Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Timur I
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surabaya
Tanggal Lahir
02/07/1963
Alamat Rumah
Baruk Utara BB-8, Pondok Nirwana, RT.001/RW.010. Kelurahan Kedung Baruk. Rungkut. Kota Surabaya, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Henky Kurniadi adalah Ketua umum Percasi Jatim. Ia dan kawan-kawannya memiliki suatu yayasan, dinamakan Yayasan Henky Kurniadi & Friends Surabaya. Henky menjabat sebagai ketua. Henky juga salah satu pengurus Komite Rusia Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pada bulan Februari 2016, Henky dirotasi menjadi anggota Komisi IV DPR-RI. Sebelumnya ia adalah anggota Komisi XI DPR-RI. 

Pendidikan

1991 SARJANA EKONOMI, UNIV.SURABAYA
2002 SARJANA HUKUM, UNIV.BHAYANGKARA
2004 S2, UNIV.BHAYANGKARA

Perjalanan Politik

Caleg DPR RI PDI P Dapil Jawa Timur 1 (2009-2014)
DPD KNPI Jawa Timur 1995-1997

Pada pertengahan Juni 2017 Henki resmi bertugas di Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan & reforma agraria menggantikan posisi Rahmat Nasution Hamka. Kemudian Henky berpindah tugas ke Komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meterologi, klimatologi dan geofisika.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada 

Sikap Politik

RUU Perbankan

13 April 2015 - Henky setuju BPD menjadi kategori khusus dalam UU Perbankan, tetapi harus ada parameter yang jelas. Henky berharap BPD tidak menjadi alat politik pemerintah daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3.  [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

Tanggapan

Rincian Program untuk Fungsi dan Program Eselon 1 

17 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Henky mengatakan bahwa kita semua berharap di Eropa, dimana kereta api menjadi nomor 1, jadi bukan lagi pesawat yang menjadi nomor 1, karena pesawat kalau cuaca buruk tidak bisa terbang, dan kalau kereta itu tidak. Moda transportasi yang paling diinginkan adalah pesawat. Kalau di Eropa kereta api dulu baru pesawat. China juga membangun dengan strategis kereta api. Henky menyatakan bahwa hal ini adalah domain Komisi 5, karena ini ada kesempatan untuk mendapatkan pendapatan seperti iklan. Henky melihat ada yang perlu kita bahas terkait PT KAI karena mereka memegang aset-aset yang dimiliki oleh kita. [sumber

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub, Henky berpendapat, rendahnya penyerapan anggaran sudah sering diperdengarkan dalam RDP, untuk itu pemerintah harus serius dalam menanggapi rencana belanja. Henky menyampaikan bahwa di Papua sering terjadi kecelakaan, tetapi karena jauh dari media jadi menurutnya jarang terangkat. Henky juga menanyakan perihal spekulasi tarif tiket dimainkan oleh maskapai atau pemerintah atau ada campur tangan calo. [sumber

RKA-K/L 2017 dan RAPBN 2017 - Kementerian Pertanian

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, Henky turut prihatin atas anggaran Kementan yang harus dikurangi. Namun, efektivitas dari program yang dijalankan itu sangat penting karena menurutnya percuma jika lahan tanam padi diperbanyak, tetapi yang sudah ada tidak diperbaiki. Henky juga memaparkan jika strategi Indonesia sangat baik, maka Indonesia akan menjadi poros pangan dunia. Henky berharap agar tanah Indonesia dijaga dari tangan asing serta pengawalan program untuk menyikapi anggaran Rp23 Triliun yang akan diberikan. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Henky mengkritisi pemerintah yang terlalu fokus ke penghematan dan pemotongan anggaran. Padahal menurutnya, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) khusus di bidang lingkungan dan kehutanan dapat dimanfaatkan dan mengingat kawasan hutan dan lahan Indonesia yang sangat luas. Henky juga mengkritisi belum adanya peta sosialisasi yang jelas ke daerah terkait tata ruang, terutama tata ruang air. Henky menghimbau agar lahan bekas kebakaran hutan & lahan (karhutla) harus segera diambil alih oleh negara. Kemudian, ia pun mengingatkan agar jangan lupa mengingat aspek kebudayaan di masyarakat.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Henky menilai bahwa yang salah dari reklamasi di teluk Jakarta adalah prosesnya, seperti proses prapelaksanaannya yang terkait hukum dan analisis ekologi. Sedangkan kesalahan reklamasi di Bali adalah kealpaan bahwa Teluk Benoa termasuk kawasan situs budaya. Henky menambahkan bahwa reklamasi tergantung pemanfaatannya, dan jangan hanya dimanfaatkan dari aspek ekonomi. Henky menyampaikan bahwa reklamasi adalah suatu keniscayaan dan sudah ada sejak dulu, seperti reklamasi di Venesia, Incheon, dan Makau. Terkait hal itu, Henky berpendapat bahwa pola pikir masyarakat tentang reklamasi perlu diperbaiki karena tidak semua reklamasi adalah kesalahan, seperti reklamasi yang dilakukan untuk perluasan landasan pesawat di bandara Manokwari.  [sumber]

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Henky minta klarifikasi ke Menteri Keuangan (Menkeu) apakah Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung termasuk proyek yang didanai oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) atau bukan. Menurut Henky seharusnya proyek ini adalah proyek Business-to-Business (B2B), namun seyogyanya lebih baik kalau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terlibat dalam proyek tersebut.  Terkait Badan Layanan Umum (BLU), Henky setuju dengan konsep defisit-surplus dan bukan laba-rugi. Henky minta klarifikasi ke Menkeu mengenai aset-aset yang ada di dalam Sekretariat Negara (Sekneg) apakah akan dialihkan menjadi aset Pemerintah Daerah (PEMDA) atau tidak.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Henky tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hendy Sulistiowati, strategi yang disiapkan untuk mencari keseimbangan antara pertumbuhan dan BI Rate.  [sumber]

Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 6 April 2015 - Henky menyarankan agar LPDP tidak hanya menunggu para pelamar beasiswa namun juga aktif mencari seperti yang dilakukan pemerintah Singapura.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS tanggal 26 Maret 2015 - Menurut Henky jatuhnya nilai tukar Rupiah tidak hanya disebabkan oleh kondisi fiskal dan moneter, tapi juga disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor riil. Henky menilai selama 10 tahun terakhir kondisi industri manufaktur di Indonesia menurun karena upah naik dan barang-barang ilegal mudah masuk ke Indonesia. Menurut Henky akar permasalahan penggunaan Rupiah adalah UU Penanaman Modal Asing (PMA). Henky juga saran agar Pemerintah lebih memberdayakan Kantor Pos karena jaringan-jaringannya sampai ke desa-desa.  [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Henky menilai tidak semua negara mempunyai karunia seperti Indonesia dan oleh karena itu harus mempunyai kapasitas untuk tracking potensi sumber dayanya. Henky menilai kinerja dari DJBC belum optimal. Oleh karena itu Henky saran untuk adakan kompetisi untuk DJBC dengan mempertimbangkan opsi untuk menyatukan swasta dan DJBC. Fokus kepada kekayaan perikanan di Indonesia, menurut Henky ikan-ikan mahal berasal dari Indonesia dan DJBC perlu mengetahui kapan kapal-kapal asing masuk perairan Indonesia. Sehubungan dengan pajak untuk mobil-mobil mewah, Henky saran agar pajak untuk mobil McLaren tidak disamakan dengan pajak untuk mobil Mercedez.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Surabaya
Tanggal Lahir
02/07/1963
Alamat Rumah
Baruk Utara BB-8, Pondok Nirwana, RT.001/RW.010. Kelurahan Kedung Baruk. Rungkut. Kota Surabaya, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika