Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Timur I
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surabaya
Tanggal Lahir
11/08/1962
Alamat Rumah
Jln. Belimbing II/77, RT.006/RW.004, Kelurahan Wadung Asri, Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

Indah Kurnia lahir di Surabaya, 11 Agustus 1962. Indah terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Jawa Timur I setelah memperoleh 68,497 suara.  Indah dikenal sebagai mantan manajer klub sepak bola wanita pertama di Indonesia.  Indah adalah mantan Manajer Klub Persebaya Surabaya dan berhasil membawa Persebaya meraih Juara Liga Indonesia di 2006

Sebelumnya Indah mempunyai latar belakang sebagai bankir dan profesional. Indah lama bekerja di Bank Central Asia (BCA) dan terakhir menjadi Pimpinan BCA Tunjungan Surabaya (2000-2008).  Di 2008 Indah direkrut oleh Grup Maspion (property) dan menjadi salah satu Direktur.

Di masa kerja 2014-2019 Indah kembali duduk di Komisi XI yang membidangi perbankan, keuangan dan perencanaan pembangunan. 

Di 2009 Indah dilaporkan oleh 6 mantan pemain Persebaya terkait pembayaran pesangon dan sisa kontrak. Indah dituduh melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan jabatan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan saat Indah menjabat sebagai manajer tim Persebaya. (sumber)

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 5, Surabaya (1981)

S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Artha Bodhi Iswara, Surabaya (2000)

S2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Artha Bodhi Iswara, Surabaya (2009)

Perjalanan Politik

Indah adalah anggota Pansus RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ia juga adalah Wakil Ketua Bidang Infokom DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Sebelum Indah Kurnia menjadi politikus ia adalah Pimpinan Cabang BCA di Surabaya dan Sidoarjo. Indah juga pernah menjadi anggota manajemen Persebaya.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada 

Sikap Politik

RUU AFAS

11 April 2018 – Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1, Indah Kurnia mewakili Fraksi PDIP menyatakan SETUJU RUU AFAS untuk dibahas pada tingkat berikutnya. Indah berharap pengesahan protokol ini dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia dan meningkatkan sektor daya saing serta memperluas pasar sektor keuangan di ASEAN.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

27 April 2016 - Indah menyampaikan bahwa sejak menerima surat dari Pemerintah mengenai usulan RUU Pengampunan Pajak sejak 12 April 2016, Komisi 11 telah melakukan pembahasan RUU ini secara maraton. Indah melihat bahwa ada dilema dalam pembahasan ini karena mereka yang pro menganggap DPR menghambat program Pemerintah. Indah menuturkan DPR juga dikritisi bahwa output-nya rendah, padahal untuk membahas RUU juga harus kerja sama dengan Pemerintah. Setelah meminta masukan dari akademisi, Indah menyebutkan bahwa tidak semuanya menolak, dan Komisi 11 sedang mencari masukan sebanyak-banyaknya dari semua pihak. Indah berharap setelah semua itu dilakukan, UU Pengampunan Pajak nantinya bermanfaat dan aplikatif, serta jangan sampai nanti di-judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Semakin lama Indah mendengar masukan dari semua stakeholder, dirinya malah semakin bingung karena argumen dari pihak yang pro dan kontra, keduanya dinilai benar. Namun, Indah menegaskan bahwa DPR harus melangkah.

Indah menyebutkan bahwa indeks literasi perbankan sudah hampir 100%, tetapi pasar modal hanya 5%-6%, masih sangat jauh. Indah juga mengkritisi bahwa ketika dana itu masuk dengan jumlah besar maka secara manusiawi juga akan cepat perginya karena perbankan dianggap akan memberikan banyak kredit konsumtif. Indah mempertanyakan kemungkinan kalau dana yang sudah masuk setelah empat tahun akan diambil lagi dan diparkirkan ke luar.

Indah menuturkan bahwa belum ada pembahasan dan pembuatan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pengampunan Pajak, setelah selesai maka akan digali dan disuarakan lebih lanjut. Menurut Indah, bila UU Pengampunan Pajak disahkan, maka harus berkelanjutan dan tidak hanya jangka pendek. Indah merumuskan ada dua stigma tentang rendahnya penerimaan pajak. Stigma dari orang pajak, penerimaan pajak rendah karena banyak pembayar pajak yang ngemplang, sedangkan stigma di masyarakat karena pegawai pajak yang “bermain”. Indah ingin melihat suatu hari nanti membayar pajak bukanlah sebuah kewajiban, tetapi kebutuhan. Indah berharap masyarakat sadar dan senang membayar pajak karena akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan.  [sumber]

RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)

17 Maret 2016 - Indah menyampaikan bahwa Fraksi PDIP menghargai Fraksi dan Pemerintah sehingga draf RUU PPKSK ini berada di tangan masing-masing peserta rapat. Fraksi PDIP menilai bahwa RUU PPKSK bermanfaat untuk mengurangi krisis keuangan. Fraksi PDIP berharap semoga dengan adanya RUU ini dapat tercipta mekanisme antar-lembaga otoritas keuangan dalam tindakan pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

Selanjutnya, Fraksi PDIP meminta Pemerintah untuk fokus dalam daya tahan ekonomi Indonesia. Selain itu, Fraksi PDIP mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan RUU PPKSK. Fraksi PDIP menyetujui RUU PPKSK untuk disahkan dalam pembicaraan tingkat 2.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indah menanyakan tentang dampak pelaksanaan protokol ini, apakah simpanan bank di luar yang relatif lebih murah tidak mengancam bank dalam negeri yang lebih mahal. Indah juga menyatakan bahwa ada resiprokalitas yang pelaksanaannya bisa dihambat dengan ketentuan-ketentuan lokal yang disampaikan oleh Pak Jon Erizal.Pada pembahasan berikutnya, Indah mengingatkan kepada anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) bahwaPerbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, jadi Indah berharap pengawas regulator buat kebijakan yang bijak. Indah juga menegaskan bahwa peraturan yang dibuat harus sinkron antara OJK, Dirjen pajak, Bea dan Cukai, dan lain-lain. [sumber]

Pansus RUU Kewirausahaan

1 Februari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Kadin, Lembaga Bina Swadaya, Unlimited Indonesia, Platform Usaha Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM, Indah menjelaskan bahwa keterlambatannya hadir dalam rapat adalah karena adanya benturan agenda rapat dengan AKD lainnya. Dirinya sebagai Komisi 11, BURT, dan sebagai petugas partai mendapat tugas untuk mempersiapkan pilkada serentak. Indah menanyakan apa harapan para pelaku usaha. Ia juga berpendapat bahwa jiwa dari RUU ini adalah bagaimana kita meningkatkan semangat anak bangsa yang tadinya ingin hidup nyaman tenteram damai jadi pegawai beralih menjadi lebih menerima tantangan lebih meningkatkan harkat dan martabat menjadi entrepreneurs. Indah berpendapat sampai saat ini mungkin masih ada daerah yang mempertahankan sistem feodalisme yang mempersulit izin dan lain-lain. Indah berharap UU ini bisa DPR persembahkan untuk anak-anak kita. Ia kemudian menambahkan bahwa pada saat krisis 98 sektor yang tidak mati adalah UMKM. Selain itu Indah optimis bahwa dengan UU ini kita bisa memaksa bank untuk meminjamkan 20% untuk UMKM. [sumber]

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Indah mengapresiasi karena ada hal-hal baru yang bisa dirasakan, seperti dana reboisasi yang harus kembali pada reboisasi, lalu ada juga pihak-pihak yang brtindak sebagai back-up pada pihak yang berseteru. Indah memaparkan ada sekitar 200 desa yang tidak mampu untuk menetapkan status tanahnnya tersebut, dan data tersebut adalah real. [sumber]

Tanggapan

Penjelasan RAT BI Tahun 2019

17 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI,  Indah menanyakan jumlah karyawan BI saat ini. [sumber

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo, Indah  mengucapkan  terima kasih dan apresiasi yang luar biasa karena skill Pak Agus dan usaha yang tidak pernah kenal lelah membangun BI yang kredibel. [sumber]

Persiapan Bank Menghadapi Lebaran 2018

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Bank Mandiri, CIMB dan BNI, Indah mengapresiasi mengenai kemeriahan BNI merayakan lebaran 2018 yang terbukti dengan adanya mudik bersama dan pasar meriah dan lainnya. Indah menambahkan untuk menyediakan tenaga manusia untuk merespons keluhan masyarakat terkait dengan transaksi di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) masing masing bank. Indah memberikan saran untuk menyediakan customer service yang ditempatkan di area strategis untuk melayani keluhan masyarakat. (sumber)

Persiapan Libur Lebaran

5 Juni 2018 - Pada RDP Komisi 11 dengan BRI, BCA dan Pegadaian, Indah menanyakan apakah kegiatan terkait bidang Corporate Social Responsibility (CSR) di Pegadaian menurut Pegadaian saat ini sudah menjauhkan masyarakat dari rentenir sedangkan kalau dahulu seolah kurang pada pendidikan. Indah menambahkan jika masyarakat sedang membutuhkan uang, mereka bukan memikirkan rate uang namun kemudahannya. Indah menyarankan PLBP dan CSR juga di edukasikan kepada masyarakat. Indah menjelaskan bahwa Komisi 11 siap menjadi mitra edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan uang dengan baik. Indah menambahkan untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam hal keuangan seperti edukasi dan sosialisasi pengelolaan uang secara baik. Terkait BCA dan BRI bahwa segala sesuatu sudah disiapkan dengan baik karena mereka merupakan tumpuan masyarakat. Indah menyarankan agar ada customer service 1 untuk membantu masyarakat yang bermasalah, juga billing statement terkadang sulit dikontrol. Indah memohon agar dapat diperhatikan divisi yang menangani permasalahan nasabah. [sumber

Evaluasi Kerja Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, Pemanfaatan Dana China Development Bank (CDB) dan Kasus Pembobolan Dana Nasabah

23 April 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri Indah menjelaskan bahwa perkembangan jaringan outlet serta risiko yang tinggi yang akan dihadapi Bank Mandiri, maka Indah menanyakan bagaimana peran Bank Mandiri sebagai agen pembangunan dan perubahan. Indah berharap salah satu mitra wirausaha adalah perbankan. Indah mengumumkan bahwa dirinya dan Pak Andreas bergabung di Pansus RUU Kewirausahaan. Indah berpendapat bahwa Bank Mandiri harus mempunyai program yang selaras dengan pemerintah. Indah menanyakan perihal kualitas kredit ini dari tahun 2015 ke 2016 mengapa jumping terlalu jauh, padahal tidak ada momentum. Indah khawatir proses penyaluran kredit di internal Mandiri yang kurang baik, gerbang-gerbang tol mayoritas menggunakan e-toll Mandiri, dan Indah meminta tolong agar diadakan gerbang tol yang tetap menggunakan tunai. Indah berpendapat bahwa bagaimana pun rupiah adalah salah satu alat pembayaran yang sah  sehingga Indah menanyakan risiko apa yang bisa disampaikan dari Bank Mandiri terkait banyaknya ATM dan Electronic Data Capture (EDC), serta berapa besar potensi yang sudah terjadi terkait skimming atau pembobolan dana nasabah. Indah juga menanyakan bagaimana persiapan Bank Mandiri terkait ASEAN Framework Agrement on Services (AFAS), karena sebentar lagi Mandiri merambah ke Malaysia. Indah berpendapat bahwa bisnis bank adalah bisnis kepercayaan. Indah kembali menanyakan bagaimana upaya Bank Mandiri terhadap para rentenir yang berbunga tinggi, dan apa yang mngkin akan dilakukan Mandiri agar tetap bisa berhubungan bisnis secara dengan sehat. Indah berharap Mandiri bisa jadi leader agen Laku Pandai, dan juga menjadi pelopor apa yg dilakukan untuk mempertahankan performa e-money yang sekarang disalip T-cash dan Go-Pay. Indah menegaskan bahwa salah satu syarat KUR harus menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terlebih dahulu. [sumber

Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi & Gubernur Bank Indonesia

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Pakar dan Kadin untuk mendapatkan masukan untuk FPT, Indah menanyakan kepada mitra terkait pentingnya dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan apa yang akan dilakukan mitra jikalau menjadi dewan Gubernur BI. Indah juga menanyakan apa kriteria ideal seorang puncak pimpinan BI kepada mitra. Indah beranggapan bahwa anggaran untuk mencetak uang Indonesia tidak dapat menyentuh angka yang diharapkan.[sumber]

Fit and Proper Test

7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan Calon OJK, Indah melihat Husein sebagai calon yang netral karena di luar OJK. Indah memaparkan saat ini kebutuhan kita adalah likuiditas dan selama ini masih ditanggung oleh perbankan. Opsi masyarakat masih di perbankan dan belum beralih ke pasar modal. Indah menanyakan bagaimana peran OJK dalam pasar modal dan bagaimana peran OJK dalam menyosialisasikan peran OJK. Selain itu, indah mengatakan fungsi OJK belum terintegrasi dan anggaran belum sejalan dengan fungsi OJK selama ini sehingga Indah menanyakan bagaimana komitmen Husein dalam memperbaiki kekurangan di OJK. Sambung indah, untuk sektor UMKM, sektor itu sangat menyentuh dan menjadi perhatian dia sekarang. Indah juga mengatakan di OJK SDM-nya sudah expert tetapi kenapa masih ada masalah-masalah. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Indah mengapresiasi presentasi kandidat yang sangat berkesan. Indah juga menghargai langkahnya untuk kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional. Indah menanyakan langkah Sugeng mempersiapkan pengamanan sistem pembayaran di mana korbannya nasabah, sebagai bagian yang paling lemah. Menurut Indah Bank Indonesia sebagai regulator harus mengamankan dan mengingatkan perbankan serta merancang agar nontunai dapat diefektifkan. Ia menyorot permasalahan menggunakan tunai di mana uang habis akan terasa dibandingkan dengan kartu untuk itu limit harus diperhatikan untuk penggunaan non tunai.

Indah berpendapat bahwa bapak nantinya akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, dalam national payment gateway nanti, kita berharap dapat mandiri dan berdaulat. Indah mengingatkan bahwa tanggung jawab Sugeng kelak untuk mencapai target inklusi negara sebesar 75% tetapi saat ini baru 30%. Saat ini kita melihat hubungan BI dan Ototrias Jasa Keuangan (OJK) ia melihat bahwa ada rivalitas, menurut Indah BI dan OJK dapat menjadi partner unutk menyikapi perkembangan teknologi di bidang ekonomi dan keuangan. Indah menyorot bahan baku pembuatan uang rupiah yang dari Indonesia hanya pecahan 20.000 tetapi sisanya export. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief

19 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief, Indah mengulang pernyataan Abdul yang menyatakan bahwa DPR-RI dan BPK harus bersinergi. Indah menambahkan bahwa selain memiliki fungsi mengawasi evaluasi, ada hal yang paling penting dari BPK, yakni fungsi menindaklanjuti. Indah menanyakan apakah BPK dapat meningkatkan penindaklanjutan temuan dan bagaimana cara untuk meningkatkannya. Indah menyatakan bahwa selama ini laporan yang ditindaklanjuti masih rendah. Ia berharap bisa ditingkatkan jika Abdul terpilih. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indah mendukung upaya Bappenas terkait keadaan gedung kantor yang kurang layak. Indah juga menyetujui upaya pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah dan penugasan Bappenas secara khusus.[sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Indah mengatakan bahwa penjelasan yang disampaikan baik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) maupun oleh Direktur Jenderal (Dirjen) sudah begitu lengkap. Namun, Indah mengaku belum jelas memahami poin per poin. Indah juga mempertanyakan seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti gagal bayar dan lain-lain, siapa yang akan bertanggung jawab terkait hal itu.  [sumber]

Imbauan kepada Sesama Anggota DPR untuk Mawas Diri

Pada Rapat Paripurna ke-60 tanggal 26 April 2016 - Indah mengajak anggota DPR-RI untuk mawas diri dan peka pada lingkungan sekitar karena masyarakat melihat bahwa pekerjaan kita didominasi oleh opini dan stigma sehingga kerja nyata DPR-RI pada masyarakat seringkali tertutup oleh opini dan stigma tersebut. Menurutnya, ini bukan soal salah atau tidak salah, tetapi pantas atau tidak pantas untuk dilakukan, sebagai contoh adalah kasus dari foto istri anggota DPR-RI yang beredar di media. Indah menegaskan bahwa sebagai salah satu Anggota, meski Indah dan anggota lain tidak mengerti duduk permasalahannya, tetapi sasaran cacian tersebut mengarah pada seluruh anggota DPR-RI. Sekali lagi, Indah mengajak rekan-rekan anggota DPR-RI menyadari bahwa wakil rakyat sangat diawasi oleh masyarakat, terutama media dan wartawan.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Indah tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendy Sulistiowati, apakah situasi perbankan sekarang dimana rasio Loan-to-Deposit (LDR) >90% itu sebuah berkah ataukah rentan krisis jika terjadi penarikan tabungan besar-besaran (bank rush). Indah minta pendapat Hendy Sulistiowati mengenai efektivitas TPID. Indah juga minta pendapat Hendy Sulistiowati apakah kepemilikan asing di perbankan mengkhawatirkan atau tidak.  [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Menurut Indah apresiasi terhadap petugas Bea & Cukai, terutama yang di lapangan, harus memadai.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surabaya
Tanggal Lahir
11/08/1962
Alamat Rumah
Jln. Belimbing II/77, RT.006/RW.004, Kelurahan Wadung Asri, Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan