PDI Perjuangan - Jawa Timur I

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)

Henky mengatakan bahwa masalah pungutan dikeluhkan banyak pihak. Menurutnya, OJK memiliki pungutan karena tidak dibiayai oleh APBN.

Rancangan Undang Undang (RUU) Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua IBI, HK HPM, KRBI Victoria, IAI, AEI, dan MAPI

Henky menjelaskan terkait kepemilikan asing dan domestik mohon dilihat kondisi negara masing-masing ini tidak bsa disamakan, perlu juga sinkronisasi UU agar masyarakat tidak kebingungan.

Rancangan Undang Undang (RUU) Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perbina

Henky menjelaskan perlu berhati-hati agar tidak timbul kegaduhan akibat RUU Perbankan ini bagaimana bisa membuat masyarakat Indonesia bankable.

Mendengarkan Hasil Kajian — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Internal dengan Tenaga Ahli Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (SDA)

Henky mengatakan bahwa cabang-cabang bumi yang penting negara dan hajat hidup orang banyak dikuasai negara, bumi dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk hajat orang banyak.

Harmonisasi RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) - Badan Legislasi DPR RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU Minerba

Henky mengatakan, cabang-cabang bumi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak, dikuasai negara. Bumi dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk hajat orang banyak. Henky mengatakan, pasal 33 ayat (2) & (3) UUD45 mengingat Minerba merupakan SDA tidak terbarukan maka pengelolaan perlu efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan. Menurut Henky, tantangan Minerba adalah pengaruh globalisasi, otonomi daerah, HAM, perkembangan teknologi dan IT serta tuntutan peran swasta dan masyarakat. Menurut Henky, usaha minerba memberikan nilai tambah pembangunan nasional, perizinan pengolahan pemurnian, data informasi pertambangan kurang berjalan efektif, dan pemberlakuan UU Minerba ada pertentangan dengan UU Pemda. Henky mengatakan, terkait izin merupakan salah satu masalah paling pelik diantaranya tumpang tindih izin yang sama di satu wilayah ini merugikan pihak investor. Henky menuturkan, usaha perizinan diperlukan bukan untuk memudahkan kontrol pemda dan pemerintah pusat, tetapi meminimalisir kerusakan lingkungan hidup. Henky mengatakan, pembatasan perizinan diperlukan tidak hanya untuk kontrol serta meminimalkan dampak. Oleh karena itu, Henky menuturkan perubahan UU Minerba harus ada materi baru untuk mencegah tumpang tindih izin dan memperkuat kontrol pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Henky menuturkan, walaupun di UU Minerba ada kewajiban reklamasi dan pasca tambang namun praktiknya masih ada wilayah tambang yang dibiarkan rusak dan tidak ada usaha untuk mengembalikan ke kondisi alam semula. Henky memberikan beberapa catatan yaitu (1) ketentuan perlu disempurnakan, (2) ketentuan tumpang tindih antara kewenangan pusat dan daerah dalam memberikan izin, ini menimbulkan ketidakpastian dan pendapatan negara yg kontra produktif, (3) pengawas ketat para pelaku usaha pertambangan agar mengindahkan kaidah pertambangan yang baik terkait pengelolaan lingkungan. Setelah memberikan catatan, Henky menuturkan, fraksi PDI-P menyatakan sikap menyetujui perubahan UU nomor 4 tahun 2009 tentang minerba untuk ditetapkan RUU usul inisiatif DPR RI.

Tanggapan

Pembahasan Perpajakan — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesian National Shipowners' Association (INSA), dan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI)

Henky K. mengatakan pengecualian pajak dana insentif lain baru akan diberi jika APPRI memang benar-benar lebih kreatif dalam bisnis musik.

Penerimaan Negara Tahun 2015 dan Putusan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Sarana Multi Infrastruktur — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Henky menginginkan adanya comparison antara manfaat dan angka yang telah dipaparkan. Ia menanyakan upaya yang sudah dilakukan terkait dengan angka tersebut. Ia mengapresiasi terobosan dari Ditjen Pajak yang bekerja sama dengan BIN. Henky menyarankan agar Indonesia dapat mencontoh Jerman terkait perpajakan dimana masyarakatnya sudah mempunyai NPWP sejak mereka lahir. Ia juga menyarankan agar Ditjen Bea dan Cukai bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Ia meminta pandangan dari Menkeu RI terkait rencana penetapan Yuan sebagai mata uang internasional. Ia menanyakan sektor yang paling banyak utangnya. Terakhir, Henky menginginkan adanya terobosan dalam instrumen fiskal.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pusat Statistik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Henky mengatakan dibutuhkan sistem statistik berbasis IT. BPS perlu meningkatkan laporan tentang data kematian karena berpengaruh saat pemilu.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut Henky, angka statistik baginya sangat vital karena memperoleh hak dari negara, sehingga dibutuhkan sistem statistik berbasis IT. Henky juga menjelaskan bahwa BPS perlu peningkatan tentang laporan kematian karena hal tersebut berpengaruh saat pemilu. Lalu terkait sistem pemilihan kepala desa harus diperbaiki, dan pemilihan kepala desa juga perlu dibatasi masa jabatan menjadi 6 tahun.

Pembahasan Pembiayaan beberapa Lembaga dan Sukuk — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Keuangan

Henky Kurniadi mengatakan BUMN ini sifatnya khusus negara juga perseroan yang memikirkan profil juga.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Henky mengatakan bahwa legitimasi data di BPS, tetapi kementrian juga mencari data sendiri. Henky menanyakan berapa potensi kebocoran.

Hak Guna Usaha dan Alih Fungsi Hutan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Henky menjelaskan bahwa kami melihat ada kebutuhan yang sangat kuat dalam kemutakhiran data dan melihat dari semua kegaduhan politik karena tidak ada kemutakhiran data maka timbul kebijakan namun banyak kebijakan yang disalahgunakan. Ada penata gunakan tanah di bidang geologi tidak dijadikan satu secara matriks, inilah yang terjadi seperti Lapindo di daerah sana jalan tolnya rusak, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu berbeda dengan pusat karena tidak ada kemutakhiran data, belilah radar yang sangat canggih tapi untuk semua sektor. Bagaimana untuk mencetak sawah tidak ada gunanya kalau anggaran seperti itu sehingga tidak ada permainan demikian juga untuk BPS.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2016, Pemaparan DIPA Tahun 2017, dan Isu-Isu Aktual Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Henky mengatakan jika bisa setiap daerah memiliki satu jenis buah yang bisa dipertahankan kekhasannya. Jika bisa menanam buah dan diperjualbelikan dengan baik maka akan membantu penerimaan negara. Henky berpendapat penguasaan tanah perlu memperhatikan kondisi ekonomi, menghilangkan kemiskinan secara struktural harus dimulai dari wilayah hulu. Henky mengatakan komunikasi politik penting, jika tidak maka akan mengarah kepada ketidakseimbangan politik.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Henky menegaskan banyak hal yang kadang antara Komisi 4 DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih kurang dengan informasi mendetail banyak yang bisa Komisi 4 DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan diskusikan. Selanjutnya, ia mengatakan perlu sinkronisasi, dan harus terintegrasi dalam program yang direncanakan dalam program tahun 2017. Terakhir, ia mengatakan tidak ada gunanya mencetak sawah jika sawah banjir artinya harus ada mangrove disekitarnya.

Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

Henky mengatakan ia ke Korea Selatan untuk studi banding mengenai RUU Perbankan. Ia menyampaikan bahwa program laku pandai sangat luar biasa. Ia mengatakan di Korsel ia melihat perbankan sangat menangkap potensi masa depan yang berupa perubahan teknologi. Ia menyampaikan could banking di Korsel sangat luar biasa dan ada temuan kalau ada kelebihan uang pungutan harus dikembalikan ke negara. Ia mendukung OJK dan ia pikir mikro prudensial ini sangat penting. Pemisahan makro dan mikro prudensial di Indonesia menurutnya sangat penting. Ia mengatakan banyak masalah hukum yang perlu dibenahi dan perli unifikasi. Ia menyampaikan bahwa UU BI dan UU OJK harus segera diselesaikan. Ia mengatakan walaupun ia mendukung mikro prudensial, masalah pungutan dan penyelesaian hukum juga penting. Menurutnya, kredibilitas dan integritas OJK harus dibangun. Ia mengatakan bila suatu industri terlalu berkuasa, banyak terjadi abuse of power, seperti KPK, MK, dan BI.

RAPBNP Tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Henky menyampaikan bahwa kita ini sebenarnya plastik begitu banyak, itu bisa jadi bahan industri kehutanan.

Evaluasi Kinerja dan Isu Aktual — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Henky mengatakan yang salah itu proses reklamasinya karena menabrak UU Tahun 2014. Ia mengatakan luas 5.500 Ha itu tidak tepat dan terlalu besar. Ia menanyakan alasan reklamasi langsung dibangun. Ia mengatakan paling tidak harus menunggu 5 tahun. Ia membahas belum ada izin tanahnya dan dijual sehingga semua proses menabrak. Ia juga menyebutkan Gubernur yang mempercepat itu. Ia mengasihani reklamasi karena semua lobang batubara di reklamasi. Ia mengatakan tidak semua reklamasi jelek. Buku induk sejarah mencatat ada reklamasi yang bagus yaitu seperti Tanjung Perak. Kalau Indonesia anti reklamasi juga repot. Namun ini skalanya terlalu besar sehingga merusak eksistensi kepulauan. Yuridis dan teknisnya salah.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017, Rincian Program Masing-Masing Unit Eselon I Kementerian Perhubungan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Henky mengatakan Indonesia membutuhkan sea plane untuk transportasi karena harganya murah dan banyak sungai yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, pengiriman barang ke Papua bisa diintensifikasikan dengan transportasi sungai.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Henky mengatakan peralatan bukan hanya menjadi fix asset tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya, jika salah beli maka akan berbahaya. Pelatihan SAR membuat semangat patriot tetap ada, jadi anggaran pelatihan sangat perlu. Henky mengatakan perencanaan dalam membangun mall harus menjadi satu dengan MRT dan bandara satu dengan stasiun Kereta api. Henky mengatakan post transportation bertumpu di darat, padahal sungai di Indonesia memiliki potensi juga.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 Semester I, Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN TA 2018, dan Rincian Program Ditjen Bina Marga dalam RAPBN-P TA 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Henky mengatakan ekonomi dan masyarakat global berubah, sehingga jalan ke depan pun akan berubah, maka desain jalan harus fleksibel. Jika terjadi salah desain maka ada pemborosan yang luar biasa. Henky mengusulkan nama jalan tol ke depan tidak menggunakan nama daerah tapi angka seperti di luar negeri.

Pembahasan Rancangan dan Kegiatan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Henky menanyakan bagaimana membuat suatu titik berlompatan yang signifikan untuk kehutanan ini, terutama sektor real. Kemudian, ia mengatakan apalagi 20 tahun kemudian teknologi hayati akan semakin kompleks. Henky menegaskan melihat kalau sektor kehutanan dan kelautan tidak dikelola, maka Indonesia akan tertinggal. Henky mengatakan membuat anggaran harus sesuai dengan cost dan benefit ratio yang sangat diperhitungkan. Terakhir, Henky menegaskan jangan sampai ada perusahaan yang membakar hutan, harus ditindak yang seperti itu.

Penyesuaian RKA 2017 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Henky menjelaskan bahwa masalah penggusuran adalah masalah kompleks, ada wilayah public ownership menjadi private ownership.

Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Urusuan Logistik (Bulog) Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusuan Logistik (Dirut Bulog)

Henky mengatakan revolusi mental tidak akan tercapai jika masalah cadangan beras tidak terselesaikan. Selanjutnya, ia melihat Perum itu bukan hanya profit, tapi harus berpihak ke masyarakat.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Henky mengatakan kontruksi pasti mengakibatkan puluhan bisnis meningkat, begitu juga jika kontruksi menurun maka marketnya menurun. Koordinasi penyediaan rumah diperlukan, jika dibiarkan pembangunan secara horizontal maka pulau Jawa tidak akan ada sawah lagi, contoh daerah Sunter yang dulunya tambak, kemudian menjadi gudang dan perumahan, akhirnya kawasan komersil.

Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka Penanganan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Henky mengatakan mudik dan lebaran adalah acara tahunan yang memiliki energi terbesar, sementara infrastruktur masih ada yang rusak. SPBU dan Klinik Kesehatan perlu dipersiapkan di Brexit. Pesawat jangan delay. Kecelakaan saat mudik adalah masalah nasional.

Kasus Kehutanan di Indonesia — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Henky mengatakan Indonesia dihargai dunia karena hutannya apalagi gambut, Area Penggunaan Lain (APL)
menjadi pintu masuk awal menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Jika izin tidak lengkap di pusat maka pembayaran PNBP menjadi tidak jelas. Hengky mengatakan keseimbangan pemasukan juga diperlukan, tidak hanya sekedar membagi.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Henky mengatakan bahwa jika bisa ada satu jenis buah dari satu kecamatan yang bisa dipertahankan khasnya dan menanam buah bisa diperjual belikan dengan baik, maka akan membantu penerimaan negara. Henky juga mengatakan bahwa perlu perhatian kondisi ekonomi masalah penguasaan tanah yang menjadi suatu keharusan. Masalah keadilan, pasti suatu ketika akan dipertanyakan rakyat terkait keadilan penguasaan tanah.

Wilayah Usaha Dalam Hutan Lindung — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perusahaan-Perusahaan

Henky mengatakan bila tidak ada perizinan yang lengkap, pemasukan untuk negara akan terganggu. Perizinan hanya berdasarkan Perda, hukum yang berada di atasnya harus dituruti. Menurutnya, kalau perizinan berdasarkan Bupati, tidak bisa disebut perizinan karena harus ada persetujuan dari Menteri. Ia mengatakan sekarang ini masalah perizinan sangat penting apalagi di sini ada kawasan hutan yang terkait. Masalah hukum dan pemasukan untuk negara perlu diperhatikan karena masalahnya cukup berat. Ia menyampaikan tata rencana ruang di Kalimantan Tengah belum pernah dan belum selesai.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Henky mengatakan kekuasaan politik untuk reklamasi sangat besar sehingga perlu disisipkan karena berhubungan dengan keadilan. Semua masalah reklamasi berada di perkotaan, bukan di hutan, bahkan sedimentasi di sekeliling Pulau Jawa rendah. Henky mengatakan nelayan harus dilindungi dan pengusaha nasional memberikan tax.

Penerapan Ketahanan Pangan di Daerah — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Jakarta Barat, Walikota Bekasi, Dinas Sosial Bandung, Perwakilan Walikota Surabaya, Perwakilan Walikota Makassar, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, dan Dirut Bulog

Henky mengatakan kemiskinan masih banyak dan belum dibenahi. Struktur kemiskinan berasal dari pedesaan. Ia menyampaikan lahan pertanian berubah menjadi lahan pengembang adalah karena konstruksi yang menyangkut banyak industri. Ia merekomendasikan agar TTI dan RPK diperbanyak karena semakin banyak minimarket yang bisa mempengaruhi harga. Ia menyebutkan wacana perpindahan ibukota yang sebenarnya menurut dia telat. Ia mengatakan RPK yang berpotensi membunuh Bulog sendiri dan Bulog yang harus menumbuhkannya. Ia mengatakan ketahanan pangan belum ke tahap desentralisasi dan semua terpusat pada Bulog. Ia menyampaikan pilot project pemkot dan Bulog sangat penting dan perlu roadmap. Menurutnya tidak ada alasan kampung tidak menanam, hanya tinggal konsep dari pemdanya.

Program Swasembada Garam dan Konsolidasi Lahan-Lahan oleh PT. Garam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Perikanan dan Dirut PT. Garam

Henky mengatakan ada suatu masa dimana pertanggungjawaban Persero masuk dalam equity, tidak boleh hilang. Ia mengatakan beberapa perusahaan tertangkap impor garam dan dishare. Ia menanyakan profit didapat karena produksi atau monopoli garam yang diberikan pada perusahaan. Ia mengatakan industri lebih besar dari konsumsi. Ia mengasumsikan Rp250.000.000 memakan 2,3 kg garam. Maka, memerlukan 3.700.000.000 ton. Ia mengatakan harga tinggi karena gagal panen pada 2016. Ia mengatakan percuna harga naik namun volumennya sedikit. Ia menanyakan alasan kelangkaan garam karena tidak ada yang hidup tanpa garam. Ia mengatakan ketika terjadi resapan air, maka kualitas garam akan berubah.

Tugas Koordinasi Kerusakan Gambut di Beberapa Wilayah — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG)

Henky mengatakan selama ini indikator global warming hanya dilihat dari mencairnya es di Alaska., padahal gambut juga bisa dijadikan indikator global warming. Ia mengatakan restorasi gambut seharusnya menjadi kurikulum. Ia juga mengatakan agar masalah gambut dimasukan ke media, di blow up sehingga nanti akan ada political will. Ia menyebutkan dalam Permen KLHK, hutan-hutan yang ada gambutnya harus dilindungi. Ia mengatakan di gambut banyak tanaman herbal dan setiap ada penelitian dilakukan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi. Ia mengatakan mau restorasi gambut tapi biayanya kurang dari Rp1,1 Triliun, pasti tidak mungkin. Menurutnya, Pemerintah harus mempunyai alarm untuk menganalisa, jadi bukan hanya kebakaran saja. Tapi bisa dilakukan pencegahan. Ia mengatakan Kalimantan itu terkenal dengan pasak bumi, tapi sekarang pasak buminya sudah tidak ada dan malah ditanam Malaysia dengan nama tongkat ali. Menurutnya perlu suatu gagasan kekuatan BRG, perlu dibuat sejarah restorasi gambut. Ia mengatakan perlu gagasan detail dan harus senantiasa dikawal. Ia meminta untuk tidak hanya menerima dana tapi tidak melakukan apa-apa.

Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Henky mengatakan setiap ada reformasi agraria, pasti ada implikasi ekonomi dan politik yang drastis. Ia membahas ketika zaman Pak Harto diberikan tanah 4 Ha, hanya beberapa transmigran yang dapat, namun ada yang tidak dapat fasilitas umum yang memadai dan akhirnya tanahnya dijual. Ia mengatakan strategi pengawalan menjadi hal yang mutlak dan jika tanah tersebut dalam sekian waktu terlantar, harus segera dicabut.

Rencana Program Kerja PT KTM dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Gula – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Kebun Tebu Mas (KTM)

Henky mempertanyakan apakah kebun milik sendiri atau supply dari petani dan tebalnya beton itu berapa kenapa bisa terjadinya jebol seperti itu. Terkait dengan penanganan paling cepat tentang limbah apakah mempunya konsep

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2017 dan Pembahasan Rincian Program Ditjen Cipta Karya dalam RAPBN TA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)

Henky mengatakan bahwa sampah dan air merupakan persoalan yang sangat penting. Hengky menyampaikan di Jerman dan Jepang air yang keluar dari keran dapat langsung diminum. Ia berharap agar di Indonesia bisa seperti itu.

Pembahasan Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program dari Unit Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BMKG, Sestama Basarnas, dan Plt. Deputi Perencanaan Bapel BPWS

Henky merasa prihatin dengan anggaran yang kecil padahal masalah cuaca adalah masalah yang penting untuk diketahui lebih dini. Untuk pelatihan, Henky memohon agar di dapilnya pelatihan dilakukan di dalam ruangan agar mudah dipantaunya. Henky juga berharap ada suatu peralatan canggih yang dapat digunakan dengan beberapa departemen lainnya. Henky merasa perlunya buku yang diterbitkan oleh Basarnas atau BMKG terkait potensi ancaman yang ada di Indonesia untuk titik-titik strategisnya. Henky melihat Basarnas paling banyak mendapatkan potongan anggarannya yang mencapai Rp2 Triliun. Henky menilai bahwa Basarnas butuh panduan potensi bahaya bencana, contohnya longsor, hal tersebut dapat dikerjasamakan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penanaman pohon. Henky juga menambahkan ketika ia buat festival nasional dan menyewa kapal Pelindo untuk melihat Jembatan Suramadu di Pulau Madur, ia berpendapat bahwa jika malam hari gelap dan terlihat kotor. Ia mengimbau kepada BPWS untuk melakukan pengadaan lampu. Henky berharap yang bagus tidak hanya jalan ketika di Surabaya tapi juga ketika masuk Madura. Oleh karena itu, lampu sebagai penerangan menjadi sesuatu yang penting di Jembatan Suramadu karena bertahun-tahun lampu disana mati.

Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas dan Korlantas Polri

Henky Kurniadi menjelaskan bahwa manusia itu ketika mudik, meruang dan mewaktu yaitu merebut ruang dengan waktu tertentu. Untuk tahun depan traffic light diubah sebab sekarang space-nya penuh atau kosong waktunya tetap tiga menit. Sementara di luar negeri sudah bisa diintensifikasi kalau space kosong dan lampu akan tetap berwarna hijau. Pom bensin harus diisi setiap saat oleh pertamina sehingga tidak ada kekosongan yang menimbulkan kemacetan. Rest area harus buka 24 jam dan bila perlu diberi lomba untuk rest area terbaik dalam memberikan pelayanan terbaik. Pada Dirut Garuda, menyangkut kredibilitas anda jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Jangan sampai mogok itu merugikan kepentingan nasional dan semua bisa dikomunikasikan dengan bagus antara pimpinan dengan semuanya. Untuk darat, bus yang paling meningkat sarana namun penggunanya tidak meningkat. Semoga lebaran ini lebih baik lagi dari sebelumnya dan prestasi terus ditingkatkan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Henky menagtakan bahwa dari berbagai stakeholder yang ada bahwa Henky melihat dari pelayaran yang kurang terkoordinasi, dan Henky turut prihatin mengenai kecelakaan yang terjadi. Henky mengatakan perlu mengecek belanja airlines itu untuk belanja maintenance dan pemerintah juga tidak menetapkan batas atas dan batas bawah. Jika belanja maintenance menurun maka keselamatan
penumpang dipertaruhkan, karena tidak boleh membangun secara sembarangan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena di beberapa daerah ada yang seperti itu. Henky mengatakan bahwa tidak ada gunanya pelabuhan jika tidak ada kapal yang berlabuh di sana sehingga ini menjadi penting stakeholder untuk bersatu, dan tidak boleh ada lagi ada overload muatan di pelayaran sehingga permasalahan kecelakaan dapat diatasi dengan baik.

Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Henky mengatakan pelatihan kepada SDM perlu dilakukan dalam jumlah yang banyak karena SDM berkualitas kurang. Selain itu, peran ekonomi makro perlu dijaga untuk membangun perekonomian semakin baik. Henky mengatakan ratio utang tidak boleh di atas 60%, ratio saat ini 30% jika hutang masih Rp4 triliun dari luar negeri.

Prediksi Gempa dan Antisipasi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Henky mengatakan, perlu penjelasan mengenai prediksi tentang gempa bumi secara ilmiah sebab belum paham karena antara pakar-pakar masih berbeda pendapat. Henky menuturkan, BMKG harus lebih tajam dalam menganalisis, karena walaupun prediksi, harus tetap memperhatikannya karena akan menyebabkan dana yang besar. Henky menuturkan, bila melihat Megathrust ini, lempengan yang besar mungkin jauh lebih mudah dibanding lempengan yang kecil dan ini perlu kerjasama internasional. Henky mengatakan, perlu mewaspadai sebab zaman sekarang bukan hanya alam tetapi ada senjata-senjata dapat mengubah alam. Henky mengatakan, masalah mengenai ketepatan sangat penting bagi BMKG sebab apabila meleset maka akan mempersulit negara.Henky menyampaikan di Indonesia pernah no. 3 terbesar kekuatan tsunami dan ancaman-ancaman di negara lain lebih banyak dari Indonesia dan harus lebih bijak dalam melakukan prediksi. Mengenai megathrust, Henky mengatakan, harus ada landasan-landasannya.

Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Henky mengatakan kebijakan tidak bisa sendiri-sendiri. Sistem keuangan adalah yang paling rumit di Indonesia dan dibagi beberapa otoritas keuangan, namun bisa diselesaikan dengan forum komunikasi dari Bank Indonesia (moneter), departemen keuangan (fiskal), OJK dan LPS. Henky mengatakan transportasi bersama PUPR perlu memiliki forum komunikasi, tidak hanya Kemenhub dan KemenPUPR, tetapi juga Bappenas. Jumlah kendaraan pelru dibatasi, karena sebagus apapun sistem dibangun jika beban jalan semakin berat, maka percuma. Solusi yang bagus adalah diatur dengan sistem kuota. Henky mengatakan pengawasan perlu ada dalam perencanaan, stasiun di Palembang harus double trip, tanpa perencanaan yang baik maka pelayanan tidak akan bagus.

Masalah Transportasi Jabodetabek — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

Henky mengatakan transportasi itu kondisi keuangan, misalkan mengatasi tanah abang yg macet dan penuh PKL yang menghambat, bila tidak ada potensi ekonomi pasti tidak macet. Menurut Hengky, transportasi sungai harus dibuat, sehingga akan ada alternatif lain bila tidak bisa menggunakan transportasi darat.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Bdan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan

Henky mengatakan jika manajemen security diperketat maka keselamatan akan terjamin, termasuk di laut. Hengky berpendapat anggaran Ditjen Hubdat sebesar Rp3,7 T sangat kecil. Hengky mengatakan di abad 21, China menyaingi Amerika dalam membangun kereta api, kemudian akan mengalahkan kekuasaan adidaya AS. Indonesia perlu penambahan jalur kereta api, seperti antar Kalimantan dan Jayapura-Merauke, setidaknya ada rencana pembangunannya karena kereta api adalah alternatif paling aman untuk menghadapi anomali cuaca ekstrim.  

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 dan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Henky mengatakan bahwa ia ada usulan pembaharuan alat. Alatnya jangan yang dalam waktu 3 tahun itu rusak. Henky juga mengatakan bahwa jika barang tingkat teknologi tinggi, ada penemuan baru, barang di Indonesia ketinggalan jaman.

Distribusi Bus di Beberapa Wilayah dan Rincian Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Henky mengusulkan ada transportasi sungai di Brantas dan Bengawan Solo. Jika hanya jalur tol. menurut Henky itu tidak akan cukup dan untuk alat transportasi sungai akan terawat. Henky juga mengusulkan untuk mengadakan transportasi sungai di sana karena tanpa pembebasan lahan.

Penjelasan Alokasi Anggaran 2019 dan Pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Henky mengatakan bahwa ia tidak bisa menilai apapun dari BMKG jika tidak ada peralatan yang belim terkalibrasi. Henky juga menanyakan terkait semua peralatan yang ada di unit BMKG termasuk nilai defisiasinya, sehingga ia mengetahui anggaranya seperti apa dan prioritasnya bagaimana.

Program Masing-Masing Kementerian/Lembaga — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kalitbang, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM Kemenhub dan BPTJ

Henky mengatakan secara spesifik ingin memfokuskan jembatan Suramadu yang kebetulan selama 20 tahun ia bantu pembebasan lahannya di sana. Ia merasa perekonomian orang Madura itu bisa terbantu dari jalan Suramadu tersebut, tapi Pak Bambang Haryo mengatalan memang sekarang ini banyak sekali kecelakaan. Ia merasa harus ada jalur kereta api untuk membangun satu jalan untuk mengangkut barang sehingga masyarakat bisa langsung ke Lamongan, Sidoarjo dan yang lainnya.

Pembahasan Rincian Anggaran dan Program Masing-Masing Unit Eselon I dalam RAPBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyediaan Perumahan dan Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Henky mengatakan perumahan rakyat adalah program yang sangat diharapkan masyarakat, sampai kapan program ini dan apakah Komisi 5 bisa dapatkan datanya.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Henky meminta adanya perbaikan di jalur Kalianyar karena angka kecelakaan tinggi dan pembangunan Outer East Ring Road kurang tepat. Menurutnya, outer west ring road dinilai lebih baik sebagai solusi di jalur Kalianyar.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Henky mengatakan seorang Menteri seperti CEO di sebuat perusahaan. CEO harus menciptakan pembiayaan di institusinya, Menteri juga harus bisa memodelkan sistem-sistem yang ada, mungkin redenominasi rupiah agar tidak shock. Hegky mengatakan Jepang utangnya besar tapi berhutang dengan rakyat sendiri, Jerman juga begitu, jadi model-model demikian harus dikembangkan.

Laporan Program, Anggaran dan Permasalahan lainnya - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia

Henky mengapresiasi kinerja Kemendes PDT dan KemenPUPR, terutama Kemendes PDT atas kemajuannya yang luar biasa. Mengenai jembatan gantung, Henky berpendapat jembatan ini sangat penting, namun kawat pembatas jembatan ini perlu diperhatikan karena ketika jembatan ini menjadi objek wisata, banyak anak kecil yang bermain di sana. Selain itu, Henky meminta agar di jembatan gantung itu ditulis kapasitasnya bisa digunakan oleh berapa orang, sebab apabila over capacity, ini sangat membahayakan masyarakat, jadi jangan main-main, masalah keamanan ini harus diutamakan. Henky juga mengusulkan agar Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ini bisa diperbanyak jumlahnya dan anggarannya harus ditingkatkan dari Rp50 juta menjadi Rp75-100 juta.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Henky mengatakan ingin membahas mengenai harga pesawat yang tinggi. Ia menanyakan kebenaran alasan dari harga tiket yang tinggi karena hanya dimiliki 2 grup di indonesia. Ia mengatakan bahwa variabel biaya bisa dihitung seperti dari crew atau avturnya dan dari sana bisa memberikan jumlah profitnya. Ia juga menyampaikan mengenai RKA-K/L dimana ia berpesan jika dibutuh prudent policy.

Pagu Anggaran Tahun 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Basarnas, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Henky mengatakan selalu mensupport BPWS walaupun dalam pandangan umum di DPR tidak didukung. Henky mengatakan, mendukung bukan karena punya kepentingan pribadi. Henky mengingatkan, pembangunan di seluruh Indonesia yang menerima previllage hanya Madura maka diharapkan BPWS dapat berprestasi. Henky mengatakan, dalam hal geofisika perlu dibuat saintek yang baru karena di perguruan tinggi Indonesia sepertinya kurang. Hengky menyampaikan, kalau di Indonesia sudah bagus navigasi dan source bencana karena tupoksinya sudah jelas masing-masing. Henky mengatakan yang diperlukan adalah perlunya peningkatan kemampuan. Henky menceritakan kasus di Palu, dibutuhkan helikopter sebanyak 100 buah. Henky membuat perbedaan kasus di Danau Toba bersamaan dengan kejadian anak-anak masuk goa di Thailand, dunia hanya tertarik dengan kejadian di Thailand karena kesuksesan disana bagus sedangkan Basarnas gagal.

Latar Belakang

Henky Kurniadi adalah Ketua umum Percasi Jatim. Ia dan kawan-kawannya memiliki suatu yayasan, dinamakan Yayasan Henky Kurniadi & Friends Surabaya. Henky menjabat sebagai ketua. Henky juga salah satu pengurus Komite Rusia Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pada bulan Februari 2016, Henky dirotasi menjadi anggota Komisi IV DPR-RI. Sebelumnya ia adalah anggota Komisi XI DPR-RI. 

Pendidikan

1991 SARJANA EKONOMI, UNIV.SURABAYA
2002 SARJANA HUKUM, UNIV.BHAYANGKARA
2004 S2, UNIV.BHAYANGKARA

Perjalanan Politik

Caleg DPR RI PDI P Dapil Jawa Timur 1 (2009-2014)
DPD KNPI Jawa Timur 1995-1997

Pada pertengahan Juni 2017 Henki resmi bertugas di Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan & reforma agraria menggantikan posisi Rahmat Nasution Hamka. Kemudian Henky berpindah tugas ke Komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meterologi, klimatologi dan geofisika.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada 

Sikap Politik

RUU Perbankan

13 April 2015 - Henky setuju BPD menjadi kategori khusus dalam UU Perbankan, tetapi harus ada parameter yang jelas. Henky berharap BPD tidak menjadi alat politik pemerintah daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1 

17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Henky mengatakan bahwa kita semua berharap di Eropa, dimana kereta api menjadi nomor 1, jadi bukan lagi pesawat yang menjadi nomor 1, karena pesawat kalau cuaca buruk tidak bisa terbang, dan kalau kereta itu tidak. Moda transportasi yang paling diinginkan adalah pesawat. Kalau di Eropa kereta api dulu baru pesawat. China juga membangun dengan strategis kereta api. Henky menyatakan bahwa hal ini adalah domain Komisi 5, karena ini ada kesempatan untuk mendapatkan pendapatan seperti iklan. Henky melihat ada yang perlu kita bahas terkait PT KAI karena mereka memegang aset-aset yang dimiliki oleh kita. [sumber] 

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub, Henky berpendapat, rendahnya penyerapan anggaran sudah sering diperdengarkan dalam RDP, untuk itu pemerintah harus serius dalam menanggapi rencana belanja. Henky menyampaikan bahwa di Papua sering terjadi kecelakaan, tetapi karena jauh dari media jadi menurutnya jarang terangkat. Henky juga menanyakan perihal spekulasi tarif tiket dimainkan oleh maskapai atau pemerintah atau ada campur tangan calo. [sumber] 

RKA-K/L 2017 dan RAPBN 2017 - Kementerian Pertanian

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, Henky turut prihatin atas anggaran Kementan yang harus dikurangi. Namun, efektivitas dari program yang dijalankan itu sangat penting karena menurutnya percuma jika lahan tanam padi diperbanyak, tetapi yang sudah ada tidak diperbaiki. Henky juga memaparkan jika strategi Indonesia sangat baik, maka Indonesia akan menjadi poros pangan dunia. Henky berharap agar tanah Indonesia dijaga dari tangan asing serta pengawalan program untuk menyikapi anggaran Rp23 Triliun yang akan diberikan. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Henky mengkritisi pemerintah yang terlalu fokus ke penghematan dan pemotongan anggaran. Padahal menurutnya, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) khusus di bidang lingkungan dan kehutanan dapat dimanfaatkan dan mengingat kawasan hutan dan lahan Indonesia yang sangat luas. Henky juga mengkritisi belum adanya peta sosialisasi yang jelas ke daerah terkait tata ruang, terutama tata ruang air. Henky menghimbau agar lahan bekas kebakaran hutan & lahan (karhutla) harus segera diambil alih oleh negara. Kemudian, ia pun mengingatkan agar jangan lupa mengingat aspek kebudayaan di masyarakat.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Henky menilai bahwa yang salah dari reklamasi di teluk Jakarta adalah prosesnya, seperti proses prapelaksanaannya yang terkait hukum dan analisis ekologi. Sedangkan kesalahan reklamasi di Bali adalah kealpaan bahwa Teluk Benoa termasuk kawasan situs budaya. Henky menambahkan bahwa reklamasi tergantung pemanfaatannya, dan jangan hanya dimanfaatkan dari aspek ekonomi. Henky menyampaikan bahwa reklamasi adalah suatu keniscayaan dan sudah ada sejak dulu, seperti reklamasi di Venesia, Incheon, dan Makau. Terkait hal itu, Henky berpendapat bahwa pola pikir masyarakat tentang reklamasi perlu diperbaiki karena tidak semua reklamasi adalah kesalahan, seperti reklamasi yang dilakukan untuk perluasan landasan pesawat di bandara Manokwari.  [sumber]

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Henky minta klarifikasi ke Menteri Keuangan (Menkeu) apakah Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung termasuk proyek yang didanai oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) atau bukan. Menurut Henky seharusnya proyek ini adalah proyek Business-to-Business (B2B), namun seyogyanya lebih baik kalau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terlibat dalam proyek tersebut.  Terkait Badan Layanan Umum (BLU), Henky setuju dengan konsep defisit-surplus dan bukan laba-rugi. Henky minta klarifikasi ke Menkeu mengenai aset-aset yang ada di dalam Sekretariat Negara (Sekneg) apakah akan dialihkan menjadi aset Pemerintah Daerah (PEMDA) atau tidak.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Henky tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendy Sulistiowati, strategi yang disiapkan untuk mencari keseimbangan antara pertumbuhan dan BI Rate.  [sumber]

Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 6 April 2015 - Henky menyarankan agar LPDP tidak hanya menunggu para pelamar beasiswa namun juga aktif mencari seperti yang dilakukan pemerintah Singapura.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS tanggal 26 Maret 2015 - Menurut Henky jatuhnya nilai tukar Rupiah tidak hanya disebabkan oleh kondisi fiskal dan moneter, tapi juga disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor riil. Henky menilai selama 10 tahun terakhir kondisi industri manufaktur di Indonesia menurun karena upah naik dan barang-barang ilegal mudah masuk ke Indonesia. Menurut Henky akar permasalahan penggunaan Rupiah adalah UU Penanaman Modal Asing (PMA). Henky juga saran agar Pemerintah lebih memberdayakan Kantor Pos karena jaringan-jaringannya sampai ke desa-desa.  [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Henky menilai tidak semua negara mempunyai karunia seperti Indonesia dan oleh karena itu harus mempunyai kapasitas untuk tracking potensi sumber dayanya. Henky menilai kinerja dari DJBC belum optimal. Oleh karena itu Henky saran untuk adakan kompetisi untuk DJBC dengan mempertimbangkan opsi untuk menyatukan swasta dan DJBC. Fokus kepada kekayaan perikanan di Indonesia, menurut Henky ikan-ikan mahal berasal dari Indonesia dan DJBC perlu mengetahui kapan kapal-kapal asing masuk perairan Indonesia. Sehubungan dengan pajak untuk mobil-mobil mewah, Henky saran agar pajak untuk mobil McLaren tidak disamakan dengan pajak untuk mobil Mercedez.  [sumber]