PDI Perjuangan - Jawa Timur III

Sikap Terhadap RUU

Pemberian Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebidanan — Komisi 9 DPR RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes dan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti

Nursuhud menegaskan RUU ini jangan dipaksakan strategis hanya untuk kepentingan suatu sektor. Jika UU ini lahir maka didalamnya bisa ada pasal-pasal lentur agar mampu tetap berlaku dengan perkembangan zaman.

Tanggapan

Pembahasan Rencana Penutupan Pasar Pramuka — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Himpunan Pedagang Farmasi (HPF)

Nursuhud mengusulkan Pasar Pramuka tidak ditutup. Kalau ada pelanggaran cukup sanksi saja yang melanggarnya. Kemudian, ia menegaskan pengawasan yang jarang dilakukan, seperti apotek besar. Selama ini BPOM diskriminasi dalam melakukan pengawasan. Terakhir, Nursuhud menanyakan Kemenkes kenapa melakukan pembiaran selama ini harga obat mahal, sementara ada yang bisa menjual lebih murah.

Permasalahan Vaksin Palsu — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan PT. Biofarma

Nursuhud mengatakan bahwa pihak kepolisian terlalu pasif, seperti adanya pembiaran. Menurutnya, penggunaan obat palsu seperti terlindungi secara sistematis, sehingga dibutuhkannya penyelidikan dari Kepala Bareskrim Polri. Nurhusud meminta agar disiapkan data tentang hasil riset kesehatan dasar. Diharapkan riset dasar kesehatan harus tajam, bukan ritual.

Katarak, Bayi Baru Lahir, dan Rehabilitasi Medik — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami)

Nursuhud mengatakan kata kuncinya adalah sosialisasi. Menurutnya, perlu penjelasan kepada masyarakat dan ia menyarankan MUI bisa digandeng untuk menjelaskan sampai ke tingkat Kecamatan. Ia mengatakan vaksin di luar dari DNA babi itu memang masih belum ada sehingga harus dijelaskan oleh ulama. Ia juga mengatakan sampai sekarang transfusi darah saja belum diketahui halal atau haram namun karena dibutuhkan maka diperbolehkan.

Latar Belakang

Nursuhud lahir di Pacitan, 26 April 1962. Nursuhud berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh 27.955 suara untuk daerah pemilihan Jawa Timur III. Nursuhud kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 58.123 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Nursuhud berada di komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan).

Pendidikan

S1 Universitas Kediri (1981)

S1 Fakultas Sastra Unversitas Jember (1988)

Perjalanan Politik

Nursuhud memulai bergabung di PDIP melalui keaktifan di GMNI sejak 1984 di Jember. Pada 1990, Nursuhud masuk kepengurusan DPC PDI Jember sebagai Dewan Penasehat. Jelang peralihan 1991, dirinya ditunjuk sebagai Plt. Ketua DPC PDI Jember. Dirinya pada pilpres 2004 masuk tim Badan Pemenangan Pemilu, meski sayangnya Megawati gagal terpilih sebagai Presiden. Nursuhud sudah menjadi anggota DPR sejak 2004. Pada 2004-2009, dirinya diamanahi Wakil Ketua Fraksi PDIP. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

UU Narkotika

18 April 2016 - Nursuhud menanyakan, apakah BNN melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) atau tidak, dan dirinya juga menanyakan apakah Badan Narkotika Nasional (BNN) selama ini merekrut tenaga ahli jaringan narkotika.  [sumber]

UU APBN-P 2015

Pada 13 Februari 2015 - Menurut Nursuhud ada penambahan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh Kementerian Keuangan yang tidak diketahui oleh Komisi IX.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Kemaritiman

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar kemaritiman, Nursuhud berpandangan bahwa  kesenjangan gaji ini masih sangat timpang sehingga Ia menanyakan bagaimana pendapat para pakar mengenai hal tersebut. Selain itu, ia menganggap sesungguhnya dalam praktik konvensi yang kerap terjadi hanyalah sebuah pemaksaan-pemaksaan karena kerap melupakan aspek keadilan. [sumber]

Tanggapan

Pemantauan UU Perikanan

2 Februari 2017 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KemenKP), Nursuhud meminta klarifikasi atas ditemukannya foto-foto kapal yang tidak bisa melaut karena kabarnya hal itu terjadi karena kebijakan Ibu Susi (MenKP). Suhud memuji MenKP dalam penanganan illegal fishing. Nursuhud menyarankan KKP untuk memerhatikan human trafficking dan meminta penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan perikanan untuk melindungi wilayah laut juga nelayan punya kepastian secara hukum. Menurut , selama ini program MenKP lebih sering terdengar mengenai pemasukan negara. Di masyarakat nelayan yang ia dampingi ada juragan darat, pandega. Suhud menanyakan apakah ada ide tentang perubahan struktur sosial nelayan. Ia khawatir penerimaan negara meningkat namun tidak terjadi perubahan struktur sosial, ia juga meminta agar perkampungan nelayan harus tersentuh dan stakeholder di masyarakat nelayan yang hidup bergantung pada laut menjadi aktor utama.[sumber]

Peninjauan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

26 Januari 2017 - Dalam Rapat Internal Badan Legislasi (Baleg) dengan Tim Ahli Baleg, Nursuhud mempertanyakan teknis yang ada dalam ketenagakerjaan. Menurutnya revisi UU dan peraturan menteri (Permen)-Permen akan tetap sama kalau tidak mengetahui permasalahan yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Ia juga mengatakan perlunya pemikiran baru untuk pemantauan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. [sumber]