Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Penambahan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Badan Standardisasi Nasional

Nyoman menjelaskan bahwa Komisi 6 DPR-RI perlu verifikasi terkait penyerapan anggaran agar sesuai harapan kita semua.

Realisasi Laporan Keuangan 2014 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Nyoman menjelaskan pada saat ini pengrajin kecil tidak di bina oleh pemerintah, maka ia meminta keberpihakan pemerintah dan meminta agar pemerintah dapat mengkoordinasi hal tersebut.

Indikasi Pelanggaran Undang-Undang tentang Pelayaran di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Nyoman menanyakan tentang jumlah komposisi saham yang dimiliki Pelindo. Ia ingin meminta penjelasan terkait struktur saham di JICT. Nyoman menyatakan bahwa kajian finance riset pembayaran hutchison hanya 25%.

Kelistrikan Negara - Audiensi Komisi 6 dengan Serikat Pekerja PLN

Nyoman menanyakan dari adanya pembangkit itu PLN mengalami untung atau rugi. Nyoman juga mendapat laporan bahwa ada anggaran hampir Rp90 triliun yang dibelikan solar. Nyoman berpendapat bahwa masyarakat pada kondisi sekarang ini, tidak bisa diberi listrik murah, namun pada intinya kita harus menyediakan listrik murah dan ketersediaan tanpa melanggar konstitusi.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016, dan Target Dividen 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Nyoman merasa dari realisasi anggaran yang ia lihat, jika dibandingkan dengan kementerian lain, Kementerian BUMN relatif masih rendah. Ia meminta penjelasan atas dividen yang akan disetorkan dan program kerja investasi perusahaan. Nyoman juga merasa tidak pernah melihat kajian kementerian saat pembahasan PMN. Menurutnya, jika ingin meningkatkan anggaran, maka harus ada upaya peningkatan efektifitas. Ia merasa sering dikagetkan dengan berita terkait aktivitas perusahaan BUMN, misalnya saat PT. Garuda Indonesia membeli pesawat dan program kereta cepat Jakarta-Bandung terkesan dipaksakan keekonomiannya dan 800 ton jatah ANTAM kini belum jelas letak keberadaannya. Nyoman berpandangan jika pembiayaan BUMN dengan valuta asing dapat membawa ke jurang kehancuran. Terakhir, Nyoman menyinggung Menteri BUMN bahwa ia sempat membaca berita yang termuat media mengenai Menteri BUMN yang melakukan intervensi dengan kasus RJ Lino. Nyoman berharap berita tersebut tidak benar.

Kinerja Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Peruri

Nyoman menanyakan apakah Bank Indonesia memiliki perusahaan yang sama karena sangat strategis untuk percetakan uang dan passport, kinerja tanpa neraca baginya sulit untuk membuat penilaian. Kenapa prognosa untuk tahun 2015 tidak meningkat secara signifikan, mengenai anak perusahaan properti ini apa hubungannya dengan core business. Semua usaha milik negara harus kembali ke core business-nya, kami meminta Kementerian BUMN bertindak tegas.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Hutama Karya (Persero), Dirut PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Nyoman melihat tidak ada asumsi, baik itu makro maupun mikro dalam laporan usulan PMN yang diajukan. Ia mengimbau perlu dibuatkan data yang lebih detail untuk persoalan asumsi yang disertakan dengan matriksnya, karena total aset yang naik itu perlu penjelasan asumsi mikro dan makronya.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero), dan Dirut PT Jasa Marga

Nyoman menanyakan bentuk tolak ukur kepuasan masyarakat. Ia membutuhkan ukuran yang jelas dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, target PT. Angkasa Pura II dalam meningkatkan pelayanan dan untuk pemberian PMN harus lebih diperjelas. 

Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I dan VIII, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Perikanan Nusantara

Nyoman mengatakan pengajuan PMN harus secara formal dari kementerian BUMN dan bisa dipertanggung jawabkan.

Evaluasi Kinerja - Raker Komisi 6 dengan Kementerian Koperasi dan UKM

Nyoman berpendapat bahwa tidak ada gunanya Menkop-UKM membuat program yang bagus tanpa dibarengi penguatan likuiditas. Nyoman menanyakan berapa besar dana yang dibutuhkan untuk mencapai target solvabilitas dari Kemenkop-UKM. Nyoman menegaskan bahwa pembahasan LPDB perlu dituntaskan, dan Nyoman menanyakan idealnya Kemenkop-UKM memerlukan dana berapa.

Hutang 42 Triliun ke 3 Bank BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN, dan Direksi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Nyoman menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan informasi terkait pinjaman ini yang merupakan bagian dari kesepakatan Jokowi dengan Cina di Maret 2015.

Kalau memang pinjaman ini diberikan ke BUMN, Nyoman setuju. Namun Nyoman menyarankan agar lain waktu PMN selesai dulu, lalu cari pembiayaan atau pinjaman.

Pengelolaan Aset — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Pelindo I dan IV, Angkasa Pura, Deputi Bidang Konstruksi

Nyoman meminta perhatian atas kebisingan yang masih ada di Bandara seperti di Ngurah Rai DPS. Ia meminta ditangani untuk berbagai losmen yang menjual pisau rokok dan hal lainnya. Menurutnya perlu ada RDP khusus dengan AP1 karena masih ingin mendalami lebih banyak. Ia menganggap rugi tidak apa-apa, tapi ia menanyakan alasan yang untung dikelola negara lain. Ia mengatakan seharusnya yang rugi dicarikan pola terbaik untuk menjadi untung dan kemudian anak bangsa perlu untuk belajar dalam meneruskan keuntungan tersebut.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Nyoman D mengatakan sebagai anggota Komisi 6 yang memiliki tugas pokok sebagai pengawasan, ini menjadi substansial. Dugaan yang disampaikan pimpinan beralasan namun Komisi 6 belum mempunyai data. Mau tidak mau kalau ada persoalan yang dikategorikan melanggar RUU, wajib dibentuk Panja dengan harapan bisa diselesaikan dengan hati yang tenang. Jadi, sebagai anggota Komisi 6 yang memiliki tugas pokok sebagai pengawasan ini menjadi substansial. Ia mengatakan dugaan yang disampaikan pimpinan beralasan, namun belum memiliki data. Ia menyampaikan mau tidak mau kalau ada persoalan beralasan, namun belum dimiliki datanya, harus dibentuk Panja. Ia berharap permasalahan dapat diselesaikan dengan hati yang tenang dan sesuai ketentuan. Ia membahas pangkalan susu jalan tetapi tidak menggunakan PMN, tetapi dana PLN. Ia menanyakan mengenai motif pengalokasian. Ia mengatakan atas nama poksi PDIP setuju.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Nyoman menanyakan soal bentuk lake specialist apa yang seyogyanya dimasukan dalam RUU BUMN.

Kinerja Keuangan dan Operasional melalui PMN di PT Dirgantara Indonesia – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia

Nyoman mengatakan bahwa dalam dunia pengadaan ada yang disebut dengan pre operasional cost,
sehingga yang menjadi kekhawatiran kita pada saat Pak Dirut membela diri yang menyatakan ada operasional cost tetapi tidak dibenarkan. Jika seperti ini maka Negara bisa bubar, sehingga ini perlu berhati-hati. Sehingga Nyoman meminta agar KemenBUMN untuk melakukan investigasi masalah tersebut, dan untuk adanya laporan ke komisi 6 untuk memberikan rekomendasi. Nyoman berharap agar masalah ini bisa diselesaikan.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina

Nyoman menjelaskan bahwa apa tanggapan Dirut Pertamina terhadap penyesuaian harga dan apakah pertamina masih bisa untung dengan berubahnya Petral, saudara yakin masih ada efisiensi di Pertamina.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Pelindo 3

Nyoman Dhamantra mengatakan bahwa yang ingin kami pelajari apa dan bahannya tidak ada, harusnya bahan diberikan kemarin.

Pembangunan Smelter — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT ANTAM

Nyoman menanyakan upaya manajemen untuk mengatasi kerugian dari sisi efisiensi, efektivitas, dan financialnya. Ia juga menanyakan posisi tawar Antam. Ia berharap kerja sama dengan Freeport terkait anoda slime membuat Antam bisa menguasai posisi manajemen. Ia mengatakan anoda slime yang 2.000, 50%nya harus diusahakan kepada pengusaha nasional. Ia menghimbau jangan sampai kerja sama dengan Freeport terkait anoda slime mengurangi hak Indonesia. Ia meminta ditanyakan dan diupayakan hak yang didapatkan Indonesia. Ia menanyakan kemampuan Deputi memberi final info tentang Rp3.5 Triliun. Ia juga menayakan kesepakatan dengan Freeport mengenai proyek pabrik 2.000 dan alasan adanya proyek tersebut. Menurutnya, KemenBUMN harus berkoordinasi dengan KESDM terkait proyek anoda slime.

RKA K/L 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Nyoman mengatakan bahwa anggaran di perindustrian harus ditigkatkan, jangan sampai turun terus. Sehingga Norman berharap agar dana bisa lebih pada saat dibawa ke Banggar karena buat industri.

Evaluasi Kinerja Pertamina - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina

Nyoman menyampaikan agar Kementerian BUMN melakukan koordinasi dengan kementerian yang lain, termasuk Pertamina untuk harga BBM. Pertamina juga harus berkoordinasi dengan kementerian yang lain terkait disparitas harga BBM di Papua.

Evaluasi Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Nyoman menanyakan terkait proses pembangunan lahan yang ada di Bali.

Pembahasan Rencana Pencabutan Subsidi Pupuk — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta para Dirut Anak Cucu Perusahaan

Nyoman menanyakan berapa kapasitas seluruh industri pupuk Indonesia dan pabrik mana saja yang melakukan impor. Kemudian, jumlah impornya berapa.

Evaluasi APBN 2016, Rencana Program 2017, Pengendalian Harga dan Perkembangan Pasar Tradisional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Nyoman menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi di Bali merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia, dan sudah banyak yang mengetahui hal tersebut, tetapi yang dirinya lihat dari pengrajin di Bali yaitu masih banyak yang pensiun, karena banyak orang Bali yang jatuh miskin dan banyak ditransmigrasi.

Hal tersebut disebabkan oleh tidak bisanya bersaing dengan kebijakan impor yang tidak dapat dikendalikan.

Terkait dengan yang Nyoman sampaikan tadi, maka sudah saatnya Kemendag harus mempunyai pencapaian yang utama tetapi pencapaian yang cukup, agar pengembangan perdagangan dalam negeri dapat ditur.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Perum Perhutani

Nyoman menanyakan perihal kayu dan kebenaran pembagian 12 juta hektar lahan kepada masyarakat sebab Nyoman mencurigai kalau ini hanya untuk kepentingan politik.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan

Nyoman mengatakan UU No 7 Tahun 2014 setelah selesaikan harusnya bisa memasukan Indonesia ke babak perdagangan baru. Kemudian, ia mengatakan Bab 4 di UU No 7 Tahun 2014 harus kita konsentrasikan secara penuh untuk ciptakan stabilitas perdagangan.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Nyoman mengatakan di dalam pertumbuhan berkualitas harus ada pelaku baru. Tidak hanya persoalan ras tapi persoalan ekonomi bisa mengganggu stabilitas. Nyoman mengatakan beberapa infrastruktur tidak menyebabkan pertumbuhan yang berkualitas di Bali. Jika yang dibangun hanya untuk daerah yang mengalami pertumbuhan tinggi, maka akan menjadi problem baru. Nyoman meminta ada kajian khusus mengenai perubahan globalisasi. Nyoman berpendapat Indonesia bisa bernegoisasi dengan negara-negara di mana saja untuk menurunkan standardisasi agar barang Indonesia bisa masuk, karena ada banyak barang Indonesia yang ingin masuk ke Amerika tapi tidak bisa karena sangat rigid.

Pembahasan Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Panja dengan Deputi Bidang Usaha Energi dan Logistik

Nyoman mengatakan bahwa jangan sampai dividen membahayakan keberlangsungan perusahaan dan BUMN tidak boleh menjadi gerbong lokomotif. Menurut Nyoman, sangat dibutuhkan untuk kita dapat tahu kemana arah perusahaan ini dibawa melalui kualitas & kuantitas.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Nyoman menanyakan sumber CAPEX dan jumlah total kas di 2016 pada pihak KRAKATAU STEEL. Nyoman juga menanyakan utang dan kerugian gak mungkin ada 30% equity dan asal 30% tersebut serta neraca yang terkonsolidasi. Nyoman menanyakan efisiensi antara modal dan pinjaman pada KRAKATAU STEEL. Nyoman mengatakan pengadaan barang dan jasa berpayung hukum pada peraturan presiden dan BUMN wajib tunduk pada aturan tersebut.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BKPM, BP Batam, dan BPKS Tahun Anggaran 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)

Nyoman meminta penjelasan dari BKPM mengenai program daya saing penanaman modal, karena hal tersebut belum di breakdown oleh BKPM. Contohnya, mengenai persoalan pemerataan, salah satu problematika mendasar pembangunan di Indonesia adalah meningkatkan pemerataan, hal ini berkaitan erat dengan kebijakan BKPM, kalau dilihat investasi tumbuh, perekonomian tumbuh, tetapi industri tidak tumbuh. Nyoman mengingatkan jangan sampai daya saing tidak berbasis pemerataan. Nyoman mengharapkan investasi kedepannya dapat berbasis kedaulatan, contohnya seperti orang Aceh menjadi tuan rumah di Aceh, tetapi kalau ini tidak ada, maka kehadiran dan peran negara akan sia-sia.

Kinerja dan Kontribusi Perusahaan— Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom

Nyoman meminta agar pada rapat tanggal 18 Juli semua anggota mitra harus lengkap. Deputi harus datang karena waktunya sudah tidak banyak. Ia mengatakan ingin mendengar jawaban atas BUMN yang ada terhadap semua yang telah ditanyakan anggota Komisi 6.

Perkembangan dan Pelepasan Aset sejak 2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Jasa Keuangan BUMN dan PT. Telekomunikasi Indonesia

Nyoman mengatakan bahwa kinerja harus didukung oleh efisiensi yang memadai. Nyoman menuturkan dirinya melihat pada 2017, Telkomsel mendapatkan pendapatkan pendapatan sekitar 72% tetapi laba bersih Telkomsel hanya mencapai jumlah 22 Triliun. Nyoman menuturkan hal ini tidak seimbang dengan jumlah pendapatan yang ada. Nyoman menanyakan penyebab laba bersih yang tergerus begitu besar sementara anak perusahaan Telkom sangat banyak. Nyoman mengatakan, bahwa dirinya bangga dengan Telkomsel namun dirinya juga bingung dengan keadaan saat ini. Nyoman menuturkan agar masalah yang terjadi disampaikan secara tertulis melalui pimpinan Komisi 6.

Latar Belakang

Nyoman Dhamantra terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Bali setelah memperoleh 70,590 suara. Nyoman Dhamantra adalah pengusaha besar di Bali dan menjabat sebagai Direktur Utama PT. Rims Energy Oil Company (perminyakan) dan Komisaris PT. Baruna Bahari Indonesia (perkapalan).

Nyoman juga adalah aktivis kebudayaan dan sangat prihatin terhadap tergerusnya kebudayaan nasional karena banyak masuknya kebudayaan-kebudayaan asing. Nyoman adalah pencetus revisi dari UU Provinsi Bali.

Pada masa kerja 2014-2019 Nyoman duduk kembali di Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi, investasi dan BUMN.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 1, Denpasar (1978)

Perjalanan Politik

• Ketua, Pemuda Panca Marga Bali (organisasi masyarakat putera-puteri veteran keluarga besar TNI dan Polri).
• Ketua, Forum Merah Putih, Bali

Pada 8 Agustus 2019 KPK menangkap Nyoman atas dugaan kasus suap impor bawang putih. (https://nasional.kompas.com/read/2019/08/08/15563381/kpk-tangkap-anggota-dpr-fraksi-pdi-perjuangan-nyoman-dhamantra?page=2)

Pada 8 Agustus 2019 KPK menangkap Nyoman atas dugaan kasus suap impor bawang putih. (https://nasional.kompas.com/read/2019/08/08/15563381/kpk-tangkap-anggota-dpr-fraksi-pdi-perjuangan-nyoman-dhamantra?page=2)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

UU Ketenagalistrikan & Privatisasi Listrik Nasional

Pada Audiensi dengan Serikat Pekerja PLN tanggal 21 Mei 2015 - Nyoman menekankan persoalan kunci yang dihadapi oleh PLN saat ini yaitu inefisiensi. Bila tidak hanya mimpi untuk mewujudkan listrik murah. Melawan mafia seperti ini tidak mudah dan apakah rakyat mampu melawan? Inefesiensi adalah kata kunci persoalan di PLN. Saya tidak ingin berdiri di balik ideologi namun hanya menjadi wacana. Nyoman juga mempertanyakan pula apakah dari pembangkit yang dimiliki PLN mendapat keuntungan atau malah sebaliknya dan juga mempertanyakan apakah PLN saat ini berfokus pada sentralisasi atau listrik murah? Nyoman mengusulkan bagaimana kita memberikan listrik murah dan ketersediaan yang mencukupi tanpa melanggar konstitusi. [sumber]

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 - Nyoman minta kepada Setjen DPR referensi yang digunakan dalam merancang UU BUMN terutama negara manakah yang punya model BUMN mirip dengan Indonesia. [sumber]

Tanggapan

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 -Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Nyoman berharap BUMN bisa menjadi word class company dan bersaing di kancah internasional. Nyoman sangat mendukung sepanjang perusahaan tersebut diarahkan untuk menjadi agent of development. Nyoman melihat pergeseran potensi ekonomi punya sumber daya yang bisa bersaing. Ia kemudian menanyakan adakah imbauan teman-teman BUMN kepada masyarakat untuk menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Nyoman berpendapat bahwa Amerika menjadi pencetus globalisasi namun saat ini justru menjadi deglobalisasi. Selanjutnya Ia menyatakan bahwa bonus demogafi bisa menjadi harapan dan hikmah baru bagi kita. Beliau menyatakan dukungannya untuk BUMN yang hendak dijual selama ada pihak yang ingin membeli dan kelak uangnya digunakan untuk membangun tol baru. [sumber]

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Nyoman menanyakan perihal kayu dan kebenaran pembagian 12 juta hektar lahan kepada masyarakat sebab Nyoman mencurigai kalau ini hanya untuk kepentingan politik. [sumber]

Badan Cyber Nasional

17 Januari 2017 - Nyoman menyatakan adanya lonjakan orang-orang kaya yang berasal dari bisnis e-commerce. Nyoman menegaskan Telkom harus memberikan sarana kepada kita untuk melaksanakan e-commerce seperti sharing economy. Menurutnya Telkom perlu menjelaskan lebih mendalam tentang langkah apa yg akan diambil untuk kedepan nanti. Nyoman memprediksi yang tidak punya inovasi akan mati dalam berbisnis khususnya e-commerce. Nyoman meminta agar di daerah yang belum tercover oleh swasta harus diperhatikan. [sumber]

Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

14 Juni 2016 - Nyoman meminta bahan yang terkait revitalisasi anggaran untuk dilakukan pendalaman dalam rapat konsinyering. Untuk agenda rapat bersama BPKS hari ini hanya menyerahkan dokumen pagu saja. [sumber]

Aset BUMN - Pelepasan Aset PT Hotel Indonesia Natour

21 April 2016 - Nyoman menyatakan bahwa salah satu rekomendasi Panitia Kerja (Panja) yaitu tidak boleh ada pelepasan aset. Nyoman tidak ingin berkomentar tentang proses hukum karena selain kasus dari PT Hotel indonesia Natour (HIN), terdapat kasus-kasus lainya yang terjadi. Menurut Nyoman, hikmah yang dapat diambil seharusnya kasus penjualan aset ini dijadikan pelajaran dan tidak terulang berkali-kali. Nyoman ingin mengetahui setelah keputusan Panja apakah akan ada penjualan aset lainnya. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Nyoman hanya menanyakan ke Menteri Koperasi (Menkop) berapa besar pertumbuhan UMKM dan masalah penguatan koperasi. [sumber]

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Nyoman meminta Garuda Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya dan memperhatikan harga saham karena Garuda adalah perusahaan publik yang terbuka. Nyoman juga meminta agar Garuda memiliki proyeksi yang lebih menjanjikan sehingga dapat meyakinkan publik bahwa kondisi Garuda bisa lebih baik. Selain itu, Nyoman mempertanyakan dari kedua jenis leasing yang ada, menurut Garuda Indonesia mana yang terbaik menimbang kondisi perekonomian dan berbagai faktor lainnya. [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

15 April 2015 - sehubungan dengan penurunan peringkat PIHC dari AAA menjadi AA, Nyoman menanyakan penyebab penurunan tersebut. Sehubungan dengan distribusi pupuk, Nyoman mengatakan bahwa banyak pupuk yang beredar tidak sesuai dengan spesifikasinya karena perdagangan secara illegal, selain itu banyak petani yang kecewa dengan pupuk yang diterima dari PIHC. Dengan kondisi tersebut, Nyoman menanyakan solusi yang bisa diberikan oleh PIHC untuk mengatasinya. [sumber]

Kinerja Perum Perhutani

1 April 2015 - Nyoman menilai tata penjelasan neraca Perhutani kacau dan tidak dijelaskan kondisi leverage-nya. Nyoman menggaris bawahi bahwa di revisi UU BUMN akan diatur untuk BUMN tidak terlalu banyak ‘cucu’ dan ‘cicit’ unit usahanya. Menurut Nyoman Perhutani terlalu banyak ‘cucu’ usahanya. Menurut Nyoman kalau Perhutani terlalu banyak ‘cucu’ dan ‘cicit’ anak usaha yang jauh dari inti bisnisnya malah pelan-pelan akan membuat kinerjanya tidak efisien. [sumber]