Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PUPR RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri BUMN RI, Menteri Pertanian RI, Kepala Bappenas, dan Kepala BPS

Nusyirwan berharap terdapat hal yang substansi dari pemaparan mitra kerja pada hari ini. Kepada kemenkeu, ia meminta untuk memperhatikan anggaran tahun 2015 yang merupakan tahun siklus 5 tahunan. Nusyirwan berpendapat bahwa memang tidak mudah untuk mempercepat sebuah karakter program tertentu, tetapi ia memohon kepada Kemenkeu untuk dapat menginisiasi perpanjangan hingga April 2016 dan untuk program tahun 2015 agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Nusyirwan mengusulkan sebuah obligasi dedicated untuk menyelesaikan program khusus dan pengawasannya agar anggaran tidak diambil dari keranjang besar dimana pembayaran subsidi dan gaji diambil dari situ. Kepada Kemenko Bidang Perekonomian, Nusyirwan meminta agar Menko Bidang Perekonomian benar-benar mengendalikan kementerian sepenuhnya dan kementerian lain diimbau untuk tidak mengurusi yang bukan wilayahnya. Nusyirwan mencoba melihat penyerapan anggaran dan penerimaan yang rendah dan ia berharap dapat lebih dirasionalkan dan tidak dipotong di tengah-tengah. Ia mengatakan bahwa sektor UMKM terdapat pemotongan anggaran sekitar 20%. Oleh karena itu, ia meminta untuk memperhatikan bagian itu, karena ada banyak undang-undang yang tidak sinergi, dan ujung-ujungnya UMKM hanya mendapat iming-iming modal. Nusyirwan berpendapat bahwa semua orang paham seluruh K/L harus bekerja sama lebih baik untuk kondisi ekonomi Indonesia yang lebih baik. Nusyirwan menegaskan agar program kerja jangan hanya memiliki angka anggaran besar, tetapi indikator keberhasilan ekonominya juga harus ada. Sebagai contoh, Nursyirwan mengatakan banyak melihat petani kesulitan pupuk, tetapi Pemerintah hanya melihat dari segi ketersediaan air dan efeknya badan usaha menjadi tidak pro petani. Padahal, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dapat tinggi. 

Penetapan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2016 sesuai dengan hasil Pembahasan Badan Anggaran — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PUPR, Sekretaris Jenderal Kemenhub, Menteri Desa PDTT, Plt. Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Wakil Kepala Bapel BPLS, dan Plt. Kepala Bapel BPWS (Rapat Lanjutan)

Nusyirwan Soedjono mengatakan agar tidak ada kesimpulan yang tidak tegas, Komisi 5 DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan APBN TA 2016.

Bantuan Sosial 19 Agustus 2015 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Audiensi dengan DPRD Purworejo

Nusyirwan menjelaskan bantuan sosial itu porsinya kecil apalagi kalau sudah dibagi di Kabupaten/Kota. Nusyirwan bertanya bagaimana kondisi Kabupaten/Kota di Purworejo. Nusyirwan menganggap daerah pemilihannya yaitu Purworejo berat menggerakan daerah tersebut karena antara legislatif dan eksekutif bersama, dan hampir 70% pembiayaan untuk Pemerintah Kabupaten yang banyak diserap, sedangkan pembangunan daerah sedikit porsinya.

Mandatory Spending — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pakar

Nusyirwan menanyakan menurut narasumber APBN harus berbuat apa yang jelasnya dan fokusnya seperti apa. Pemerintah harus berbuat apa.

Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran Tahun Anggaran 2017 — Panja RKP dan Prioritas Anggaran TA 2017 Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja Lanjutan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Nusyirwan mengatakan membangun dan menguatkan kawasan metropolitan sudah benar, tetapi penajaman pada siapa yang melakukan harus ditekankan, jangan sampai sasarannya tidak kena. Nusyirwan berpendapat hal yang harus diawasi betul adalah persoalan sampah dan air.

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI

Nusyirwan menanyakan prioritas yang perlu dijaga jika posisi belanja K/L dipotong. Ia mengusulkan Asian games menjadi program prioritas. Ia menghimbau jangan sampai event ini tidak terlaksana. Ia membahas kalau RAPBNP tidak perlu didalami lagi karena sudah berjalan. Kalau RKP 2017 baru.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Nusyirwan meminta penjelasan terkait sejarah lembaga BPWS dan BPLS, serta posisinya dalam pengambilan kebijakan, karena menurutnya, tidak semua anggota DPR-RI mengetahuinya.

Pengesahan Jadwal dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia

Nusyirwan mengatakan Banggar DPR RI sdh sulit mencari pembiayaan, bahkan mudah keluar pembiayaan padahal tidak mengetahui membuat apa. Selanjutnya, Nusyirwan mengatakan metode motongnya seperti flat, kalau sudah dipotong bersama, program mempunyai karakter sendiri. Untuk transfer data, Bappenas tidak pernah mendapat full. Banggar DPR RI harapkan Bappenas melakukan kontrol program. Terakhir, Banggar berharap kalau ada pemotongan anggaran tidak asal potong anggaran.

Belanja Pemerintah Pusat — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Nusyirwan menanyakan terkait rincian anggaran subsidi yang kurang dibayar.

Panja Belanja Pemerintah Pusat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja Panja Belanja Pemerintah Pusat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dengan Tim Pemerintah

Nusyirwan tidak melihat penjelasan pemerintah tentang kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak itu untuk Asian Games.

Rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala BMKG, Kepala BNPP, dan Kepala Bapel BPWS

Nusyirwan mengatakan bahwa asal usul menambah dan mengurangi anggaran tidak pernah muncul dari DPR-RI. Proses pembahasan anggaran sejak Undang-Undang tentang APBN setelah reformasi, kebijakan penambahan dan pengurangan anggaran berasal dari Pemerintah. Namun, ada catatan khusus bagi pengurangan di Kementerian Perhubungan, yaitu mengenai persoalan pendistribusian sebagai dampak dari pengurangan anggaran tersebut.

Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)

Nusyirwan mengatakan terhadap Sekjen, setiap tahun 2017, tidak ada perubahan signifikan dalam rincian kertas yang ia punya, seremonial-seremonial itu sudah ada. Kemudian, ia mengatakan terhadap Irjen dengan anggaran sebesar Rp104 Miliar, Komisi 5 berharap Irjen bisa membimbing Ketua Baleg. Terakhir, Nusyirwan menegaskan seharusnya BUMN-BUMN yang ada bersaing dengan luar negeri, jangan membunuh kearifan lokal.

Latar Belakang

Nusyirwan Soejono adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PDI Perjuangan mewakili Jawa Tengah. Beliau ditugaskan di Komisi V yang menangani urusan Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia, Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia, Kementerian Perhubungan Indonesia dan Badan SAR Nasional. Nusyirwan Soejono merupakan Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan.

• anggota Dewan Pakar Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
• menyatakan pembatasan penjualan mobil murah tak berguna karena mobil murah tetap akan ke kota besar dan membuat kemacetan
• mendukung pembangunan jalan tol lintas Sumatra
• mendukung penertiban stasiun dan aset PT KAI demi meminimalkan potensi kecelakaan
• mengusulkan pemecahan beban jalan Pantura Jawa ke kereta api untuk mengurangi keperluan perbaikan tahunan Pantura (2012)
• anggota Pansus RUU Lahan
• pernah menyatakan bahwa industri otomotif pasti tak senang bila pemerintah serius mengembangkan kereta api sehingga giat melobi pemerintah agar membuat kebijakan dan anggaran pro mobil (2011)

Pendidikan

TEKNIK PERENCANAAN, SARJANA
TEKNIK SIPIL UNDIP, SARJANA MUDA
SMAN II MALANG

Perjalanan Politik

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUSAT, 2000-2003
DEWAN PERTIMBANGAN CABANG PARTAI KAB. BOYOLALI
BADAN PEMENANGAN PEMILU PUSAT, BP PEMILU PUSAT, 2009-2009
Anggota FPDIP DPR (2009-2014 & 2004-2009)
Wakil bendahara DPP PDIP 

Berdasarkan data Kontras, Nusyirwan Soedjono memiliki persentase kehadiran 33% selama masa Sidang Tahun 2012-2013 (16 Agustus-25 Oktober 2012).

Visi & Misi

Belum Ada 

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Nusyirwan Soejono mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Jasa Konstruksi

20 April 2015 - Menurut Nusyirwan RUU Jasa Konstruksi harus bisa digunakan oleh semua sektor yang berkaitan dengan konstruksi, tidak hanya sektor kontraktor. Sehubungan dengan penolakan beberapa mitra terhadap RUU Jasa Konstruksi, Nusyirwan menilai mitra tidak boleh terlalu cepat berprasangka dan menilai RUU Jasa Konstruksi tidak benar sebelum melihat turunan RUU Jasa Konstruksi dalam aturan pelaksanaannya.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Nusyirwan menilai pembangunan tidak bisa bergerak jika tingkat kemiskinan itu makin menaik. Menurut Nusyirwan transmigrasi bisa menjadi pemecah masalah dan mengurangi tingkat kemiskinan perkotaan. Nusyirwan menilai target APBN akan lebih terjawab dengan program transmigrasi. Oleh karena itu Nusyirwan menilai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi satu karena urusannya sama yaitu menciptakan kesejahteraan.  [sumber]