Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan dalam Bidang Perhubungan serta Evaluasi terhadap Keamanan Transportasi Darat, Laut, dan Udara (Rapat Lanjutan) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI

Budi mengatakan bahwa terdapat banyak kendala yang ditemukan dalam penyerapan anggaran Kemenhub tahun 2015. Ia mempertanyakan alasan masih terjadinya kecelakaan. Padahal, anggarannya sudah ada di setiap dirjen untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Budi meminta Menteri Perhubungan RI untuk memperhatikan Dirjen Perhubungan Laut yang penyerapan anggarannya masih sangat rendah.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Budi menanyakan pekerjaan yang harus dikontrakkan yang menyangkut masyarakat luas, karena ia mengkhawatirkan anggaran Ditjen Cipta Karya menurun. Ia menanyakan APBD sudah dirancang untuk memberikan kontribusi besar atau belum. Budi memohon info dari Menteri PUPR terkait kualifikasi untuk BPSDM dan upaya dari Kementerian PUPR dalam mengendalikan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR-RI dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Budi mengatakan bahwa perlunya perhatian soal deviasi dari menteri. Ia mencemaskan Dirjen Cipta Karya yang belum memulai pekerjaannya di 10 daerah. Bahkan, menurut Budi, bahan-bahannya juga belum dihadirkan oleh Dirjen Cipta Karya di lapangan. Padahal, dalam keadaan normal, seharusnya sudah mencapai persentase sebesar 50-60% pengerjaannya. Budi menyampaikan bahwa di dapilnya, terdapat banyak pekerjaan yang mandek, karena Perhutani. Budi juga mengatakan bahwa seharusnya sudah dipikirkan soal DAM yang besar untuk memenuhi kota Balikpapan dan demi kebutuhan air di kota-kota besar lainnya di Kalimantan. 

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 (sepuluh) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Budi mengatakan sampai saat ini, KPI tidak menyampaikan metodologi pengambilan data. Budi mengusulkan lembaga penyiaran yang paling banyak melanggar agar izinnya dicabut.

Pembahasan Isu Aktual Penyiaran — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI)

Budi Y. menegaskan persoalan AC Nielson harus dicatat.

Rancangan Undang Undang (RUU) Pengesahan Referendum RI dan Vietnam — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar

Budi menjelaskan alutsista Vietnam berasal dari Amerika, apa benar Vietnam akan kerja samadengan pakto dan apa untung-ruginya dengan Indonesia.

Evaluasi Kinerja dan Isu-isu Aktual — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Budi Y mengatakan mengenai laporan atas evaluasi 3 tahun lalu karena katanya 7 tahun lalu hilang. Ia menanyakan mengenai evaluasi tahun 2014 dan 2015 yang harus dilaporkan statistiknya. Ia meminta penjelasan mengenai tidak ada lagi tv nasional dan adanya tv jaringan. Ia meminta untuk membiarkan KPI daerah memberikan laporan. Ia mengatakan uji publik boleh-boleh saja tetapi harus berkomunikasi dengan Komisi 1. Ia menanyakan status semua perizinan LPS yang ada di tahun 2016. Ia sangat mendukung komitmen LPS yang 10 ini mengenai rencana penyiaran. Ia mengusulkan Menteri mengeluarkan Perpres atau setidaknya Menteri membuat Permen agar bisa berkomitmen. Ia mengatakan tv swasta atau tv lokal harus dimasukkan informasi geografis mengenai hewan dan tumbuhan Indonesia serta budaya. Ia menanyakan waktu habis lokalnya sctv. Ia meminta dipublish semua agar rakyat bisa melihat. Ia menanyakan izin LPS yang habis tahun ini.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) atas nama Harliantara, Gun Gun Siswadi, Frederick, Dwi Hernuningsih, dan Aba Subagja

Budi bagaimana mengarahkan imigrasi digital terkait digitalisasi konten.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Budi mengatakan bahwa pembangunan daerah jalan selatan akan ditargetkan selesai tahun 2017, namun yang di Jawa Timur sepanjang 90 kilometer belum pernah selesai. Menurutnya, dari sisi visual hal ini sangat didambakan oleh daerah. Budi ingin mengetahui kesiapan draft RUU tentang Sumber Daya Air serta alternatif RUU lainnya.

Infrastruktur Nusa Tenggara Timur — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Budi akan mendorong proses dan mengingatkan menteri terkait solusi dari gubernur. Budi memahami NTT membutuhkan bangunan-bangunan air yang besar. Budi juga akan membantu pembangunan bendungan dan akan diteruskan ke Kementrian PUPR.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Budi menanyakan kepada BPSDM Kementerian PUPR terkait upaya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) kepada orang-orang di daerah dan persentase peserta untuk pusat dan daerah. Budi mengatakan bahwa Dirjen Bina Konstruksi perlu memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih luas, tidak hanya persoalan lokal saja. Ia berharap orang-orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak hanya orang-orang kota, melainkan orang daerah juga dilibatkan. Terakhir, Budi bertanya kepada Balitbang Kementerian PUPR terkait upaya mensinkronkan anggaran pusat, provinsi, dan daerah.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Budi Yuwono mengatakan proyek yang berjalan jelas terkesan lambat. Ia mohon percepatan. Ia menegaskan tentang bantuan rangka jembatan, terima kasih sudah ada 2 desa yang dibantu kemarin.

RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Budi mengatakan bahwa masyarakat Tulungagung sangat berharap untuk adanya pembangunan bandara di sana. Sekilas baca prestasi, adanya pemotongan ini sangat merepotkan kita semua. Budi mempertanyakan keapa yang sudah dikontrak dipotong, apakah ini tidak akan beresiko untuk kedepannya.

Revisi Undang-Undang Jalan - RDP Komisi 5 dengan Badan Keahlian DPR-RI

Budi menyampaikan bahwa kualitas jalan ditentukan dari sistem perencanaan dan pelaksanaan jalan. Budi berharap agar APBN bisa menyentuh jalan provinsi. Adanya UU ini agar APBN bisa masuk ke provinsi/kabupaten tetapi bukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengambilalihan Lahan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Dewan Pengawas RRI, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Dirjen Anggaran dan Kekayaan Negara, Dirjen Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Budi Y menolak seluruhnya mengenai peralihan tanah RRI ke Kemenag. Ia mengatakan dari data, semua belum lengkap namun mau meminta persetujuan Komisi 1. Ia menyampaikan sudah meminta lahan, master plannya tidak ada dan menurutnya kacau sekali Pemerintah. Ia menolak total, baik itu 100 Ha maupun 142 Ha. Ia mengatakan bahwa proyek UIII ini bisa menjadi the next Hambalang. Ia tidak mau ikut-ikutan. Ia menanyakan keberpihakan Kominfo terhadap RRI padahal RRI adalah mitra Kominfo. Ia menolak semua pembicaraan pengalihan lahan RRI kecuali mau ada pembicaraan pembubaran RRI. Ia menanyakan mengenai surat lahan pengganti 20 Ha karena kalau belum ada berarti omong kosong. Ia meminta agar grand desainnya diselesaikan dulu dan laporan neracanya diberikan ke Komisi 1, baru kemudian ditanda tangani.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Bagian Tiga — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pamungkas, Suprawimbarti dan Yazirwan

Budi Yuwono mengatakan bahwa bagaimana menjaga aset agar memberikan manfaat yang semaksimal mungkin untuk TVRI, mana yang lebih penting, manusianya, tanah atau program.

Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR, Kemendes PDTT dan BPWS Tahun 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Desa Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Budi menegaskan alokasi anggaran tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan Eselon 1. Selanjutnya, ia menanyakan bagaimana komitmen menteri PUPR terhadap pembangunan infrastruktur di seluruh daerah. Kemudian, Budi menyarankan agar kedua Kementerian ini memberikan suatu cara terhadap setiap balai daerah untuk mengajukan teknis proposal yang baik untuk pembangunan daerahnya.

Evaluasi Pencapaian Program Kerja Tahun 2016 dan Rencana Program Kerja Tahun 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indoesia

Budi meminta untuk tolong jelaskan terkait iklan partai politik di televisi.

Pembahasan Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR)

Budi Yuwono mengatakan sore ini ia tidak akan bicara anggaran, jadi anggarannya perlu dinaikan pasti yang sekarang kurang. Kemudian, Budi Yuwono mengapresiasi betul kepada Balitbang ini. Banyak sekali hasil dari Balitbang ini. Selanjutnya, ia menanyakan sudah sejauh mana apakah sudah efektif untuk masyarakat atau baru di Balitbang saja. Terakhir, Budi Yuwono mengatakan berikutnya BPIW, tapi ia tidak melihat penjelasan BPIW pemogramannya.

Fit and Proper Test Komisi Informasi Pusat (KIP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisi Informasi Pusat (KIP) Atas Nama Aris P, Asep, Athoillah, Bambang. Cecep S, Dan Satriana, Gede Narayana, Hendra J

Budi bertanya kepada calon Komisi Informasi Pusat (KIP) yaitu apakah data rekapitulasi C-2 per-TPS yang ada di KPU itu data publik atau data rahasia KPU, dan Nomer Induk Kependudukan (NIK) itu data publik atau bukan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Persetujuan Ekstradisi Republik Indonesia-Republik Rakyat China (RI-RRC) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)

Budi Y menyampaikan Fraksi PAN menyetujui pembahasan RUU Ekstradisi Ri-RRC dibahas di tingkat lebih lanjut. Ia menyatakan Fraksi PAN menyetujui RUU Perjanjian Ekstradisi RI-RRC disahkan.

Tindak Lanjut Program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Budi mengatakan bahwa ada masalah penyelenggaraan dan masalah di lapangan yang berantakan. Budi mengusulkan pemerintah provinsi harus ikut berperan. Budi meminta peran provinsi dan kabupaten ditingkatkan. Budi juga mengkritik tentang laporan sangat normatif, permasalahan tidak terungkap dan solusinya tidak terungkap.

Latar Belakang

Budi Yuwono adalah pensiunan PNS KemenPU (1978-2013), terakhir menjabat Dirjen Cipta Karya. Ia terlibat dalam penyusunan berbagai UU sebagai wakil pemerintah: UU Penataan Ruang, UU Sumber Daya Air, UU Perumahan dan Permukiman, UU Persampahan, UU Rumah Susun (ketua tim pemerintah).

Pendidikan

SD NEGERI II TULUNGAGUNG, 1965
SMP NEGERI I TULUNGAGUNG, 1968
SMA NEGERI I TULUNGAGUNG, 1971
S1 ITB, FTSP, DEPT TEKNIK PENYEHATAN 1978
S2 Tata Air Institute of Hydraulic Engineering Delft Belanda (1987)

Perjalanan Politik

ANGGOTA IATPI, 1978-2009
KETUA UMUM IATPI, 2010-SEKARANG
KETUA IKALITA, 2010-SEKARANG
PENGURUS HMTP - ITB, 1972 - 1978

Visi & Misi

Pengembangan wilayah perkotaan harus dilakukan secara terpadu, dengan melibatkan berbagai instansi maupun antara pemerintah pusat dan daerah. “Bantuan dari pemerintah pusat harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Pengembangan kota, terutama kota besar, tidak bisa diselesaikan oleh pemda setempat. Dia mencontohkan, untuk menyelesaikan masalah di Jakarta, misalnya soal banjir, pemda DKI harus bekerjasama dengan wilayah di sekitarnya, Bogor dan Depok. Kerjasama antarwilayah terhambat karena adanya ego dari masing-masing kota.

Program Kerja

Belum Ada 

Sikap Politik

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Budi Yuwono mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Budi menilai dari segi konservasi dan keterlibatan masyarakat UU No.7 Tahun 2004 lebih lengkap daripada UU No.11 Tahun 1974 dalam mengatur Sumber Daya Air. Menurut Budi Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) punya kewajiban untuk meningkatkan akses rakyat ke air. Namun menurut Budi, kita tidak bisa menekankan perlakuan keekonomian mengenai air karena Pemda masih banyak yang tidak bisa memberikan subsidi untuk perusahaan air minum. Budi menilai swasta sebenarnya tetap bisa untuk pengusahaan air tapi dengan pengawasan ketat.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Tanggapan

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Budi menyatakan bahwa minat swasta untuk ke Semarang dalam hal pengadaan air minum masih tinggi. Budi menyatakan bahwa perlu dibakukan lagi peraturan yang kokoh terkait pihak swasta dalam pengelolaan air minum. Ia menambahkan bahwa anggaran di air minum tidak ada kenaikan yang berarti. Mengenai SDA, Budi mengatakan perlu diingat bahwa kita menargetkan ketahanan pangan, maka harus ditinjau lagi sawah-sawah yang tersedia dan perbaikan lahan akibat bencana. [sumber]

RKA K/L Mitra-Mitra Komisi 5 pada 2016

19 Oktober 2015 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)  dengan mitra-mitra Kementerian/Lembaga Komisi 5, Budi mengatakan agar surat yang diberikan Banggar ditolak saja dan menunda Raker hari ini. Komisi 5 sudah membahas terus menerus tetapi dari pihak Banggar justru menandai penundaan di dalam suratnya. [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Menurut Budi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) harus punya target sedikit demi sedikit untuk mulai mendelegasikan ke daerah. Karena Budi menilai tidak mungkin semua pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Pusat. Budi minta penjelasan ke MenPUPERA sudah berapa jauh pemikiran tentang delegasi ke daerah-daerah.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Budi minta klarifikasi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) status penyerapan dari anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) yang besarnya Rp.23 triliun sampai dengan hari ini.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pada 10 Februari 2015 - Budi khawatir kemungkinan korupsi dari para kepala-kepala desa yang akan tiba-tiba berlimpahan dana anggaran.  Budi menanyakan tindakan preventif apa yang sudah disiapkan oleh KemenPDT dan KPK.  [sumber]