PDI Perjuangan - Jawa Tengah VI

Komisi V - Infrastruktur dan Perhubungan

Sikap Terhadap RUU

RUU Arsitek — Komisi 5 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Sudjadi berharap dewan arsitek tidak tumpul dan tumpang tindih dengan tugas pemerintah. Ia menanyakan eksekusi yang merupakan bagian dari tugas dewan arsitek. Sudjadi meminta pemerintah dilibatkan dalam pembentukan dewan arsitek.

Pengambilan Keputusan terhadap RUU Sumber Daya Air dalam Pembicaraan Tingkat I — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Sudjadi mengatakan sumber yang melimpah itu jika dimanfaatkan, dapat disebut sebagai didayagunakan. Jadi dalam hal ini daya guna tidak selalu berarti membangun, tetapi pemanfaatan untuk kebutuhan masyarakat itu juga merupakan bentuk daya guna.

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Sudjadi mengatakan Direktur yang menangani bus hebat, sementara yang menangani distribusi tidak hebat. Sudjadi mengatakan terminal oke oleh Dirjen Perhubungan Darat, yang tidak oke adalah Kepala Balai Kereta Api Jawa Tengah karena tidak pernah nongol.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Sudjadi mengatakan selalu ada conflict of interest terkait pemenang tender, sebetulnya kalau kita mau jentrekan, di zaman orba tidak ada karena impresnya soeharto adalah pemerataan. Ini dikendalikan oleh Gapensi. Sekarang jumlahnya banyak sekali tapi tidak bisa apa-apa karena Kepresnya berbeda karena kompetitif dan siapa aja boleh ikut sepanjang persyaratannya mengikuti ini menjadi masalah.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Prioritas Masing-masing Unit Eselon I Tahun Anggaran 2024 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Pembiayaan  Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Sudjadi menyampaikan usulan Embung. Embung itu tahun 2011 kalau tidak dekat sungai tidak akan dibantu. Sekarang Embung itu sudah semakin maju. Lokasinya ada sumber airnya manfaatnya untuk air minum, air pertanian, pariwisata dan lain-lainnya. Namun karena aset itu masih miliknya PU mohon Dirjen itu diberikan anggaran pemeliharaan. Berikutnya ABSAH, negara kita sedang bingung menghadapi kemiskinan, kenapa ABSAH tahun ini tidak ada. Teman-teman yang tidak minta jangan diberikan. ABSAH itu adalah satu alat untuk membantu Desa miskin ekstrim.

Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran K/L TA 2024 Masing-Masing Unit Eselon I - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Hubdat, DJKA, Kepala BPTJ, dan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan RI

Sudjadi menyampaikan bahwa kelemahan Direktur Perencanaan dan Dirjen itu kerjasamanya selalu berebut. Sudjadi mengatakan beberapa lokasi di tempatnya tidak pernah ada realisasi. Berikutnya, Sudjadi mengatakan sisa yang terakhir yang nanti menjadi hal yang sangat bagus sekali reaktivasi Purwokerto-Purworejo jangan main-main. Direktur Perencanaannya dengan yang lain-lain itu harus kompak. Selanjutnya, Sudjadi mengatakan kepada Dirjen Darat untuk lampu berapa yang jadi jatah di pusat dan dibagi kepada siapa. Kemudian kepada Kepala BPTJ, Semarang itu berkali-kali ganti direktur minta dibangunkan gedung baru itu tidak ada terealisasi. Alasannya direkturnya tidak mampu dan lain-lain, ini kasihan.

Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI

Sudjadi menegaskan Kereta Api itu kita cermati penyimpangannya banyak. Di sana ada kerjasama dengan Pemda namun tidak terealisasi dan tidak pernah hidup. Kereta Api membayar perhubungan tapi belum ada laporan. Ini perbuatan yang tidak bagus, sekarang jalan Kereta Api yang membuat perhubungan tapi yang pakai itu PT KAI semu, swasta nya dimana. Ada swasta lain kita tidak tahu maka ini perdalam, ia sudah muak. Banyak penyimpangan, tidak ada semua jadi jagoan karena aturannya tertutup. Ini perlu diperdalam pasal-pasal yang menyimpang.

Masukan untuk Pedoman Panja Penerbangan - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Kementerian Perhubungan

Sudjadi meminta agar Panja Arsitek dibangunkan juga.

RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BMKG, Basarnas, BPWS, dan BPLS

Sudjadi bertanya apakah anggaran 2017 sudah diajukan atau belum.

RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BMKG, Basarnas, BPWS, dan BPLS

Sudjadi mengusulkan jika BPWS atau BPLS dinilai klasik, agar diadakan seminar atau semacamnya.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Sudjadi mengatakan Kementerian PUPR menjadi pelopor padat karya, karena fokusnya adalah penurunan jumlah kemiskinan.

Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR-RI dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Sudjadi mengimbau kepada Dirjen dari Kementerian PUPR untuk bekerjasama dalam hal perencanaan. Menurutnya, jangan bermain dengan imajinasi, sebab perencanaannya akan imajiner.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisiska (BMKG), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Sudjadi mengatakan BMKG perlu melakukan pelatihan agar masyarakat tahu terkait BMKG.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Sudjadi mengatakan perlu outlet yang dari Pemalang, bisa disambung Dieng, bisa nyambung Semarang sampai bandara. Ia meminta program-program yang tidak pernah diaplikasikan.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2017 Hasil Badan Anggaran DPR RI — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Sudjadi menanyakan bagaimana kalau Komisi 5 DPR RI menyetujui tapi ada dapil yang programnya tidak jalan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Seluruh Mitra

Sudjadi mengatakan untuk program yang disampaikan Menteri PUPR tadi, asal tidak menggunakan format buy one get three.

Pembahasan RKP dan RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri DPDTT, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kepala Bapel BPLS, dan Kepala Bapel BPWS

Sudjadi meminta PUPR untuk memperhatikan air dan jembatan. Ia juga meminta perkeretaapian diperhatikan oleh Kemenhub. Untuk BPWS, ia menanyakan kemungkinan konsep Pemerintah dengan dana yang kecil. Ia meminta Kemen DPDTT agar acuan programnya ke luar Jawa.

Penyesuaian Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kemendes PDTT, BMKG, dan Basarnas

Sudjadi mengharapkan pelatihan untuk BMKG kalau bisa ditambahi.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Sudjadi berpendapat bahwa semua K/L wajib melakukan pemotongan anggaran dan harus dilakukan dengan cermat dan teliti.

Panja Tol Laut — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut Pelni, Pelindo I dan II, Samudera Indonesia dan Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI)

Sudjadi menjelaskan siapa komando Pelindo 1-4 dan Pelni ini apakah ada komando kendalinya serta transportasi laut apakah ada komandonya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI

Sudjadi mengatakan bahwa adanya pemotongan atau tidak, tidak akan berpengaruh ke daerah pemilihannya karena daerahnya tidak tersentuh oleh anggaran Kemenhub RI. Ia memperingatkan bahwa pencatatan ganda (berlebih) akan membuat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dipertanyakan. Sudjadi menanyakan dalam kerja sama serah-terima, daerah dikenakan biaya dan penyerahan barang pada orang lain dalam perawatan atau tidak. Sudjadi juga menyinggung pembangunan rel kereta api.

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sudjadi menanyakan kebijakan Mendes apakah beda atau sama dengan Menteri sebelumnya. Kemudian, Sudjadi menegaskan semua yang dismpaikan bagus, pesan ia jangan ada habis briefing dengan Menteri Eslon 1 dan 2 jalan sendiri. Terakhir, Sudjadi menanyakan tolong cek bagaimana kinerja dari Direktur. Karena ia menanyakan apakah program Mendes berbeda atau revisi.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Sudjadi menyarankan jika ada dana yang lebih dari Kementerian PUPR dapat dikembalikan saja. 

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sudjadi mengatakan perlu ada jalan baru rute Borobudur-Sentolo. Sudjadi meminta pengkajian kembali beban biaya pemeliharaan jalan pantura untuk dialihkan.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sudjadi mengatakan rusun-rusun yang diusulkan oleh Walikota dan Bupati pengisiannya kadang-kadang terlambat. Sujadi meminta Dirjen Bina Kontruksi tidak berkecil hati karena mendapat anggaran kecil. Sujadi mengusulkan untuk mengurangi peserta program pelatihan.

Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR

Sudjadi mengapresiasi atas laporan Dirjen yang cukup padat dan singkat, tetapi tetap informatif.

Evaluasi Pelaksanaan Mudik Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, Basarnas, dan Korlantas

Sudjadi menegaskan Panjanya ini setuju, tapi kalau Panja tol saja ini ia kurang setuju karena semuanya macet, bukan karena hanya masalah tol saja.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Sudjadi mengingatkan konektivitas stasiun Tawang untuk segera diselesaikan.

Sudjadi juga menyampaikan pertanyaannya terkait sudah sejauh mana KRL muntilan yang telah masuk program perencanaan.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS)

Sudjadi menyampaikan bahwa BMKG dan Basarnas ketika banyak bencana, kedua lembaga ini dapat tampil dengan prima.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017 dan Pembahasan Rincian Program Ditjen Cipta Karya dalam RAPBN TA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)

Sudjadi mengusulkan adanya program dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) yang berbasis masyarakat seperti adanya swakelola. Sudjadi menilai PAMSIMAS sulit untuk diimplementasikan, sehingga targetnya tidak akan tercapai.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Sudjadi menyampaikan terima kasih atas pembangunan jalur kereta ke Borobudur. Ia mengatakan ingin makan dan banyak permasalahan usulan-usulan yang tidak didengar. Ia meminta sebelum rapat disiapkan catatan untuk mencatat rapat.

Membahas RKA K/L Mitra Kerja Komisi 5 DPR-RI dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Sudjadi meminta terkait dengan pembangunan jembatan untuk tidak adanya pemotongan, dan Sudjadi berpesan untuk lapangan olahraga, pasar desa, dan argibisnis dan bumdes untuk tidak adanya pemotongan. Sudjadi menyampaikan untuk BMKG jangan adanya pemotongan untuk pelatihan petani, dan untuk Basarnas jangan adanya pemotongan untuk biaya seragam.

Pembahasan Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program dari Unit Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BMKG, Sestama Basarnas, dan Plt. Deputi Perencanaan Bapel BPWS

Sudjadi mengarahkan agar di Desa Canggal dibangun prasasti yang dulu kata sejarah itu tempat biksu ambil air suci. Sudjadi juga mengatakan jika memang anggarannya mendadak dikurangi khususnya yang berkaitan dengan pelatihan, ia memohon agar di dapilnya pelatihan dilakukan di dalam ruangan agar dapat  diidentifikasi siapa-siapa saja yang datang.

Permasalahan Transportasi Online dan Permohonan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Forum Peduli Transportasi Online (FPTO) dan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI)

Sudjadi mengatakan bahwa dirinya telah mencoba untuk memahami persoalan yang dihadapi baik oleh pihak driver maupun pihak aplikator. Setelah mencoba memahami, Sudjadi merumuskan beberapa hal yang menurutnya perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan Pemerintah. Sudjadi menekankan bahwa selama untuk kesejahteraan rakyat, maka DPR-RI akan berada di garda terdepan. Terakhir, Sudjadi meminta kepada Pimpinan Komisi 5 DPR-RI untuk dapat mengkomunikasikan masalah ini kepada Pemerintah.

Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas dan Korlantas Polri

Sudjadi menjelaskan bahwa untuk Kementerian Perhubungan selamat menggunakan seragam baru dan semoga kinerjanya baru dan semangatnya juga baru, untuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pantura sudah menyambung dan bagus. Untuk Korlantas Polri, statement-nya bagus dan setiap kemacetan menjadi tanggung jawab Korlantas Polri dan bisa menjadi Kapolda. Basarnas dan BMKG terima kasih. Untuk PT Garuda Indonesia, jaga dan rangkul asosisasi pilot sehingga saudara selalu dihormati.

Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Sudjadi mengatakan kebijakan ganjil genap sukses, perjalanan 6 jam menjadi 3 jam. Selain itu, ada 4 Kepala Desa yang melaporkan bahwa jalan desanya ditutup dan meminta hal tersebut ditangani dengan membuat jembatan penyebrangan orang, Kemenhub sudah menanganinya dan Sudjadi mengatakan terima kasih.

Penjelasan Alokasi Anggaran 2019 dan Pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Untuk BMKG, Sudjadi mengatakan bahwa apapun kekurangan anda ia menilai sudah optimal. Sudjadi juga meminta untuk Biro Perencanaan lamgsung diawasi. Menurut Sudjadi, SLI adalah kebanggaan Indonesia, tetapi anggarannya terlalu kecil yaitu 6,5 Miliar.

Program Masing-Masing Kementerian/Lembaga — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kalitbang, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM Kemenhub dan BPTJ

Sudjaji mengatakan bahwa Dirjen KA tadi menyindir Dirjen Darat yang anggarannya sedikit tapi prestasinya lebih dari Dirjen KA. Ia menanyakan kesanggupan peningkatan prestasi Dirjen KA. Ia mengingatkan ada proyek tol yang masih berjalan pembangunannya, ada LRT, ada kecelakaan di bidang udara dan jangan sampai Litbang menjadi kesulitan dan kebimbangan.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Sudjadi meminta percepatan pembangunan jembatan di daerah pemilihannya sehingga dapat dijadikan bahan kampanye.

Pembahasan Rincian Anggaran Untuk Fungsi dan Program Masing-Masing Unit Eselon 1 BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS dalam RAPBN Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BMKG, Deputi Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Basarnas, dan Deputi Perencanaan Bapel-BPWS

Sudjadi menyampaikan bahwa di dapil tepatnya di Gunung Sindoro terjadinya kebaran, gunung Sumbing terbakar, dan longsor di Banjarnegara tetapi dari kejadian yang terjadi Bapak mengurangi dari potensinya SAR.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2014 dan Nomor 104 Tahun 2017, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Sudjadi berharap agar setiap keputusan Dirjen yang berdampak hukum harus mendapat persetujuan dari biro hukum dan apabila sifatnya teknis, maka harus ada surat edarannya.

Distribusi dan Realisasi Anggaran serta Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Sudjadi mengatakan salut kepada Basarnas karena banjir WTP.

Realisasi Anggaran 2019, dll — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sudjadi mengatakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) merupakan wilayah daerah yang diambil alih untuk nasional. Wilayah KSPN sendiri terbagi atas wilayah inti dan wilayah dukung. Wilayah yang dibantu oleh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah wilayah dukung dari desa-desa yang ada.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Muhammad Yusuf Ateh

Sudjadi mengatakan Indonesia mempunyai 4 kawasan strategis Nasional yang menjadi prioritas, Biro Perencanaan harus mengamati dan jangan sampai overlap karena membutuhkan dana cukup besar yaitu Rp2,5 triliun.

Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI

Sudjadi menanyakan infrastruktur menuju bandara baru ke Borobudur. Terkait program prioritas nasional, ia meminta hal tersebut benar-benar harus direncanakan dengan serius.

Penyampaian Rencana Strategis dan Program Kerja - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sudjadi mengatakan masalah rekonsiliasi ASN coba Pak Menteri jangan terburu-buru. Karena Kementerian PUPR itu besar. Sehingga Sudjadi tidak bisa membayangkan betapa gelisahnya adik-adik Sudjadi yang Eselon 3I dan Eselon 4.

Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas

Sudjadi menyarankan bahawasannya ia melihat outlinenya itu terkait dukungan terhadap pariwisata dan rencana strategis. Ada program revitalisasi melibatkan peran swasta. Selanjutnya, Sudjadi memohon jalur Semarang-Rembang-Demak tolong direalisasi. Terakhir, Sudjadi menanyakan kalau dana Rp1,2 Triliun belum nampak apakah ini masih dimasukan.

Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI

Sudjadi melihat dari naskah akademik yang diberikan tidak mengundang pemerintah desa, sedangkan Badan Keahlian DPR-RI mengatakan bahwa ingin mempersatukan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Sudjadi meminta untuk semua sektor dilibatkan.

Pagu anggaran Tahun 2020 – Komisi 5 RDPU dengan Eselon 1 Kemendes-PDTT

Sudjadi mengatakan meminta untuk diberitahukan kepada anggota dewan siapa saja para pendamping-pendamping desa yang ada. Sudjadi meminta untuk memperbaiki terkait dengan nomenklatur masalah yang ada. Sudjadi meminta diberitahukan kalau ada dana pembangunan perbaikan kantor desa, kaitannya dengan Bumdes bisa dinaikkan menjadi 100 juta dengan renovasi kantor desa, kultivstor alat pemroses pupuk organic dan ternak kambinh komunal antar desa.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Sudjadi mengatakan negara mempunyai 4 kawasan strategis Nasional yang menjadi prioritas. Sudjadi meminta biro perencanaan mengamati dan jangan sampai overlap karena membutuhkan dana cukup besar yaitu 2,5 triliun.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Muhammad Yusuf Ateh

Sudjadi menyatakan bahwa kita mempunyai 4 kawasan strategis nasional yang menjadi prioritas, dimohon untuk biro perencanaan harus mengamati ini jangn sampai adanya overlap dan membutuhkan dana cuku besar Rp 2,5 Triliun.

Target Prioritas Sumber Daya Alam (SDA) 2020 – Komisi 5 Raker dengan Menteri PUPR

Sudjadi mengatakan terkait dengan dana desa, pemerintah daerah mengeluarkan perda yang mengatakan infrastruktur desa bukan menjadi tanggung jawab kabupaten, Sudjadi mengusulkan untuk permasalahan ini untuk dijadikan program kerakyatan desa, tetapi dari pihak daerah tidak mau membantu

Latar Belakang

Sudjadi berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setelah memperoleh 165.850 suara dari Dapil Jawa Tengah VI.

Sudjadi adalah seorang Pensiunan PNS, pernah menjabat Komisaris PTPN XII, Kepala BKPM Jawa Tengah dan Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Sragen Sukoharjo dan Kota Surakarta ketika beliau aktif di pemerintahan.

Pendidikan

S1, Teknik Arsitektur, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1972)

Perjalanan Politik

Sudjadi mengawali perjalanan politiknya di 1960 dengan menjadi kader muda di Partai Nasional Indonesia (PNI) Front Marhaenis selama 14 tahun. Di 1975 Sudjadi bergabung di Partai Golkar dan menjadi Anggota selama 15 tahun.

Tahun 2003, Sudjadi bergabung di PDIP dan aktif sebagai petinggi PDIP di Jawa Tengah. Terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 untuk Dapil Jawa Tengah VI.

Sikap Politik

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Sudjadi minta klarifikasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) tindakannya terkait kasus polisi hutan yang melaporkan Ibu Asyani. [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Sudjaji menyatakan bahwa Menteri PU- PR tidak di-reshufle. [sumber]

Kualitas Keamanan Penerbangan

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tanggal 25 Juni 2015 - Sudjadi mohon ke Ketua Komisi 5 untuk bangunkan Panitia Kerja (Panja) Arsitek juga. [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Sudjadi menyoroti pemaparan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai konsep Short Sea Shipping. Menurut Sudjadi Short Sea Shipping ini adalah janji-janji saja sejak jaman Majapahit. [sumber]