Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator Tahun 2016 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kemaritiman
Mindo Sianipar menegaskan butuh koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Kemenko sebelum merangkum terkait kebijakan dan anggaran.
Evaluasi Kinerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Mindo mengatakan harta di bumi dan laut Indonesia yaitu untuk kemakmuran rakyat Indonesia bukan untuk pengusaha.
Transfer Daerah Tentang RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
Mindo menanyakan mengenai data produksi jagung yang berbeda antara di Pemerintah dengan Kementerian.
Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran Tahun Anggaran 2017 — Panja RKP dan Prioritas Anggaran TA 2017 Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja Lanjutan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Mindo mengatakan program cetak sawah hendaknya memiliki perwakilan di seluruh desa dan daerah. Mindo meminta Bappenas jangan hanya menyebutkan daging sapi sebagai sumber protein hewan, karena tidak semua masyarakat makan daging sapi, ada juga yang makan daging kerbau. Mindo mengatakan KLHK dan Kementan harus koordinasi untuk memastikan luas tanah yang telah dijanjikan Presiden sebagai lahan menanam kedelai, karena kondisi tanah saat ini berebut antara lahan kedelai dan jagung. Mindo juga mengatakan Kemenag dan Kemensos harus koordinasi dalam pembinaan Pesantren.
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Mindo menanyakan soal siapa yang memberi izin soal garam, soal boleh impor atau kapan impor. Ia menegaskan agar perusahaan yang sudah membantu petambak garam, BUMN kalau bisa dimasukan, agar tidak menjadi liar pergerakanny.
Rincian Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Koordinator Panja Pemerintah
Mindo menanyakan alasan angka data produksi jagung antara Pemerintah dan kementerian berbeda.
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Mindo mengatakan peningkatan produksi protein hewani bisa dari sapi kerbau dan kelinci. Sekarang yang diimpor adalah kerbau dari India yang harganya murah. Mindo meminta rumusan terkait definisi produksi dalam negeri. Harga daging ayam dan telur akan naik sehingga ada penurunan konsumsi. Mindo mengatakan dalam rangka destinasi Danau Toba, ada 2 bandara yaitu Bandara Silangit dan bandara Sibisa yang akan digunakan, Mindo berpendapat bandara yang menjadi gerbang ke Danau Toba harus ditentukan karena jika keduanya tidak ada biaya.
Evaluasi Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Mindo mengatakan industri peternakan, baik pedaging maupun petelur, harganya turun sementara pakan ternak tidak turun. Daerah-daerah yang memiliki pantai panjang dan nelayan banyak di dorong membuat tepung tulang ikan karena komposisi terbesar pakan ternak adalah tepung tulang ikan.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2018 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
Mindo mengatakan ia melihat peternakan di Siantar menurun dalam 2 bulan terakhir karena bibit ternak tidak unggul dan jauh dari kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan harus ada indukan yang bagus dan harus ada peremajaan. Ia mengatakan perlu treatment dari Dirjen untuk memberi pengolahan untuk pengembangan sapi dan kerbau di luar Pulau Jawa. Ia mengatakan kalau ada 1 koloni sebanyak 100 ekor, rumput yang ditanam 10 km radiusnya. Ia mengatakan budaya di Kalimantan Barat bukan makan sapi tapi makan kerbau.
Pembangunan Tol Lingkar Barat — Badan Anggaran DPR RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mojokerto
Mindo mengatakan jika Mojokerto tidak ada maka sama saja dengan tidak ada Indonesia. Mindo mengatakan siapapun yang jadi Kepala Daerah, jumlah unag yang dibutuhkan oleh rakyat pasti jauh lebih banyak dari yang diberi pemerintah. Untuk itu, segalanya harus direncanakan dengan matang oleh rakyat sendiri. Mindo meminta bukti bahwa pembangunan di Mojokerto pernah menerima anggaran dari Bappenas. Mindo mengatakan Badan Anggaran akan memperjuangkan pembangunan tol lingkar barat menjadi pembangunan nasional. Mindo mengatakan mendukung urusan penanganan sungai dan pariwisata agar UMKM maju. Mindo mengatakan segala arsip yang diserahkan ke eksekutif, segera diberikan kepada Banggar agar diverifikasi.
RKA K/L 2019 dan Programnya — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan
Mindo menegaskan harus ada pertemuan antara Mentan dan Menperin atau Eselon 1 nya. Ada pabrik gula tidak berbasis tebu tapi raw sugar maka izin bukan dari Mentan, karena kalau raw sugar izin dari Menperin. Mindo menanyakan ada sekian inventasi gandum 700 ribu ha. Kalau cocok di daerah mana. Ia beberapa bulan lalu di dapil diundang petani tebu, mereka frustasi.
Selanjutnya, Mindo mengatkan kalau berbasis tebu berarti kita bisa menggerakkan manusia. Contoh lahan di Sumba Timur kalau bisa tidak semua diserahkan ke perusahaan tapi bisa plasma yang kita intervensi. Mindo kembali menanyakan terkait ada investasi gandum apakah itu untuk pangan atau ternak. Dimana posisi investasi nya. Kementan baik punya anggarannya buktinya tidak dikejar-kejar oleh KPK. Terakhir, Mindo mengatakan kita harus membantu Kades supaya pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Bulog harus diakui bahwa mereka lemah di penjaringan.
Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian
Mindo mengatakan tentang food estate, ada rencana di Sumut, mohon terinci dengan baik. Jangan melihat dari aspek teknis tapi juga dari sosial agar berhasil. Kedua, Kemenkeu memberi pajak pada produk pertanian primer dan agar dibicarakan dengan Menko Perekonomian supaya tidak ada pajak. Selanjutnya, Mindo menegaskan secara teknologi ia tidak yakin dengan penemuan dari Kementan terkait kalung antivirus.
Rencana Kerja dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020 – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI
Mindo meminta data daftar cetak sawah, luasannya, rincian desan, tahun pelaksanaan, anggaran serta hasilnya.
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
Mindo mengatakan keharusan untuk menjalankan hal yang telah disampaikan oleh presiden selama 6 bulan ini, seperti mengurangi kepentingan untuk ke luar negeri untuk melihat keadaan yang ada di dalam negeri. Ia juga mengatakan mengenai penurunan unggas yang demandnya turun dikarenakan tidak ada pesta-pesta dan kumpul-kumpul lainnya sehingga penggunaan anggaran harus tepat.
Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2019 – Rapat Kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Mindo menanyakan lingkungan harus diperhatikan, tidak hanya kerusakan besarnya saja. Sehingga ia mendorong Kementerian LHK RI untuk membuat anggaran sosialisasi lingkungan hidup dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2019, Anggaran per Oktober TA 2019, Rencana Program dan Kegiatan TA 2020 serta Isu-Isu Aktual – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI
Mindo meminta kepada Direktorat Jenderal Peternakan soal impor protein hayati dalam lima tahun terakhir.
Penanganan Ilegal, Unreported Unregulated Fishing, Permodalan Bagi Pelaku Usaha Perikanan Dan Isu-Isu Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), dan Direktur Kelembagaan Permodalan Usaha Mikro Kelautan Dan Perikanan
Mindo menyampaikan bahwa ia ingin mengetahui jadwal perencanaan yang berkaitan dengan perikanan
tangkap dan budidaya karena menurutnya budidaya sendiri dibagi 2 menjadi budidaya laut dan darat.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2019, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, Peralihan Pelaksanaan Program Beras Rastra dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog.
Mindo mempertanyakan produk apa saja yang bisa disuplai, tentu hal ini tidak bisa terlepas dari Bulog yang harus bisa berpikir dari sekarang. Mindo mempertanyakan bagaimana dengan posisi Bulog dan BUMN-BUMN yang lainnya.
Masukan Mengenai Usulan RUU yang Akan Dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan RUU Prioritas 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI
Mindo mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan pemain seperti WTO dan tidak boleh diatur oleh orang luar negeri. Ia juga menanyakan apakah ada pesanan dari pemain lokal.
Program Kerja Tahun Anggaran 2020 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI
Mindo menyampaikan bahwa untuk tanaman pangan, jangan hanya diborong sampai 80%. Variabel itu harus menjadi perhatian. Selanjutnya, terkait pupuk. Mari kita jadikan pupuk bersubsidi itu lewat bungdes. Sehingga bungdes menjadi penggerak perekonomian di desa. Bungdes ini harus berbentuk koperasi. Sehingga ini bisa mengurangi bahkan memotong pengaruh dari pedagang-pedagang besar yang sering disebut sebagai mafia pangan.
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Disebabkan oleh Aktivitas Pabrik PT Sumatera Prima Fibreboard di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Mindo menanyakan terkait definisi parikel dapat dipotret. Ia juga mengatakan bahwa Ini besar sekali, yang tidak terlihat itu sudah masuk ke paru-paru orang. Sudah pasti ini salah penerapan teknologinya.
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan - RDP komisi 4 DPR dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Mindo menanyakan penyebab bau yang ada di lingkungan Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, ia juga menanyakan konsep efisiensi pengawasan lingkungan yang akan dilakukan. Terakhir, Mindo menghimbau agar aspek kesehatan dan keselamatan juga diperhatikan, sebab partikel debu dari hasil pencemaran pabrik dapat terhirup dan masuk ke paru-paru masyarakat sekitar.
RKP dan Prioritas Anggaran dalam RAPBN Tahun 2019 - Raker Panja Banggar dengan Bappenas
Mindo merasa sedih subsidi pupuk diberikan ke pengusaha. Kalau dia punya 300 ha. Kalau rapat RKP nanti mohon diajak semua yang terkait. Mindo berharap setiap pembicaraan ini dihadirkan kementerian terkait. Tingkat kebenaran angka statistik bisa kita perdebatkan. Mindo juga menyampaikan bahwa beliau adalah peneliti di lapangan.
Latar Belakang
Mindo Sianipar lahir di Tanjung Balai, 24 Oktober 1953. Mindo berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh 59.620 suara untuk daerah pemilihan Jawa Timur VIII. Mindo kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan 73.341 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2019, Mindo berada di komisi IV (Pertanian, Perkebunan) sebagai wakil ketua komisi. Mindo pada periode 2019-2024 terpilih kembali menjadi anggota DPR dengan perolehan suara sebesar 94,174, dari dapil yang sama dan juga ditempatkan pada komisi yang sama.
Pendidikan
S1 Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung (1980)
Perjalanan Politik
Mindo memulai perjalanan organisasi melalui Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (1973). Di ITB dirinya ikut menjadi anggota Dewan Mahasiswa ITB (1975) dan ikut mengalami kebijakan normalisasi kampus saat itu. Pembekuan aktivitas organisasi di kampus, Mindo mengaktifkan diri di luar kampus seperti di GMKI. Selepas dari ITB, Mindo ikut bergabung dalam Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI, semacam ICMI di pihak alumni mahasiswa beragama kristen) sejak 1989. Saat PDI berubah menjadi PDIP, Mindo aktif di Balitbang PDIP (1998-2003). Selepas dari Balitbang PDIP, Mindo ditunjuk sebagai Ketua Bidang Usaha Kecil dan Koperasi DPP PDIP (2004-2010). Pada 2010, dirinya dipilih sebagai Ketua Bidang Pertanian DPP PDIP (2010-sekarang) seiring posisinya di DPR sebagai Wakil Ketua Komisi IV. Sebelum terpilih lagi di pileg 2009, Mindo tersangkut kasus korupsi proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api. Pada 31 Juli 2009, Mindo (yang juga sudah menjadi anggoa DPR sejak 1999) bersama anggota DPR 2004-2009 Indria Octavia Muaja diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus suap alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api (TAA). Kasus ini bermula dari tersebarnya Rp 5 milliar yang digelontorkan oleh pengusaha Sumsel, Chandra Antonio Tan, ke anggota Komisi IV DPR. Rp 5 miliar diberikan anggota Komisi IV DPR Sarjan Taher dan dimaksudkan agar memuluskan proyek Tanjung Api-api. Selain 3 orang tersangka, diduga ada 23 anggota DPR lainnya yang menerima duit tersebut. Dalam dakwaan Sarjan Taher beberapa waktu lalu disebutkan pula Indria Octavia menerima duit sebesar Rp 25 juta. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Mindo kembali dituding dalam suatu kasus. Pada 10 Mei 2012, Mindo diperiksa KPK dalam kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Meski demikian, dalam dua kasus ini, Mindo tidak pernah mendapat status sebagai tersangka.
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan
15 Juni 2015 - Menurut Mindo kita sudah harus bicara bio, bukan agro industri lagi. Mindo mengusulkan untuk mengganti agroekonomi menjadi bioekonomi di dalam UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. [sumber]
Tanggapan
Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2019
4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Belanja, Mindo menanyakan terkait dengan definisi korporasi petani, Mindo menyampaikan sudah ditetapkan subsidi pupuk daur ulang yag tersedia, dan tidak pernah sesuai dengan kebutuhan petani dengan yang disubsidi. Mindo berkata sekarang kalau pengamat mengamati hal yang tak pernah diamatinya setiap petani tanya kapan dapat bantuan sapi, yang diberikan hanya sedikit orang. Mindo mempertanyakan sebenarnya siapa yang ingin disubsidi, Parjo di kecamatan Sukoharjo paling hanya 2 kali setahun beli daging. Mindo menyarankan perludicari protein hewani yang bisa menyebar bisa unggas ayam dan bebek. [sumber]
Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri
7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Mindo Sianipar meminta negara mendorong harga wajar pada state company Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) dan kita tidak bisa melarang impor barang tersebut. Mindo juga fokus kepada harga yang rendah di petani namun sangat tinggi di pasar. [sumber]
Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian
25 Januari 2016 - Mindo menjamin bahwa Komisi 4 tidak akan terlalu ikut campur jika laporan program pencetakan sawah dan hasil laporan BPK dibuat secara tertulis dan detail. Selanjutnya, Mindo mengungkapkan bahwa di kampung halamannya, daging kerbau menjadi konsumsi utama dibanding daging sapi. Selain itu, Mindo meminta Kementan untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang menghasilkan wortel sebab di tempat itu bisa dilakukan juga pengembangbiakan kelinci.
Mindo berharap produksi jagung nasional meningkat di tahun 2016. Terakhir, Mindo menyampaikan bahwa temuan BPK yang telah disampaikan sebelumnya, sesuai dengan temuan-temuan Komisi 4 di lapangan. [sumber]
Rencana Kerja Pemerintah 2016
16 Juni 2015 - Menurut Mindo untuk perkembangan manusia kualitas mutu makanan dari hewani berbeda dengan makanan dari nabati. Mindo saran ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk fokus kepada peningkatan mutu makanan untuk mendorong perkembangan manusia Indonesia.
Menurut Mindo pemanfaatan protein hewani bisa didapatkan tidak hanya dari daging sapi. Mindo dorong agar BPPT diharuskan mencari solusi agar nelayan tidak perlu membawa ratusan kilogram es ketengah laut untuk menjaga kesegaran ikan. [sumber]
Pemaparan RAPBN 2016
10 Juni 2015 - Menurut Mindo saat ini dunia sedang ramai membicarakan FEW (Food, Energy dan Water) dan FEW ini juga menjadi perhatian khusus untuk Indonesia. Terkait dengan kedaulatan pangan, Mindo mempertanyakan mengapa daging sapi menjadi indikator bagi Pemerintah. Menurut Mindo seharusnya yang menjadi indikator adalah konsumsi protein hewan yang dikonsumsi rakyat. Mindo mencontohkan masyarakat asli Papua yang tidak mengkonsumsi sapi, tapi mengkonsumsi kerbau. Mindo saran agar Pemerintah tidak mengarusutamakan satuan dalam bentuk yang belum tentu sesuai dengan Indonesia. Mindo menilai situasinya miris dimana setelah 70 tahun merdeka Indonesia belum ada tata ruangan. Mindo desak Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) harus bisa mengatasi isu ini. Bahkan kalau perlu, Mindo saran agar Presiden Joko Widodo yang memimpin rapat dengan kepala-kepala daerah untuk menyelesaikan masalah ini. [sumber]
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
1 April 2015 - Mindo mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menangkap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing. Mindo tidak ingin pembagian kapal kepada nelayan dipolitisasi. Mindo minta klarifikasi kepada MenKP status dari 1.000 unit kapal yang dikirim oleh Pemerintahan yang lalu. Mindo curiga 50% dari kapal tersebut tidak berfungsi. Mindo saran ke MenKP untuk mendalami pengembangan maggot black soldier fly. [sumber]
Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30 Maret 2015 - Mindo minta ke Menteri LHK untuk berikan data-data tentang Hutan Lindung jadi Hutan Produksi agar bisa komunikasikan ke Dapilnya. Menurut Mindo banyak perusahaan perkebunan yang tidak cukup ditutup lewat cara hukum saja. Mindo menilai Kementerian LHK perlu intervensi. Mindo harap agar kabinet yang sekarang tidak jadi sinterklas dan CSR para ‘garong’ tapi memakmurkan rakyat. [sumber]