Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Tengah X
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cilacap
Tanggal Lahir
21/04/1960
Alamat Rumah
Agung Barat 25, Blok B-22 No. 3, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah X
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

Merupakan politisi berdarah Tionghoa asli Indonesia. Beliau merupakan anggota DPR RI dari Jawa Tengah yang bertugas di Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan. Namanya mulai dikenal publik saat terlibat aktif dalam Panitia Khusus Angket Century akhir 2009 lalu. 

Pendidikan

Free University (VUA), Amsterdam meraih gelar Ph. D. (1998)
Katholieke Universiteit Leuven, Belgia meraih gelar M. Ba. (1986)
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga meraih gelar Drs. (1983)
SMA Kristen, Purwokerto (1977)
SMP Kristen, Sidareja (1974)
SD Kristen, Sidareja (1971)

Perjalanan Politik

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 10 (2009-sekarang) (anggota Komisi 6 Perdagangan dan Perindustrian DPR RI)
Aktif di Megawati Center (2004)
Anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century DPR (2010)
Anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR
Anggota GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia)
Anggota Dewan Riset Nasional (DRN) Tahun 1999-2005
Ketua Dewan Pakar PSMTI-Pusat
Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) (1986-Sekarang) 

Visi & Misi

Ketidakadilan dan pemerataan yang tidak serius dilakukan. "Karena ketidakadilan dan ketimpangan maka mudah disulut dan dieksploitasi," ujar Hendrawan. For Better Indonesia is Possible. Ini agar kita tidak loyo.

Program Kerja

Belum Ada 

Sikap Politik

RUU Pertembakauan

18 Januari 2018 - Hendrawan mengatakan Amerika sebagai negara ekspor melindungi para komoditasnya,sedangkan Indonesia yang sudah swasembada cengkih atau kelapa sawit malah di liberalisasi. Diakhir, Hendrawan mengatakan DPR menjadi inisiator RUU Pertembakauan dan Perkelapasawitan. [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Hendrawan menyetujui RUU KSDAHE untuk dibahas pada pembahasan selanjutnya. [sumber]

RUU Karantina Kesehatan

25 Agustus 2016 - Hendrawan mengusulkan agar tenaga ahli membuat per-cluster serta dibuat butir-butir masalah dari DIM yang ada untuk mempermudah pembahasan. [sumber]

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

4 Februari 2016 - Hendrawan menghargai kehadiran teman-teman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sebelum rapat diakhiri, ia meminta penjelasan kenapa komisioner KPK tidak hadir dalam RDP. Hendrawan juga menegaskan bahwa masalah memperkuat atau memperlemah KPK tidak dijadikan parameter dalam pembahasan RUU KPK karena menurut DPR hal ini justru bertujuan untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  [sumber]

1 Februari 2016 - Hendrawan yakin hal yang disampaikan Pengusul tentang revisi UU KPK sudah mengalami perubahan karena hanya 2 dari 40 anggota Pengusul yang datang hari ini. Hendrawan khawatir nantinya Pengusul bisa dianggap sebagai pro koruptor. Hendrawan menyampaikan bahwa revisi UU KPK hanya 4 pokok perubahan, tidak dibahas pokok-pokok yang lain. Hendrawan menilai bahwa siapa pun yang diberi kekuasaan besar tanpa pengawasan, bisa melakukan kekeliruan. Hendrawan menegaskan bahwa lembaga yang tidak mau diawasi itu lembaga brutal. Hendrawan juga menyampaikan bahwa pembantasan korupsi harus masuk dalam good government. Hendrawan mengusulkan Pengsusul menyiapkan matriks pokok perubahan yang diusulkan serta konsekuensinya.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak

26 November 2015 - Hendrawan menjelaskan bahwa pada pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2009 lalu sudah melakukan sunset policy. Hendrawan jmenjelaskan bahwa jenis pengampunan pajak ada dua jenis, yaitu soft and strong tax amnesty. Apabila penghapusan sanksi pidana namanya adalah strong tax amnesty, kalau tidak ada namanya soft tax amnesty.

Hendrawan menilai sekarang ini, untuk jujur saja orang harus dirangsang, misalnya dengan pemberian insentif dengan harapan semua orang sadar akan wajib pajak. Selain itu, Hendrawan juga mengusulkan agar RUU Pengampunan Pajak mempunyai karakternya tersendiri yang dapat dijadikan dorongan agar orang tetap jujur dengan wajib pajak dan inilah yang harus dibangun. Sementara itu, mengenai persyaratan perlu dimodifikasi sedikit usulnya.

Hendrawan mengungkapkan bahwa sebenarnya RUU yang masuk Prolegnas 2014-2019 adalah RUU Ketentuan Umum Pajak. Namun, apabila benar-benar DPR dan pemerintah melihat adanya desakan yang sama, maka DPR bisa memasukkannya ke dalam RUU tertentu. Hendrawan menilai bahwa terlalu cepat apabila RUU Pengampunan Pajak menjadi inisiatif DPR.  [sumber]

RUU Kewirausahaan Nasional

23 November 2015 - Hendrawan menilai bahwa tugas Panitia Kerja (Panja) ada yang missed karena ada intervensi regulasi. Hendrawan meminta penjelasan ke Pengusul RUU Kewirausahaan Nasional mengenai regulasi yang dapat melahirkan wirausaha pemula. Menurutnya, wirausaha pemula harus diberi insentif untuk memulai usaha. Wirausaha tidak bisa terkumpul dalam 1 spot. Contohnya, menurut Hendrawan uang yang diberikan sebesar Rp.25 Juta kadang disalah-gunakan.  [sumber]

RUU Pertanahan

18 Juni 2015 - Hendrawan desak Badan Legislasi (Baleg) haruslah hati-hati agar tidak ada salah tafsir. Namun Hendrawan mendukung RUU Pertanahan ini.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3.  [sumber] 

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Konsultan Pajak - Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak

4 Juli 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Misbakhun selaku Pengusul RUU Konsultan Pajak, Hendrawan mengapresiasi tenaga ahli (TA) dan pengusul yang telah melakukan konsultasi intensif dengan Baleg, ia menyampaikan bahwa RUU ini memiliki banyak kemajuan, tetapi ada beberapa harapan pada rapat 6 Juni 2018 silam yang belum disampaikan, seperti telah disinggung Pak Totok bahwa mereka meminta TA untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan dari internet mengenai Undang- Undang (UU) Konsultan Pajak di negara lain dan bagaimana pengaturan regulasinya. [sumber]

RUU Pendidikan Kedokteran-Penyempurnaan Draf

26 Juni 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi DPR-RI dengan Tenaga Ahli Baleg, Hendrawan menanyakan, apakah uji kompetensi hanya diperuntukkan sebagai akreditasi C atau semua. Selanjutnya Ia ingin jawaban jika uji kompetensi untuk semua maka apakah akreditasi A juga dianggap belum pantas. Menurutnya, perlu diperjelas ekosistem pendidikan kedokteran, misalnya IDI, Konsil Kedokteran Indonesia, dan sebagainya, agar tidak tumpang tindih. Menurut Hendrawan, urgensi revisi UU No. 20 tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi. Istilah-istilah IDI, KKI, KDI harus ada penjelasannya dan ada aturan yang jelas kompleksitasnya dari yang sebelumnya. Hendrawan menanyakan jika ijazah akan disepakati dikeluarkan oleh universitas, tetapi untuk sertifikat kompetensi ini ingin dikembalikan ke KKI atau akan tetap di Kemenristekdikti? Spirit UU No. 20 tahun 2013 agar pendidikan kedokteran terjangkau sehingga kesehatan masyarakat terlayani sehingga yang jadi dokter hanya yang incumbent. Menurut Hendrawan, KKI ini seperti mafia yang luar biasa, suka uang sertifikasi tetapi sertifikatnya sulit dikeluarkan. DPR dinilai harus segera mengambil sikap khusus untuk menangani DLP, karena anggaran yang digunakan sangat besar. Menurut Hendrawan, mereka yang menolak DLP itu menganggap dokter yang tadinya diibaratkan sebagai profesi “mercy”, karena layanan primer menjadi “avanza”. [sumber]

RUU Konsultan Pajak

11 April 2018 – Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli. Hendrawan menanyakan tax ratio dan mengatakan perlu meningkatkannya. Selain itu ketergantungan dengan dana dari luar harus berkurang, sehingga pajak menjadi penting. Hendrawan mengatakan persoalan mengenai konteks pra kondisi RUU bisa harmonis dengan revisi UU Perpajakan. Hendrawan menuturkan, dirinya mendengar di Komisi 11 DPR-RI bila UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dari pandangan mini fraksi dan pembahasannya masih terlalu jauh dan berat dan penyerahan DIM masih lama sekali. Hendrawan menuturkan, naskah harus diperiksa kembali dan diperbaiki agar tidak dibebani secara administrasi. Hendrawan mengatakan pertimbangan teknis per-UU ini perlu perbaikan dan pertimbangan substansi perlu dikaji ulang. (sumber)

Tanggapan

Penjelasan RAT BI Tahun 2019 

17 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Hendrawan mengatakan, sebenarnya keberhasilan IMF-WB tidak perlu diragukan lagi karena selama ini memang acara yang diadakan Kemenkeu dan BI selalu berhasil. Hendrawan menuturkan, dengan adanya IMF-WB, di Dapilnya, konsumsi batik meningkat 30%. Selain itu, Hendrawan menanyakan kriteria emerging market. Mengenai anggaran, Hendrawan mengatakan bahwa BI selalu menjadi kebanggaan. [sumber

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo, Gubernur BI. Hendrawan mengatakan Pak Agus ini sedikit orang Indonesia yang memiliki pengalaman lengkap karena sebelumnya jadi pelaku perbankan. Hendrawan mengatakan, DBS Singapura berdiri tahun 1968 dan sekarang asetnya 60 kali lebih banyak dari Bank Mandiri. Hendrawan berkata, ketika BI meluncurkan 5 program transformasi, para pengamat pasar menilai BI sibuk dengan dirinya sendiri. Hendrawan berpendapat, struktur industri Indonesia belum kuat, perbankan di Indonesia belum rasional, contohnya penilaian time of money. Hendrawan berkata, Indonesia mengeluarkan UU liberalisasi perbankan tapi bank kita belum siap keluar lebih nyaman di dalam. Hendrawan berpendapat, rupiah melemah ini bukan kesalahan Pak Agus, ini kan defisit perdagangan berjalan, penurunan nilai rupiah karena kinerja ekspor serta penurunan harga komoditi yang menukik.[sumber]

Fit and Proper Test

7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan Calon OJK, Hendrawan mengatakan ketika kita bekerja di mana pun, sosialisasi etis perlu dipelihara. [sumber

Pemantauan UU Perikanan

2 Februari 2017 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KemenKP), Hendrawan Supratikno  menanyakan apakah legislasi yang harus dimainkan oleh KKP untuk mempertahankan capaian KKP. Hendrawan merasa bangga kepada MenKP karena Susi Pudjiastuti yang menyampaikan sektor perikanan menyumbangkan deflasi. Untuk itu, Hendrawan menyatakan bahwa DPR siap mendukung MenKP. [sumber]

Harmonisasi RUU Larangan Praktik Monopoli

30 Januari 2017 - Hendrawan menilai jika sebuah lembaga diberikan kewenangan yang lebih maka akan membuat komplikasi dan perubahan contohnya KPK dan Kepolisian sehingga menurutnya RUU Ini perlu dikaji lagi. [sumber]

Peninjauan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

26 Januari 2017 - Dalam Rapat Internal Badan Legislasi (Baleg) dengan Tim Ahli Baleg, Hendrawan menginginkan kerja sama dengan MenkumHAM terkait informasi berupa data untuk peraturan tenaga kerja asing (TKA). [sumber]

Evaluasi UU Desa

25 Januari 2017 - Hendrawan mengatakan bahwa UU Desa ini paling banyak sosialisasinya tapi inventarisasi yang muncul kebanyakan adalah tentang BUMDes, masalah keuangan tidak ada serta tidak ada kerangka regulasinya. Hendrawan mengimbau jangan sampai ada tabrakan dengan peraturan-peraturan lain terkait dengan BUMDes. [sumber

Kewenangan KPPU dalam RUU Larangan Praktik Monopoli

17 Januari 2017 - Hendrawan menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi Indonesia diembankan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hendrawan mengatakan misi dan substansi untuk memperkuat KPPU harus dijadikan perhatian bersama karena tanpa KPPU yang kuat maka demokrasi ekonomi Indonesia, hampir mustahil untuk direalisasikan.

Terkait dengan kewenangan KPPU, menurut Hendrawan, di lapangan sendiri banyak lembaga yang melakukan penyidikan tapi dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional. Hendrawan menilai bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak professional dan dapat berdampak terjadinya abuse of power. Hendrawan mengimbau agar kewenangan yang diberikan tidak terbatas pada KPPU saja tapi kepada lembaga yang lain. Menurutnya, anggaran untuk penyidik perlu ditambah agar lebih berkualitas. Secara keseluruhan, Hendrawan sepakat dengan pendapat dari kepolisian. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Hendrawan mengatakan bahwa hutang ini menjadi momok yang menakutkan. Hendrawan merasakan Indonesia mengalami persoalan, yaitu sedang menghadapi fenomena tidak hanya gali-lubang-tutup-lubang, tetapi gali lubang tutupnya kurang. Hendrawan menyampaikan bahwa patokan Indonesia, batas hutang terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) itu 60 persen, tetapi Hendrawan menyarankan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk menggunakan ukuran yang lain. Hendrawan meminta Menkeu secara jujur mengungkapkannya. Hendrawan mengungkapkan bahwa hal itu juga yang sering disampaikan teman-teman perpajakan, Indonesia pandai berhutang, tetapi tidak ditunjang dengan kemampuan melunasinya. Menurutnya, kalau dilihat dari rasio hutang terhadap PDB memang bagus. Namun, Hendrawan mempertanyakan bagaimana kalau rasio yang lain,seperti misalnya DSR. Hendrawan menganggap hal tersebut merisaukan sekali. Ia menanyakan sampai kapan hal tersebut berakhir karena menurut Hendrawan ini adalah persoalan yang serius, maka disarankan untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja). Menurutnya hutang tidak bisa dibicarakan dalam waktu setengah jam karena secara keseluruhan hutang merupakan persoalan panjang negara ini. Kemudian Hendrawan juga menanyakan apakah pulau terlantar juga bisa dijadikan underlying asset karena itu dinilai cukup potensial dan bisa disewakan kepada investor asing, seperti di Karimun Jawa dan Nusa Tenggara Timur.  [sumber]

Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Pelaporan Kunjungan Kerja Anggota DPR

12 Mei 2016 - (TRIBUNNEWS.COM) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melihat adanya laporan yang tidak memenuhi syarat verifikasi dalam kunjungan kerja anggota dewan.

Hal itu menimbulkan adanya potensi negara dirugikan Rp.945.465.000.000.

Wak Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan surat fraksi PDIP dikeluarkan untuk mengingatkan laporan kunjungan kerja.

Hendrawan menuturkan pihaknya telah mengingatkan anggota Fraksi PDIP untuk membuat format laporan kunjungan kerja untuk dipenuhi.

"Kemarin (10 Mei) diingatkan kembali oleh sekretaris fraksi Bambang Wuryanto, supaya dalam satu tahun terakhir, semua akan disusun ulang," kata Hendrawan ketika dikonfirmasi, Kamis (12/5/2016).

Mengenai dampak hukum, Hendrawan menuturkan hal itu tidak bermasalah.

Namun, hal itu untuk mengingatkan anggota dewan yang menganggap enteng pelaporan tersebut.

Apalagi, terkait kegiatan politik yang tidak bisa dilaporkan secara langsung.

"Misalnya nyumbang ini, nyumbang itu, puluhan juta kan gak bisa dipertanggungjawabkan, mengumpulkan orang dikasih transport, bagaimana cara pertanggungjawabkan," katanya.

Anggota Komisi XI itu mengatakan surat tersebut untuk mengingatkan anggota dewan untuk menggunakan dana reses sebaik-baiknya.

Contohnya, sosialisasi empat pilar atau undang-undang.

"Gunakanlah forum itu, kegiatannya ada gitu loh, jangan stempel saja gitu loh," katanya.

Sebelumnya, beredar surat Fraksi PDI Perjuangan yang berisi keraguan Kesekjenan DPR dalam kunjungan kerja anggota dewan. Hal itu menimbulkan adanya potensi negara dirugikan Rp945.465.000.000.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengakui adanya surat itu. "Benar," kata Hendrawan ketika dihubungi, Kamis (12/5/2016).

Hendrawan menjelaskan surat itu berawal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan uji petik. Ternyata, terdapat laporan yang tidak memenuhi persyaratan. Ia mengatakan pelaporan yang tidak memenuhi syarat sulit diverifikasi.

"Apakah memang kegiatan yang dilakukan anggota dewan itu bisa dibuktikan atau tidak gitu loh," kata Anggota Komisi XI DPR itu.

Diketahui dalam surat Fraksi PDIP bernomor 104/FPDIP/DPR-RI/2016 yang ditandatangani sekretaris fraksi Bambang Wuryanto. Surat berisi:

Atas ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 211 ayat (6) dan surat Setjen DPR RI tentang diragukannya keterjadiannya kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI dalam melaksanakan tugasnya, sehingga potensi negara dirugikan Rp945.465.000.000

Oleh karenanya kepada Yth Bapak/Ibu anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI diharap melengkapi laporannya. Selanjutnya laporan tersebut diharap sudah diterima fraksi paling lambat tanggal 25 Mei 2016.  [sumber]

Freeport Diuntungkan dari Skandal 'Papa Minta Saham'

8 Desember 2015 - (Republika.co.id) - Proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sudah dilakukan terhadap tiga pihak dalam skandal "Papa Minta Saham" hingga kemarin (7/12).

Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pengadu dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi, masing-masing dimintai keterangan dalam sidang terbuka. Kemudian, Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai teradu dalam sidang tertutup.

Menurut politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, atensi terhadap skandal yang menjerat Setya Novanto itu sudah mulai berfokus pada pelengseran ketua DPR RI.

Padahal, lanjut dia, esensi persoalan terletak pada nasib PT Freeport Indonesia (PTFI) ke depannya sesudah rezim perpanjangan kontrak usai.

Anggota Komisi XI ini lantas menengarai, yang paling diuntungkan dari polemik ini ialah PTFI. Sebagaimana terungkap dalam persidangan MKD sejauh ini, ada upaya dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, maupun legislatif untuk terus memperpanjang masa operasional PTFI, seusai habis kontraknya pada 2021.

(Baca: Jokowi Marah PKB: ini Bisa Jadi Moment untuk Reshuffle)

"Padahal, semua tahu bahwa negosisasi baru dimulai 2019. Jadi ini kerja antek-antek, istilahnya, antek asing, teroris ekonomi, economic hit man, begal ekonomi," ujar Hendrawan Supratikno saat ditemui Republika.co.id di Gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/12).

Menurutnya, Maroef mesti menjelaskan alasannya berinisiatif pertama kali untuk mengadakan pertemuan dengan Setya Novanto.

Sebab, dia menduga, kemungkinan ada bonus bagi Maroef sendiri dari bos Freeport McMoran di Amerika Serikat bila sampai korporasi asing itu mampu memastikan izin usahanya di Indonesia jauh sebelum tenggat kontrak berakhir.

Namun, lanjut dia, "pertarungan elite" itu hanya berdampak nirguna bagi Indonesia. Sebab, pemerintahan Jokowi-JK mesti, sekali lagi, mengalami kegaduhan politik.

"Yang saya tertarik adalah mengapa seorang direktur utama sebuah perusahaan asing berinisiatif mendekati ketua lembaga negara, dalam hal ini Ketua DPR, berbicara soal perpanjangan kontrak," ujarnya.

"Kemudian, orang yang sama berinisiatif merekam pembicaraan itu. Kemudian, hasil rekaman itu menimbulkan kegaduhan berupa pertikaian antarlembaga negara dan petinggi negeri," jelasnya. (baca disini)

Menyikapi Sidang Etik Setya Novanto yang Tertutup di Mahkamah Kehormatan Dewan 

8 Desember 2015 - (CNNIndonesia) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah telah “masuk angin” menangani dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan fraksinya tetap mendukung penanganan perkara Setya Novanto secara bermartabat.

Dia menampik Fraksi PDIP berbalik arah dan mendukung Setya karena disebutnya nama Ketua Umum Megawati di rekaman pembicaraan Setya Novanto. Nama Megawati disebut sebanyak tujuh kali di perbicangan Setya Novanto, bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Riza Chalid.

"Tidak. Kami tetap konsisten. Kami bergerak secara prinsipil. Mana ada banteng yang lunak?" ujar Hendrawan Supratikno di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (8/12).

Perubahan sikap PDIP terlihat dalam persidangan MKD dengan teradu Ketua DPR Setya Novanto. Dari tiga orang anggota Fraksi PDIP yang di MKD, hanya satu orang yakni Junimart Girsang yang berkeras mendukung persidangan dilakukan secara terbuka. Secara keseluruhan, hanya tujuh dari 17 anggota yang mendukung dibukanya persidangan pada Senin (7/12). 

Prinsipnya, ujar Hendrawan, persidangan MKD bersifat tertutup dan rahasia. Hal itu diatur di pasal 129 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, MKD wajib merahasiakan materi aduan dan proses verifikasi sampai perkara diputus. Di pasal 132 UU yang sama, MKD wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang. 

Sementara, MKD membuka persidangan saat memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin pekan lalu. Hendrawan berpendapat hal itu dikarenakan MKD merespons harapan publik.

"Hak Novanto mengingatkan MKD. (Kalau dibuka) Konsekuensinya Ketua DPR, representasi DPR, melanggar undang-undang," katanya. (sumber)

Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pusat Statistik - RAPBN 2016

23 Oktober 2015 - Hendrawan mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Indonesia tidak mengharapkan setiap orang menjadi pahlawan, tapi mengharapkan kita menjalankan tugasnya dengan baik.  [sumber]

Pemantauan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3)

10 September 2015 - Menurut Hendrawan, UU Pemda ada setelah 3 tahun Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Hendrawan meminta agar TA diperbanyak, perlu ditambah 2 orang lagi, dari PDIP dan Hanura. Hendrawan mengatakan masalah di Aceh termasuk khusus karena ada struktur pemerintahan peninggalan abad 16. Di Aceh, setelah Camat tidak langsung Kepala Desa tapi ada Mukin dan Gesi, serta masalah periode kepemimpinan tidak dipedulikan, tidak seperti di Jawa, contohnya masalah tanah bengko. Secara institusional Baleg tidak permasalahkan berapa banyak UU yang dihasilkan, itu hanya prestasi. Pemerintah harus mengembalikan fungsi Bulog, lanjut Hendrawan, ditinjau dari kekiniannya. [sumber]

Menyikapi Pertemuan Ketua DPR-RI dengan Bakal Calon Presiden Amerika Serikat

9 September 2015 - (CNNIndonesia) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyatakan pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan rombongan dengan bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump bukan pertemuan biasa. Ia menilai pertemuan itu seolah menggambarkan bahwa ada keberpihakan Indonesia dalam pemilu AS.

"Bisa saya katakan itu bukan pertemuan iseng. Jangan lupa itu forum kampanye, kehadiran kita menunjukkan berpihak," ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9).

Hendrawan menjelaskan pertemuan tersebut diduga telah direncanakan sebelumnya. Sehingga ia yakin pertemuan tersebut bukan untuk mencari sensasi publik dan tidak disengaja. (Baca juga: Fraksi Golkar Sebut Kunjungan Setya ke Trump Kurang Elok)

Lebih lanjut, Hendrawan menilai bentuk komunikasi non-verbal yang ditunjukkan Trump saat memperkenalkan Setnov dihadapan pendukungnya seolah merendahkan dan terkesan tidak menghormati status Setnov sebagai pimpinan lembaga legislatif di Indonesia.

"Apalagi tangan Donald memegang pundak, gesturnya seperti memperlakukan pembantu, ini tidak elok untuk kita," ujarnya.

Hendrawan menuturkan seharusnya selaku pimpinan DPR, Setnov juga harus bisa memahami peran serta fungsi dirinya sebagai pimpinan lembaga dewan. Hal tersebut diperlukan untuk menunjukkan integritasnya dalam memimpin DPR saat ini.

Sebelumnya, anggota DPR Tantowi Yahya menyebut pertemuan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan rombongan Ketua DPR Setya Novanto difasilitasi oleh pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia itu memfasilitasi pertemuan rombongan parlemen lantaran punya hubungan bisnis dengan Trump. (Baca juga: Fahri Hamzah: Jangan Fitnah Setya Novanto)

"Yang memfasilitasi, karena Pak Donald Trump itu mempunyai mitra, mitranya di sini adalah Pak Hary Tanoe," ujar Tantowi saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (9/9).

Tantowi menegaskan, pertemuan itu sebatas obrolan antara delegasi parlemen dengan pebisnis. Konteks pembicaraan pun tidak ada yang menjurus pada persoalan politik.

Dalam pertemuan tersebut, kata Tantowi, Setya Novanto memberikan apresiasi atas investasi yang ditanam Trump di Indonesia. Dia mengundang Trump untuk menanam investasi lebih banyak lagi di Indonesia. (Baca juga: Deretan 'Kasus' Kunjungan Luar Negeri DPR)

Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai perdebatan soal pertemuan rombongan DPR dengan Trump di AS bukan hal yang produktif. Ia lebih memilih menyerahkan sepenuhnya hasil pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap pertemuan tersebut.

"Kalau saya pribadi lebih menyerahkaan ke MKD. Perdebatan itu tidak produktif," ujarnya kepada CNN Indonesia, Rabu (9/9). (sumber)

Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 6 April 2015 - Hendrawan mengapresiasi LPDP yang sudah membawa masyarakat dari zona mitos ke zona logos.  Hendrawan juga tanya apa langkah deteksi awal yang dilakukan LPDP agar penerima beasiswa kembali ke Indonesia.  [sumber]

Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

30 Maret 2015 - Hendrawan menilai BPKP mengemban tugas yang sangat penting dan masa depan bangsa ditentukan oleh BPKP.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS tanggal 26 Maret 2015 - Sehubungan dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), Hendrawan minta klarifikasi parameter yang digunakan FKSSK saat ini untuk menentukan negara ini krisis atau tidak. Sehubungan dengan rencana kebijakan untuk eksportir diwajibkan menggunakan Letter-of-Credit (L/C), Hendrawan merujuk kepada kasus PT.Bukit Asam yang menggunakan US Dollar untuk transaksinya dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hendrawan menilai apabila mengendalikan BUMN saja sulit, akan lebih sulit untuk mengendalikan eksportir-eksportir lain dan akan lebih lagi mengendalikan peredaran US Dollar di pelabuhan-pelabuhan.  [sumber]

Penyertaan Modal Negara di BLU Manajemen Aset, PIP dan SMI

Pada 5 Februari 2015 - Hendrawan menyetujui rencana Menkeu asalkan setiap tahun ada laporan-laporan dari BLU.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cilacap
Tanggal Lahir
21/04/1960
Alamat Rumah
Agung Barat 25, Blok B-22 No. 3, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Tengah X
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan