Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
RUU Sistem Budidaya Tanaman - RDP Komisi 4 dengan Badan Keahlian DPR-RI
Rahmad memberi masukan dengan senang hati soal industrialisasi. Jika tata ruang kita tidak diikuti, maka tanah-tanah kita akan terancam.
Masukan dan Pandangan terkait RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Yuyun Yuwariah (Akademisi, UNPAD), Prof. Sobir (Akademisi, IPB), Prof. Sudarjat (Akademisi, UNPAD), Prof. Darsono (Akademisi, UNS), dan Ihsanudin (Pakar)
Rahmad menyarankan perlunya pembicaraan yang lebih detail untuk kedepannya. Ia merasa sangat senang apabila ada kritikan terkait redaksional dan menginginkan adanya draft pasal per pasal atau bab-bab khusus dengan landasan ilmiah. Terakhir, Rahmad mengimbau agar pembahasan RUU ini dapat dikawal dengan bijak sampai pada akhirnya ditetapkan menjadi undang-undang.
RUU Sumber Daya Alam Hayati — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Wildlife Conservation Society (WCS), dan Pusat Informasi Lingkungan (PILI)
Rahmad menjelaskan bahwa ada masyarakat Indonesia yang hidup dengan mata pencarian di kawasan itu dan statusnya masih tidak sejahtera. Rahmad juga bertanya apakah RUU ini akan dibuat intisari dan apakah sudah ideal atau masih perlu penyempurnaan kembali.
Masukan Terkait RUU Cipta Lapangan Kerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 9 DPR RI dengan Ketum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI), Ketum Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan Ketum Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN
Rahmad mengatakan jangan sampai sekarang terjadi seperti RUU yang kemarin, yaitu RUU KUHP. Di internal Pemerintah juga belum selesai diskusi, tetapi ia mengapresiasi mitra sudah pasang kuda-kuda. Menurut Rahmad itu adalah hak para mitra. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu gaduh duluan.
Pembahasan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rahmad menyatakan bahwa pembahasa RUU KSDAHE ini tidak perlu terburu-buru. Sebab, sekalipun pemerintah menyetujuinya sekarang, pembahasan RUU ini masih sangat panjang, masih ada pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang memakan waktu yang lama. Rahmad juga menambahkan bahwa apabila pemerintah menolak RUU ini, alasan penolakannya harus jelas, apakah karena RUU ini masih perlu penyempurnaan atau memang pemerintah ingin memberikan peraturan lain sebagai pembanding.
Tanggapan
Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan
Rahmad menyikapi penjelasan Menkes memberikan 2 jempol. (1) Swasta kerja sama dengan pihak asuransi itu sangat bagus. (2) Bagaimana preventif dan promotif BS kita salah satu solusi menekan defisit kita. (3) Pengendalian pelayanan soal Fraud. Ini suatu ide gagasan yang sangat baik dan pasti harus didukung. Promotif kita merasa kurang dan preventif sangat kurang pada masyarakat masuk dalam pelayanan sehingga menyedot biaya yang sangat besar. Rahmad menanyakan sudahkah ide ini diimplementasikan dalam postur anggaran 2022, preventif itu apa akan dialokasi oleh BPJS, karena ini menjadi persoalan juga. Rahmad memberi apresiasi kepada Menkes sudah menyampaikan 1 solusi untuk meminimalkan defisit adalah preventif dan promotif, mudah-mudahan Menkeu memberikan suatu penganggaran yang cukup kepada Menkes. Rahmad setuju sekali Komisi 9 DPR-RI akan mengawal ide dasar preventif dan promotif menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan defisit di Kemenkes. Rahmad juga ingin mendapatkan penjelasan secara gamblang kaitan dalam asuransi swasta dilibatkan. Rahmad mengusulkan diimplementasikan dalam aturan kerja Menkes bagus sekali. Dikombinasikan asuransi swasta dan BPJS jangan sampai kita bayar double.
Laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Puan Maharani, Keputusan Tingkat 2 Rancangan Undang-Undang tentang Disabilitas dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dan Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR-RI tentang Arsitek - DPR-RI Rapat Paripurna ke-59
Rahmat menyampaikan bahwa tenaga pendamping desa belum dibayar gajinya. Rahmat memohon diselesaikan pembayaran gaji tenaga pendamping desa. Tenaga ahli dan pendamping desa sampai saat ini belum digaji. Rahmat meminta penjelasan mengenai hal tersebut.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Rahmad mengatakan permasalahan yang ada Ini PR besar KKP, bagaimana dana ini bisa signifikan. Jangan hanya Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp220 Miliar saja. Tahun 2017 memberikan porsi yang cukup untuk bantuan sosial modal kerja yang tidak harus bergulir. Terakhir, ia mohon maaf belum bisa menilai dan memberi kesimpulan atas anggaran yang diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Penyesuaian RKA 2017 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rahmad menyampaikan kondisi lingkungan aliran sungai harap di perhatikan, agar lingkungan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) diperhatikan.
Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Urusuan Logistik (Bulog) Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusuan Logistik (Dirut Bulog)
Rahmad menyoal tentang pengalokasian dana, ia mewanti-wanti agar sesuai dengan kebutuhan saja. Selanjutnya, Rahmad mengatakan kajian maupun mekanisme antara BUMDes dan Bulog akan ia harap sekali agar bisa sangat dioptimalkan.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Handoyo mengatakan sistem anggaran perlu dibuat untuk grup diskusi dan day today disekitar pantura. Handoyo menyampaikan kalau negara memberikan edukasi bahwa cantrang bukan segala-galanya, maka negara harus hadir dan berempati. Handoyo berpendapat meskipun prestasi luar biasa tapi jika
interaksinya kurang maka hasilnya tidak sempurna. Handono mengatakan impor perikanan dan garam wajib hukumnya mendapatkan rekomendasi dari Menteri KP. Handoyo mengatakan pemberian bantuan kapal harus diprioritaskan untuk daerah. Bantuan pakan mandiri perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti.
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Tindak Lanjutnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Rahmad fokus pada upaya pengembangan perikanan. Menurutnya, pemajuan perikanan tidak cukup apabila dilakukan sendiri-sendiri, karena banyak usaha yang dapat disinergikan secara bersama-sama.
Evaluasi Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Rahmad mengatakan Menteri KP perlu berkoordinasi dengan Kementerian lain menyangkut Anak Buah Kapal (ABK) perikanan yang bekerja di luar negeri sesuai amanat UU 39/2014.
Penerapan Ketahanan Pangan di Daerah — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Jakarta Barat, Walikota Bekasi, Dinas Sosial Bandung, Perwakilan Walikota Surabaya, Perwakilan Walikota Makassar, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, dan Dirut Bulog
Rahmad H mengatakan ketahanan pangan ini untuk menyediakan pangan dan untuk ketersediaan yang ujungnya untuk kesejahteraan. Voucher pangan non tunai dibuat sebagai operator Bulog yang sudah jelas atas perintah dari Presiden. Ia menanyakan sikap Kementan mengenai masalah voucher yang berimplikasi luas tersebut. Ia juga menanyakan mengenai pihak yang akan membeli jika panen melimpah seandainya rastra diganti menjadi voucher pangan. Ia mengatakan selama ini tugas Bulog tidak serta merta membeli, tetapi juga menstabilkan harga.
Beras Sejahtera atau Raskin – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Sosial dan Dirut Perum BULOG
Rahmad mempertanyakan apakah bantuan pangan npn-tunai ini instruksi dari Presiden
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2018 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
Rahmad Handoyo mengatakan ditemukan temuan di pergulaan yang carut marut dari hulu sampai hilir yang menurutnya harus diperhatikan. Ia mengatakan jika berkaca dengan kunjungan lapangan, maka perlu diapresiasi. Ia mengatakan terkait pupuk pantas mendapat perhatian lebih karena tidak berhasil. Ia mengatakan masalah bawang putih tergantung Mentan terkait Permen, seandainya importir sudah diberikan kesempatan tapi tidak bisa dipergunakan dengan baik maka jangan beri kesempatan lagi kepada importir nakal tersebut. Ia mengatakan masyarakat membutuhkan subsidi benih. Ia meminta menjadi pertimbangan agar benih yang diberikan petani menjadi salah satu hasil pertanian. Ia menyarankan agar lebih baik menggandeng BUMN dalam industri pertanian untuk menciptakan pasar besar komunitas.
Monitoring dan Evaluasi Alat Penangkap Ikan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
Rahmad menegaskan bahwa tujuan rapat ini untuk memberantas kemiskinan bukan menghilangkan kemiskinan, sehingga prioritasnya adalah cara memberantas kemiskinan di wilayah tertinggal. Rahmad juga mempertanyakan, bagaimana bisa kementerian lain mempromosikan budaya memakan ikan setiap iklannya, sehingga Rahmad mendorong agar KKP dapat mengkampanyekan budaya memakan ikan, agar nelayan semakin semangat mencari ikan.
RKA K/L Tahun 2018 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Rahmad mengatakan dalam membuat kebijakan itu tidak boleh seragam di seluruh Indonesia, lebih baik untuk diserahkan ke daerah sehingga lebih mempermudah, dan jangan menggunakan fiber. Bahwa di peraian di Kalimatan Tengah ada peraian sungai, selama ini mereka tidak memiliki mata pencarian. Rahmad mengatakan terkait dengan pengawasan, program ini menjadi momentum. Sehinggan dengan anggaran segitu dimohon untuk dicermati dengan baik. Rahmad meminta penjelasan mengenai gardu BUMN atau koperasi, jangan sampai ada monopoli.
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rahmad mengapresiasi capaian realisasi anggaran Kementerian LHK 90% di tahun 2017. Rahmad memberikan peringatan pada program TORA agar jangan sampai alasan pemutihan muncul moral hazard. Perihal perusahaan-perusahaan juga harus tegas. Jangan sampai dengan pemutihan, perusahaan-perusahaan ini menggunakan masyarakat untuk mengambil hutan.
Masukan dan Tanggapan terkait Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
Rahmad mengatakan bahwa seharusnya di periode lalu RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) ini sudah bisa disetujui dan tentunya Bapak/Ibu juga sudah pernah diundang untuk berdiskusi. Namun, karena ini tidak di carry over jadi pembahasannya mengulang lagi dari 0 (nol). Rahmad ingin tahu hal-hal paten mana saja yang tidak boleh dibahas atau dimasukkan di dalam norma-norma RUU tentang Waspom yang akan membahayakan industri dan yang sektor lainnya. Rahmad menyampaikan bahwa penegakan hukum saja tidak berdaya ketika menemukan yang melanggar dari aturan. Rahmad juga mengatakan bahwa di dunia maya atau digital banyak konsumen yang seenaknya sendiri dan itu belum diatur di dalam undang-undang. Menurut Rahmad, kita semua harus mengakui bahwa Undang-Undang tentang Kesehatan belum mengatur mengenai konsumen dan penyidik untuk bersikap lebih tegas lagi dan berharap agar Komisi 9 DPR-RI diberikan masukan yang konkret untuk draft RUU tentang Waspom.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Rahmad mengatakan Komisi 4 ingin mengetahui secara detail terkait penyelesaian disclaimer tahun 2016. Pembuatan kapal yang tidak selesai di tahun 2016 dilanjutkan tahun 2017, Rahmad bertanya berapa target optimisnya.
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Rahmad mengatakan persoalan garam akan timbul lagi ke depan jika tidak diperhatikan dengan baik. Ada 3 rasa garam, asin karena asin, manis jika menuai untung, dan pahit ketika bermasalah. Rahmad meminta Menteri Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan terkait Permendag tentang impor garam.
Asuransi Pertanian dan Nelayan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Rahmad mengatakan sosialisasi asuransi pertanian dan nelayan kurang masif, terlihat dari serapan realisasi yang sedikit. Rahmad mengusulkan PT Jasindo tidak mencari untung, yang penting tidak rugi. Rahmad berharap ada iklan mengenai asuransi pertanian dan nelayan di televisi.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perum Bulog Tahun Anggaran 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog
Rahmad meminta anggota Komisi 4 yang di Banggar untuk memperjuangkan anggaran Perum Bulog, karena Bulog yang menjamin ketersediaan beras. Rahmad mengusulkan Perum Bulog melakukan percepatan koordinasi dengan PTPN mengenai masalah gula.
Keberlangsungan Komoditas Aren di Indonesia — Komisi 4 DPR RI Audiensi dengan Asosiasi Aren Indonesia dan Peneliti Aren
Rahmad mengatakan lahan hutan yang terlantar bisa dimanfaatkan untuk menanam pohon aren. Penanaman pohon aren diperlukan agar ada variasi dan dikenal secara luas oleh masyarakat, selain itu fungsi aren juga diperlukan untuk menyeimbangkan ekosistem lingkungan. Rahmad berpendapat perlu diadakan pilot project untuk penanaman aren.
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses, dan Isu-isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama dari Perum Perikanan Nusantara, PT Perikanan Indonesia dan PT Garam
Rahmad mengatakan neraca garam dalam dua tahun terakhir cukup memprihatinkan, kondisi pergaraman menjadi tanggung jawab Menteri KP. Rahmad mengusulkan persoalan garam dijadikan isu nasional, jangan sampai masalah impor dan cuaca menurunkan kinerja para nelayan.
Monitoring dan Evaluasi Tenaga Penyuluh — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri, Kemenkeu, KemenPANRB, BKN, Kementan, KLH, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Laut dan Perikanan
Rahmad mengatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 182 tahun 2016 tentang Perubahan Menteri Aparatur Negara, bersama hal ini kami menyampaikan kepada Komisi 4 untuk merealisasikan surat tersebut mengingat sampai saat ini belum ada kebijakan tersebut. Rahmad juga mengatakan bahwa terdapat masukan terkait PHL, dalam rangka menyelesaikan PHLTB 35 tahun ke atas mohon di samakan.
Tata Kelola dan Wajib Tanam 5% Bagi Importir, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), dan Serikat Petani Indonesia (SPI) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Importir Bawang Putih, Asosiasi Pengusaha Bawang Putih, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan)
Rahmad mengajak untuk bicara bersama-sama untuk perbaikan bersama. Ia menyampaikan bahwa Komisi 4 berpihak kepada NKRI untuk kesatuan. Ia juga mengkritik teman-teman yang terlalu dininabobokan oleh tata niaga sehingga petani tidak mau menanam bawang putih. Menurutnya, tata niaga merupakan sumber dari segala sumber. Ia mengatakan agar tidak terlalu tergantung dengan impor karena semua pihak dirugikan. Selain itu, petani juga menangis dan konsumen semakin menjerit. Ia menyebutkan bahwa hal seperti itu tidak benar. Ia mengatakan ketika berusaha berdaulat di bidang bawang putih, ada lahannya tetapi ada kendalanya. Menurutnya, semua terlalu dininabobokan oleh keuntungan dari impor bawang putih. Ia mengajak untuk kembali ke basic yaitu menguntungkan dan memberdayakan petani. Menurutnya, kebangetan jika impor mencapai 95% dan 5%nya dari petani. Ia mengatakan masalah ini sudah diputuskan melalui Permen dan ia meminta kepada yang tidak siap untuk minggir karena KPPU sudah mengambil keputusan. Ia mengajak untuk tidak sebatas impor tapi juga memberi kesempatan mencari jalan terbaik. Ia menanyakan kriteria jika seandainya 5% itu menanam dan kemudian ada petani baru lagi.
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Perkebunan Nasional — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Dirjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI, serta Pejabat Eselon I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI
Rahmad mengatakan dulu merasakan pada masa transisi otonomi daerah, Perda tata ruang tidak diaplikasikan. Ia menyampaikan bahwa pusat tidak mengakui dan terjadi ketidak serasian. Ia mengatakan tidak berpihak kepada siapapun namun mengharapkan agar keadaan seperti ini tidak dibiarkan berlarut-larut karena yang diuntungkan hanya golongan tertentu. Menurutnya, tidak boleh ada lagi pelepasan kawasan hutan. Ia meminta harus ada upaya tegas progresif dan jika diperlukan untuk merampas. Menurutnya kawasan hutan harus tetap menjadi lahan kawasan hutan dan jika mau menjadi lahan sewa pakai harus membayar kepada negara. Ia mengatakan negara harus mendapatkan untung dari sewa pakai.
Progres Pembahasan Rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan HAM
Rahmad mengatakan bahwa setiap pertemuan Menteri Pertanian selalu berubah orangnya dan pandangannya. Jika pandangannya selalu berubah-ubah, Rahmad menanyakan kapan selesainya masalah-masalah yang dialami.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Penggunaan Cantrang, dan Hasil Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Bali, Sulawesi Tengah serta Papua — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Rahmad mengatakan belum adanya kemajuan infrastruktur padahal sumber daya dalam keadaan baik. Rahmat mengatakan, harus memikirkan kesejahteraan nelayan dan infrastruktur perikanan dan setiap nelayan yang akan melaut, dimohon untuk melakukan perjanjian. Rahmad mendukung bila pelabuhan perikanan dikelola oleh koperasi daripada pemerintah daerah. Rahmad mengaku miris melihat PP yang sekarang dan menanyakan kebijakan untuk mempertahankan harga garam terkait impor garam.
RKA K/L 2019 dan Programnya — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan
Rahmad berani bertaruh, tahun 2019 nanti isu garam akan tetap berkembang. Ia mengusulkan pada Sekjen, 2019 nanti perlu ada penguatan di sektor garam, baik pada teknologi ataupun SDM. Selanjutnya, Rahmad mengatakan BLU kelautan, ia nanti minta info detail berapa yang sudah diberikan dan sudah berapa yang dirasakan perkembangannya oleh teman-teman koperasi. Kalau perlu Sekjen 2019 itu kita tambah lagi dana-dana untuk UKM agar bisa lebih dirasakan oleh UKM-UKM kita.
Rahmad mengatakan khusus pertanian, pembahasan tentang pembiayaan sudah sering dibahas tapi dari dulu hanya berupa omongan. Ia mengatakan untuk KKP kami sebagai orang Jawa, mohon untuk program kami diikutkan. Rahmad berharap ada embrio untuk menuju adanya Bank pertanian. Kalau bia sekarang berbentuk BLU dulu ia berharap ada embrio untuk menuju adanya Bank Pertanian. Kalau bisa sekarang berbentuk BLU dulu.
Selanjutnya, Rahmad mengatakan tahun 2019, ia berharap ada penguatan di sektor litbang dan ada hasil litbang yang bisa dikembangkan. Cobalah dipublish investor mana saja yang sudah masuk, karena investasi itu rupiah, sama dengan menambah tenaga kerja. Dulu Boyolali adalah icon susu terbesar, tapi sekarang tidak lagi. Dulu dua ekor sapi bisa membiayai sampai kuliah. Sekarang peternak sapi di Boyolali sudah beralih profesi karena ternak sapi sudah tidak menjanjikan lagi. Terakhir, Rahmad menegaskan masuk Peraturan Menteri dicabut sehingga importir tidak berkewajiban membeli susu peternak. Yang jadi perhatian kami kesejahteraan peternakan.
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, dan Komitmen Penolakan Rencana Impor Beras Tahap 2 – Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum BULOG
Rahmad mengatakan bahwa BULOG akan maju dan membutuhkan pemimpin yang luar biasa. Rahmad berharap agar Perum BULOG tidak hanya serta merta seperti ini dan berani menyampaikan kepada Pemerintah. Karena miris sekali ketika membaca data dan BULOG mengajukan untuk meminta impor pangan strategis. Rahmad mempertanyakan jika rastra tidak ada BULOG akan seperti apa.
Lima Pokok RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019 dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Rahmad mengatakan fungsi utama KLHK adalah menjaga dan menanam hutan. Ia meminta data anggaran dan data daerah yang ditanam pohon. Ia juga membahas tentang restorasi hutan dan gambut agar fungsi pengawasan harus dikawal dengan baik. Ia meminta ada satu pilot project, misal Sungai Ciliwung dibuat lebih baik agar bisa dibanggakan.
RKA-K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Badan Restorasi Gambut, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT Inhutani I-V
Rahmad Handoyo membayangkan jika Rp 2 Triliun itu terserap semua dan bergulir terus tiap tahun lalu kemudian tepat sasaran untuk fungsi pengawasan saja.
Ketersediaan Pangan dan Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dirut Perum Bulog
Terkait masalah bawang putih, Rahmad mengatakan bahwa ada keluhan ketersediaan soal stok maupun harga. Rahmad menyarankan untuk mengimpor bibitnya saja.
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Raker dan RDP dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan
Rahmad H mengatakan domain naik dan tidaknya ada di pemerintah, Parlemen hanya mendengar keluhan masyarakat khusunya yang Kelas III yang merasa keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Rahmad menyampaikan yang menjadi keluhan adalah data yang tidak tepat sasaran, yang seharusnya mampu tetapi mendapat subsidi dan yang tidak mampu harus menanggung kenaikan iuran. Rahmad mengusulkan mencari moment yang baik untuk mengadakan roadshow ke Universitas dan stakeholder terkait, karena hal ini tidak main-main dan tidak sederhana.
Grand Design Program dan Kegiatan yang Akan Dicapai Pada Tahun 2019-2024 Sesuai Visi dan Misi Pemerintah - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Rahmad mengusulkan neraca keseluruhan secara komprehensif agar tertata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Program Kerja dan Isu Lainnya - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
Rahmad dari Jawa Tengah 5. Rahmad menyoal pada kualitas mutu Rumah Sakit yang tidak mendapatkan akreditasi itu tidak bisa mendapatkan BJPS ini bagaimana. Rumah Sakit berbondong-bondong untuk mendapatkan akreditasi dan ini biayanya besar. Rahmad minta pencerahan tentang seberapa pentingkah akreditasi itu. Rahmad kemarin menyampaikan kepada Pak Menteri jika monopoli itu asik, tetapi ada yang terinjak. Rumah Sakit itu memang diwajibkan dengan akreditas tapi konyol kenapa dikaitkan dengan BPJS, ini menyebakan Rahmad minta diatasi karena ini fundamental. Rahmad berdiskusi dengan beberapa monopoli itu tidak baik dan ada Rumah Sakit yang menyiapkan akreditasi ini sampai 1M. Rumah Sakit yang tidak berakreditasi dan tidak bisa bekerjasama dengan BPJS itu konyol.
Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub
Rahmad mengatakan erizinan kapal ini sebenarnya tidak ada masalah di KKP, masalahnya ada di Kemenhub ia harap isu mengenai izin kapal beserta kesejahteraan ABK bisa diatur dalam Omnibus Law. Kemduian Rahmad menanyakan apakah isu mengenai perlindungan terhadap pekerja laut dan perikanan ini sudah masuk dalam Omnibus Law. Kalau belum maka kami akan memperjuangkannya. Tolong Pemerintah juga memfokuskan perhatiannya untuk para pekerja laut
Rahmad menegaskan ampir 99% pekerja dan pelayar kita itu hidup melarat. Untuk menghidupi keluarga saja sudah susah, ini mau memperbaharui sertifikasi pun masih harus bayar juga. Selanjutnya, Rahmad sangat menghimbau agar perlindungan terhadap pekerja laut dan perikanan ini masuk ke dalam Omnibus Law, minimal ada pintu masuknya, termasuk juga dalam hal perizinan.
Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, Penyerapan APBN Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 30 November 2019, Program dan Kegiatan Tahun 2020, serta Isu-Isu Aktual Bidang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
Rahmad tertarik atas terobosan izin peredaran obat, memang banyak pro kontranya, tetapi demi merah putih dan untuk menarik investasi, Rahmad setuju terobosan Menteri Kesehatan terkait izin peredaran obat. Rahmad mengira perlu dilakukan audit investigasi rumah sakit dengan sampling, kalau masih ada rumah sakit yang bermasalah, menurutnya diberikan sanksi saja bahwa rumah sakit tersebut tidak dapat kerja sama dengan BPJS Kesehatan selama 3 tahun. Rahmad meminta agar Pemerintah tegas.
Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)
Rahmad menanyakan kecukupan ventilator dan pengadaannya untuk menyikapi prediksi di akhir April.
Peran dan Permasalahan terkait Petugas Keluarga Bencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Rahmad menceritakan bahwa pada pasca reformasi, KB dan BKKBN ini antara ada dan tiada. Ia menanyakan terkait kejelasan terhadap KB apakah itu alat kesejahteraan atau tidak.
Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Rahmad meminta penjelasan terkait fakta bahwa Kemenko ada hak vetto untuk membuat regulasi dengan program hingga anggarannya 10 Triliun. Terkait anggaran, Rahmad menyarankan agar serapan anggaran tidak sesuai dengan target, maka harus dievaluasi program kerjanya. Base-nya adalah Ponpes, lembaga, komunitas, LSM bisa mengajukan proposal kepada Pemerintah. Contohnya proposal ternak tani dengan nominal 100jt, menurut Rahmad ini kegiatan yang sangat tepat. Ia juga menyarankan harus ada program yang lebih efektif, jangan hanya sekedar pelatihan saja.
Rencana Kerja Tahun 2020 dan Permasalahan Terkini - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, BKKBN, BPOM, DJSN dan BPJS Kesehatan
Rahmad mengapresiasi terobosan yang luar biasa, namun Rahmad mengevaluasi agar tidak ada embel-embel LSM internasional sedangkan lembaga kita sudah ada legitimasinya.
Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Rahmad mengusulkan untuk bersinergitas dengan di dapil dan di daerah, untuk ikut berkontribusi pikiran dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan CSR sudah ada peraturan dari Kementerian Keuangan, tetapi jika dialokasikan kegiatan operasional dalam bentuk sponsorship awarenees masyarakat kenapa tidak dilakukan.
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Jaminan Ketenagakerjaan - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Rahmad menyarankan program yang belum berorientasi kepada peningkatan SDM, Kemenaker perlu mensinkronkan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja, perlu juga dicermati dengan baik agar BPJS berjalan dengan baik dan investasinya.
Upaya Reformasi Tata Kelola Pengawasan Obat dan Makanan Termasuk Izin Edar Obat dan Makanan yang Menjadi Kewenangan dari BPOM sesuai dengan Instruktur Presiden RI No. 80 Tahun 2018 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPOM
Rahmad mengatakan bahwa proses pendampingan kepada pelaku UMKM itu perlu digerakkan kembali. Walaupun anggaran memang terbatas.
Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam Tata Kelola Perlindungan PMI Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI, Dirjen BINAPENTA, PKK Kemenaker RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia
Rahmad menyampaikan, TKI dari dulu ada dan dengan konotisi "pegawai rendah" dan sampai sekarang masih diasumsikan seperti itu. Dalam peningkatan diluar masalah, Rahmad mengapresiasi. Tetapi, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM manusia perlu adanya penajaminan. Rahmad juga setuju terkait peningkatan atase dengan penguatan deploma, tetapi semua harus mencari permasalahannya terlebih dahulu. Rahmad mengaku miris sekali melihat bidan-bidan mengaggur, karena bidan-bidan semua berbahasa Inggris. Dalam penyampaiannya, Rahmad memberikan usul kepada mitra untuk bekerjasama dengan stakeholder yang ada.
Permasalahan BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan
Rahmad menjelaskan bahwa parlemen itu memiliki tugas mengawasi anggaran lembaga yang tidak berpihak kepada rakyat. Tugas DPR ada 3 yaitu anggaran, legislasi dan pengawasan. Rahmad menekankan tugasnya paerlemen itu mengawasi bahkan bisa untuk mengurangi.
Penjelasan Kemenkes terkait Upaya Proaktif dan Masif dalam Rangka Pencegahan Penularan Melalui Penguatan Deteksi dan Pintu Masuk Negara dan Koordinasi Bersama dengan K/L Terkait - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
Rahmad mengatakan, di Chinasudah lebih dari 200 orang yang meninggal karena virus corona. Artinya, memang dunia darurat sekarang. Neraca perdagangan Indonesia juga luar biasa ke China. Rahmad menanyakan apakah arus barang dari sisi keilmuwan kedokteran membawa potensi virus masuk karena menurut Rahmad jika memang masih memungkinkan membawa virus masuk, mengapa tidak ditutup. Lalu Rahmad juga membahas terkiat stock masker banyak yang habis dan semua masyarakat menjadi panik. Rahmad memberikan saran untuk tetap waspada dan jangan panik. Menurut Rahmad, 90% konsentrasi Pemerintah harus mengenai hal ini.
Penundaan Kenaikan Iuran JKN Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dewan Pengawas dan Dirut BPJS Kesehatan
Rahmad mengatakan tertarik dengan statement Kepala LKPP yang bilang semua butuh proses, tapi nyatanya kepala LKPP melangkahi proses itu dengan menjadi sektor pengadaan obat dari tahun 2011 padahal harusnya tidak begitu. meskipun Kepala LKPP mengatakan alasannya tidak ada yg buat E-Katalog. Bentuk idealnya harusnya sesuai UU karena tim pengawasannya ada 2, dari LKPP dan Kemenkes, jika ada potensi merugikan negara maka Menkes tidak ikut campur karena yang menentukan sektoral, kondisi sekarang, jika ada kerugian maka Kemenkes bisa bertanya ke LKPP kenapa rugi? ada apa dengan harga? Rahmad setuju dengan langkah yang Menkes ambil, tinggal diberi catatan-catatan.
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Para Direktur Utama Rumah Sakit
Pertanyaan pertama agar masyarakat yang mencoba mencari formulasi kesehatan diminimalisir untuk ke luar negeri. Menurut Rahmad SDM negara Indonesia tidak kalah dengan negara lain, sehingga sebab dan solusinya dipertanyakan. Komisi 9 akan terus mendukung hal-hal yang dibutuhkan, seperti investasi alat. Terkait verifikasi obat juga harus dipercepat, Rahmad mengira sudah ada kesimpulan dari Menteri Kesehatan. Kebanyakan status pasien sudah stadium lanjut dan butuh investasi yang besar. Rahmad mempertanyakan apa yang dilakukan pemerintah dalam meng-edukasi masyarakat, jangan sampai sudah stadium lanjut baru konsultasi ke dokter, sehingga masyarakat harus diberikan sosialisasi dan edukasi. Beri kesempatan rumah sakit untuk melakukan investasi. Persoalan dan solusinya sudah ada dari asosiasi terkait, Rahmad menyarankan
untuk berkomunikasi dengan Kementerian PANRB. Investasi tidak hanya menunggu dari negara, bisa dari Bank yang merupakan jantung suatu negara. Rahmad merasa miris jika melihat rasio dokter dan spesialis yang dimiliki dengan masyarakat. Negara harus hadir dalam penyediaan dokter spesialis, bahkan dokter umum harus diarahkan kesana. Caranya adalah program LPDP mengadakan sistem kontrak dengan lulusannya. Kemenkes perlu kolaborasi dengan Kemenkeu untuk mengarahkan anggaran beasiswa yang besarannya triliun dalma hal menghasilkan dokter spesialis. Setiap kabupaten mebuat kuota berapa dokter spesialis yang dibutuhkan, dengan hal tersebut akan menghasilkan pemerataan pelayanan kesehatan. Rahmad berkata program tersebut harus dimulai dari sekarang, agar 10 tahun kedepan banyak cetakan dokter spesialis. Selain itu Rahmad meminta dilakukan kajian terhadap plus-minus jika Puskesmas ditarik ke pusat.
Penyesuaian RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Menteri LHK
Rahmad mengatakan anggaran untuk penanggulangan kebakaran harus diperkuat karena upaya pencegahan lebih penting daripada penanganan. Rahmad memohon tahun depan dimulai perencanaan untuk anggaran terkait kebakaran hutan seperti saat ini. Rahmad mengatakan para petani butuh pembiayaan yang memadai. Rahmad berharap Kementan dapat mewadahi anak - anak muda yang ingin melakukan usaha bercocok tanam. Rahmad mengusulkan mengalokasi anggaran jika program anak - anak muda berjalan dengan optimal.
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Temuan Hasil Kunjungan Reses, dan lain-lain – Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rahmad mengatakan masalah Penegakan Hukum (Gakkum) sudah cukup bagus dalam menyelamatkan anggaran triliun patut diapresiasi dalam rangka menjaga hutan,
Pembahasan Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peran Indonesia dalam Menjaga Sumber Daya Kelautan - Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Rahmad mengapresiasi tindakan KKP dalam menangani kasus kapal vietnam, tetapi ia juga mengingatkan agar pengawasan dari pihak KKP dapat terus ditingkatkan. Dalam rapat, Rahmad juga mengusulkan agar modal kerja Badan Layanan Umum (BLU) bisa ditambah jumlahnya setiap tahun. Selain itu, Rahmad juga menghimbau agar balai budidaya ikan tawar di Manado bisa dihidupkan kembali. Sebab, Rahmad menilai potensi budidaya tersebut sangat besar.
Luas Lahan Pertanian – Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian RI
Rahmad mengatakan kemiskinan dipedesaan turun merupakan fakta dan semua yang disampaikan oleh Kementan RI dan semuanya fakta. Rahmad menuturkan semuanya sudah bagus dan ini merupakan momen yang baik. Untuk Bulog, Rahmad mengatakan dirinya berulang kali menyampaikan mengenai masa lalu pangan yang dikendalikan oleh Bulog dan dulu setiap pemain komoditas datang ke Bulog dan berbisnis komoditas, namun sekarang untuk mengaji karyawannya agak berat. Rahmad menyarankan untuk membahas dalam rapat terbatas bersama dengan Presiden. Terkait dengan subsidi yang belum terbayar, Rahmad meminta penjelasan dari Pupuk Indonesia.
Latar Belakang
Rahmad Handoyo telah menjadi Anggota DPR RI 2019-2024 setelah memperoleh 47.465 suara.
Salah satu caleg muda dari PDI Perjuangan yang berlatar belakang GMNI. Rahmad Handoyo mengawali karir politiknya sebagai salah satu anggota komite HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan menjadi anggota Dewan Koperasi Indonesia. Sehingga pengalaman beliau memiliki pengalaman di ekonomi mikro terutama ekonomi kerakyatan.
Pendidikan
1986 SDN 3 PAPRINGAN
1990 SMPN 2 AMPEL BOYOLALI
1993 SMAN 2 BOYOLALI
1999 UNIV DIPENOGORO, S1 PERIKANAN
2005 UNIV TRISAKTI, S2 PROGRAM STUDI MM
KURSUS
2002 PENDIDIKAN GURU KADER PDI P
2012 PENDIDIKAN GURU PENDIDIK DPP PDI P
Perjalanan Politik
2011-2015 DEPARTEMEN PERIKANAN DAN KELAUTAN DPP PDI P
2005-2010 BADAN PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT DPP PDI P
2005-2015 KOMITE HKTI
2004-2015 KETUA DEWAN KOPERASI INDONESIA
2003-2005 KETUA KOPINDO
1996 PENGURUS GMNI SEMARANG
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan terhadap RUU
RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
11 September 2017 - Dalam Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, Rahmad memberikan masukan agar pembahasan mengenai Badan Karantina Nasional (BKN) dibahas dalam satu pasal, untuk selanjutnya pemerintah yang memutuskan terkait tugas-tugas yang menjadi wewenang BKN. Pada akhirnya, BKN tetap diatur oleh Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Rahmad mengaku khawatir jika pembahasan BKN diteruskan terlalu lama akan mengabaikan UU lain yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, Rahmad mengusulkan agar tidak terpaku pada pembahasan yang sama berkali-kali, karena masih banyak pasal yang perlu dibenahi. [sumber]
Tanggapan
Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai
7 Desember 2017 – Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Fakir Miskin Kemensos, Dirut Perum Bulog. Rahmat mengatakan di awal seluruh Komisi 4 sudah meminta hasil evaluasi tentang Perum Bulog ini tetapi sebelum diterima ini ternyata Presiden juga meminta harus adanya evaluasi, sudah mengambil kesimpulan sesuai tanggal 16 Juni 2017. Program Beras Sejahtera (Rastra) tentu ada plus minusnya, tetapi tidak mungkin program non tunai disama ratakan, Rahmad tidak tahu ini ada siapa dibalik kasus ini. Rahmad berkata semua kebijakan itu bagus, program Rastra ini bagus tapi memang banyak kendalanya semua itu tapi baiklah semua ini sudah terjadi, karena ini sudah terjadi. Rahmat menambahkan tentu Komisi 4 semua bersatu, bukan bicara programnya tapi peran Bulog, jika Bulog punya untung atau rugi itu nomor kesekian tapi ternyata belum ada informasi yang menyeluruh tapi selama triwulan sering diadakan sosialisasi. Rahmad juga berpendapat tidak ada yang terlambat, dan memang walau terlambat itu lebih baik terlambat dari pada tidak ada program sama sekali. Sebelum adanya Evaluasi tapi sudah ada UU akan repot jadinya, Komisi 4 juga tidak menanyakan program mana yang baik. Rastra itu baik, tidak hanya Raskin (beras miskin) tapi ya memang kendalanya ini harus ada jalan keluarnya maka dari itu Komisi 4 sepakat mencari jalan keluarnya ini bersama-bersama. Rahmad menjelaskan ketika panen rakyat nanti tidak ada yang menyerap, lalu siapa yang akan membeli panennya itu. Rahmat berpendapat, seperti kata Pak Hermanto, dibalikan lagi saja ke Raskin, jika panen raya lalu Bulog sudah banyak menyimpan beras lalu siapa yang akan membeli beras para petani karena nanti uangnya sudah tidak ada karena sudah dipakai untuk bantuan non tunai. [sumber]
Swasembada Daging
29 November 2017 - Rahmad menegaskan Indonesia tidak boleh dininabobokan sebagai pedagang karena para importir daging sebenarnya memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangbiakan dalam kurun waktu tertentu. [sumber]
Asosiasi Peternak
25 September 2017 - Dalam rapat Audiensi dengan Dirjen Kementan, PPSKI(Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kambing Indonesia) dan Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia), Rahmad menanyakan terkait tentang susu ini sebenarnya pemerintah juga concern terhadap susu tersebut. Rahmad mengapresiasi pemerintah melalui Peraturan Menteri tentang importir, meskipun ada penolakan dari negara-negara yang menjadi produsen impor ke Indonesia. [sumber]
Kelangkaan Garam dan Riset Pegelolaannya
5 September 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 4 dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan ), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan PT. Garam Rahmat menyatakan bahwa akar masalah dari kelangkaan ini adalah cuaca. Rahmat beranggapan ada peluang rantai-rantai ekonomi yang harus dibina. Rahmat mengatakan bahwa petani garam akhirnya lesu untuk memperluas lahan garam, yang muaranya membuat petani lebih memilih menjadi pedagang atau penambang. Adanya impor garam membuat petani lesu untuk melakukan produksi. Rahmat memperkirakan adanya perluasan tambak garam tidak akan menambah semangat petani untuk berproduksi. Rahmat mempertanyakan soal kenaikan harga pada road map. Rahmat mencontohkan kebijakan yang terjadi pada Bawang Putih agar diberlakukan juga pada garam. Dalam pemberlakuan impor menteri harus satu suara dan perlu ada timing yang tepat. Rahmat meyakini di luar sana ada yang senang karena kondisi ini terus dijaga. Herman mengatakan bahwa kebutuhan garam di Indonesia adalah 2.000.000 ton. [sumber]
Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri
7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Rahmad Handoyo mengaskan kalau ada impor harus sesuai dengan ekonomi kerakyatan dan masalah rastra yang sudah ditimbun 6 bulan sangat tidak masuk akal, beras 3 bulan aja sudah rusak apalagi 6 bulan. Rahmad Handoyo mempertanyakan apakah ada miss communication dengan Kementerian Sosial sehingga rastra tidak jalan. Rahmad Handoyo juga berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha lebih bertaring lagi. [sumber]
Anggaran Kementerian Pertanian
22 Juni 2016 - Rahmad menyatakan keprihatinannya terhadap penghematan anggaran yang harus dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan). Rahmad pun menanyakan teknis impor daging sapi yang kabarnya ada yang beredar tanpa mendapatkan rekomendasi dari Kementan. [sumber]
Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15 Juni 2016 - Rahmad mengapresiasi dan juga mengkritisi beberapa program yang telah dipaparkan. Salah satunya adalah program pengadaan pohon dan rehabilitasi kebakaran hutan & lahan (karhutla) yang menurutnya sangat besar. Rahmad mempertanyakan bukti fisik dari anggaran Rp.650 Miliar dan daya dukung lebih dari 40 persen yang dimiliki Kementerian LHK. Ia juga berpendapat bahwa hutan di Indonesia perlu anggaran untuk pemulihan dan perawatan yang besar. Dengan demikian, tidak seimbang anggaran untuk Pencegahan dan Pemulihan yang telah diusulkan oleh Kementerian LHK. Lalu, Rahmad mengkritisi program penanaman satu juta pohon yang menurutnya sangat kecil jumlahnya. [sumber]
Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian
25 Januari 2016 - Rahmat meminta Kementerian Pertanian (Kementan) berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perihal apakah investor asing perlu diundang dengan insentif fiskal. Rahmat juga mengungkapkan bahwa masih ada satu kabupaten di Papua yang tidak ada jalan aspal sama sekali. [sumber]
Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)
20 Januari 2016 - Rahmad mengharapkan agar Bulog menggunakan Capital expenditure (Capex) secara arif. [sumber]
Rencana Kerja & Anggaran dan Dana Alokasi Khusus 2016 - Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
18 November 2015 - Menurut Rahmad, koperasi bukan hanya tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM saja. Rahmad mengajak Kementan, KemenKP, dan KemenLHK untuk tidak bertindak ego sektoral dengan memberi perhatian lebih kepada koperasi. Rahmad menilai kelompok usaha koperasi juga berhak mendapatkan dana dan pengembangan koperasi yang sudah semestinya dilakukan berdasarkan asas kebersamaan dan gotong royong. [sumber]