Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Jawa Timur XI
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sumenep
Tanggal Lahir
22/10/1962
Alamat Rumah
Jl. Antariksa No. 63, RT 004/RW 002, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur XI
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

MH Said Abdullah adalah wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur XI (Madura) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Said terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Pada periode 2009-2014 Said duduk di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Said adalah Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur (2010-sekarang).

Said Abdullah mempunyai latar belakang yang panjang dan beragam. Said sempat menjadi tukang cuci mobil dan pedagang kripik tempe sebelum menjadi wakil rakyat di DPR-RI dari Madura. Usai Pemilu tahun 1987 Said menjadi Staf Ahli Wakil Ketua DPR-RI di bidang Polkam. Said juga seorang profesional dan menjadi Manajer Operasi dari PT.Sinar Agung Pratama (1993-1996) dan Manajer Marketing di CV.Bangun Arta (1997-2005).

Pahit manisnya hidup selama di Jakarta menjadi cambuk untuk terus berkarya. Ia pernah mendapatkan gaji Rp 68 juta per bulan.
"Saya sempat mengeluti bisnis batu bara yang setiap tahunnya mampu memasok 300 ribu ton. Gaji saya pada tahun 1997, mencapai Rp 69 juta. Pikiran sederhana, ngapain harus jadi anggota dewan yang gajinya waktu itu hanya Rp 4,2 juta. Sehingga saya sempat menolak pada ibu Mega untuk nyaleg ,"ucapnya.

Said baru memutuskan untuk menjadi caleg dari dapil Madura pada tahun 2009.

Di 2012 Said diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan barang dan kitab suci Al-Quran di Kementerian Agama dengan terdakwa Zulkarnaen Djabar pada tahun anggaran 2011-2012. (sumber)

Di 2012 Said diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dana penyelenggaraan haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, sebagai terdakwa. (sumber)

Pendidikan

SDN 1 Kepanjin Sumenep
SMP Ma'arif Sumenep
SMAN 1 Sumenep

Perjalanan Politik

Anggota MPP PDI (1986)
Sekretaris DPC PDI
DPC Pemuda Demokrat Sumenep
Ketua Majelis Muslim Indonesia
Sekretaris OSIS SMAN 1 Sumenep
Anggota DPR RI FPDIP (2004-sekarang) (Komisi 8)
Calon Wakil Gubernur Jawa Timur 2013-2018 mendampingi Bambang D.H., mantan Walikota Surabaya.

Visi & Misi 

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

 

Tanggapan

Transfer Daerah dan Dana Desa dalam Rangka Pembicaraan TK.I/Pembahasan RUU Tentang APBN TA. 2019

18 Oktober 2018 - Pada Raker Banggar dengan Pemerintah, Said mengatakan rekap dari pimpinan ada 209 Kabupaten yang mengusulkan anggaran. Said menyesalkan data dari pemerintah yang entah ada dimana. Said khawatir kalau dibuka disini, nanti difoto dan menyebar data-data ke daerah-daerahnya. Said mengatakan untuk membuka saja tabelnya walau konsekuensinya data. Said juga mengatakan bolak balik reses ke daerah pasti ditanya daerah. Apalagi Banggar. Kalau kunker selalu dikasih proposal. Mari kita minta pemerintah transparan juga tinggal mekanisme pemerintah. Untuk permasalahan formula yang dikatakan oleh Koor Panja Pemerintah, Said menanggapi kalau semuanya sudah tahu dan bisa menerima. Namun, mekanisme usulan dewan dan dari pemerintah bagaimana mempertemukannya. Said berpendapat, Koor Panja Pemerintah tidak perlu menutup-nutupi bagian representasi karena ini sudah rapat terbuka. [sumber

Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat dalam RUU APBN 2019

18 Oktober 2018 - Pada Rapat Panja Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Said mengatakan pembahasan ini tentu harus dihadiri dari pukul 3. Said berpendapat, tidak mungkin permasalahan ini kita kuliti satu-satu. [sumber

Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan 

3 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Pemerintah dll, Said menjelaskan bahwa Raker akan dibahas pendapatan migas, subsidi listrik dan BBM. Said juga berpendapat bahwa subsidi listrik selalu tidak tepat sasaran dan karena ini masih pagu indikatif, masih awal, untuk itu Said meminta dijelaskan pokok-pokok kebijakan saja bukan detail. [sumber]

Infrastruktur dan Pendidikan Sulawesi Barat

29 November 2016 - Dalam Audiensi Badan Anggaran (Banggar) dengan DPRD Sulawesi Barat, Said mengatakan, berdasarkan data dari sisi peneriman negara dibanding tahun 2017 dan  2016 ada penurunan sekitar 6,8 persen penerimaan negara per November. Said menjelaskan, memasuki tahun 2017, sebenarnya Badan Anggaran perlu memerhatikan kekurangan dana. Said melanjutkan, kekurangan dana telah menjadi persoalan serius seperti yang terjadi pada Gubernur Sulawesi Utara yang kekurangan dana mencapai Rp1.900.000.000. Said mengatakan, jika data yang diperoleh masih keliru, maka penyaluran dana bisa jadi tidak tepat sasaran. Padahal, sewaktu di Jawa Timur ada penambahan sebanyak Rp2.900.000.000.000, tetapi masih terdapat kekurangan dana sebanyak Rp 411.000.000.000. Said berharap, APBN di tahun depan akan ada perubahan dari pihak Badan Anggaran akan mengusahakan dengan sungguh-sungguh.[sumber]

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Said memimpin rapat setelah rapat diskors dan setelah skors dicabut. Ia menanyakan terkait persetujuan laporan seluruh Panja dan draf RUU. Said menyampaikan bahwa Banggar sudah menyetujui dana Rp36 Triliun untuk BPJS. Setelah mendengar pandangan dari seluruh Fraksi yang telah hadir, Said menanyakan apakah pembicaraan RUU RAPBN 2017 ini dapat dilanjutkan pada tingkat 2 dan dilanjutkan dengan penandatanganan draf RUU. [sumber]

RAPBN 2017 - Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, LMAN, BPJS-K

22 September 2016 - Pada Banggar rapat dengan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), BPJS Kesehatan, dan Panja Pemerintah, Said menanyakan mengapa permintaan dana pemerintah tidak dimasukkan ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) bukan pembiayaan. Untuk LMAN dan BPJS, Said menanyakan tentang perbedaan BPJS dan LMAN, juga tentang pembiayaan BPJS dan LMAN. Said menilai di setiap daerah yang memanfaatkan dana BPJS adalah kalangan menengah atas. Sementara itu, di desa para peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak tahu ada dana BPJS. Said menyatakan semua pembiayaan yang diajukan pemerintah akan disetujui, kecuali pembiayaan LMAN karena perlu dibahas lagi dan BPJS karena pahamnya berbeda dengan DPR. Said mengatakan jika defisit mencapai 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), maka anggaran akan ditetapkan. Said menyatakan masih belum paham terkait pemberian peminjaman pada APBN. Said bertanya apakah maksudnya penerusan dana pinjaman supaya rate-nya lebih baik. Said mengatakan PLN ekuitina 1,7 persen dan tidak ada yang akan memberikan pinjaman. Said mengerti akan kebutuhan tanah, tetapi Said menanyakan apakah Rp21,56 Triliun anggaran untuk LMAN akan habis dalam satu tahun. Said menanyakan juga kebutuhan sesungguhnya LMAN dan strategic action plan BPJS.

Pukul 12.00 WIB Said menskors rapat hingga pukul 13.30 WIB. Pukul 14.35 WIB Said mencabut skors rapat, rapat dilanjutkan kembali.

Said meminta penjelasan jajaran direksi LMAN, terkait anggaran yang proporsional, pembiayaan tidak ada sangkut pautnnya dengan belanja kementerian/lembaga. Said meminta LMAN memberikan paparan berapa sesungguhnya investasi untuk pembelian lahan. Said mengatakan jika pemerintah, yakin Rp21,65 Triliun pembiayaan terserap semua, DPR tidak akan menolak. Terkait BPJS, Said meminta agar sistemnya diperbaiki agar peserta mandiri segera membayar karena pemerintah tidak mungkin terus menjadi sapi perah untuk BPJS. Said mengkritik BJPS dengan mengatakan ingin menjadi direksi BPJS karena tidak usah kerja tetapi gajinya besar, jika kekurangan dana maka meminta dana ke pemerintah melalui dana cadangan. Said memaparkan bahwa peserta PBI ada 92 Juta dari pemerintah, sudah kelebihan 5 Juta. Di Sumenep peserta PBI ada 540.000 orang, ada juga di Madura yang rumahnya hanya 2x1 meter, tetapi tidak termasuk peserta PBI. Said menyayangkan sistem yang membuat orang miskin yang berhak mendapat fasilitas dari negara jadi tidak mendapat fasilitas. Fasilitas malah dinikmati orang kaya yang seharusnya tidak berhak. Said mengkritik direksi BPJS tidak berbuat apa-apa untuk menindak orang kaya yang sakit dan mendapat fasilitas dari BPJS, tetapi tidak membayar dan tidak ditagih. Said mengatakan bahwa seharusnya BPJS menagih peserta mandiri untuk membayar. Said menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada pencadangan untuk BPJS, ini adalah yang terakhir kali.

Said mengatakan bahwa Banggar mendorong pemerintah untuk menghemat anggaran dan melakukan belanja kementerian/lembaga yang tepat sasaran serta mendahulukan program prioritas. Said berharap setelah APBN 2017 ditetapkan jangan sampai ada penghematan lagi. Said memaparkan anggaran-anggaran yang akan ditetapkan. PDB negara masih Rp12.500 Triliun, tahun 2017 ada pada Rp13.600 Triliun. Defisit negara 2,41 persen dari PDB, yaitu sekitar Rp332 Triliun. Pembiayaan utang tahun 2017 sekitar Rp389 triliun. Pembiayaan investasi pada RAPBN, investasi pada BUMN, satu PMN pada infrastruktur Rp1 Triliun, PMN pada sarana multi infrastruktur Rp2 Triliun. Investasi pada BLU, PPDPP sebesar Rp9 Triliun. Dana pengembangan pendidikan nasional ditetapkan sebesar Rp2,5 Triliun. PMN pada lembaga ekspor sebesar Rp3 Triliun. Investasi pada BUMN (PMN) tahun 2017 sebesar Rp4 Triliun. Untuk cadangan pembiayaan investasi, Said memaparkan investasi pada BPJS untuk DJS sebesar Rp3,6 Triliun, investasi pada BLU Rp1,5 Triliun. Pembiayaan investasi LMAN disetujui dari Rp21,65 Triliun menjadi Rp20 Triliun. Cost recovery yang disetujui oleh Komisi 7 DPR, yaitu dari 11 Miliar USD menjadi 10,4 Miliar USD. Dari nota keuangan, Said menuturkan bahwa total penerimaan migas tahun 2017 sebesar Rp105.453,27 Triliun. [sumber]

RAPBN 2017

20 Juli 2016  - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (MenKeu) dan Kepala Bappenas, Said meminta Pemerintah untuk melaksanakan keputusan MK terkait ganti rugi Lapindo kepada pengusaha. [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Menurut Said Indonesia perlu tentara kuat, namun bila dilihat anggarannya turun di 2016. Bantuan Sosial untuk keagamaan ada penurunan dari Rp.57 triliun menjadi Rp.52 triliun di 2016. Menurut Said banyak pemuka agama yang tidak mau terima.

Said menyoroti bahwa tidak ada di pagu anggaran untuk masalah perumahan TNI/POLRI. Said minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Penyediaan Perumahaan (Dirjen Perumahan) mengapa alokasi anggaran tersebut tidak tercatat. Said menegaskan perlunya anggaran tersebut ada dan mohon ke Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan (Dirjen Perumahan) agar ditulis dan tidak diabaikan. Jangan program setahun ada, setahun hilang.

Menurut Said Pemerintah kita melakukan penambahan kemiskinan karena jumlah Raskin-nya naik.  [sumber]

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - RAPBN 2016

22 Juni 2015 - Said menyoroti bahwa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tidak ada sama sekali mengenai Kepolisian RI (Polri) di bidang keamanan. Said menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini Badan Anggaran (Banggar) tidak perlu jawaban Pemerintah karena akan dibahas lebih dalam dengan Tim Perumus.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sumenep
Tanggal Lahir
22/10/1962
Alamat Rumah
Jl. Antariksa No. 63, RT 004/RW 002, Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Jawa Timur XI
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan