Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Timur IV
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
29/06/1968
Alamat Rumah
Kemuning III/12, RT 015/RW 003, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur IV
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Arif Wibowo lahir di Madiun, 29 Juni 1968. Arif berhasil menjadi Anggota DPR-RI 2009-2014 setelah memperoleh 35.831 suara untuk daerah pemilihan Jawa Timur IV. Arif kembali terpilih menjadi Anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 43.074 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Arif berada di Komisi II (Dalam Negeri, Administrasi Negara, Pertanahan).

Pendidikan

S1 Universitas Jember (1995)

Perjalanan Politik

Arif memulai keaktifan di PDIP melalui keikutsertaan di GMNI pada 1987 (GMNI Jember). Pada 1992, Arif ditunjuk sebagai Ketua GMNI Jember (1992-1994). Pada 1996, Arif ditunjuk sebagai Ketua Presidium GMNI (nasional). Sejak 2011, diirnya ditunjuk oleh PDIP sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu 2014. Arif aktif mengawal berbagai RUU yang dibahas di Komisi II, antara lain RUU Pertanahan, RUU Pemilu (Arif sebagai Ketua Pansus RUU Pemilu, RUU ini menjadi UU pada 2012), RUU Pemda, RUU Keistimewaan DIY, hingga RUU Pilkada. Kehadiran Arif di komisi II amat intens.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pembahasan Tingkat 1

10 Juli 2018 - Pada Rapat Kerja (raker) Badan Legislasi DPR-RI dengan Asman Abnur, MenPAN-RB, Arif W selaku pemimpin rapat menerangkan bahwa Raker kali ini merupakan tindak lanjut Raker sebelumnya yang terlaksana pada 24 Januari 2018 untuk menyusun payung hukum penyelesaian permasalahan honorer melalui revisi UU ASN. Selanjutnya Arif menanyakan tentang konsolidasi daftar inventaris masalah (DIM) yang belum rampung akibat DIM pemerintah belum selesai. [sumber]

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

6 Desember 2017- Pada rapat Baleg dengan Forum Honerer K2, DPRD Langkat, DPRD Bontang. Arif menegaskan jika pada Januari DPR akan mengadakan raker untuk menuntaskan Revisi UU ASN. Arif berpendapat jika DPR penting untuk mengingat wajah-wajah Bapak dan Ibu dari Forum Honorer K2, DPRD Langkat dan DPRD Bontang yang saat itu datang menyampaikan aspirasi.[sumber]

RUU Masyarakat Adat

6 Desember 2017- Pada rapat Baleg dengan Prof Maria Sumardjono. Arif  mengatakan jika ada yang tidak menyetujui Perda tersebut, maka bisa menggugat ke Mahkamah Agung (MA). [sumber]

23 Agustus 2017 - Arif mengatakan RUU ini sebelumnya telah dibahas pada periode lalu tetapi tidak dituntaskan. Pada periode lalu, RUU ini terdiri atas 57 pasal. Saat ini, RUU menjadi lebih ringkas karena hanya 50 pasal. Arif menanggapi pendapat Rufinus dari Sumut 2 yang mengatakan isi RUU Masyarakat Adat salah semua. Menurut Arif, RUU ini sudah menjadi pembahasan lama yang cukup matang pada DPR-RI periode sebelumnya meskipun tidak selesai. Arif meminta tim ahli menyampaikan latar belakang pembuatan RUU Masyarakat Adat termasuk penjelasan terkait apa yang berlangsung pada masa lalu. [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Arif berpendapat terkait dengan bahan kampanye yang kecil-kecil maka tanggung jawab partai, namun jika bahan kampanye yang berkaitan dengan media masa dan elektronik maka hal tersebut adalah urusan Pemerintah. Arif menekankan bahwa demokrasi harus setara dan tidak liberal.

Lalu Arif juga turut berpendapat bahwa peran saksi partai politik (parpol) dalam pemilu adalah untuk membela partainya dan agar tidak dicurangi, guna tercapainya demokrasi. Arif berpendapat seharusnya saksi di TPS saat pemilu adalah tanggung jawab parpol, bukan negara, dan bertanggung jawab kepada parpol. Pada intinya, Arif menyatakan bahwa PDIP menolak pendanaan saksi pemilu berasal dari APBN. Namun, memang pemerintah harus memberikan dana kepada parpol secara ideal.   [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)-Penyerahan DIM dan Pengesahan Panja

19 Januari 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan, Arif menyampaikan bahwa RUU ini dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu yang baru. Ia memandang Pansus dan pemerintah perlu membahas hal-hal yang lebih pokok dan strategis secara lebih intensif sehingga metode pembahasannya clustering bukan per pasal atau ayat. Arif mengatakan bahwa PDIP dalam sebagian hal yang sama dengan pemerintah yakni meyakini Pancasila sebagai dasar dalam RUU ini karena pancasila sebagai ideologi tujuan pokok negara. Arif juga mengatakan kiranya banyak hal yang harus dijadikan kesepakatan dan isu-isu strategis. Menurut Arif, sejak lama, dalam rapat dengan pemerintah PDIP mendorong disepakatinya proporsional tertutup terbatas karena sistem ini akan menghasilkan kader-kader yang berkualitas, sedangkan dalam sistem terbuka berdasarkan penelitian sangat mahal dan memberikan insentif yang tinggi terhadap tumbuh kembangnya korupsi padahal hal itulah yang dihindari. Untuk itu, PDIP mengusulkan sistem yang tidak paradoks. Sistem proporsional daftar tertutup akan menguatkan kelembagaan politik dan untuk jangka panjang memberikan relasi yang kondusif. Selain itu juga karena mengakomodir keberagaman yang ada. Dalam pandangan Arif, PDIP juga mengusulkan perubahan alokasi kursi maksimal 8 kursi untuk nasional serta reorganisasi KPU dan Bawaslu. [sumber]

RUU Pilkada

15 April 2016 - Arif menyampaikan bahwa Fraksi PDIP menyambut baik upaya Pemerintah yang mengajukan perubahan ke-2 RUU Pilkada. Fraksi PDIP melihat revisi UU Pilkada untuk mewujudkan pemerintah daerah yang demokratis. Arif menyarankan agar Komisi 2 dan Mitra melakukan perubahan terhadap hal yang dianggap penting saja, tidak perlu dibahas secara keseluruhan. Melalui Arif, Fraksi PDIP mendukung agenda pembahasan revisi ke-2 UU Pilkada.

Arif menegaskan kepada Mitra bahwa  beberapa hal penting terkait revisi harus sesuai dengan uji materi MK, UU tentang Pemda, UU BUMN, UU ASN, UU Polri, UU Otonomi Khusus, dan UU TNI. Arif menilai bahwa ada substansi yang perlu kajian mendalam dalam UU Pilkada, yaitu syarat pasangan calon (paslon) mantan terpidana, pengunduran diri, atau cuti terhadap calon dari TNI, Polri, dan anggota DPR. Menurut Arif, ketentuan tersebut agar diperluas pada masa jabatan, ambang batas minimal untuk dapat mengusung pasangan calon, agar mengutamakan kader masing-masing parpol yang disepakati untuk diusulkan, dan yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah parpol yang susunan kepengurusannya terdaftar dalam Kemenkumham.

Arif menyampaikan bahwa penetapan kepala daerah berdasarkan pada suara terbanyak. Arif menyarankan agar pasangan calon kepala daerah perseorangan (independen) yang terlibat politik uang diberi sanksi oleh KPU Provinsi. Untuk pasangan calon tunggal, Arief meminta pelaksanaannya tetap dilakukan secara langsung, umum, bebas, terbuka, jujur, dan adil.Arief melanjutkan,Pilkada di Papua harus mengutamakan adat Papua. Hal penting lainnya akan disampaikan kepada Pimpinan Komisi 2 dan akan dijabarkan dalam rapat Paniti Kerja (Panja) Perubahan ke-2 UU Pilkada.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak

26 November 2015 - Arif mempertanyakan ke Pengusul RUU Pengampunan Pajak, Mukhamad Misbakhun, bagaimana praktik RUU Pengampunan Pajak bila sudah mulai diberlakukan, seperti simulasi tarif, keadilan di masyarakat, stelsel aktif atau pasif, serta apakah stelsel aktif oleh Pemerintah?  [sumber]

Usulan Perubahan UU MD3

Pada 31 Agustus 2015 - Menurut Arif Badan Legislasi (Baleg) perlu dikembalikan marwahnya sebagai Baleg yang sesungguhnya. Arif menilai Baleg perlu diberi kewenangan. Menurut Arif, Baleg merupakan alat kelengkapan dewan yang ditugaskan khusus untuk legislasi. Selain itu, Arif memberi tambahan bahwa Baleg diberi kewenangan untuk membuat naskah akademik.

Terkait masukan dari Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Arif pro dan setuju terhadap kata ‘atau’ yang menurutnya sudah tepat sebagai alternatif dan bukan sebagai kumulatif tindakan. Mengingat ada pantangan dan susahnya mengatur waktu anggota Baleg yang juga merangkap sebagai anggota komisi. Untuk itu, Arif menyetujui adanya Hari Legislasi khusus bagi para anggota Baleg.  [sumber]

Laporan Penyusunan RUU di Komisi II

28 Mei 2015 - Arif menegaskan bahwa RUU Pilkada adalah usulan sebagian anggota Komisi 2 bukan Komisi 2 sebagai institusi.  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

Pada 31 Maret - 2 April 2015 Arif mempertanyakan rencana KPU untuk sinkronisasi pilkada serentak seluruh Indonesia di 2027 nanti. Menurut Arif tahapan pilkada serentak yang dilakukan KPU hanya mempertimbangkan pada waktu pemilihannya saja tetapi kurang mempertimbangkan akhir (masa) jabatan.  [sumber]

Tanggapan

PKPU dan Perbawaslu - Peraturan Persyaratan Partai Peserta Pemilu 2019

28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Otda Arif mengatakan agar KPU tidak hanya sekadar melakukan sosialisasi tapi juga melatih. Arif juga menyikapi seperti KPU agar verifikasi dilakukan ke orangnya saja, bukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hal ini dikhawatirkan takut sama-sama mengakui apalagi jika sampai ada ribut antar partai. Arif mencontohkan dirinya yang sempat dicalonkn oleh 2 partai yang berbeda, lalu dirinya langsung dipertanyakan untuk memilih partai yang akan dipilih. Arif menyarankan agar standar mengenai  kantor dinilai bukan dari bagus atau luasnya, karena pengertian kantor adalah tempat berkumpul dan rapat. [sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Pemutakhiran Data, Tahapan, Transparasi, dan Dana Kampanye, Dualisme Paslon, Penetapan Pengurus Parpol, Implementasi dan Verifikasi Faktual

23 Agustus 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Arif berpendapat untuk melarang alat peraga di luar wilayah. Dan juga Arif tidak setuju untuk kampanye di media cetak dan elektronik. Menurut Arif, Panwaslu memang begitu kelakuannya yakni membubarkan pertemuan yang terselubung, ungkapnya. Arif mengatakan bahwa panitia pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara) itu tidak ada fungsinya dan kalah dengan saksi partai. Arif mengatakan bahwa dirinya baru saja baca buku stazi (polisi rahasia Jerman). Arif menanyakan apa yang dimaksudkan kampanye. Jika orang konsolidasi pasukan dianggap kampanye, nanti repot. Ia berpandangan bahwa parpol setiap hari kerjanya melakukan kampanye secara substantif untuk itu menurutnya ukuran kampanye perlu jelas. Menurut Arif, Bawaslu juga perlu menjelaskan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang terukur. Arif berpendapat agar yang begini-begini harus di-clear-kan, menurutnya, setiap hari Arif kerjaannya kampanye. Arif mengatakan disana dikatakan TSM tapi di sini tidak dikatakan TSM  maka hal tersebut harus diperjelas. Contoh, TSM jika hanya dijelaskan melibatkan aparat.

Arif memerlukan penjelasan berapa jumlahnya karena tidak boleh Bawaslu tafsir sendiri apalagi sekarang kewenangan Bawaslu sudah ditambahkan. Arif menanyakan bagaimana teknisnya tata cara pengawasan harta kekayaan politik. Arif juga menanyakan apa yang dimaksudkan kekayaan partai politik. Arif menyakan pula besaran sumbangan dan Pajak dan meminta mitra menJelaskan teknisnya. Ia mencontohkan Edi maju diusung PDI-P dan Arif sebagai kader tidak boleh memberikan sumbangan pada Edi. Arif menjelaskan perbedaan Indonesia dengan Amerika adalah partai-partai di Indonesia berdiri sebelum Indonesia merdek. Arif pun mengatakan tidak paham dan menurutnya di sini perannya bagaimana agar tidak keluar konteksnya. Arif menanyakan jangan sampai untuk mencegah kecurangan uang tetapi kesulitan dalam pelaksanaan. Menurutnya yang realistis saja yang penting dapat mengatur dengan baik dan kita harus bisa berkaca pada masa lalu. Menurutnya jika Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kantor akuntan publik (KAP) maka apa yang diawasi. Tolong dijelaskan apa yang diawasi di akuntan publik. Apakah kecurigaan afiliasi terhadap parpol. Selain itu Ia menanyakan apakah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah diaudit akan diaudit lagi atu tidak. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa yang dimaksud afiliasi langsung atau tidak langsung dengan KAP dan bagaimana secara praktiknya. Mengenai penyerahan dokumen pencalonan ke Bawaslu. mestinya KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) tidak perlu berkelahi. Arif mengatakan pada saat pasangan calon mendaftarkan ke KPU apakah langsung ke Bawaslu. Arif pun mempunyai pengalaman di Bondowoso. Arif berkata ketika bahwa dirinya dan yang lain datang paling awal tapi pelayanan tidak paling awal. Dan  Ia meminta harus konsisten penggunaan istilah pimpinan atau ketua umum. [sumber]

RKA K/L TA 2017, Pemanfaatan Dana Desa, dan Usulan Penambahan Anggaran

20 Juli 2016 - Dalam rapat kerja dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kantor Staf Presiden, Arif Wibowo mengatakan dirinya meminta penjelasan mengenai program prioritas karena bila tidak ada penjelasan maka akan menjadi problem sosial terlebih problem politik. Arif mengatakan, terkait Kantor Staf Presiden, dirinya meminta penjelasan sebab ada banyak hal yang dapat dicapai. Selain itu, terkait dana desa, banyak orang yang berhak mendapatkan bantuan, menjadi tidak mendapatkannya. Arif menuturkan, untuk menggunakan satu database yang jelas yaitu dari BPS. Arif menuturkan, Presiden berkeinginan membangun desa namun banyak penghambat. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Madiun
Tanggal Lahir
29/06/1968
Alamat Rumah
Kemuning III/12, RT 015/RW 003, Kelurahan Oro Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur IV
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria