Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Timur VII
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Trenggalek
Tanggal Lahir
07/07/1956
Alamat Rumah
Jl. Negara No. 34, RT.002/RW.018. Kelurahan Bunulrejo. Blimbing. Kota Malang. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Sirmadji pernah duduk sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Jatim yang diusung dari PDIP. Pria ini lahir di Trenggalek 7 Juli 1956.

Ia adalah suami dari Dra. Sri Rahayu. Ayah dari Amithyia Ratnanggani Sirraduhita, Cahyawisesa Sri Ratmaatmaja, dan Widyasari Sri Ratnasari.

Pada periode 2014-2019 Sirmadji duduk di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi dan kepemiluan.

Pendidikan

SDN MUNJUNGAN I, 1963-1969
PGA IV TAHUN MUNJUNGAN 1970-1973
PGAN VI MALANG, 1974-1975
S1-IKIP MALANG, 1976-1981
Pascasarjana Manajemen Pendidikan IKIP Malang (UNM) 1989-1991

Perjalanan Politik

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur F PDIP (2009-2014)
Ketua DPD PDIP Jatim
GMNI 1976-1986 (kemungkinan sempat merasakan demonstrasi penolakan pelantikan Soeharto yang ketiga kalinya tahun 1978/ Angkatan '78)
PDI PERJUANGAN 1977-SEKARANG

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

Perppu Ormas

19 Oktober 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPR-RI dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri, Sirmadji mengatakan pentingnya dibuat turunan agar menjadi pedoman dalam penerapan Perppu Ormas dan dilakukan pembinaan dalam bidang hukum. [sumber]

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan Pemerintah, Sirmadji berpendapat, apa yang disimpulkan waktu pra APBN sudah banyak yang diajukan yaitu dana keluaran reformulasi dana desa yang menurut Sirmadji ini bagus sekali. Terkait dana kelurahan, Sirmadji meminta agar Permenkeu dapat di skenariokan dengan baik sehingga tidak memberi ruang bagi kab/kota untuk macam-macam terhadap dana kelurahan tersebut. Sirmadji menambahkan catatan-catatan, pertama terkait dana kelurahan karena ini barang baru jadi memohon untuk juklak atau apa adanya itu di skenario sedemikian rupa jadi tidak memberikan ruang sedikitpun untuk kabupaten atau kota macam-macam terhadap dana kelurahan itu. Kedua, waktu pembahasan dengan Kemenkeu terungkap untuk mengendalikan dollar agar tidak terus naik salah satu instrument kebijakannya itu adalah menaikkan suku bunga, dalam hal ini kami mengingatkan untuk mendisiplinkan kedisiplinan daerah. Sirmadji mengatakan salah satu instrumen untuk mencegah penguatan dollar adalah dengan menaikkan suku bunga. Oleh karena itu, DPR meminta agar pemerintah dapat meningkatkan kedisiplinan daerah dalam melakukan pembayaran. Sirmadji mengatakan bersyukur dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditingkatkan. Tapi, Sirmadji meminta tolong agar masalah guru-guru honorer ini dapat segera ditangani. Sirmadji berpendapat, persoalan besar yang kita hadapi masih banyaknya guru honorer. Kalau mereka tidak lulus tes maka honor minimalUpah Minimum Karyawan (UMK). Faktanya, banyak sekolah kita ditopang guru honorer. Sirmadji berharap ketika ke Jawa Timur mohon untuk DBH yang paling mungkin dicapai. Jangan sampai angka menggembirakan tapi tidak tercapai karena akan berefek ke daerah. [sumber

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019 

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Panja Pemerintah, Sirmadji mengatakan ada 2 (dua) hal yang berupa catatan. Pertama, memang database terkait dengan subsidi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehart (KIS), dan sebagainya itu selalu diprotes. Sirmadji mengajak untuk menggunakan data tunggal yang dibuat oleh BPS. Kedua, arahitu ada Polkam juga,Sirmadji melihat dalam anggaran belanja K/L itu dari mitra kami sama sekali tidak ada yang berubah termasuk Bawaslu,yang mengajukan tambahan anggaran 1,7T. Sirmadji berpendapat, Bawaslu mengajukan penambahan anggaran Rp1,7T yang anggarannya untuk mensukseskan Pemilu yang dilaksanakan tahun depan. Sirmadji memohon untuk dikabulkan tambahan tersebut agar Pemilu tidak hanya Luber tetapi juga Jurdil. Sirmadji kembali mengingatkan keresahannya terkait perpustakaan Universitas di Sumatera Barat untuk ditindak lanjuti. [sumber

 

Kasus Tanah Bukit Maradja

19 Juli 2018 - Pada RDU Komisi 2 dengan BPN Simalungun dll, Sirmadji menyarankan bahwa harus segera ditentukan time limit-nya akan sampai kapan, setelah itu berkas-berkasnya diberikan. Sirmadji juga mengatakan bahwa hal ini sebaiknya diberikan salinannya, jangan ditutup-tutupi,karena jika memberikan salinan yang asli tidak akan hilang. [sumber]

Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa

4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Sirmadji menyampaikan ingatannya ketika kampanye Pak Jokowi akan mendispilinkan anggaran untuk mencapai kesejahteraan rakyat, agar Pemda dalam gunakan dana transfer daerah menjaga konektivitas. Sirmadji menyampaikan infrastruktur antar kecamatan itu semakin menurun. Sirmadji mengimbau agar dipertimbangkan, selain itu Sirmadji juga meminta untukmendisplinkan Pemda agar dana ini tidak ditabung ke bank atau beli. Sirmadji menyampaikan jika turun ke desa-desa tampak desa ada kemajuan, konstruksi penggunaan dana desa akan naik tetapi belum diketahui angkanya. Sirmadji mengatakan Pak Jokowi janjinya dana desa itu step by step ada kenaikan. Sirmadji menganggap perlu dipikirkan proporsi dana desa yang bagi rata ini ditimbang lagi. Sirmadji memberi gambaran umum, bahwa Jawa masih dapat peroleh besar dana desa. Sirmadji berharap semoga semboyan Pak Jokowi untuk membangun Indonesia bukan hanya Jawa bisa diwujudkan. [sumber

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

2 Juli 2018 – Banggar rapat panja asumsi dasar membahas kebijakan Bea Cukai dan PNBP. Sirmadji membicarakan kebijakan fiskal untuk ke luar. Tema APBN yang akan datang pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Tema APBNyang akan datang pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Target gini rasio stagnan karena 2018 target 0,38 sekarang kita sepakati 0,38-0,39. Pendapatan yang ditargetkan tidak tercapai, kemudian dana alokasi daerah dikurangi ditengah jalan, Pemerintah sudah merevisi cara distribusi dana desa yang lebih berkeadilan sehingga tidak terkonsentarsi di Jawa, Bali, dan Sumatera. Konektivitas antar kecamatan sudah baik tapi kualitas jalan belum. Ia memohon dipastikan pusat menertibkan daerah agar tidak menyimpan uang ke bank tapi langsung direalisasikan.[sumber]

Sertifikasi Tanah di Lahan Perhutani

7 Juni 2018 – Raker Banggar dengan Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Maritim, Menko Perekonomian.Sirmadji memohon kepada Menko Perekonomian untuk melakukan langkah - langkah penyelesaian karena sangat ironis kita bisa membeli tanah tapi tanah tidak bisa disertifikasi karena pihak perhutani menetapkan wilayah itu jadi wilayah hutan. [sumber]

Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan E-KTP dalam Persiapan Pilkada

21 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Dukcapil Kemendagri, KPU dan Bawaslu, Sirmadji menyampaikan ada data yang terbatas, sehingga sulit melacak data by name by address. Sirmadji menjelaskan, sudah benar jika ada perekaman itu pasti memiliki surat keterangan namun perlu diperiksa kembali dan perlu dipercepat mengenai pembuatan E-KTP. [sumber

Gaji Perangkat Desa

25 Januari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sirmadji menegaskan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan, maka harus ada kejelasan untuk para perangkat desa tersebut. Selain itu menurutnya status perangkat desa juga tidak boleh terikat dengan kepala desanya.  Ia kemudian meminta agar tahun ini road map mengenai gaji perangkat desa harus sudah ada. [sumber]

Verifikasi Partai Politik dalam Keputusan MK No 53/PUU-XV/2017

16 Januari 2018 - Pada rapat kerja dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Sirmadji menyatakan bahwa Ia ingin mempertegas sikap fraksinya. Mewakili fraksi PDIP, Ia menyatakan sepakat bahwa putusan MK ini harus segera  dilaksanakan. Sirmadji juga meminta KPU agar segera menyampaikan alternatifnya. Melalui sirmadji, dari PDIP sepakat memilih alternatif B, jika alternatif B yang akan dilaksanakan maka KPU harus bekerja keras serta  memperbaiki dan mempercepat komunikasi. [sumber]

PKPU dan Perbawaslu -  Kampanye dan  Alat Peraga

9 April 2018 – Pada rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Sirmadji menganggap bahwa pertemuan internal yang dilakukan sebagai kegiatan kampanye tidak perlu diatur untuk setiap partai menginformasikan kepada KPU karena akan terjadi benturan dengan UU Partai Politik. Sirmadji menginginkan adanya pertemuan dengan masyarakat masuk ke dalam kegiatan sosialisasi bukan kampanye.[sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Verifiksi Parpol, PKPU Nomor 7 dan 11/2017

9 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Srimadji menyatakan bahwa persoalan verifikasi tidak hanya menyangkut pelaporan KPU di kab/kota yang terganggu terhadap pusat, tetapi kontruksi perbaikan setelah verifikasi juga harus dipertimbangkan. Sirmadji juga menanyakan apakah perbaikan ini harus melalui Sipol atau bisa melalui berita acara antara KPU dan Parpol yang bersangkutan. Ia juga mengungkpkan jika berkaca pada pengalaman Sipol ini bersifat terkunci dan terkadang membuat beberapa pihak terganggu. Srimadji mengharapkan per harian lebih untuk ini agar perjalanan KPU bisa berlangsung Khusnul Khotimah. [sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Peraturan Persyaratan Partai Peserta Pemilu 2019

28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Otda Sirmadji menyampaikan draft yang dimintai koreksi adalah  Pasal 10 mengenai pemenuhan 30%  keterwakilan caleg perempuan, Pasal 41 dan Pasal 73 C dan D menyangkut kegandaan pengurusan. Pasal 8 mengenai perlakuan sama terhadap Parpol baru. Bagi Sirmadji, Pasal 7 B dan C sudah menjelaskan soal nama kepengurusan ganda. Menurut Sirmadji, hal ini tetap kembali ke peraturan induk. Sirmadji mempertanyakan soal tujuan akhir dar dilakukannya verifikasi faktual. Sirmadji mengatakan bahwa KPU masih belum tegas. [sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Pemutakhiran Data, Tahapan, Transparasi, dan Dana Kampanye, Dualisme Paslon, Penetapan Pengurus Parpol, Implementasi dan Verifikasi Faktual

23 Agustus 2017  - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Sirmadji menyatakan dirinya belum melihat dari keseluruhan pasal dalam tahapan ini. Dan juga berpendapat bahwa ketika dia sudah memutuskan, subjeknya adalah pasangan itu. Menurut Sirmadji, di Pasal 6 sudah menyebut butir-butirnya tapi giliran pasal lain tidak ada. Serta, ada hal lagi yang menjadi kerepotan dan belum terungkap oleh kita saat ini yaitu makhluk yang bernama media sosial. Sirmadji menanyakan bagaimana Bawaslu akan mencermati hal tersebut, apakah spesifik pada yang terdaftar blognya. Menurut Sirmadji Pasal 5 ayat (2) huruf b, ada subtansi yang tidak pas. Sirmadji mengatakan bahwa jadwal penayangan kampanye harus dilakukan dengan pertimbangan. Bagaimana posisi subyek hukum partai politik. Sirmadji mengatakan subjek hukumnya harus konsisten berdasarkan badan hukum. Misalnya kampanye di kota Malang tapi pasang baliho di tempat lawan. [sumber]

Peran Media dalam RUU Pemilu

25 Januari 2017 - Sirmadji mengatakan bahwa tidak ada pesan secara eksplisit dari lembaga survei untuk melakukan ekspos. Implisitnya tetap ada, di suatu daerah, misalnya, didominasi pers tertentu. Selanjutnya Ia menuturkan bahwa Bawaslu objeknya adalah KPU dan peserta pemilu. Selanjutnya Sirmadji menyatakan bahwa permasalahannya tidak cukup hanya koordinasi melainkan perlu dengan cepat meneruskan rekomendasi di Bawaslu dengan limit waktu sesuai aturan. [sumber]

Kesiapan Pemilu Elektronik

11 Januari 2017 - Sirmadji mengatakan bahwa pemaparan mitra mengesankan siap untuk dilakukan Pemilu elektronik, sedangkan rasio yang dimiliki masih diatas 0,4. Sirmadji menyarankan agar fokus menyimpan data pemilih dulu, setelah itu baru uji coba e-voting pada Pilkada. Dirinya berharap yang hadir menjadi narasumber tidak hanya ahli teknologi tetapi juga ahli sosial. [sumber]

Kasus Pertanahan Bojonegoro, Pematangsiantar, dan Gresik

5 Desember 2016 - Dalam Audiensi Komisi 2 dengan Paguyuban Pematangsiantar, Paguyuban Bojonegoro, Paguyuban Gresik Sirmadji memberi saran kepada Riza selaku pimpinan rapat untuk selanjutnya diadakan rapat dengan pihak terkait termasuk advokat yang mengurus kasus ini. Sirmadji mengapresiasi apa yang disampaikan para paguyuban. [sumber]

Infrastruktur dan Pendidikan Sulawesi Barat

29 November 2016 - Dalam Audiensi Badan Anggaran (Banggar) dengan DPRD Sulawesi Barat, Sirmadji mengritik bahwa memang ada yang tidak beres dalam proses perencanaan infrastruktur pendidikan. Dilihat dari data dan kewenangan yang tersedia belum tersinkronisasikan secara baik sehingga memberi dampak pada perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Maka dari itu, selaku Badan Anggaran sebagai mitra dari Menteri Dalam Negeri akan mencoba untuk memperbaiki. Sirmadji mengatakan dalam hal ini perlu adanya upaya penyesuaian dengan struktur yang baru. Oleh karena itu saat ini tidak banyak daerah yang harusnya pasti dapat DAU. Maka dari itu, ketika APBNP akan diusahakan terutama pada guru-guru yang semula honorer (pada tingkat kabupaten) akan dialihkan ke tingkat Provinsi. [sumber]

Permasalahan e-KTP (KTP Elektronik)

23 November 2016 - Sirmadji menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) belum mau melayani perekaman yang usianya belum 15 tahun, ada pula keluhan masyarakat tentang nama yang tercantum pada surat keterangan akte kelahiran berbeda dengan e-KTP, sehingga menimbulkan masalah.  [sumber]

PKPU 2016 -  PKPU No 6, Pelantikan dan Pengujian Gubernur di Daerah Istimewa Provinsi

25 Agustus 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Sirmadji mengatakan tidak setuju tentang sengketa pemilihan. Menurutnya, ini bukan hanya memberikan ancaman dari bakal calon yang hanya money politic, ini bisa didiskualifikasi sebagai calon atau sebagai pemenang. Ia menanyakan bagaimana Bawaslu nanti membuat peraturan yang mengarahnya ke sana. Menurut Sirmadji, ini­­ tidak menghapus hak. Jika memang tidak boleh mencalonkan, bukan berarti mencabut hak politik. [sumber]

RKA K/L TA 2017, Pemanfaatan Dana Desa, dan Usulan Penambahan Anggaran

20 Juli 2016 - Dalam rapat kerja dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kantor Staf Presiden, Sirmadji dari Jawa Timur 7 mengatakan untuk menggunakan database dari BPS agar ada pertanggungjawaban yang jelas sebab yang terjadi di kenyataannya, masih banyak data ganda. Sirmadji menuturkan, apa yang dirinya sampaikan dapat menjadi masukan untuk kepala staf presiden. Sirmadji menuturkan bahwa masyarakat di daerah perlu diapresiasi dengan adanya dana desa ini. Sirmadji menuturkan bahwa dana desa yang masih ada di bank mencapai 246 Triliun dan mungkin karena banyak faktor penghambat. Selain itu, Sirmadji menuturkan untuk pembangunan infrastruktur, banyak juga terhambat dan aturan regulasi dibuat menjadi mahal. Selain itu, Sirmadji menuturkan banyak UMKM yang berani menjual produknya namun sering mendapatkan kerugian. Sebab mereka dikenakan pajak vital 1% dari pendapatan mereka terkait PP nomor 46/2003. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

21 Januari 2016 - Sirmadji meminta report kesuksesan penyelesaian sengketa dari KemenATR/BPN disertai dengan data yang lebih lengkap. Sirmadji menyinggung masalah raker dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), di mana MenPAN-RB akan melakukan moratorium tenaga ukur, tetapi belum disepakati oleh Komisi 2 karena tenaga ukur tidak bisa di-moratorium karena masih kekurangan orang. Terkait hal itu, Sirmadji meminta MenATR/BPN untuk menyusun rencana strategis (renstra) ketenagakerjaannya.  [sumber]

Status Tenaga Honorer Menjelang Pilkada Serentak 2015

23 November 2015Menurut Sirmadji, hibah dan dana bantuan sosial (bansos) juga harus dibahas dan meminta kepastian peraturan terkait bantuan sosial (bansos) yang akan dilaksanakan pada Januari 2016. Revisi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 dan 39 tahun 2011 harus diterapkan pada tahun 2016. Namun untuk daerah reses, Sirmadji meminta menunda penerapannya karena menunggu Undang-Undang revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) supaya berlaku Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016. Selanjutnya, Sirmadji menilai bahwa hak protokoler sudah baik sehingga aparat di daerah juga bisa bekerja dengan baik.

Sirmadji menyampaikan bahwa masih ada ribuan K1 yang belum bisa dilanjutkan prosesnya karena belum ada keputusan MenpanRB. Dari Nganjuk, honorer K1 yang sudah dalam proses di BKN tidak bisa keluar Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Standar Kompetensi (SK) karena belum ada aturan dari MenpanRB.  [sumber]

Pemindahan Kepolisian Resor Tangerang kedalam Kepolisian Daerah Banten dan Keluhan Status CPNS

18 November 2015 - Sirmadji menekankan pentingnya tindakan segera untuk memperjelas nasib para CPNS yang dirugikan. Sirmadji juga berpesan kepada warga Tangerang dan para guru swasta Baubau agar tidak patah semangat dalam menghadapi masalah-masalah mereka.  [sumber]

Pembahasan Program dan Anggaran

20 Oktober 2015 - pada Raker Komisi 2 dengan MenATR, Sirmadji mengatakan bahwa pemaknaan atas penundaan diandaikan sebagai totality yang harus terlaksana, maka dampaknya pada Nawacita, dansetelah dilakukan APBNP akan segera  dilaksanakan. Sirmadji mengutarakan bahwa boleh anggaran bertambah, tetapi tidak boleh berkurang dari target awal yang sudah dibuat. Sirmadji juga menjelaskan bahwa program revisi tataruang harus sudah ditimbang betul. Sirmadji menyampaikan rata-rata kurang ke arah barat itu Sumatera dan sekitarnya,padahal Samudera Hindia berkontribusi 34% dalam perdagangan dunia melalui jalur laut. Sirmadji menyarankan pelaksanaan harus maksimal terutama dalam penyelesaian konflik. [sumber

Permasalahan Pertanahan- Audiensi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)

27 Agustus 2015 - Dalam Rapat Audiensi Komisi 2 DPR-RI dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Sirmadji membenarkan bahwa RUU Pertanahan tidak dapat dipisahkan dari lembaga IPPAT yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi 2, sehingga Sirmadji meminta agar IPPAT diberikan drat RUU tersebut agar bisa memberikan masukkannya, karena mereka yang tahu kondisi di lapangan. Sirmadji juga meminta dilaporkan terkait pungutan liar (pungli) yang terjadi pada saat proses pembuatan sertifikat tanah, karena seringkali RDP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional (KemenATR-BPN), mereka menyampaikan bahwa pungli sudah tidak ada. Padahal faktanya masih banyak terjadi. Sirmadji mengapresiasi materi yang telah disampaikan cukup akurat dan juga mengucapkan terima kasih. [sumber]

Asumsi Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa - RAPBN 2016

25 Juni 2015 - Sirmadji terima kasih kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Daerah meningkat tiap tahunnya. Sirmadji dorong Kemenkeu untuk memberikan perhatian khusus terkait pembuatan regulasi Dana Desa, Dana Khusus dan Dana Umum supaya tepat sasaran dan tidak membingungkan desa. Karena menurut Sirmadji masalah distribusi Dana Desa sering terjadi karena lemahnya koordinasi antar instansi.  [sumber]

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - RAPBN 2016

22 Juni 2015 - Menurut pengalaman Sirmadji selama 10 tahun ini banyak tercapai prestasi namun dibarengi oleh masalah. Sirmadji menilai Pemerintah Pusat hanya bisa melakukan kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kurangi ketimpangan. Menurut Sirmadji Bappenas harus menjadi ujung tombak perencanaan pembangunan nasional, dari pendataan sampai dengan monitoring hasil pembangunannya di lapangan. Sirmadji ingin Bappenas keluar dari bawah Menteri Keuangan dan langsung di bawah Presiden. Sirmadji menilai jika setiap kementerian punya data sendiri nantinya akan membuat data untuk ‘mengikuti’ kebutuhan programnya. Bukan sebaliknya. Sirmadji dorong Bappenas untuk jangan takut dan ragu untuk menjadi lokomotif perencanaan, pendataan dan pengkoordinir.  [sumber]

Pemaparan RAPBN 2016

Pada 10 Juni 2015 -  Sirmadji desak ke para Menteri Koordinator (Menko) untuk memberi perhatian khusus untuk mengembangkan potensi wilayah selatan Indonesia. Sirmadji menegaskan pentingnya koordinasi antar kementerian agar anggarannya tidak sia-sia dan tidak ada ketimpangan.  [sumber]

Dana Desa

Pada 6 April 2015 - Sirmadji ingin Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mempersiapkan solusi yang baik terhadap dana desa ini dan mendorong mempersiapkan pendamping untuk mengawal Anggaran Pendapatan Belanja Desa.  [sumber]

Aspirasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia

30 Maret 2015 - menurut Sirmadji Kelompok Kerja (Pokja) Guru Honorer Swasta harus ada kerja sama dari semua kalangan.  [sumber]

Konflik Pertanahan dan Agraria di Mamuju Utara dan Sumatera Utara

30 Maret 2015 - menurut Sirmadji kita perlu mempunyai road map yang jelas untuk masalah pertanahan ini.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Trenggalek
Tanggal Lahir
07/07/1956
Alamat Rumah
Jl. Negara No. 34, RT.002/RW.018. Kelurahan Bunulrejo. Blimbing. Kota Malang. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur VII
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria