/1975
Alamat Rumah
Komplek Sepolwan POLRI RT 009/RW 09, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah V
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan