Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
Nasyirul menyampaikan bahwa ada poin yang sesungguhnya bisa segera dijalankan, tetapi syaratnya undang Patra Niaga, BPH Migas, Pertamina. Konteksnya dari 8 poin ini poin keempat itu juga sudah masuk akal. Poin keempat kalau kita bicara pangkalan LPG subsidi 3 Kg kita ini juga punya bright gas yang 5,5 kilo. Selama ini pertamina itu menitipkan itu kepada pangkalan-pangkalan yang sampai sekarang mohon tidak laku-laku. Artinya ini ada peluang bahwasanya dari pertashop itu juga menjual itu bright gas. Ini perlu komunikasi perlu koordinasi bersama.
Masalah Penggunaan Lahan Tanah Ulayat untuk Operasi Pertambangan - Audiensi Komisi 7 DPR-RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT Trubaindo Coal Mining, MNP Law Firm, dan Perwakilan Bupati Kutai Barat
Falah menyampaikan kalau merunut sejak 1940 bahwa tanah ini adalah tanah adat, tapi perusahaan yang memiliki dana besar boleh mengurus IPPKH. Dalam konteks ini, kita coba dalami, di sisi mana hak warga negara dikangkangi oleh kepentingan perusahaan apalagi jg tdk melewati Pemerintah Daerah tingkat II, sehingga akan terjadi simpang siur. Falah mengatakan PT. TCM sudah memberikan kontribusi bagi negara, tapi tidak serta-merta kemudian hak warga negara diabaikan, mediasi juga tidak berjalan, kesepakatan juga tidak berjalan, tentunya akan semakin jadi carut-marut di minerba dan industri batubara. Supaya hak ini menjadi terang-benderang, kita tingkatkan pembahasannya di Panja Illegal Mining. Kita akan lihat sejauh mana yang sudah dilakukan PT. TCM, sejauh mana keinginan pemohon, dan sejauh mana kebijakan Dirjen Minerba. Ketika kasus ini masuk Panja Illegal Mining, semua akan terang benderang dan terbuka.
Progres Realisasi Entitas Khusus Batubara dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
Nasyirul menyampaikan bahwa progressnya harus dipercepat, sehingga regulasinya entitas ini bisa dijalankan dengan baik. Selanjutnya , Nasyirul mengatakan bahwa yang diberikan pasokan oleh PLN adalah pemegang IUPK yang luas wilayahnya besar. PLH minerba harus memberikan informasi kepada Menteri ESDM secara utuh.
Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Falah mengaku tertarik melihat dengan yang disampaikan oleh Menteri ESDM tentang strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya, Pemerintah harus berani memberikan fiscal term yang sangat menarik dan juga dapat bersaing dengan yang ditawarkan negara lain. Di sini, Falah merasa belum melihat adanya strategi seperti itu, karena untuk mengembalikan kepercayaan investor sangat susah, tapi kita harus mempunyai keyakinan ketika mereka dikasih insentif yang lebih besar, mereka diperkirakan akan berinvestasi untuk eksplorasi. Namun, terkadang investor besar diversifikasi baurannya sudah masuk ke energi terbarukan, tapi Falah yakin jika intensif diusulkan oleh Pemerintah dapat menjaga dan menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia bisa dilakukan. Selain itu, kita juga harus mendorong pengembangan lapangan yang sudah terbukti cadangannya besar. Menurut Falah, Indonesia sudah mempunyai tempat cadangan yang besar, yaitu Masela. Masela mempunyai cadangan yang sangat besar, tinggal kemudian kita memberikan kebebasan kepada investor dan dikasih intensif fiskal yang lebih menarik. Hal ini akan membuat kita bisa bertahan atau lebih meningkatkan sumber minyak yang kita punya untuk di-explore.
Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun 2020 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
Nasyirul mengatakan bahwa sebelumnya pajak dan PNBP tidak pernah dilaporkan sebagai sebuah kinerja, tetapi pada saat ini menajdi sebuah laporan kinerja, dan menurut Nasyirul ini menjadi sesuatu yang sangat baik. Jika berbicara Migas, di sektor hulu pun daya tarik investor kurang sekali. Tahun 2017, Indonesia termasuk 10 negara yang membuat investor tidak tertarik, sehingga ketika kita melihat di PNBP, target 2021 di halaman 5 sampai Juli baru 47,58 pastinya kita juga ingin didongkrak agar di tahun 2021 targetnya bisa terpenuhi. Mungkin harus ada terobosan dari Dirjen Migas. Nasyirul menyampaikan bahwa pada saat Dirjen Minerba kemarin pada saat Panja juga sudah dipertanyakan
terkait dengan real time laporan aplikasi ke PNBP. Ini sudah hampir 2 tahun lebih diinginkan, sehingga Nasyirul mempertanyakan apak ini tidak bisa untuk lebih dipercepat. Jika memang bisa lebih dipercepat maka peningkatan pendapatan negara tentunya akan didapat lebih cepat dan lebih banyak.
Perubahan Atas Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Gas Bumi Pada Kegaiatan Usaha Hilir Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM RI
Nasyirul mengatakan bahwa di dalam PerMen No. 19 Tahun 2021 untuk memangkas birokrasi dan sebagainya itu bagus. Pemerintah dalam hal ini mempunyai tujuan yang baik, namun alangkah lebih baik jika dibuka bersama arah dan tujuannya kemana, sehingga bisa ditemukan titik temunya.
Aspek Pengawasan Migas, Minerba, dan Ketenagalistrikan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI
Nasyirul ingin menanyakan terkait listrik 450-900 watt yang mengalami kenaikan tarif listrik sekitar 11%. Nasyirul menyayangkan hal tersebut, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurut Nasyirul, pada hal-hal seperti ini, Pemerintah dan Menteri harus hadir, bukan melepasnya begitu saja kepada mekanisme pasar.
Kinerja PT. Antam — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Antam
Falah ingin dijelaskan dengan detail mengenai agenda yang akan dilakukan oleh PT. Antam dan kesiapan Antam membeli saham Freeport.
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nasyir menanyakan dan mengusulkan kembali soal pansus ini.
Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Yapit Sapta Putra
Falah mengatakan bahwa Pak Yapit di SKK ini sangat terkenal, Falah paham kredibilitas Bapak yang luar biasa. Kita ingin melihat banyak temuan di lapangan terkait dengan izin niaga umum. Karena selama ini izin niaga umum itu hanya sekedar dijadikan alat, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Masih banyaknya oknum yang mempunyai yang tidak tertib. Sehingga perlu ketegasan yang dilakukan oleh BPH Migas yang lebih jelas, sehingga Falah mempertanyakan bagaimana untuk kedepannya dalam mengatasi tantangan tersebut. terkait dengan digitalisasi masih belum semunya yang menggunakan digitalisasi. Masih banyaknya SPBU yang belum teralih karena kendala jaringan. Falah mempertanyakan bagaimana BPH Migas memanfaatkan digitalisasi ini.
Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Nasyirul mengatakan bahwa sepengetahuannya carbonmonosida alias O-nya dapat dijual dengan kisaran harga US$5-6.
Pembahasan RKA Kementerian ESDM 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Jajaran Eselon 1
Falah Amru mengatakan program KESDM masih belum mencerminkan hemat energi. Ia meminta disiapkan kebijakan terkait penghematan kelistrikan. Setelah disahkan di Paripurna, KESDM harus memberikan laporan pada Komisi 7 untuk pengawasan.
Asumsi Makro dan Rencana Kerja 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Nasyirul menanyakan mengenai penyebaran LPG di NTT.
Kepemilikan Saham PT Freeport Indonesia - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut MIND-ID dan Pemerintah Provinsi Papua
Falah menyampaikan selama ini sahamnya Pemda belum jelas, masih tarik menarik walaupun secara formil Provinsi dan Kabupaten penghasil 3% dan 7%. Falah menanyakan apakah penghasilan sejak Januari 2018 sebesar 10% tersimpan di Kementerian Keuangan dan bagaimana status deviden kepemilikan Pemprov Papua.
Proses Seleksi Calon Anggota Komite BPH Migas - RDP Komisi 7 dengan Sekjen Kementerian ESDM
Falah menyampaikan terkait rangkaian proses seleksi yang sudah dilakukan, dalam konteks ini Kementerian ESDM sudah menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002, jadi sudah sejalan semangatnya dengan Komisi 7 DPR-RI. Falah menegaskan bahwa proses seleksi ini harus segera dirampungkan dan juga dilaporkan kepada Presiden dan dibawa ke DPR-RI agar di masa sidang ke depan juga sudah mempunyai Anggota BPH Migas beserta jajarannya.
Arah Kebijakan Pemanfaatan Batu Bara - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
Falah mencoba masuk ke wilayah gugatan Uni Eropa, ini tidak ada pembahasan tentang Freeport, tetapi berhubung bertemu Menteri ESDM, Falah ingin bertanya hal penting ini. Falah melihat akan ada pemindahan smelter, jika benar terjadi ini akan menghambat sampai 2 tahunan. Jadi kita harus lebih bijak melihat kepentingan untuk masyarakat agar tidak ada keterlambatan itu. Falah ingin mempertanyakan terkait Freeport, progress Freeport ini masih 6% dan sangat jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Hal ini juga berpotensi melanggar UU Minerba yang diluncurkan. Falah paham smelter terhambat karena Covid-19, tetapi Falah menanyakan apakah pemindahan ini memang akan dilakukan ke Halmahera atau bertahan di Gresik dengan segala fasilitasnya.
Kelanjutan Program Pertamina dan lain-lain — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina
Falah Amru menanyakan soal sumber dana proyek RDMP ini dari mana, karena sepertinya masih belum jelas.
Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Makro sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RAPBN ta. 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Amru menyatakan bahwa fraksi PDIP memandang volume dari subsidi LPG 3 kg perlu ditinjau ulang karena merupakan kebutuhan masyarakat.
Dampak Pandemi Covid-19 dan Kontribusi terhadap Penanganan Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT. PGN Tbk.
Falah Amru bertanya kepada Dirut PT. PGN, dengan harga jual gas yang saat ini, apa dampaknya kepada infrastruktur yang akan dibangun, jika dampaknya negatif maka bagaimana Dirut Pertamina mengatasi dampak agar BUMN tidak rugi.
Pasokan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi (Migas) – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia.
Falah menanyakan alasan pasokan gas ke Singapura yang berhenti pada 2023, sebab menurutnya, itu terlalu lama sementara pasokan domestik kurang. Menurutnya, perlu alternatif lain untuk mengatasi hal tersebut. Ia juga menanyakan laporan kegiatan dari SKK Migas.
Evaluasi Kinerja PT. PLN Tahun 2019, Proses Pemanfaatan Crued Palm Oil Untuk Bahan Bakar Pembangkit, dan Kesiapan PT. PLN dalam Mendukung Pengembangan Kendaraan Listrik – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN
Falah mengatakan bahwa selama ini masih banyak pembangkit listrik baik yang dikelola oleh BUMN maupun BUMD yang mangkrak, dimohon untuk dilaporkan yang mangkrak ada berapa dan penyebab terjadinya mangkrak apa dan untuk disertakan laporan mengenai jenset yang beroperasi maupun yang mangkrak yang menggunakan bahan bakar ASD.
Strategi Bisnis dan Kinerja PT PGN Tahun 2020 Ditengah Opsi Penurunan Harga Gas - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PGN
Falah mempertanyakan sudah sejauh mana implementasi Perpres tersebut, apakah hanya masih di Kementerian ESDM saja atau sudah dilakukan juga oleh PGN. Bagaimana update PGN bagaimana pembahasan tentang Perpres 40 Tahun 2016 ini. Selanjutnya Falah masih mempertanyakan terkait dengan turunnya saham PGN ini, sebagai Dirkeu PGN bagaimana pendapatnya, Dirut juga pasti merasakan.
Evaluasi Kinerja Blok 2 Terminasi Tahun 2019 (Blok Mahakam dan Blok Sangga 2), Kesiapan PT. Pertamina dalam Implementasi B30, Perkembangan Ahli Kelola Blok Rokan - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Pertamina (Persero)
Falah Amru mengatakan jangan sampai perusahan sebesar Pertamina yang menadi sokong perekonomian melakukan kontrak dengan asal-asalan. Karena jika mencari partner kerja pertamina harus lebih selektif agar proyek yang ditandatangani jangan tiba-tiba tidak jadi bergabung.
Evaluasi Kinerja BPH Migas Tahun 2019 dan Evaluasi BBM Satu Harga - RDP Komisi 7 dengan Kepala BPH Migas
Falah Amru mempertanyakan agaimana BPH Migas menetapkan formula penetapan tarif transmisi yang ada, serta apakah ada formulanya juga. Kemudian, Falah juga masih mempertanyakan bisa tidak formulanya diubah sesuai pemesan. Terakhir, Falah berpesan agar BPH Migas jangan terlalu masuk ke wilayah penetapan tarif transmisi, dijaga lah independennya.
Produktifitas Pengembangan dan Produktivitas Riset Tahun 2019, Progres Pelaksanaan Sistem Inovasi, Inkubasi Bisnis Teknologi Tahun 2019 dan Rencana Program Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Penguatan Inovasi dan Dirjen Penguatan Risbang Kementerian Ristek RI/BRIN
Falah Amru mempertanyakan agaimana BPH Migas menetapkan formula penetapan tarif transmisi yang ada, serta apakah ada formulanya juga. Kemudian, Falah juga masih mempertanyakan bisa tidak formulanya diubah sesuai pemesan. Terakhir, Falah berpesan agar BPH Migas jangan terlalu masuk ke wilayah penetapan tarif transmisi, dijaga lah independennya.
Pembahasan Ketenagalistrikan - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
Falah Amru mengatakan sampai tahun 2026, IPP meningkat sampai 50%. Selanjutnya, Falah Amru mempertanyakan dalam hal ini, PLN berani tidak terkait dengan agremeent. Jika tidak ingin dananya habis.
Peningkatan Tugas dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep - Audiensi Badan Anggaran dengan DPRD Kabupaten Sumenep
Falah Amru mengatakan yang disampaikan oleh rekan-rekan DPRD Kab. Sumenep sudah sangat komplit dan tepat sasaran. Namun ada pertimbangan anggaran pusat dan daerah yang belum dipahami bersama.Kebanyakan anggaran daerah untuk belanja pegawai dan ini sangat banyak. Tentunya dari pihak DPRD bisa juga merespons untuk memberikan usulan kalau ada DAK. Dengan adanya pembangunan fisik juga akan memberikan dampak yang bagus untuk ekonom, dengan begitu perekonomian akan jalan. Titik beratnya pembangunan poros jalan dsb ini salah satu untuk memperlancar ekonomi wilayah Sumenep. Jadi pointnya sebenarnya sudah tepat disampaikan ke ketua Banggar. Terkait usulan pembangunan infrastruktur misalnya dengan kawasan wisata. Selama ini kawasan wisata apakah sangat diperlukan dan memberikan kontribusi untuk daerah. Kalau iya ya tentunya kita dorong karena jangan sampai kita melihat. Ada beberapa proyek yang dikerjakan ternyata mangkrak. Contohnya gudang rumput laut kan itu mangkrak. Hal-hal seperti ini membuat mubadzir dann anggaran yang dikeluarkan tidak ada manfaatnya.
Pelaksanaan Program Kegiatan Subsektor Gas Hingga Triwulan Ke-3 Tahun 2019, Rencana Program Subsektor Gas Tahun 2020 dan Isu – Isu Aktual Lainnya – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirut PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Falah A menanyakan apakah pembangunan Jargas benar-benar dilakukan atau tidak. Jangan sampai seperti istilah sekarang, “halu”.
Latar Belakang
Nasyirul merupakan seorang profesional swasta yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Indokarya Farma, sebuah produsen jamu merek SEGER AYU. Nasyirul juga menjabat sebagai Ketua Departemen Agama dari DPP PDI-P.
Nasyirul Falah Amru terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) setelah memperoleh 104.208 suara. .
Pendidikan
S1, Universitas Nasional, Jakarta (1999)
S2, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Perjalanan Politik
Nasyirul sudah aktif berorganisasi sejak di bangku kuliah. Pada tahun 1998 Nasyirul adalah anggota di Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta (FKSMJ), sebuah organisasi penggerak seputar kejadian penembakan mahasiswa di kerusuhan 1998. Nasyirul bergabung di organisasi sayap pemuda dari Nahdatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) sebagai Bendahara di 2008. Dan di 2010, Nasyirul menjadi Bendahara Pengurus Besar Nahdatul Ulama.
Di 2011, Nasyirul bergabung di organisasi sayap PDIP yaitu Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) menjadi Ketua Pengurus Pusat dan sekaligus terpilih menjadi Ketua Departemen Agama dari DPP PDIP.
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
RUU KPK 2015
Pada 6 Oktober 2015, Falah Amru mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.
Tanggapan
Kenaikan Harga BBM
30 Maret 2015 - menurut Nasyirul Pemerintah melakukan pelanggaran. Nasyirul menyoroti bahwa pada Raker lalu Komisi 7 memutuskan bensin Premium tidak disubsidi. Tapi sekarang malah mau disubsidi dari Rp.7.900 ke Rp.7.400. Nasyirul minta klarifikasi ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) mengapa tidak mengacu kepada kurs yang ditetapkan di APBN saja.