PDI Perjuangan - Jawa Tengah VIII

Komisi VI - Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Kinerja Keuangan Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan BUMN Perbankan (HIMBARA)

Adisatrya mengatakan soal perekonomian ke depan ini perekonomian kita tetap sehat, optimis dan waspada. Ini sektor yang penting bagi anak muda ini mendorong pengusaha dan wirausaha nasional dengan kondisi saat ini startup tertekan karena ini harapan untuk mengembangkan ide bisnisnya maka perhatian pada industri startup tidak terhenti agar bisa mendukung perekonomian global. Soal masalah global itu masalah di regulatory atau supervisi supaya tidak terjadi di kita mak perlu penjelasan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2016 dan Sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKA Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Adisatya mengatakan bahwa Industri Kecil dan Menengah (IKM) sangat rentan akan krisis, karena IKM banyak menyerap tenaga kerja. Pemerintah diharapkan tidak luput memperhatikan hal tersebut. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa perlu diperhatikan monitoring terkait penyerapan anggaran, karena menurutnya penyerapan anggaran Pemerintah kurang baik dan dapat dikatakan lemah khususnya di kawasan Industri yang lokasinya berada di daerah. Adisatya berharap akan ada strategi yang lebih baik dan Kementerian Perindustrian diharapkan dapat lebih efektif dalam menyusun perencanaan kedepannya.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Adisatrya mengatakan bagaimana program revitalisasi pasar berjalan, hal ini perlu pengawasan agar manfaatnya maksimal. adisatrya mengatakan peningkatan ekspor perlu pendalaman, produknya apa dan target marketnya kemana.

Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Adisatrya mengatakan komposisi barang dagangan di pasar jangan sampai mayoritasnya non-SNI. Adisatrya menyampaikan sebelum masuk Trans-Pacific Partnership (TPP), perlu melihat posisi Indonesia, sebagai negara yang bergabung belakangan, maka Indonesia akan dirugikan karena harus mengikuti peraturan yang ada.

Isu Dwelling Time (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pelindo dan Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Adisatrya mengatakan persoalan-persoalan yang ada di lapangan adalah masalah besar. Ia mengatakan Menteri Perdagangan sudah diganti 3 kali dari zaman SBY, tetapi Dirut Pelindo belum turun-turun.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Adisatrya mengatakan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta memiliki announcement yang berisik seperti
terminal bus, Adisatrya meminta SDM-nya diedukasi dan berkaca pada airport di dunia.

Realisasi Visi World Class Energy Company — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pertamina

Adisatrya mengatakan sekarang Pertamina sudah menjadi World Class Company dan ia berharap ke depannya terus meningkat kinerjanya. Selanjutnya, ia juga mendorong agar Pertamina ini bisa melakukan value revenue dan bisa melakukan nilai tambah di semua lini dan yang paling penting raih nilai tambah sesuai dengan outwork looking.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dan Rencana Kerja 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Adi sepakat bahwa Batam sebenarnya sudah diketahui potensinya dari dulu, namun sampai sekarang belum menemukan cara yang bisa mengelola Batam sampai bisa menjadi kawasan pariwisata kelas dunia. Untuk investasi, Adi mengatakan bahwa harus memikirkan pengusaha regional dan pengusaha asing.

Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Gubernur Bank Indonesia

Adi mengatakan bahwa ada 6 yang masih mendapatkan opini TMP. Adi juga mengatakan bahwa Fraksi PDI-Perjuangan meminta Pemerintah menyediakan data kementerian mana saja yang mendapatkan reward & punishment. Adi berharap LKPP 2017 catatan temuan sistem pengendalian internal dapat diselesaikan. Selanjutnya Adi mengatakan bahwa ada 2 kementerian yang mendapat opini TMP dan harus mendapat perhatian. Menurut Adi, APBNP jika dijalankan dengan baik dan terukur, maka pelaksanaannya tidak akan menyimpang.

Kerjasama Perdagangan Internasional Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Untuk 6 Rencana Ratifikasi — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Adi mengatakan bahwa Komisi 6 DPR-RI telah mengagendakan untuk mengundang Menteri terkait untuk memberikan sudut pandang terhadap pengesahan perjanjian.

Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)

Adisatrya mengatakan perlu memberikan banyak kesempatan pada pengusaha lokal untuk pembangunan kilang. Selanjutnya, ia mengharapkan PT. Pertamina diisi oleh orang yang memiliki kualitas baik.

Refocusing atau Realokasi Anggaran terkait Covid-19, Regulasi atau Deregulasi tentang Covid-19, dan Aksi Langsung Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi Covid-19 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) secara Virtual dengan Menteri Perindustrian

Adisatrya menanyakan terkait koordinasi yang sudah dilakukan antara Menteri Kesehatan dengan Menteri Perindustrian tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia juga menanyakan terkait pembuatan peraturan yang mengatur untuk industri seperti restoran atau rumah makan. Adisatrya berharap agar setiap kota bahkan setiap orang tidak salah dalam menerjemahkan aturan yang berlaku selama Covid-19. Terakhir, Adisatrya menanyakan terkait roadmap Kemenperin kedepan khususnya yang berkaitan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk negeri dan dampak bagi sektor Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap realokasi anggaran.

Perkenalan Program Kerja serta Anggaran dan Roadmap Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024 - Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Sulisto menanyakan perkembangan terkait industri logam tanah jarang karena industri ini dikuasai Tiongkok. Menurut Sulisto, jangan sampai sumber daya alam Indonesia habis, tetapi bukan masyarakat Indonesia yang menikmati.

Latar Belakang

Adisatrya Suryo Sulisto merupakan pengusaha muda Indonesia pemimpin Grup Satmarindo (GS). Ia merupakan putra ketua dari Kadin Suryo B Sulisto. Adisatrya alumnus dari University of London. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Pemasaran dan Promosi Pariwisata pada Bidang Promosi Internasional, Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga di Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2010-2015.

Adisatrya yang merupakan seorang petahana berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil Jawa Tengah 8 setelah memperoleh suara tertinggi di dapilnya sebesar 108.428 suara sah. Pada masa kerjanya di periode 2014-2019, Adisatrya bertugas di Komisi 6 yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standardisasi.

Pendidikan

1. Alumnus S2 Administrasi Bisnis Queen Mary College, University of London, Inggris (1996)
2. SAINT LAWRENCE COLLEGE, RAMSGATE, KEN,INGGRIS, LULUS TAHUN 1993
3. SD STRADA WIYATASANA, JAKARTA, LULUS TAHUN 1986

Perjalanan Politik

Anggota DPR RI FPDIP mewakili Jawa Tengah 8 (Komisi VI) (2009-sekarang)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Adi menyuarakan perihal kemerdekaan, bahwa kemerdekaan merupakan hasil revolusi perjuangan bebas dari penindasan, dan kemerdekaan mengingatkan kita bekerja bersama untuk membangun RI. Kemerdekaan berarti bebas dari ancaman kesulitan, masyarakat hidup sejahtera. Seperti halnya politik anggaran yang akan dibahas untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Menurut Adi kesejahteraan rakyat bukan hanya cita-cita di atas kertas saja. Politik anggaran dan pembangunan pun harus bergerak seirama, anggaran yang diputuskan harus mempertimbangkan yang dibutuhkan untuk membangun negara.

Adi sebagai perwakilan dari fraksi memberikan catatan sebagai berikut, Pemerintah harus memperkuat industri nasional, dengan pertumbuhan 5,4% pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah perkirakan inflasi 3,2%, disini pemerintah harus mengendalikan harga bahan pokok, target inflasi tersebut harus tercapai. Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah sebesar Rp13.500, pemerintah harus memerhatikan suku bunga FED, dan pemerintah juga harus memastikan neraca ekspor-impor pada nilai surplus.Pemerintah harus memperkirakan angka inflasi berada di titik 3,5%, dan menetapkan suku bunga spn 5,3%, lebih tinggi dari APBN 2017, sebesar 5,2%. Yang harus diwaspadai adalah suku bunga yang bisa berdampak pada mata uang asing. Pemerintah mencermati secara hati-hati harga minyak dunia, dan menetapkan lifting minyak 800.000 barel/hari, dan lifting gas 1,2 juta barel/hari. Pemerintah harus menargetkan pendapatan negara Rp1878,4 Triliun dan dari pajak Rp1609,4 Triliun, serta perlu menggali sumber-sumber pajak terbaru terutama dari bisnis digital. Eksploitasi SDA baru, harus memerhatikan tenaga kerja dan alat dalam negeri. Pemerintah berupaya dan bersungguh-sungguh dalam meningkatkan gas bumi, dan peraturan demi menumbuhkan industri minyak dan gas bumi. Pemerintah memenuhi kebutuhan anggaran pertahanan, diharapakan sebesar 1,5% dari PDB. Pemerintah mengalokasikan dana pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesempatan kerja. Fraksi PDI-P menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut RUU APBN 2018, Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang bisa membangun ekonomi mikro. [sumber]

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

30 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna, Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan bahwa pembangunan harus dirangkai bersama-bersama dari Sabang-Merauke. Adisatrya berependapat perekonomian harus didorong untuk dinikmati seluruh elemen masyarakat, khususnya Masyarakat di daerah pinggiran. Adisatrya mengatakan bahwa berhasilnya tax amnesty yang lalu harusnya pemerintah dapat menjaga pembukuan di atas 6 persen. Fraksi PDI-P memberikan catatan bahwa pembangunan ekonomi harus diiringi dengan berkurangnya masyarakat miskin. Adisatrya mengatakan bahwa pemerintah harus menjaga harga bahan pokok agar tidak naik. Menurut Adisatrya, Pemerintah juga harus menjaga inflasi untuk menarik minat beli masyarakat tahun 2018. nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.500-13.800 per USD harga minyak ICP diperkirakan USD 60-45/Barrel. Adisatrya mengatakan bahwa peningkatan hasil lifting minyak dan Gas diharapkan bisa mencapai target. Kemudian, Adisatrya menambahkan jika stabilitas ekonomi tidak dapat berdiri sendiri tanpa stabilitas politik pengembangan kereta api, pelabuhan, bandara dan jalur untuk konektivitas harus dikembangkan.

Mewakili Fraksi PDI-P, Ia menyatakan menyetujui untuk menindaklanjuti kerangka ekonomi Makro dan rancangan RAPBN 2018. [sumber]

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Adisatrya Sulisto mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Profesor Zainal A. Mochtar tanggal 30 Maret 2015 - Adisatrya menanyakan tentang kejadian pengangkatan direksi yang punya rekam jejak buruk di BUMN. Direksi tersebut justru diangkat kembali sebagai direksi di BUMN lain. Adisatrya menanyakan apakah tidak ada kriteria penilaian khusus berdasarkan rekam jejak di perusahaan sebelumnya saat pengangkatan direksi BUMN. [sumber]

Tanggapan

belum ada