Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Timur VIII
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanjung Balai
Tanggal Lahir
24/10/1953
Alamat Rumah
Wisma DPR RI Blok D-4/328, Kelurahan Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur VIII
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Mindo Sianipar lahir di Tanjung Balai, 24 Oktober 1953. Mindo berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh 59.620 suara untuk daerah pemilihan Jawa Timur VIII. Mindo kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 73.341 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Mindo berada di komisi IV (Pertanian, Perkebunan) sebagai wakil ketua komisi.

Pendidikan

S1 Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung (1980)

Perjalanan Politik

Mindo memulai perjalanan organisasi melalui Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (1973). Di ITB dirinya ikut menjadi anggota Dewan Mahasiswa ITB (1975) dan ikut mengalami kebijakan normalisasi kampus saat itu. Pembekuan aktivitas organisasi di kampus, Mindo mengaktifkan diri di luar kampus seperti di GMKI. Selepas dari ITB, Mindo ikut bergabung dalam Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI, semacam ICMI di pihak alumni mahasiswa beragama kristen) sejak 1989. Saat PDI berubah menjadi PDIP, Mindo aktif di Balitbang PDIP (1998-2003). Selepas dari Balitbang PDIP, Mindo ditunjuk sebagai Ketua Bidang Usaha Kecil dan Koperasi DPP PDIP (2004-2010). Pada 2010, dirinya dipilih sebagai Ketua Bidang Pertanian DPP PDIP (2010-sekarang) seiring posisinya di DPR sebagai Wakil Ketua Komisi IV. Sebelum terpilih lagi di pileg 2009, Mindo tersangkut kasus korupsi proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api. Pada 31 Juli 2009, Mindo (yang juga sudah menjadi anggoa DPR sejak 1999) bersama anggota DPR 2004-2009 Indria Octavia Muaja diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus suap alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api (TAA). Kasus ini bermula dari tersebarnya Rp 5 milliar yang digelontorkan oleh pengusaha Sumsel, Chandra Antonio Tan, ke anggota Komisi IV DPR. Rp 5 miliar diberikan anggota Komisi IV DPR Sarjan Taher dan dimaksudkan agar memuluskan proyek Tanjung Api-api. Selain 3 orang tersangka, diduga ada 23 anggota DPR lainnya yang menerima duit tersebut. Dalam dakwaan Sarjan Taher beberapa waktu lalu disebutkan pula Indria Octavia menerima duit sebesar Rp 25 juta. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Mindo kembali dituding dalam suatu kasus. Pada 10 Mei 2012, Mindo diperiksa KPK dalam kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Meski demikian, dalam dua kasus ini, Mindo tidak pernah mendapat status sebagai tersangka.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

15 Juni 2015 - Menurut Mindo kita sudah harus bicara bio, bukan agro industri lagi. Mindo mengusulkan untuk mengganti agroekonomi menjadi bioekonomi di dalam UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.  [sumber]

Tanggapan

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2019 

4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Belanja, Mindo menanyakan terkait dengan definisi korporasi petani, Mindo menyampaikan sudah ditetapkan subsidi pupuk daur ulang yag tersedia, dan tidak pernah sesuai dengan kebutuhan petani dengan yang disubsidi. Mindo berkata sekarang kalau pengamat mengamati hal yang tak pernah diamatinya setiap petani tanya kapan dapat bantuan sapi, yang diberikan hanya sedikit orang. Mindo mempertanyakan sebenarnya siapa yang ingin disubsidi, Parjo di kecamatan Sukoharjo paling hanya 2 kali setahun beli daging. Mindo menyarankan perludicari protein hewani yang bisa menyebar bisa unggas ayam dan bebek. [sumber

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Mindo Sianipar meminta negara mendorong harga wajar pada state company Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) dan kita tidak bisa melarang impor barang tersebut. Mindo juga fokus kepada harga yang rendah di petani namun sangat tinggi di pasar. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Mindo menjamin bahwa Komisi 4 tidak akan terlalu ikut campur jika laporan program pencetakan sawah dan hasil laporan BPK dibuat secara tertulis dan detail. Selanjutnya, Mindo mengungkapkan bahwa di kampung halamannya, daging kerbau menjadi konsumsi utama dibanding daging sapi. Selain itu, Mindo meminta Kementan untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang menghasilkan wortel sebab di tempat itu bisa dilakukan juga pengembangbiakan kelinci.

Mindo berharap produksi jagung nasional meningkat di tahun 2016. Terakhir, Mindo menyampaikan bahwa temuan BPK yang telah disampaikan sebelumnya, sesuai dengan temuan-temuan Komisi 4 di lapangan.  [sumber]

Rencana Kerja Pemerintah 2016

16 Juni 2015 - Menurut Mindo untuk perkembangan manusia kualitas mutu makanan dari hewani berbeda dengan makanan dari nabati. Mindo saran ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk fokus kepada peningkatan mutu makanan untuk mendorong perkembangan manusia Indonesia.

Menurut Mindo pemanfaatan protein hewani bisa didapatkan tidak hanya dari daging sapi. Mindo dorong agar BPPT diharuskan mencari solusi agar nelayan tidak perlu membawa ratusan kilogram es ketengah laut untuk menjaga kesegaran ikan.  [sumber]

Pemaparan RAPBN 2016

10 Juni 2015 - Menurut Mindo saat ini dunia sedang ramai membicarakan FEW (Food, Energy dan Water) dan FEW ini juga menjadi perhatian khusus untuk Indonesia. Terkait dengan kedaulatan pangan, Mindo mempertanyakan mengapa daging sapi menjadi indikator bagi Pemerintah. Menurut Mindo seharusnya yang menjadi indikator adalah konsumsi protein hewan yang dikonsumsi rakyat. Mindo mencontohkan masyarakat asli Papua yang tidak mengkonsumsi sapi, tapi mengkonsumsi kerbau. Mindo saran agar Pemerintah tidak mengarusutamakan satuan dalam bentuk yang belum tentu sesuai dengan Indonesia. Mindo menilai situasinya miris dimana setelah 70 tahun merdeka Indonesia belum ada tata ruangan. Mindo desak Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) harus bisa mengatasi isu ini. Bahkan kalau perlu, Mindo saran agar Presiden Joko Widodo yang memimpin rapat dengan kepala-kepala daerah untuk menyelesaikan masalah ini.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Mindo mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menangkap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Mindo tidak ingin pembagian kapal kepada nelayan dipolitisasi. Mindo minta klarifikasi kepada MenKP status dari 1.000 unit kapal yang dikirim oleh Pemerintahan yang lalu. Mindo curiga 50% dari kapal tersebut tidak berfungsi. Mindo saran ke MenKP untuk mendalami pengembangan maggot black soldier fly.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Mindo minta ke Menteri LHK untuk berikan data-data tentang Hutan Lindung jadi Hutan Produksi agar bisa komunikasikan ke Dapilnya. Menurut Mindo banyak perusahaan perkebunan yang tidak cukup ditutup lewat cara hukum saja. Mindo menilai Kementerian LHK perlu intervensi. Mindo harap agar kabinet yang sekarang tidak jadi sinterklas dan CSR para ‘garong’ tapi memakmurkan rakyat.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanjung Balai
Tanggal Lahir
24/10/1953
Alamat Rumah
Wisma DPR RI Blok D-4/328, Kelurahan Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur VIII
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan