Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Timur VI
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tulungagung
Tanggal Lahir
17/11/1952
Alamat Rumah
Jl. Penjernihan I/19 E, RT 010/RW 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp
081 2901 8489 atau 0812 8844 7090

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Budi Yuwono adalah pensiunan PNS KemenPU (1978-2013), terakhir menjabat Dirjen Cipta Karya. Ia terlibat dalam penyusunan berbagai UU sebagai wakil pemerintah: UU Penataan Ruang, UU Sumber Daya Air, UU Perumahan dan Permukiman, UU Persampahan, UU Rumah Susun (ketua tim pemerintah).

Pendidikan

SD NEGERI II TULUNGAGUNG, 1965
SMP NEGERI I TULUNGAGUNG, 1968
SMA NEGERI I TULUNGAGUNG, 1971
S1 ITB, FTSP, DEPT TEKNIK PENYEHATAN 1978
S2 Tata Air Institute of Hydraulic Engineering Delft Belanda (1987)

Perjalanan Politik

ANGGOTA IATPI, 1978-2009
KETUA UMUM IATPI, 2010-SEKARANG
KETUA IKALITA, 2010-SEKARANG
PENGURUS HMTP - ITB, 1972 - 1978

Visi & Misi

Pengembangan wilayah perkotaan harus dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan berbagai instansi maupun antara pemerintah pusat dan daerah. “Bantuan dari pemerintah pusat harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Pengembangan kota, terutama kota besar, tidak bisa diselesaikan oleh pemda setempat. Dia mencontohkan, untuk menyelesaikan masalah di Jakarta, misalnya soal banjir, pemda DKI harus bekerjasama dengan wilayah di sekitarnya, Bogor dan Depok. Kerjasama antarwilayah terhambat karena adanya ego dari masing-masing kota.

Program Kerja

Belum Ada 

Sikap Politik

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Budi Yuwono mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Budi menilai dari segi konservasi dan keterlibatan masyarakat UU No.7 Tahun 2004 lebih lengkap daripada UU No.11 Tahun 1974 dalam mengatur Sumber Daya Air. Menurut Budi Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) punya kewajiban untuk meningkatkan akses rakyat ke air. Namun menurut Budi, kita tidak bisa menekankan perlakuan keekonomian mengenai air karena Pemda masih banyak yang tidak bisa memberikan subsidi untuk perusahaan air minum. Budi menilai swasta sebenarnya tetap bisa untuk pengusahaan air tapi dengan pengawasan ketat.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3.  [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Budi menyatakan bahwa minat swasta untuk ke Semarang dalam hal pengadaan air minum masih tinggi. Budi menyatakan bahwa perlu dibakukan lagi peraturan yang kokoh terkait pihak swasta dalam pengelolaan air minum. Ia menambahkan bahwa anggaran di air minum tidak ada kenaikan yang berarti. Mengenai SDA, Budi mengatakan perlu diingat bahwa kita menargetkan ketahanan pangan, maka harus ditinjau lagi sawah-sawah yang tersedia dan perbaikan lahan akibat bencana. [sumber]

RKA K/L Mitra-Mitra Komisi 5 pada 2016

19 Oktober 2015 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)  dengan mitra-mitra Kementerian/Lembaga Komisi 5, Budi mengatakan agar surat yang diberikan Banggar ditolak saja dan menunda Raker hari ini. Komisi 5 sudah membahas terus menerus tetapi dari pihak Banggar justru menandai penundaan di dalam suratnya. [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Menurut Budi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) harus punya target sedikit demi sedikit untuk mulai mendelegasikan ke daerah. Karena Budi menilai tidak mungkin semua pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Pusat. Budi minta penjelasan ke MenPUPERA sudah berapa jauh pemikiran tentang delegasi ke daerah-daerah.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Budi minta klarifikasi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) status penyerapan dari anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) yang besarnya Rp.23 triliun sampai dengan hari ini.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pada 10 Februari 2015 - Budi khawatir kemungkinan korupsi dari para kepala-kepala desa yang akan tiba-tiba berlimpahan dana anggaran.  Budi menanyakan tindakan preventif apa yang sudah disiapkan oleh KemenPDT dan KPK.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tulungagung
Tanggal Lahir
17/11/1952
Alamat Rumah
Jl. Penjernihan I/19 E, RT 010/RW 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp
081 2901 8489 atau 0812 8844 7090

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika