Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Banten II
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
11/02/1954
Alamat Rumah
Jalan Kedoya Raya No. 3, RT 005/RW 004, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Banten II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Ichsan Soelistio lahir di Jakarta, 11 Februari 1954. Ichsan sebetulnya gagal dalam pileg 2009, karena jumlah suara yang didapat kalah bersaing dengan Murdaya Poo (20.756 suara, di Banten II). Tapi karena Murdaya Poo mendapat sanksi partai (dipecat), Ichsan menggantikan posisi Murdaya (Pergantian Antar Waktu/PAW) sejak Desember 2009. Ichsan kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama (Banten II) dengan perolehan 17.994 suara.

Pendidikan

BSc Industrial Engineer Metropolitan University Leeds (1979)

Perjalanan Politik

Selama di Komisi III, Ichsan cukup intens menghadiri berbagai rapat Komisi III. Spesifik pada RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dibahas oleh Komisi III, Ichsan tidak intens hadir dan hanya beberapa kali mengikuti rapat. Meski demikian, posisi Ichsan sama seperti anggota Fraksi PDIP di komisi III lainnya yaitu agar RUU KUHAP dan RUU KUHP segera selesai dibahas agar menjadi UU. Ichsan (2012) menolak revisi UU KPK dimana revisi atas UU ini dianggap melemahkan KPK.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada 

Sikap Politik

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Ichsan Soelistio mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.  [sumber]

Perppu KPK

20 April 2015 - Ichsan menyarankan untuk pimpinan KPK kedepannya agar lebih bijaksana, dan setuju untuk membicarakan Perppu KPK ini di Panja.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

Menolak UU Pilkada dengan pasal inti bahwa Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, karena bersikap mendukung pilkada langsung oleh rakyat.  [sumber]

UU MD3 (2014)

Menolak revisi UU MD3.  [sumber]

Paripurna Voting Paket Pimpinan DPR 2014-2019

Menolak ambil bagian sebagai anggota DPR yang menyetujui paket pimpinan DPR 2014-2019 (dengan Ketua DPR 2014-2019 terpilih Setya Novanto). Bagian dari pelaku walkout atas proses voting paket pimpinan DPR 2014-2019.  [sumber] 

Tanggapan Terhadap RUU

RUU KUHP

15 Januari 2018 - Ichsan beranggapan bahwa pengurus partai politik juda bisa kena karena menerima kesbangpol. Kemudian Ichsan menanyakan terkait radikal dan terorisme mengapa yang dibahas hanya Komunisme dan Marxisme saja sehingga Ia menyarankan untuk tidak mengunci pembahasan hanya sampai situ saja. ISIS juga menjadi bagian dari pertanyaan anggota legislatif (aleg) yang mewakili Banten 2 ini karena menurutnya radikalisme seperti itu harus masuk juga. [sumber]

Tanggapan

Penyesuaian Anggaran Tahun 2019 Hasil Pembahasan Anggaran

24 Oktober 2018 – Komisi 3 rapat dengan Kemenkumham, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Ichsan menyatakan bahwa jumlah anggaran yang sudah diberikan dan ditetapkan untuk mitra komisi 3 sudah merupakan jumlah yang terbaik.[sumber]

RKA K/L Tahun 2019

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan BNN dan PPATK, Ichsan menanyakan mengapa PPATK bisa tidak mengetahui penunggakan pajak yang ada, padahal jika hal tersebut diketahui dapat membantu meningkatkan rasio pajak. Selain itu, Ichsan juga menanyakan berapa biaya yang dibutuhkan PPATK untuk melakukan sosialisasi. Kepada BNN, Ichsan menyatakan bahwa penambahan anggaran tidak bisa 100% dikabulkan. [sumber

RKA-K/L dan RKP-K/L T.A 2019 Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK

6 Juni 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATKIchsan mengatakan bahwa dilihat dari anggaran PPATK yang hanya Rp134 Miliar, dan adanya keinginan ditambah menjadi Rp190 Miliarmenurutnya tidak ada pilihan lain selain mendukungnya, karena itu sangat mendukung penambahan tersebut. Lalu terkait tambahan Komnas Perempuan, Ichsan menilai naiknya cukup banyak, ia juga menanyakan tempat tinggal Komisioner selama ini jika memang tidak ada kantor. Ichsan pada prinsipnya mendukung adanya tambahan anggaran. Terkait peran Komnas HAM dalam Pilkada, Ichsan menanyakan hal apa yang diawasi dan dipantau oleh Komnas HAM, ia mengaku tidak pernah mendengar terkait itu, Ichsan meminta penjelasan lebih detail. Menurutnya kalau program jelas akan didukung, tapi kalau hanya statement dipertanyakan. Ichsan menanyakan pengawasan Pilkada yang dilakukan oleh Komnas HAM, karena anggota Komisi 3 lengkap dari Aceh hingga Papua. [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019

5 Juni 2018 – Pada Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung. Ichsan mengatakan bahwa beberapa program Kejaksaan sangat dibutuhkan, fasilitas di daerah disampaikan bahwa sangat minim, menurut Ichsan hal itu perlu perhatianselain pembangunan yang terpusat di kota.[sumber]

BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD - Penyempurnaan Anggaran TA 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar

4 Juli 2018 - Dalam RDP Komisi 3 dengan BNN, Sekjen MPR-RI, dan Sekjen DPD-RI, terkait permintaan tambahan DPD-RI untuk pembangunan gedung kantor, Ichsan menanyakan apakah itu usulan baru atau sudamendapatkan persetujuan sebelumnya.

Sementara terkait MPR-RI Ichsan mengaku tidak ada komentar karena memang ada pimpinan baru, pelantikan, dan lain sebagainya. 

Kepada BNN, Ichsan menyinggung tentang penambahan intelligence toolkit dalam rangka mempermudah pergerakan dengan memperdayakan IT, dari jumlah angggaran Rp220 Miliar berbanding Rp500 juta, Ichsan menanyakan mana yang menjadi prioritas dan apakah dengan Rp500 juta sudah bisa menyelesaikan masalah atau belum. [sumber]

Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim MA Hubungan Industrial

26 Maret 2018–Saat FPT atas nama Sugeng Santoso, Ichsan menanyakan jika ada persoalan industrial, pekerja yang sudah memenuhi haknya lalu dia mengajukan pensiun dini, tetapi tidak diizinkan, apakah hal tersebut hak pekerja atau kebijakan perusahaan, Ichsan meminta jawaban legal reasoning-nya. [sumber]

Evaluasi KPK

13 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ichsan berpendapat membangun sistem belumlah cukup dan perlu ada pengawasan agar sistem berlangsung baik. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan

25 Agustus 2016 - Dalam Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan yang digelar Komisi 3 DPR-RI,  Ichsan melihat bahwa calon sudah dipanggil KPK sebanyak tiga kali soal pelaporan keuangan dan juga dua kali sudah pernah dipanggil KPK. Oleh karena itu, Ichsan meminta penjelasan terkait pemanggilan tersebut dan memberikan sebuah pertanyaan apakah yang akan dilakukan untuk melakukan perbaikan di Mahkamah Agung (MA). [sumber]

Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

21 Juni 2016 - Ichsan mengatakan bahwa untuk Polri Icshan tidak ada komentar karena untuk peningkataan keamanan butuh anggaran yang cukup besar.  [sumber]

RAPBN 2017 - MPR, DPD, dan MA

16 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan MPRDPD, dan MA, Ichsan membahas tentang pemotongan yang akan dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dimanfaatkan untuk fasilitas gedung, kemudian ia menanyakan akankah pemotongan ini mempengaruuhi kinerja MK sendiri atau tidak. [sumber]

Anggaran Mahkamah Agung

9 Juni 2016 - (DetikNews) - Anggaran lembaga yudikatif terancam macet gara-gara Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dua kali tidak menghadiri rapat dengan DPR. Menyikapi hal itu, pimpinan MA akan menggelar rapat.

"Saya sudah dapat informasi itu dari teman di DPR. Nanti saya informasikan ke pimpinan MA, bagaimana nanti jalan keluarnya," kata juru bicara MA hakim agung Suhadi saat dihubungi detikcom, Kamis (9/6/2016).

Nurhadi dua kali tidak hadir untuk membahas anggaran MA dan pengadilan di bawahnya. Dalam ketidakhadiran keduanya siang ini, Nurhadi beralasan sedang menjadi Ketua Panitia Seleksi Calon Ketua Pengadilan Negeri. Nurhadi diwakili oleh Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Aco Nur. DPR tidak menerima alasan itu.

"Rata-rata semua lembaga kan hadir, kalau MK yang Sekjennya," ujar Suhadi mengakui bahwa rapat anggaran merupakan rapat yang penting.

Sejatinya, MA akan mengajukan penambahan anggaran seperti pembangunan gedung pengadilan lebih dari 80 gedung. Namun gara-gara Nurhadi tidak datang dua kali, DPR memilih memberi tanda bintang kepada permohonan anggaran tambahan itu. Perwakilan MA Aco Nur juga diusir.

"PN-PN mengeluh, ada banyak kekurangan. Di sini perlu dibahas mengurangi kemewahan di kantor pusat di tengah pemotongan, dan pemanfaatan untuk peningkatan di daerah-daerah. Kalau waktu tidak cukup, dibintangi saja terkait tambahan MA ini tapi rapat ini dilanjutkan saja terus," kata anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Ichsan Soelistio dalam rapat kerja di Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).  [sumber]

Evaluasi KPK - Kasus RS Sumber Waras, Reklamasi Jakarta, dan isu lainnya

5 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ichsan mempertanyakan terkait dengan kasus RS Sumber Waras tentang bagaimana cara mengembalikan uang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Ichsan menyarankan agar KPK dan BPK dipertemukan di ruang rapat ini. [sumber]

Pemilihan Hakim Agung

Pada Fit & Propert Test Suhardjono pada 1 Juli 2015 - Ichsan menanyakan pandangan Suhardjono tentang tindak pidana pencucian uang dan bagaimana intergritas Suhardjono sebagai hakim yang dilihat dari keputusan yang telah diambilnya.  [sumber]

Pemilihan Kapolri

Pada 25 Maret 2015 pada RDPU dengan pengacara O.C Kaligis dan Indra Azwan dari LBH Jakarta - Ichsan memberi dukungan kepada O.C Kaligis karena menurutnya tidak ada dasar hukum untuk tidak melantik BG. Ichsan mohon rekomendasinya diteruskan ke Presiden Joko Widodo karena Komisi 3 sudah sampai dua kali merekomendasikan BG.  [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung & KPK

Pada 10 Februari 2015 - Sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh Kejagung, Ichsan menilai angkanya terlalu berlebihan.

Sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh KPK, Ichsan tidak se-apresiatif seperti Akbar Faizal karena menurutnya anggaran KPK sebesar Rp.898 milyar sudah lebih dari cukup.  Ichsan menilai anggaran untuk pengusutan di KPK tidak transparan dan minta KPK untuk memberikan rincian biaya rata-rata per kasus yang masuk klasifikasi penyelidikan dan penyidikan.  [sumber] 

Penyempurnaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar

4 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan MK, PPATK dan BNPT, Ichsan berpendapat, bahwa untuk dipenuhi 100% permintaan tambahan itu tidak mungkin. Ichsan juga mengemukakan bahwa tugas Komisi 3 bagaimana yang paling minimum agar diperjuangkan, maka Ichsan meminta mitra agar menyampaikan batas atas dan bawah dari tambahan anggaran yang diminta. Untuk batas atas Ichsan sudah mendapatkan angkanya dari penjelasan BNPT yaitu sebesar Rp155,2 miliar, tinggal disampaikan batas bawahnya. Ichsan menanyakan program mana saja yang sangat dibutuhkan untuk tahun 2019 nanti. [sumber

 

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
11/02/1954
Alamat Rumah
Jalan Kedoya Raya No. 3, RT 005/RW 004, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Banten II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan