Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Bali
Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tabanan, Bali
Tanggal Lahir
31/12/1959
Alamat Rumah
Jl Patih Nambi Gang Bulan No. 5 Denpasar, Bali dan Blok E-3 No.391, Kalibata. Pancoran. jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
021-798 9341 / 021-575 6439

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Bali
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan

Latar Belakang

I Made Urip merupakan lelaki Asli Bali yang merupakan bapak dari dua anak. Ia adalah suami dari Ni Made Usmantari. I Made Urip memulai karirnya sebagai tenaga pengajar di berbagai SMU di Bali sejak tahun 1985 hingga 1998, dan merupakan staf pengajar di Lembaga Pendidikan Teknos Denpasar sejak 1987-1998.

Lelaki yang memiliki hobi berdiskusi ini menyalurkan hobinya dengan terjun ke kancah politik di usianya yang relative muda yaitu 23 tahun. Saat itu, ia bergabung dengan pimpinan anak cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

Pada masa kerja 2014-2019 Made Urip bertugas di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan pangan.

Di 2008 Made Urip diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi alih fungsi hutan di Tanjung Api-Api Banyuasin, Sumatera Selatan, yang melibatkan terdakwa korupsi, Sarjan Tahir. (sumber)

Pendidikan

S1, Universitas Mahasarawati (1986)
Sedang program pasca sarjana, Universitas Satyagama

Perjalanan Politik

Debut politiknya dimulai  sebagai wakil ketua DPC PDI Tabanan Bali tahun 1988-1994, kemudian menjadi wakil serketaris III DPD PDI-P Bali tahun 1994-1998, tahun 1998-2000 ia menjabat sebagai serketaris DPD PDI-P Bali, tahun 2000-2005 ia kembali terpilih menjadi wakil ketua PDI-P Bali dan juga pernah menjadi PAC PDI tahun 1982-1987. Dari perjalanan politiknya dapat dipastikan bahwa perjalanan politik I Made Urip mengalami kemajuan yang dinamis. Hal itu terbukti dengan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari partai PDI-P dengan daerah pemilihan Bali. Ia mendapatkan nomor urut 3 (tiga) dengan perolehan suara 146.523 yang berhasil membawanya ke kursi DPR RI, pada pemilihan ini ia memperoleh suara terbesar dari kandidat lainnya.

Ia dipercaya untuk menjabat sebagai pejabat penting pada lembaga pemerintahan diantaranya sebagai wakil ketua fraksi PDI-P tahun 1999-2001, kemudian sebagai ketua sub pertanian Komisi III PDI-P tahun 2001-2003. Pernah menjabar sebagai wakil ketua komisi DPR tahun 2003-2004 dan merupakan anggota DPR RI tahun 1999-2004. Pada tahun 1999, era kepemimpinan Megawati, I Made berhasil masuk Ibukota sebagai anggota DPR-RI, kemudia dilanjutkan pada era Kabinet Indonesia Bersatu jilid II  ia menjabat sebagai wakil rakyat komisi IV yang membawahi bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Selain jabatan itu ia juga menduduki jabatan strategis lainnya seperti Fraksi PDIP, dan panitia anggaran. 

Visi & Misi

Belum ada 

Program Kerja

Belum ada

Sikap Politik

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

3 Maret 2016 - Menurut Made, Pasal 77 dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam tetap diperlukan dan akan tetap disahkan.  [sumber]

17 Juni 2015 - Menurut Made Urip proyek reklamasi dapat menggusur nelayan karena mereka tidak dapat menyandarkan perahunya. Dan menurut Made Urip pengusaha pariwisata juga banyak yang menguasai kawasan pantai. Made Urip menilai pengusaha-pengusaha pariwisata ini rakus seolah-olah pantai adalah miliknya. Made Urip minta pendapat dari Direktur Utama Dirut Perum Perindo, Direktur Utama Perinus dan Kepala Sekolah Tinggi Perikanan (STP) bagaimana baiknya melindungi nelayan dalam konteks reklamasi dan pencaplokan pantai.

Sehubungan dengan pemberdayaan nelayan, menurut Made Urip selama ini nelayan-nelayan malah diperdaya bukan berbedaya. Made Urip saran harus diperjelas mana yang benar nelayan dan mana yang hanya buruh nelayan. Made Urip minta masukan kepada Kepala Sekolah Tinggi Perikanan (STP) bagaimana nelayan diberi pengetahuan mengenai cuaca, gelombang dan teknologi dan semua itu bisa dimasukkan ke dalam UU Perlindungan Nelayan. Made Urip ingin dana CSR BUMN digunakan untuk membiayai pemberdayaan nelayan, terutama nelayan-nelayan di daerah-daerah terluar dan juga hal ini dimasukkan ke dalam UU Perlindungan Nelayan.  [sumber]

15 Juni 2015 - Menurut Made Urip biasanya sepadan pantai dikuasai para pengusaha-pengusaha dan nelayan akan terusir.  [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam & RUU Sistem Budidaya Tanaman

16 Februari 2016I Made Urip menyetujui pemetaan terhadap RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, serta RUU Sistem Budidaya Tanaman dengan UU terkait. Made mengajak Komisi 4 dan Mitra terkait memperhatikan mengenai reklamasi bila ada tata ruang kota yang berubah.

Made juga menyarankan Badan Keahlian DPR-RI untuk mencantumkan tentang pertambangan tanpa izin juga harus diangkat dalam naskah akademik karena dampaknya sangat besar. Hal itu juga agar naskah akademik yang dibuat mencakup semuanya.

Made mengungkapkan bahwa iklim cuaca yang berubah secara ekstrim dapat berpengaruh terhadap tanaman dan bibit. Made menambahkan, penggunaan pestisida secara berlebihan juga dapat mengurangi kualitas bibit dan tanaman. Made berharap nantinya kedua UU ini mampu menjawab hal tersebut.  [sumber]

RUU Karantina

30 Juni 2015 - Made Urip menilai kelembagaan perlu diperkuat, baik dari sumber daya manusianya maupun perangkatnya. Menurut Made Urip isu strategis adalah di pelabuhan. Made Urip minta klarifikasi dari Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Perikanan (BKIPM) berapa persen kontribusi ikan dalam dwelling time karena selama ini yang lebih terkenal adalah karantina tumbuhan dan hewan. Made Urip juga minta klarifikasi ke Kepala BKIPM penyakit-penyakit atau hambatan tertentu yang pernah mereka hadapi.  [sumber]

24 Juni 2015 - Made Urip menilai revisi UU Karantina ini sangat strategis dan sudah lama dinanti untuk menjawab tantangan terhadap isu pangan dunia saat ini. Menurut Made Urip sumber daya manusia (SDM) harus diperkuat untuk punya karantina yang kuat, tangguh dan berwibawa. Made Urip minta perhatian khusus ke Badan Karantina Pertanian (BKP) untuk membenahi proses penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan sinkronisasi pengelolaan kesehatan hewan di pulau karantina. Made Urip juga minta memperketat pengawasan barang masuk di pelabuhan karena produk holtikultura impor membludak. Made Urip ingin mengatur substansi-substansi ini masuk di Revisi UU Karantina.  [sumber]

Tanggapan

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , I Made Urip mengapresiasi Kementerian Pertanian atas kestabilan harga yang sudah dipaparkan, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) atas infrastruktur dan SDM satgas yang sudah bekerja hingga tidak ada pelonjakan harga, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas pengambilan langkah strategis guna membantu perternak ayam. I Made Urip menanyakan masalah sejauh mana antisipasi penyeludupan pangan melalui jalan tikus, I Made Urip juga melihat harus adanya sinergitas antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan terkait koordinasi tupoksi kerja. I Made Urip menilai Kementerian Pertanian sering ikut campur dalam masalah pasar seharusnya hanya fokus pada masalah produksi, dan untuk Kementerian Perdagangan harus menanyakan tentang posisi stok kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan impor, tidak sesuai keinginan sendiri. [sumber]

Teluk Benoa

28 November 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 menggelar dengan PT Tirta Wahana Abadi, Heru Budi Wasesa, menurut Urip, jika ingin dapat gambaran yang jelas, harus pikirkan aspirasi masyarakat yang sudah berkembang. Selain itu, Urip juga ingin mengetahui gambaran yang jelas mengenai pemasukan untuk Bali sendiri terutama masyarakat adat. Menurut Urip, kita juga harus mengetahui dengan pasti persoalan mendasar yang terjadi di masyarakat. Urip mengatakan kalau pembangunan di Bali sudah cukup menjadi beban. Untuk itu, rencana kajian reklamasi harus dilakukan kajian dengan baik.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 April 2016 - I Made ingin mengetahui lebih lanjut tentang membuat kanal-kanal untuk pencegahan kebakaran hutan. Menurut I Made, kebakaran hutan rutin setiap tahun terjadi karena hutan Indonesia yang sangat luas.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - I Made Urip setuju dengan penghentian reklamasi teluk Jakarta. I Made Urip meminta KPK juga menindak semua reklamasi di Indonesia, terutama di Tanjung Benoa karena dinilai manfaatnya hanya 34%.  [sumber]

Isu Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

15 Maret 2016 - Made Urip menyampaikan, Komisi 4 akan memperjuangkan Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016

10 Juni 2015 - Menurut Made Urip masalah sampah adalah polemik di masyarakat. Made Urip mendukung program pengelolaan sampah yang sudah menggunung dan mendukung program pengadaan ruang terbuka hijau. Made Urip minta konfirmasi ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) berapa target pengadaan ruang terbuka hijau. Made Urip minta klarifikasi ke MenLHK berapa kota target pembuatan kebun binatang yang disiapkan. Made Urip juga minta klarifikasi ke MenLHK program yang disiapkan untuk menggerakkan masyarakat untuk melestarikan hutan.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Menurut Made Urip, kisah sukses Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) harus terdata sehingga sistematis. Jadi bukan sukses seketika saja. Sehubungan dengan reklamasi Teluk Benoa, menurut Made Urip kita sudah setuju untuk tidak dilanjutkan jadi jangan ‘mainkan’ ini lagi. Made Urip ingatkan ke MenKP untuk ikuti keputusan Raker Komisi 4 dengan KKP. Made Urip yakin MenKP akan berani. Made Urip setuju untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk masalah-masalah PerMen No.2 yang banyak dampak kepada kelautan dan perikanan.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

30 Maret 2015 - Made Urip minta klarifikasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) pembagian tugas antara kehutanan dan lingkungan hidup. Terkait kebakaran hutan, menurut Made kita sudah banyak pengalaman dan pasti selalu terjadi tiap tahunnya. Made Urip minta klarifikasi kepada MenLHK strategi yang harus disiapkan untuk mengatasi kebakaran hutan. Made Urip mendorong MenLHK jangan terlalu membela pengusaha yang melakukan land clearing dengan membakar.

Sehubungan dengan lingkungan hidup, Made Urip minta penjelasan dan informasi dari MenLHK mengenai reklamasi Teluk Benoa di Bali. Made Urip berharap reklamasi Teluk Benoa tidak dilanjutkan.  [sumber]

Sumbang Ide untuk Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

Pada 11 Februari 2015 - I Made Urip menghimbau KemenLHK untuk membangun hutan kota. Menurutnya hanya Surabaya yang sudah melakukan ini. Konsep ini dapat mendapatkan perhatian turis mancanegara, sebut I Made Urip. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tabanan, Bali
Tanggal Lahir
31/12/1959
Alamat Rumah
Jl Patih Nambi Gang Bulan No. 5 Denpasar, Bali dan Blok E-3 No.391, Kalibata. Pancoran. jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
021-798 9341 / 021-575 6439

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Bali
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan