Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia
Marinus mengatakan apakah ada pengaruh dari kuantitas dan kualitas sanksi yang diberikan kepada 10
stasiun TV terhadap perpanjangannya.
Izin Satelit dan Interkoneksi — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI
Marinus mengatakan dalam proses penentuan tarif terkait Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 harus transparan. Ia menanyakan status tarif simetri sebanding dengan investasi operator atau tidak. Marinus mengaku senang ketika mendengar penjelasan dari Menkominfo RI dan dirinya mengatakan Komisi 1 DPR-RI akan mendukung jika Peraturan Pemerintah sudah direvisi dan konsep sudah dikembangkan. Terakhir, Marinus mengatakan terdapat perbedaan penghitungan antara operator dengan Pemerintah.
Evaluasi Kinerja Tahun 2017, Realisasi Anggaran Tahun 2017, dan Rencana Program Kerja Tahun 2018 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI)
Marinus mengatakan bahwa Komisi 1 DPR-RI akan terus memantau permasalahan lahan yang ada di Cimanggis. Ia menyarankan agar LPP RRI meminta lahan-lahan milik negara sebagai kompensasinya daripada harus meminta anggaran untuk pengadaan lahan yang baru untuk membangun stasiun RRI. Marinus juga melihat adanya perbedaan antara pemanfaatan lahan dan alih status.
Evaluasi Pencapaian Tahun 2016, Rencana Kegiatan Tahun 2017, dan Tindak Lanjut Laporan BPK Tahun 2016 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pers
Marianus bertanya bagaimana tanggapan Dewan Pers dengan wartawan yang dibayar untuk menaikkan suatu berita, namun berita yang dinaikan bukan karena kualitas tetapi karena wartawan tersebut mendapatkan sesuatu.
Evaluasi Pencapaian Program Kerja Tahun 2016 dan Rencana Program Kerja Tahun 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indoesia
Marinus bertanya apakah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak melakukan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan. Marinus juga menjelaskan bahwa program televisi seperti Ganteng-Ganteng Serigala dan lain-lain tetap tayang, apa argumentasi kenapa siaran ini tetap tayang padahal kontennya tidak mendidik.
Pengawasan Peredaran Obat Secara Online — Komisi 9 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM)
Marinus menyampaikan bahwa didapilnya banyak sekali pabrik-pabrik dan produk makanan yang tidak sesuai aturan. Disana terdapat customer yang langsung datang ke tempat makanan, tetapi kalau dilihat kesana, tempatnya tidak layak, tetapi semua orang menyukai makanan disana. Melihat hal tersebut, Marinus bertanya bagaimana BPOM menanggapi dan mengatur ini. Selain itu, di dapilnya pun banyak pabrik makanan dan produk makanan yang tidak sesuai dengan aturan. Melihat hal tersebut, Marinus bertanya bagaimana kerjasama BPOM dengan instansi lain tentang pemblokiran promosi-promosi obat dan makanan yang tidak sesuai aturan.
Defisit, Peraturan Direktur, Fraud dan Lain Sebagainya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional
Marinus mengatakan bahwa ada peserta tidak aktif sebanyak 17.000. Sedangkan, jika dikerjakan akan defisit. Marinus juga mengatakan bahwa setiap tahun peserta tidak aktif makin bertambah.
Capaian Kinerja Pemberantasan Narkotika – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Narkotika Nasional
Marinus menanyakan alasan dari artis-artis yang memakai narkoba hanya direhabilitasi. Ia juga menanyakan upaya BNN dalam menangani peredaran narkoba di lapas. Kemudian ia menanyakan mengenai upaya BNN terhadap ASN yang terindikasi memakai narkoba.
Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Semester I Tahun 2019 dan Isu-isu Lainnya – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Marinus mengatakan baru-baru ini di terjadi penusukan pada bapak Wiranto di Pandeglang. Di berita, BIN dikatakan sudah mengetahui dan mengikuti gerakan selama tiga bulan sebelum ini. Ia meminta penjelasan mengenai hal tersebut jika BIN sudah mengetahui dan menanyakan apakah BNPT tidak mendapatkan informasi yang sama. Selain itu, terkait kasus teroris ia mengatakan BNPT bisa melakukan koordinasi.
Latar belakang
Marinus Gea terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Banten 3 setelah memperoleh 41.471 suara.
Pendidikan
Alumnus Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Pasca Sarjana Universitas yang sama program studi Magister Akuntansi.
Perjalanan Politik
Marinus Gea mulai aktif di dunia politik pada tahun 2003 ketika ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB). Pada tahun 2004, Marinus Gea terlibat dalam pencalonan Megawati sebagai relawan Komando Bela Mega.
Di tahun 2012 terlibat di organisasi sayap partai PDI-Perjuangan, Taruna Merah Putih dan menjadi Ketua DPC Taruna Merah Putih Kota Tangerang.
Diluar aktivitasnya di dunia politik, sejak Juni 2012 melalui Musyawarah Nasional FSP KEP SPSI beliau menjadi salah seorang pengurus pusat dari organisasi buruh ini.
Sejak 30 Mei 2017, Marinus dipindahtugaskan dari Komisi I DPR-RI ke Komisi IX DPR-RI yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, serta kesehatan.
Sikap Politik
RUU KPK 2015
Pada 6 Oktober 2015, Marinus Gea mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015. [sumber]
Tanggapan
Biaya Interkoneksi
24 Agustus 2016 - mengatakan bahwa dalam proses penentuan tarif berdasarkan PP 52 tahun 2000 haruslah transparan. Marinus kemudian menanyakan apakah status tarif simetri sebanding dengan investasi operator. Marinus mengaku senang ketka mendengar penjelasan Menkominfo dan Ia menyatakan dukungannya bila PP usdah direvisi serta konsepnya sudah dikembangkan. Marinus menyatakan adanya perbedaan penghitungan antara operator dengan pemerintah. [sumber]
Rencana Strategis TVRI-RRI
10 Juni 2015 - Marinus minta klarifikasi ke Direktur Utama TVRI (Dirut TVRI) apakah Pagu Anggaran baru yang diminta untuk kebutuhan pembayaran hutang TVRI. [sumber]
Biaya Interkoneksi
24 Agustus 2016