Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Tengah IX
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Puspa Pesona Blok P VI No. 19, RT 003/RW 005, Kelurahan Kedung Waringin, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah IX
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Prakosa mengatakan bahwa agenda kali ini adalah pengambilan keputusan RKA K/L dan tidak ada perubahan di RKA K/L. Namun, ada perubahan di asumsi makro kurs, PNBP, LPDP berubah. Raker penyelesaian APBN diadakan Banggar dengan Gubernur Bank Indonesia dan Pemerintah dengan memperhatikan alokasi anggaran antara rapat kerja komisi dengan Pemerintah.


Rencana Anggaran Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Muhammad Prakosa menjelaskan bahwa Realisasi anggaran OJK sebesar Rp1,943 triliun atau 39,04% dari pagu anggaran. Anggaran tersebut mengalami penurunan dibanding realisasi triwulan II. Oleh sebab itu, kami ingin mengetahui kinerja kinerja OJK, bagaimana output dan outcome-nya. Jangan hanya ketika ada masalah baru OJK turun tangan. Bank itu cukup ketat memberi kredit pada orang kecil tapi kenapa kredit yang lumayan besar malah keketatan bank malah mengendur. Misalnya kredit air minum, tidak tahu pengawasannya seperti apa. Sama seperti kasus Columbia, dibuat penjualan banyak seluruh Indonesia dan peredarannya tidak diketahui berapa, bank tidak akan hidup tanpa kepercayaan masyarakat.


Pengambilan Keputusan Rencana Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Muhammad Prakosa berpendapat bahwa terkait perubahan anggaran akan dibahas pada sesi lain dan perubahan pemasukan atau pengeluaran harus dilaporkan kepada Komisi 11 DPR RI.


Latar Belakang

Muhammad Prakosa terpilih menjadi Anggota DPR RI 2019-2024 setelah memperoleh 106.480 suara.

Ir. Muhammad Prakosa dikenal sebagai politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Suami dari Ir Sri Agustini ini memiliki anak kembar, Nurul Anjalna dan Ahmad Eka Perkasa, serta Ahmad Rangga Buana.

Prakosa terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil Jawa Tengah IX setelah memperoleh 75,657 suara. Prakosa adalah mantan Menteri Pertanian pada Kabinet Gotong Royong (1999-2000) dan mantan Menteri Kehutanan (2001-2004). Prakosa adalah pakar ekonomi dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Perwakilan Food Agriculture Organization (FAO) (1996-1999). Prakosa adalah lulusan tahun 1982 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar doktor di bidang Resource Economics and Policy dari University of California, Amerika Serikat pada tahun 1994.

Pada masa kerja 2014-2019 Prakosa bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi XI yang membidangi perbankan, keuangan dan perencanaan pembangunan. Prakosa juga merangkap sebagai Anggota di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Di November 2015, menjelang dimulainya proses sidang Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI oleh Ketua DPR-RI terkait negosiasi perpanjangan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia, Prakosa dimutasikan dari MKD dan digantikan oleh Henry Yosodiningrat. (sumber)

Pendidikan

S1, Teknik Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1982)
S2, Master of Science in Forest Economics, University of Tennessee, Knoxville, Amerka Serikat (1989)
S3, PhD, di bidang Resource Economics and Policy dari University of California, Amerika Serikat (1994)

Perjalanan Politik

Anggota Badan Perwakilan mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1980-1982)
Anggota Badan Koordinasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1980-1982)
Menteri Pertanian (1999-2000)
Menteri Kehutanan (2001-2004)
Anggota F-PDIP DPR 1999
Anggota DPR RI Periode 2009-2014 (Komisi IV)
Wakil Kepala Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) di Jakarta.
Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PDI Perjuangan.
Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PDI Perjuangan

Wakil Ketua Komisi XI untuk periode 2014-2019.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menurut Prakosa, terkait BUMN banyak ditemui perusahaan yang dialokasikan ke anak perusahaan. Prakosa khawatir jika penyertaan modal negara diberikan, dampaknya data mengenai harta negara tidak terlihat. [sumber]

Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Kunjungan Kerja Anggota DPR

14 Mei 2016 - (MetrotvNews.com) - Isu tak mengenakkan kembali melanda Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait tudingan melakukan kunjungan kerja (Kunker) fiktif. Hasil audit ‎Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kunker fiktif DPR sehingga negara berpotensi mengalami kerugian senilai Rp945 miliar.‎

Menjawab tudingan itu, ‎Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, M.Prakosa menyatakan, tudingan itu kurang berdasar. Sebab dugaan fiktif muncul karena sistem pertanggungjawaban yang dibuat bagi anggota dewan adalah lumpsum.

‎Sebab, kegiatan politik seperti kunker tidak bisa diatur orang lain. Yang menentukan adalah politikus itu sendiri, apakah masih ingin terpilih atau tidak.

"Yang memutuskan dia hadir atau tidak dalam suatu rapat atau kunjungan, ya politisi itu sendiri. Karena itu pertanggungjawaban dibuat lumpsum. Lumpsum pun sebenarnya tidak pas," kata Prakosa dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/5/2016).

Sistem yang pas lanjut dia, adalah seperti yang dipraktikkan di negara-negara dengan pemilihan langsung. Yakni politisi mendapat suatu jumlah biaya tertentu dalam satu tahun untuk kebutuhan bertemu konstituen dan kunker.

Dari situ, apakah si anggota memakai staf atau tidak untuk daerah pemilihan masing-masing, akan menjadi keputusan politiknya.

"Sementara kalau DPR kita sekarang ini sebenarnya merendahkan martabatnya sendiri. Karena kalau kita akan kunjungan dapil, harus minta uang ke Sekjen SPR. Setelah Sekjen oke, baru kita bisa ke dapil," ujar dia.

Dengan praktik demikian, anggota dewan sepertinya berada di bawah Sekjen DPR, paling tidak dalam hak keuangan.

"Sementara anggota parlemen di negara-negara lain pasti punya hak keuangan, tidak seperti di Indonesia yang diperlakukan seperti pegawai. Masa akan melakukan kegiatan harus minta Sekjen? Dan setelah selesai kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban?" kata Prakosa.

Dia menambahkan, "Sekjen seakan seperti atasan yang memutuskan kita untuk dapat berkegiatan. Sekjen DPR itu kan bagian dari Eksekutif atau Pemerintah. Jadinya, kalau mau melakukan kegiatan politik adalah harus izin Pemerintah atau eksekutif."‎

Adalah Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Hendrawan Supratikno yang pertama kali mengatakan, dugaan adanya potensi kerugian negara dalam kunker perseorangan anggota DPR.

BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp945.465.000.000 dalam kunker perseorangan yang dilakukan anggota DPR RI. Laporan ini sudah diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR dan diteruskan ke 10 fraksi di DPR.‎ [sumber]

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - Muhammad Prakosa mengambil suara untuk melanjutkan sidang, namun melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Yogyakarta
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Puspa Pesona Blok P VI No. 19, RT 003/RW 005, Kelurahan Kedung Waringin, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah IX
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria