Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Hamka Haq

PDIP - Jawa Timur II

Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Prof. Dr. H. Hamka Haq terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Jawa Timur II setelah memperoleh 27.166 suara. Hamka Haq adalah politisi senior PDIP dan Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia, organisasi sayap Islam dari PDIP (2007 - sekarang). 

    Hamka Haq adalah mantan Guru Besar di IAIN Alauddin Makassar (1999-2013) dan Penasehat Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 2010.

    Pada masa kerja 2014-2019 Hamka Haq duduk di Komisi VIII yang membidangi sosial dan agama.

    Pada Maret 2016, Hamka Haq menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Junimart Girsang. [sumber]

    Pendidikan

    SLTA, PGAN 6th, Makassar (1970)

    S1, Ushuluddin, IAIN Alauddin, Makassar (1978)

    S2, Theologi, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1988)

    S3, Theologi, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1990)

    Perjalanan Politik

    GABUNGAN PELAJAR MAHASISWA BARRU 1971-1978
    HMI CABANG MAKASSAR 1971-1978
    DAR DA'WAH WAL-IRSYAD SUL-SEL 1996-SEKARANG
    TARBIYAH ISLAMIYAH 1995-SEKARANG
    MUI PUSAT 2010-SEKARANG
    BAITUL MUSLIMIN INDONESIA 2007-SEKARANG

    RIWAYAT PERJUANGAN:
    MENDAMPINGI DEMO MAHASISWA UNTUK REFORMASI 1998
    MEMBENTUK FAUB UNTUK REDAM KONFLIK SARA 1999
    MELAKSANAKAN TEMU NASIONAL TOKOH AGAMA 2003
    KETUA TIM PEMENANGAN MEGA HASYIM 2004
    MENDIRIKAN BAITUL MUSLIMIN SAYAP PDI-P 2007
    MENULIS BUKU TENTANG ISLAM, PANCASILA DAN PLURALISME

    Visi & Misi

    Belum Ada

    Program Kerja

    Belum Ada 

    Sikap Politik

    RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU)

    13 Januari 2016 - Hamka menanyakan kepada Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), kenapa gaji yang belum dibayar tidak masuk rekomendasi. Menurut Hamka, jika masalah pembayaran gaji tersebut tidak masuk rekomendasi, Kementerian Agama (Kemenag) akan melihatnya sebagai masalah yang tidak berarti. Hamka meminta KPHI mencari penyebab tidak terpenuhinya kuota haji khusus. Hamka menilai Kemenag lambat menyerahkan laporan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Presiden, padahal Komisi 8 sudah melakukan pembahasannya dengan cepat.  [sumber]

    UU Jaminan Produk Halal

    26 Mei 2015 - Hamka minta penjelasan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) sudah sejauh mana koordinasi antara MUI-Kemenag dalam UU JPH (Jaminan Produk Halal).  [sumber]

    UU Pilkada 2015

    17 Februari 2015 - Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Hamka menyatakan setuju atas UU Pilkada 2015. (sumber)

    RUU Pilkada (2014)

    Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

    UU MD3 (2014)

    Menolak revisi UU MD3.  [sumber]

    Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

    Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

    Tanggapan

    Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

    12 Januari 2017 - Hamka menyampaikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) atas prestasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah tahun lalu. Menurut Hamka, pemilik travel yang latar belakangnya ustadz biasanya pelanggaran yang dilakukan tidak banyak. Hamka menilai banyak pemilik travel yang murni pebisnis dan hanya mencari keuntungan. Untuk agensi dan travel yang tujuannya berbisnis biasanya nakal karena tujuan utama mereka bukan ibadah tapi mendapatkan uang. Hamka usul ke Dirjen PHU agar peran asosiasi travel diaktifkan dan diberdayakan agar mereka ada tanggung-jawabnya. Jangan hanya bentuk badan dan organisasi tanpa manfaat yang optimal. Hamka juga usul ke Dirjen PHU untuk melakukan survei ke para korban umrah menanyakan kenapa mereka memilih travel-travel tersebut. Hamka berharap dengan koordinasi yang baik, tahun depan kita bisa lakukan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih baik.   [sumber]

    Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

    16 Juni 2016 - Harus ada program untuk pemberdayaan perempuan rumah tangga karena menurut Hamka perempuan rumah tangga belum berdaya. Hamka meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) memprioritaskan pemberdayaan perempuan rumah tangga dan menilai perlu ada program yang melatih ibu-ibu rumah tangga. Kalau perempuan yang pengusaha, Hamka menilai tidak usah dibimbing lagi.

    Hamka mengharuskan KemenPP-PA memperjelas dan menata kembali peraturan penyaluran Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan asisten rumah tangga. KemenPP-PA ini anggarannya Rp.100 Miliar dua tahun lalu, tapi sekarang Rp.500 Miliar itu pun sudah dipotong. Hadirkan perguruan tinggi dan KPAI untuk mengadakan seminar kekerasan seksual. Materi ini contekan semua, yang berhubungan dengan perempuan di kementerian lain dimasukan ke sini.  [sumber]

    Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Agama

    26 Mei 2015 - Menurut Hamka penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) yang mendapat imbalan karena ke tempat resepsi dianggap gratifikasi.  [sumber]

    Sikap Indonesia Terhadap Palestina

    Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Hamka kecewa atas pidato pembukaan yang disampaikan Ketua DPR-RI karena tidak adanya statement bentuk pembelaan Indonesia terhadap Palestina seperti yang dilakukan Paus Vatikan.  [sumber]

    Test Keperawanan oleh TNI RI

    Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Hamka mendesak Panglima TNI untuk mengganti test keperawanan bagi calon anggota wanita dengan test tertulis lain.  [sumber]

    Akreditasi Sekolah-Sekolah Islam

    Pada 9 Februari 2015 - Hamka menanyakan kenapa target akreditasi sekolah-sekolah Islam hanya ‘B’ saja.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.