PDI Perjuangan - Banten I

Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Hasbi menyatakan Fraksi PDI-Perjuangan menggarisbawahi dari renstra dan visi misi dari BPKH secara gais besar menyetujui, tapi terdapat catatan-catatan. Fraksi PDI-Perjuangan ingin realisasi kemaslahatan di tahun 2024 bisa lebih cepat.

Latar Belakang

Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 40.181 suara.

Sebelumnya Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Banten I (Lebak & Pandeglang) setelah memperoleh 51,059 suara. Hasbi adalah putra dari mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya (2003-2013) dan adik dari Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya (2013-2018). Sepupu dari Hasbi juga adalah Anggota DPR-RI periode 2014-2019 di Dapil yang sama yaitu Vivi Sumantri Jayabaya dari Demokrat.

Hasbi adalah pengusaha dan menjabat sebagai Direktur PT. Giri Jaya Putra (penyedia barang konstruksi) rekanan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur. Hasbi juga adalah Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lebak (2010-2014).

Pada masa kerja 2014-2019 Hasbi bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

SDN Kejaksaan Tahun 1990-1996

SMPN 4 Tahun 1996-1999

SMAN I Tahun 1999-2002

Perjalanan Politik

Keluarga dari Hasbi adalah salah satu dari dua keluarga besar dinasti politik di Banten, keluarga dinasti Atut (Ratu Atut Chosiyah) dan keluarga dinasti Jayabaya (Mulyadi Jayabaya). (sumber)

Hasbi adalah Ketua KONI Kabupaten Lebak (200-2014)

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Managing Disaster Risk Nasional - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 15 April 2015 - Hasbi menanyakan ke BNPB tingkat prioritas dari revisi UU penanggulangan bencana yang akan direvisi oleh BNPB. [sumber]