Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Yogyakarta
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sleman, Yogyakarta
Tanggal Lahir
17/06/1968
Alamat Rumah
Sentul Geneng, RT 06 RW 04 Sidoagung, Godean, Sleman, DIY
No Telp
0813 9233 7680

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Yogyakarta
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

MY Esti Wijayati merupakan mantan anggota parlemen daerah (DPRD Kabupaten Sleman periode 1999-2004 dan DPRD Provinsi DIY periode 2004-2009 serta 2009-2014). Beliau merupakan anggota Forum Pengawal Pancasila. Alumnus IKIP Sanata Dharma (sekarang Universitas Sanata Dharma) ini merupakan tokoh lokal yang tidak sepakat dengan gelar "Sayidin Panatagama Khalifatullah" di dalam nama Sri Sultan untuk Peraturan Daerah (Perda) Keistimewaan DIY.

Di dalam PDI Perjuangan beliau memiliki jabatan sebagai pelaksana tugas (plt) Ketua DPC PDIP Gunung Kidul. Selain itu di dalam DPD PDI Perjuangan DIY beliau memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Politik.

Pada periode 2014-2019 My Esti bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.

Pendidikan

SLTA, SMA IKIP 3, Yogyakarta
S1, Universitas Sanata Dharma (dahulu IKIP Sanata Dharma), Yogyakarta
 

Perjalanan Politik

Anggota FPDIP DPRD Sleman (1999/2004)
Anggota FPDIP DPRD DIY (2004/2009 dan 2009/2014)
Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Gunungkidul
Wakil ketua bidang Politik DPD PDI Perjuangan DIY

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

RUU Perlindungan PRT (Pembantu Rumah Tangga)

Sikap Politik

RUU Kewirausahaan Nasional

2 Februari 2016 - Esti menambahkan beberapa catatan khusus menyangkut substansi dari RUU Kewirausahaan Nasional yang berkaitan dengan pemberian insentif pajak impor, pembebasan bea masuk dan penangguhan pajak impor agar tidak disalah-gunakan dan hanya berlaku terhadap impor barang produksi. Esti mewakili Fraksi PDIP menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional.  [sumber]

RUU Penjaminan

14 Desember 2015 - My Esti menyampaikan bahwa Pasal 51 dan 57 yang tercantum dalam RUU Penjaminan perlu diperhatikan kembali. My Esti berharap agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi (UMKMK) dapat melakukan peminjaman dengan skema yang lebih cepat. Esti mewakili Fraksi PDIP menyetujui RUU Penjaminan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak

26 November 2015 - Esty meminta penjelasan ke pengusul RUU Pengampunan Pajak, Mukhamad Misbakhun, mengenai potensi dan signifikansi RUU Penjaminan ketika diterapkan besaran capaiannya di tahun 2016.  [sumber]

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - My Esti mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Esti menanyakan apakah tidak lebih baik Kemenkumham dan Pansus mengiventarisir kembali isu-isu krusial yang di luar 14 poin ini. Esti mengatakan jangan hanya terfokus pada 14 pembahasan, karena menurutnya masih banyak pembahasan yang krusial jika masih ada. Menurut Esti mengatakan bahwa karena yang membuat naskah akademik ini adalah pemerintah maka pansus meminta pemerintah menjelaskan terlebih dahulu. [sumber]

RUU Sistem Perbukuan - Penyusunan DIM

21 November 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan TIm Pemerintah, Esti berpendapat pembahasan DIM memang seharusnya tidak diberikan kepada tim teknis, tetapi kepada Panja karena ini tertulis di Undang–Undang (UU) MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3). Esti berpendapat mengenai keberadaan untuk pengawasan perbukuan ini kita masukan untuk menguatkan peran Perpusnas. Dalam permasalahan Karya Cetak Karya Rekam (KCKR), My Esti mengatakan bahwa harus diberikan kepada Perpusnas selambatnya tiga bulan setelah terbit. Perpusnas perlu ada kewenangan untuk mengawasi konten buku, ini untuk mendasari dari UU KCKR.

My Esti berpendapat kalau selama ini Perpusda adalah tempat buangan untuk pejabat yang tidak harus ditempatkan, maka Ia merasa kasihan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) sehingga tidak serius menanggapi permasalahan yang ada di daerah. Ia beranggapan Perpusda harus ada badan perbukuan juga, jadi namanya diganti juga. Sejauh ini hanya ada 50 persen buku yang masuk pada perpustakaan, My Esti berharap dengan adanya UU ini bisa lebih mempertegas masalah KCKR. [sumber]

Tanggapan

Rincian Kerja dan Anggaran Tahun 2019

5 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Bekraf, My Esti mengucapkan terima kasih kepada Bekraf yang turut ikut serta dalam mensukseskan Asian Games. My Esti menambahkan bahwa data yang dimiliki oleh Bekraf dari hasil sensus, dilihat tenaga kerja kreatif itu ada di bidang fashion, kuliner, dan kriyaserta ada beberapa sub sektor yang tinggi selain 3 sektor yg tadi, yaitu film animasi dan video, televisi dan radio, seni pertunjukan. My Esti menyarankan terhadap film, televisi dan seni pertunjukanperlu dipertimbangkan perluasan mereka. My Esti berpendapat, anggaran Bekraf turun ketika sekarang semua sudah terang benderangmaka semestinya anggaran ini bisa ditambah. My Esti merekomendasi anggaran Bekraf untuk setidaknya Rp1,5T dan beberapa wilayah yang mengalami penurunan, itu perlu di perhatikan. [sumber

29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud.  Esti menyatakan bahwa target penyelesaian rehabilitasi sekolah dan pembagian kewenangan adalah satu tahun. Esti mengharapkan agar Kemendikbud dapat memberi penjelasan terkait jumlah anggaran yang menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Esti juga menanyakan sumber dana yang diperoleh Kemendikbud. Terkait relawan yang masuk ke Lombok, Esti menanyakan apakah relawan tersebut dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggualangan Bencana (BNPB) atau presiden karena BNPB merupakan lembaga yang menyusun program penanggulangan bencana. Esti menilai bahwa masih banyak relawan yang belum tahu akan tugasnya dalam membantu menanggulangi bencana. Oleh sebab itu, Esti meminta agar adanya koordinasi yang jelas sehingga tidak ada pihak yang masing-masing berjalan sendiri. Mengenai penggunaan produk lokal, Esti menyatakan bahwa dalam kondisi darurat saat ini tidak bisa digunakan produk lokal untuk menanggulangi bencana dengan cepat. Dibutuhkan produk luar yang harus disesuaikan anggaran dan target penyelesaiannya. Esti  juga menyarankan agar tenda darurat harus segera dipersiapkan setelah tiga bulan. Mengenai pemindahan alokasi anggaran Kemendikbud ke KemenPUPR, Esti menanyakan dasar hukum yang mengatur hal terebut. [sumber]

Sistem Zonasi Sekolah

24 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 10 dengan Keluarga Mahasiswa ITB, My Esti berpendapat, terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat di sekitar sekolah negeri yang sulit untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. My Esti mengatakan, ini bukan tahun pertama pemberlakukan sistem zonasi namun hanya masih bertahap dan belum secara keseluruhan. My Esti mengatakan, apa yang dipelajari dan melihat proses yang ada, sistem zonasi bagus sebab pemerintah sudah melakukan kajian namun memang kualitas guru dan jumlah gurunya tidak merata sebab ada sekolah yang menumpuk gurunya namun ada juga daerah yang kekurangan guru. Dari persoalan-persoalan itulah, My Esti menjelaskan bahwa siswa-siswa menjadi tidak mampu untuk mengakses sekolah di sekitarnya. My Esti mengatakan, sesungguhnya kita berbicara mengenai keadilan sosial, hanya karena kendala-kendala evaluasi harus dilakukan dan melakukan perbaikan terhadap proses sehingga guru-guru tidak hanya di sekolah favorit saja. [sumber]

Rencana Kerja Anggaran Be Kraf 2019

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Kepala Be Kraf, Esti menanyakan apakah Bekraf masih belum diikutkan dengan pembangunan nasional oleh pemerintah. Esti menambahkan sesungguhnya konsentrasi Bekraf mengerucut pada rakyat dengan program-program yang ada.(sumber)

Kasus Penyerangan Gereja di Yogya & Ulama

5 Maret 2018 - Dalam rapat paripurna, My Esti  memberikan apresiasi terkait kasus gereja dan ulama bahwa pimpinan dewan meminta aparat tegas dan menemukan aktor dibaliknya. [sumber]

Hentikan Politik Identitas 

5 Maret 2018 - Dalam rapat paripurna, My Esti menyarankan sebaiknya melakukan evaluasi agar tidak melakukan politik identitas karena menimbulkan perpecahan. Sebagai anggota DPR tidak ikut ambil bagian politik identitas. Karena politik identitas akan beri kebodohan ke masyarakat. Ia memberikan seruan agar hentikan permainan politik identitas.[sumber]

Capaian Pemenenuhan Standar Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar dan Menengah

6 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenpan-RB. Esti mengatakan bahwa hampir semua anggaran pendidikan berasal dari dana transfer daerah sehingga dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang murni di luar transfer daerah masih banyak di bawah 10%. Esti menanyakan perihal kemampuan Indonesia di tahun 2018 terkait penyelesaian ruang kelas melalui Dana Alokasi Khusu (DAK) sudah sampai mana. Esti berpendapat bukan hanya masalah grand design mengenai guru saja yang penting namun grand design infrastruktur juga.[sumber]

Evaluasi Daya Serap APBN 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN 2018 Perpusnas RI

17 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Uumum dengan Kepala Perpusnas RI Esti membahas mengenai persoalan yang setiap tahun dibahas mengenai ketinggalan bangunan, rasio buku, tingkat baca rendah dan perpustakaan kurang. Esti berpendapat hal tersebut merupakan hal mendasar dari tugas Perpusnas, dan implikasinya adalah harus ada anggaran yang terpenuhi. Esti mengaku prihatin terhadap rasio buku, di Indonesia satu buku diperebutkan oleh 15 ribu orang. Esti memaparkan bahwa berdasarkan survei dari para ibu-ibu muda bahwa banyak dari mereka yang sejak tamat SMA sudah tidak membaca koran atau buku lagi tetapi membaca WhatsApp, padahal seorang ibu memiliki peran penting dalam mendidik anak, namun kita tidak meningkatkan minat membaca mereka. Esti berpendapat bahwa kita juga tidak memfasilitasi dan menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat. Esti meminta agar Perpusnas memfasilitasi ibu-ibu muda dengan buku-buku dan buku cerita untuk membacakan anak-anaknya. Terkait masalah wujud perpustakaan, Esti berpendapat di setiap wilayah tidak harus ada gedung perpustakaan, sebab kita tahu setiap dusun sudah ada PAUD dan Posyandu. Esti meminta PAUD setiap hari berkumpul dan Posyandu setiap bulan seharusnya disiapkan pojok-pojok tempat membaca agar menarik minat masyarakat. Esti berpendapat secara digital juga merupakan usul yang bagus namun jangkauannya tidak lebih luas daripada memberikan buku-buku teks dan kemampuan masyarakat yang masih terbatas. Terkait dengan anggaran, Esti berpendapat tahun 2017 penyerapan sudah sangat bagus, di APBN 2018 hanya memiliki Rp584 miliar. Esti menyarankan Komisi 10 harus mempertimbangkan keinginan Perpusnas dan berbincang dengan Menkeu. [sumber]

Pembiayaan LMAN, Defisit, Utang, Non Utang, dan RAPBN 2018

25 September 2017 - Dalam Rapat Kerja Panitia Kera (Panja) Banggar dengan Kementrian Keuangan, Esty menanyakan apakah dengan hanya mengambil bunga investasi akan cukup untuk yang LPDP, apakah berarti ke depan tidak perlu dukungan anggaran lagi ke LPDP. Esti juga menyinggung terkait traspotasi publik yaitu KRL, Esti mengatakan bahwa Ia adalah pengguna KRL, Ia menuturkan bahwa sekarang tempat duduk di stasiun berbahan alumunium membuat badan sakit. Esty meminta agar segera dibenahi. Esti menanyakan apakah penerimaan keuangan didasarkan deposito, SUN, dan obligasi. [sumber]

Evaluasi Panja Dikdasmen

4 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10  Panja Evaluasi Dikdasmen dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). My Esti mengatakan hampir semua hal yang kita sampaikan hari ini itulah keluhan kita dari seluruh Kota/Kabupaten. Terkait keluhan-keluhan tersebut My Esti menyampaikan pendapatnya bahwa pemerintah tidak bisa mengatakan ini harus mulai dari mana tapi ini adalah sesuatu yang harus dijalankan secara bersama-sama. Ia juga berpandangan ketika pemerintah tidak punya blue-print pendidikan, mau dibawa kemana pendidikan kita jika tidak ada jangka panjang, Esti menanyakan apakah pemerintah akan berubah-ubah peraturan. Berubah-ubah kebijakannya, Esti menanyakan seperti apa desain pendidikan yang dapat dibuat. Esti berpendapat bahwa perlu kiranya ada forum khusus untuk membahas bagaimana peran APBD Kota dan Provinsi untuk anggaran pendidikan untuk itu perlu sharing anggaran pemerintah pusat dan yang terkait lainnya. [sumber]

Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah

24 Agustus 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 Panja DIkdasmen dengan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,  My Esti menyampaikan bahwa Dewan Pendidikan merupakan wujud amanah dari UU No. 20 Tahun 2003 pasal 56 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam merespon paparan yang disampaikan oleh perwakilan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, My Esti memberikan beberapa pertanyaan terkait fungsi Dewan Pendidikan di Jakarta, salah satunya terkait proses rekrutmen dalam Dewan Pendidikan DKI Jakarta. My Esti juga menanyakan terkait hal-hal apa saja yang telah dilakukan tentang pelaksanaan Dewan Pendidikan di DKI Jakarta berdasarkan UU Sisdiknas serta produk kebijakan yang telah dirumuskan oleh Dewan Pendidikan terkait fungsinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan, My Esti juga menanyakan terkait ada atau tidaknya panitia khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Pertanyaan terakhir dari My Esti adalah ada atau tidaknya wadah yang dibuat oleh Dewan Pendidikan dalam rangka menerima aspirasi dari masyarakat. My Esti berharap adanya saran yang dapat diberikan oleh Dewan Pendidikan kepada DPR-RI, khususnya Komisi 10 dalam memajukan pendidikan, karena pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan bagi kemajuan bangsa dan dalam rangka menciptakan generasi muda yang berkualitas. Di akhir pembicaraannya, My Esti juga mengutarakan apresiasinya kepada Dewan Pendidikan DKI Jakarta, yang dianggap sebagai satu-satunya Dewan Pendidikan yang berhasil mengalokasikan dana APBD sebanyak 20% untuk pendidikan. [sumber]

Pagu Anggaran per-Eselon 1 APBN-P 2017 Perpusnas RI

16 Agustus 2017 - My Esti menyampaikan terkait dengan minat baca. Menurut Esti, fokus bukan pada perbanyak E-book karena masih banyak daerah-daerah yang belum terjamah teknologi internet apalagi buku konvensional tidak merusak mata, sangat terasa betul kebutuhan buku di masyarakat untuk menaikkan minat baca pada anak-anak. Esti mengatakan bahwa masalah yang ada ialah kemauan tingkat literasi meningkat tapi tidak ada yang memfasilitasi. Esti mengusulkan terkait dengan bantuan buku di posyandu-posyandu jangan terlalu sulit persyaratannya, menurutnya posyandu-posyandu itu masih sangat membutuhkan buku. [sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Esti menyatakan bahwa moratorium Ujian Nasional (UN) adalah impian lama kita semua karena sarana prasarana serta tenaga pendidik tidak merata.  [sumber]

RKA/K-L 2017 Lanjutan Pembahasan – Kemendikbud RI

24 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja lanjutan Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Esti menganggap bahwa pengurangan yang dilakukan berarti sudah ada keyakinan bahwa semua anak sudah tercakup dalam angka 16,4juta kartu tersebut. Ia meminta Mendikbud meyakinkan kepada Komisi 10 bahwa anak yang sebelumnya tidak mendapatkan KIP, bisa dipastikan mereka akan dapat. Esti mengungkapkan ada beberapa perbedaan data, pengalokasian anggaran Rp894 miliar untuk pemanfaatan lain menurutnya tidak dijelaskan alasan realokasi ke program tersebut. Karena ada fakta lain yakni sebanyak 150 ribu sekolah rusak,maka Esti menanyakan waktu penyelesaian masalah tersebut. Menurutnya sudah tidak ada kompromi lagi soal penyelesaian sekolah rusak tersebut. Jika memang kepastian terhadap jumlah keperluan untuk menjangkau siswa ini belum bisa mencakup semuanya, Esti menyarankan agar ada perubahan jumlah. [sumber]

Kontrak Tayangan Promosi Pariwisata Indonesia

28 September 2016 - Esti menanyakan apakah materi yang dihadirkan di iklan berasal dari Kemenpar atau tidak. My juga menanyakan untuk tiga bulan terakhir sudah berapa kali iklan Wonderful Indonesia ditayangkan dan untuk penetapan harga Standar Harga Barang dan Jasa mengacu pada dokumen apa. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), My Esti meminta penjelasan mengenai lembaga pendidikan khusus olahraga. [sumber]

RKA-K/L 2017 - Kementerian Pariwisata

1 September 2016 - Komisi 10 Rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian negara atau Lembaga (RKA-K/L) tahun 2017,  Esti menyatakan target Menpar tidak berubah terkait dengan anggaran yang turun cukup tinggi dan berharap semoga target bisa tercapai. Dari anggaran Rp3,8 Triliun ini lebih dari 50 persen dipromosikan untuk mancanegara, yaitu sebesar Rp2,071 triliun. Esti menanyakan terkait MoU dengan provinsi dan kabupaten dan berharap ada perubahan pengalokasian supaya jika ada MoU dengan provinsi/kota akan ada konsekuensinya. Esti menayakan banyaknya provinsi dan daerah yg mempunyai RIPPARDA, menanyakan koordinasi dengan kementrian lain agar kegiatan bisa saling mendukung. Esti menyampaiakan bahwa APBN akan lebih maksimal jika ada sinergi dengan kemnterian-kementrian lain. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi - RAPBN 2017

21 Juli 2016 - My Esti mengatakan jikalau dibandingkan pada tahun 2016, terjadi penurunan anggaran walaupun di tahun 2017 hanya ada ada tambahan menjadi Rp.40,441 triliun. Ia mengira dapat berubah mungkin karena hasil pembahsan. Ia meminta penjelasan kepada Menristekdikti. My Esti mengatakan bahwa beasiswa bidik misi, PPA realokasi anggaran dapat dialokasikan untuk 452.583 mahasiswa, tetapi yang disampaikan pada Komisi 10 merupakan alokasi tetap, sedangkan sasarannya telah berubah. My Esti mangatakan bahwa Komisi 10 masih menemukan beberapa keluhan dari mahasiswa yang kaitannya dengan UKT dan BOPTN. My Esti menanyakan apakah angka tambahan anggaran yang diterima Kemenristekdikti dapat digunakan untuk BOPTN. Selanjutnya, ia juga menanyakan apakah angka yang disebutkan sebelumnya bisa menutup kekurangan PTN-PTN baru untuk BOPTN-nya. My Esti mengira bahwa Kemenristekdikti RI kiranya perlu menjabarkan atau membuat skala prioritas dari rancangannya tersebut. Ia mengatakan bahwa artinya Komisi 10 membutuhkan sebuah skenario yang skala prioritas dari Kemenristekdikti RI. My Esti mengatakan bahwa berkaitan dengan kebutuhan dokter yang harus diberikan oleh pendidikan tinggi. Kecuali, pada daerah atau provinsi yang kekurangan dokter. My Esti membaca surat edaran Menteri tentang pendirian prodi kedokteran yang salah satu syaratnya tidak ada pendirian prodi kecuali pada daerah yang kekurangan dokter. Maka, ia mengusulkan prodi tetap dapat didirikan tidak harus di daerah yg kekurangan dokter yang mungkin provinsi yang kurang dokter kerja sama dengan prodi kedokteran. Ia mengira hal tersebut penting, supaya tidak terjadi ‘mandek’ atau berhenti di tengah jalan. My Esti menanyakan bagaimana prodi dokter layanan primer. Jurusan baru untuk dokter layanan primer ini perlu dijelaskan pada forum sebab belum ada dosen yang akan mengajar linier jurusan tersebut.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - My Esti menyatakan bahwa tunjangan profesi guru harus dipastikan, dari masukan forum rektor belum ada penunjukkan pelaksana PPG. Perlu adanya koordinasi dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), selain itu masalah Kurikulum 2013 harus disempurnakan.  [sumber]

Rencana Perekrutan Warga Negara Asing Menjadi Rektor Perguruan Tinggi Negeri

6 Juni 2016 - (TEMPO.Co) - Rencana pemerintah merekrut warga negara asing (WNA) menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN) terus mendapat penolakan dari kalangan DPR.

Anggota Komisi X DPR MY Esti Wijayati berpendapat, wacana itu tidak boleh menjadi rumusan sebagai strategi peningkatan kualitas perguruan tinggi Tanah Air. Kata dia, yang perlu dipersiapkan adalah kebijakan negara dengan memberikan akses beasiswa dan akses infrastruktur yang mampu menjawab tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)‎.

Sekaligus, lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)‎ ini, bagaimana upaya untuk peningkatan dan perbaikan tata kelola pendidikan tinggi serta peningkatan kesejahteraan para pendidiknya.

"Ini sebagai cerminan bahwa kita benar-benar ingin berdaulat dalam membentuk karakter pendidikan tinggi kita," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Maka itu, dia menjelaskan, sebagai bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang cukup besar serta sumber daya alam yang berlebih, kiranya dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas perguruan tinggi perlu memperhatikan hal-hal yang bersifat ideologis dan menghindari campur tangan asing dalam mendesain karakter perguruan tinggi, khususnya SDM nya. 

"Political will negara lah yang harus disiapkan dengan kebijakan-kebijakan yang tentu lebih memberdayakan sumber daya manusia Indonesia‎ seutuhnya, bukan memberdayakan sumber daya manusia asing, sekali lagi dengan berpegang teguh pada prinsip Trisakti Bung Karno kita harus berani mengambil keputusan tanpa intervensi asing," ucapnya.  [sumber]

Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP

26 Mei 2016 - Di Sleman, Jogja sudah menerapkan sekolah ramah anak. Sebanyak 82 persen anak mengalami kekerasan, tetapi belum diketahui apakah kekerasan seksual atau tidak, dan apakah pelakunya dari pihak sekolah atau tidak. My Esti meminta penjelasan sejauh mana keterlibatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Perempuan dan Perlindundan Anak (Kemen-PPA) tentang sekolah ramah anak, dan terkait anak yang dipaksa untuk ujian padahal sedang sakit. Berkaitan dengan hasil Ujian Nasional (UN), menurut My Esti di daerah tidak menjadi satu satunya penentu kelulusan karena masih adanya keterhambatan untuk masuk perguruan tinggi yang baik. My Esti menanyakan apakah hanya hasil UN yang bisa digunakan untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Mengenai Program Indonesia Pintar (PIP), My Esti meminta supaya menjadi perhatian karena anak tidak dilayani dengan baik. My Esti bersyukur PIP mengadakan jemput bola karena pihak bank biasanya tidak ramah. Akibatnya, anak sudah takut duluan dengan orang bank. My Esti juga menyarankan adanya mobile bank, supaya pihak bank yang mendatangi tiap anak, dan bukan sebaliknya. Jika pihak bank bersangkutan keberatan, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jasa bank lain.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

25 Mei 2016Esti tidak melihat pos-pos mana saja yang akan dikurangi dari pemotongan anggaran sebesar Rp.600 Miliar. Menurut Esti, seharusnya pemberdayaan olahraga tidak dipotong. Esti mempertanyakan dimana saja pos yang akan dipotong atau pos mana yang dilaporkan ke Kementrian Keuangan untuk dipotong.

Dengan kesibukan bidang olahraga yang luar biasa ini, Esti berharap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak melupakan program kepemudaan karena kepemudaan juga harus dipikirkan dan jangan sampai melupakan event yang berdampak besar bagi masyarakat.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016My Esti mengungkapkan pendapatnya tentang kesiapan PNRI dalam mengerjakan laporan yang akan dibaca anggota DPR saat RDP. My Esti menyarankan sebaiknya PNRI meneliti terlebih dahulu sebelum laporan diberikan ke DPR supaya ada angka yang benar-benar fixed mengenai rincian pemotongan tersebut.

My Esti menanyakan berapa lamakah kemungkinan perolehan terhadap buku-buku lama yang terdapat pada koleksi PNRI karena menurut Esti hal tersebut berkaitan erat dengan rencana/saran dari BPK dalam penghitungan kembali seluruh koleksi yang ada di PNRI berdasarkan nilai perolehan.

Selain itu, My Esti menanyakan bagaimana tanggapan PNRI terkait beberapa keluhan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah (PEMDA) tentang pustakawan yang minim. My Esti juga menanyakan terobosan dalam tata kelola perpustakaan agar menjadikan perpustakaan menjadi lebih baik lagi. My Esti membuat satu contoh kasus, ketika sekolah-sekolah banyak yang sudah mempunyai perpustakaan, tetapi di antara penjaga perpustakaannya itu belum termasuk menjadi kategori pustakawan yang dapat mengelola perpustakaan tersebut. My Esti menanyakan bagaimana cara atau bentuk pelayanan PNRI dalam menyiasati kekurangan pustakawan di tingkat daerah dan di bawahnya, padahal buku sudah sangat banyak tersedia di tingakat tersebut.

My Esti juga menanyakan tentang kekhawatiran dan ketakutan yang muncul pada diri masyarakat mengenai kekerasan seksual dan bagaimana cara menanggulanginya lewat buku. My Esti menyarankan kepada PNRI untuk selalu berkoordinasi dengan kementerian-kementrian lain dalam mengatasi permasalahan ini.  [sumber]

14 April 2016 - My Esti menanyakan, berapakah besarnya komitmen anggaran ketika realisasi keuangan sudah 47%. Esti melanjutkan, tambahan anggaran cukup besar dan menurutnya pengadaan lahan bukan untuk kegiatan di dalam perpustakaan. Esti menanyakan, dana dekonsentrasi mayoritas digunakan untuk apa saja. Esti melanjutkan dengan menanyakan, apa yang diperlukan Pustakawan ketika berada di sekolah dan bagaimanakah kesejahteraan seorang Pustakawan saat ini.  [sumber]

Evaluasi Persiapan Asian Games di Tahun 2018

25 April 2016 - Esti Wijayati mengatakan butuh keseriusan untuk mengadakan Asian Games agar nanti acaranya tidak ada cacat sama sekali. Ada beberapa regulasi yang dibutuhkan untuk dipersiapkan dengan matang sehingga berjalan dengan baik. Untuk pariwisata kita, apakah dapat tergambarkan dengan adanya Asian Games ini? Komisi 10 berharap kepada sektor pariwisata agar setelah acara selesai, para atlet bisa berkeliling Indonesia.  [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

14 April 2016 - Menurut Esti, sebelum membahas MoU dan anggaran, perlu diketahui lebih dulu mengenai mekanisme teknis pengamanan Komplek Parlemen. Esti merasa sedih ketika melihat alat-alat keamanan di DPR-RI tidak dapat digunakan. Esti merasa tidak perlu ada pengamanan untuk anggota DPR saat kunjungan ke daerah-daerah.  [sumber]

DOT, BAS, dan POS dalam Evaluasi Kinerja

13 April 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, My Esti merasa seharusnya ada peningkatan angka Wisatawan Mancanegara (Wisman) karena biaya anggaran promosi yang cukup tinggi namun angka tidak berubah yakni 10,4 juta pada tahun 2015. My Esti ingin tahu bagaimana kondisi angka wisman sesungguhnya sebelum dan setelah anggaran dinaikkan serta berapa jumlah wisman yang menggunakan bebas visa pada tahun 2015 dan 2016. Ia juga menginformasikan bahwa belum ada kesiapan untuk Bunaken dikunjungi wisman.

My Esti merasa perlunya melakukan kajian wisata religi Borobudur karena dapat menarik wisatawan beragama Budha. Ia juga mengusulkan adanya Panja Pemasaran khususnya pemasaran pariwisata. [sumber]

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016 dan Isu Aktual Lainnya

11 April 2016 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, My Esti membahas mengenai anggaranProgram Indonesia Pintar (PIP) 2015 yang masih banyak sekolah melaporkan bahwa PIP belum cair. Esti meminta untuk dikoreksi bank penyalur untuk mempercepat proses pencairan karena keterlambatan menyebabkan masalah. My Esti menjelaskan dalam UNBK terdapat kasus yang nama siswa tidak bisa dimasukkan. My Esti juga membahas mengenai terdapat permintaan tambahan anggaran R1.8 trilliun untuk sertifikasi. My Esti khawatir akan adanya perang gengsi antar daerah sehingga dipaksa untuk membeli peralatan UNBK. My Esti berpendapat bahwa siswa Indonesia harus menjadi pemimpin-pemimpin negara. My Esti juga mengungkapkan bahwa kemudian terdapar keluhan dari guru-guru swasta mengenai kejelasan terhadap sertifikasi. My Esti mengatakan tahun depan di daerah-daerah akan banyak guru SD yang pensiun serempak. My Esti meminta untuk mencari solusi karena banyak anak yang menjadi korban dan tidak bisa melanjutkan sekolah. My Esti juga meminta data yang detail mengenai kebocoran soal yang cukup tinggi. My Esti meminta diselidiki terkait kebocoran soal UNBK. [sumber

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Esti menanyakan apakah Menpar menggunakan metode yang sama dalam penghitungan jumah wisatawan pada 2014 dan 2015. Menurut Esti, bila metodenya berbeda, maka itu bukanlah sebuah prestasi. Esti meminta Kemenpar jangan hanya mementingkan promosi saja, masalah kebersihan pada destinasi juga harus diperhatikan.  [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

27 Januari 2016 – Rapat  Baleg dengan Paspampres. Esti mengatakan, sudah jelas koordinasi objek vital ini dibawah Polri dan dirinya menyayangkan Sekjen DPR RI dan DPD RI tidaka hadir dalam pertemuan ini. My Esti menuturkan, pamdal bisa memenuhi kriteria yang tepat untuk menjaga objek vital asal harus jelas struktur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) nya. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga - RAPBN 2016

15 Desember 2015Esti meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk melakukan prediksi program-program yang tidak akan terealisasi dengan adanya pemblokiran. Esti juga meminta prediksi realisasi Dana Dekonsentrasi sampai akhir tahun untuk kemudian dapat dianalisis daerah yang tidak terserap serta penyebabnya.

Selanjutnya, Esti meminta gambaran persiapan PON secara serta prediksi kemungkinan terburuknya. Selain itu, Esti menilai program-program Kemenpora hanya dikuasai oleh jaring-jaring tertentu dalam level khusus.  [sumber]

Pariwisata Religi Aceh

19 November 2015Esti menyebutkan bahwa anggaran total untuk pariwisata sebesar Rp5,4 triliun dan Rp4,4 triliun digunakan untuk promosi. Esty berharap semoga angka tersebut termasuk untuk pariwisata di Aceh.

Dalam pengembangan pariwisata, Esty mengusulkan kepada pihak DPRD untuk memilih tempat-tempat wisata yang bisa diajukan ke tingkat nasional. Untuk menunjang hal itu, Esty juga mempertanyakan apakah di Aceh terdapat kelompok-kelompok sadar wisata.

Menanggapi masalah pendidikan, Esty meminta Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan yang berlaku di Aceh Utara agar dapat dikirim melalui surat elektronik (e-mail).

Perihal anggaran pariwisata, Esty menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan Rp1,2 triliun untuk seluruh Indonesia, tetapi untuk dapilnya, Yogyakarta, mendapat dana paling besar, yakni Rp700 miliar. Esty berharap sektor pariwisata dapat menguat saat RUU Kebudayan diluncurkan.  [sumber]

Pengesahan Jadwal Masa Sidang II Tahun 2015-2016

16 November 2015 - Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR-RI, My Esti menanyakan bagaimana kelanjutan Rancangan Undang-undang (RUU)  Pemajuan Kebudayaan, karena menurutnya pada masa sidang yang sedang berjalan tidak ada jadwal untuk membahas mengenai itu. My Esti pun mengusulkan dan bertanya kemungkinan untuk menambah jadwal rapat guna membahas RUU Kebudayaan di masa sidang mendatang. Menurutnya, kalau pembahasan itu ditunda di Badan Musyawarah (Bamus), besar potensi UU Kebudayaan tersebutakan batal, sebaliknya bila dilanjutkan maka UU Kebudyaan bisa segera dibawa ke Paripurna. My Esti mengatakan jika DPR mampu merespon dan bergerak cepat memperjuangkan pembahasan itu, maka pasti akan ada jadwal untuk hal itu. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

29 September 2015 - Esti prihatin sekali dengan anggaran yang dialokasikan untuk Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK).  [sumber]

15 September 2015 - Banyak terjadi penurunan pada anggaran beasiswa untuk tahun 2016, terutama Beasiswa PPA. Menurut Esti, penurunan tersebut memberi kesan bahwa Pemerintah tidak peduli dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Hal ini terlihat dari jumlah anggaran yang akan diberikan untuk PTS. Esti juga belum melihat usaha Pemerintah untuk peningkatan mutu LPTK dan target yang akan dicapai di tahun 2016.  [sumber]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - My Esti minta penjelasan ke rektor-rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bagaimana sebaiknya kedepan cara kita mengatur agar tidak ada lagi kesenjangan untuk anak-anak kita antara yang mampu dan tidak-mampu agar kita bisa capai angka partisipasi kasar sebesar 30%.  [sumber]

Evaluasi Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2015

11 Juni 2015 - My Esti mengusulkan penambahan RUU tentang Kebudayaan untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2015 mengingat tahun 2015 dari Komisi 10 yang masuk dalam RUU Prioritas hanya 1 RUU yaitu RUU Sistem Perbukuan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - My Esti menyoroti 4 isu terkait LPDP: 1) ketepatan waktu untul seleksi penerima beasiswa; 2) bagaimana cara memastikan sertifikasi, menimbang perbedaan sertifikasi nasional dan luar negeri; 3) berapa target doktor yang akan dicapai LPDP mengingat di Indonesia hanya menghasilkan 143 per 1 juta jiwa per tahun; dan 4) minta hasil dari audit dana abadi LPDP.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015-2019

Pada 16 April 2015 - My Esti menekankan perlunya perlakuan khusus terhadap UPN Veteran, kemudian menjelaskan bahwa penyebab pengangguran yang sebenarnya adalah ilmu yang dipelajari di Perguruan Tinggi selama ini tidak memiliki relevansi dengan dunia kerja, sehingga mahasiwa tidak bisa bersaing, seharusnya ini yang dipikirkan solusinya.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2015-2019

Pada 6 April 2015 My Esti merasa dalam Renstra Kemenpora perlu menekankan pentingnya permasalahan nikah dini dan kepemudaan karena remaja merupakan aset bangsa di masa depan tetapi hingga sekarang tidak ada tempat konsultasi dan ruang terbuka yang layak untuk aktivitas remaja. Persoalan dasar ini harus diperhatikan oleh pemerintah untuk kemajuan bangsa.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Pada 7 April 2015 - Esti saran ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar ujian nasional melalui komputer tidak langsung diterapkan di Ujian Nasional (UN) namun bertahap dimulai dari Ujian Tengah Semester (UTS).  [sumber]

Pada 6 April 2015 - Agar dana PIP tidak disalahgunakan dan digunakan untuk keperluan konsumtif, Esti meminta adanya laporan penggunaan dana. Mengenai penyaluran dana program BSM,  Esti menanyakan apakah sudah mencakup seluruh daerah dan kriteria apa yang digunakan untuk menentukan prioritas.  [sumber]

Status Pendidik di Perguruan Tinggi Negeri Baru

31 Maret 2015 - menurut penilaian My Esti dan menimbang sistem pengelolaan keuangan yang ada sekarang, permintaan dari ILP PTNB kemungkinan melanggar sistem keuangan Negara. My Esti minta klarifikasi kepada ILP PTNB apa yang sesungguhnya dijanjikan Pemerintah setelah menyandang status sebagai PTNB. My Esti menilai seharusnya ada persiapan dari masa transisi menjadi PTNB dan dengan mempertimbangkan masa kerja pendidik-pendidiknya.  [sumber]

Evaluasi BUMN Pariwisata

Pada 30 Maret 2015 - My Esti menanyakan bagaimana peran ITDC dan TWC dalam mencapai target tingkat wisata. Menurut My Esti ada perbedaan mencolok antara pengunjung Candi Prambanan dan Boko. My Esti minta klarifikasi apakah sudah dihitung kemampuan Candi untuk menerima beban pengunjung setelah memperhitungkan berapa hari dalam setahun yang harus dikosongkan untuk perawatan agar tidak rusak.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pada 5 Februari 2015 - Esti menilai salah satu fungsi dari Kemenpora adalah membentuk watak bangsa. Namun demikian menurut Esti Menpora melupakan program-program yang membentuk watak bangsa dalam pengajuan anggaran di 2015.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sleman, Yogyakarta
Tanggal Lahir
17/06/1968
Alamat Rumah
Sentul Geneng, RT 06 RW 04 Sidoagung, Godean, Sleman, DIY
No Telp
0813 9233 7680

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Yogyakarta
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan