Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Nusa Tenggara Timur II
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ende
Tanggal Lahir
02/11/1962
Alamat Rumah
Jl. Metro Raya No.85. Pondok Indah. RW.006/RT.015, Kel.Pondok Pinang. Kebayoran Lama. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
021 769 1650

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Nusa Tenggara Timur II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Herman Herry adalah politisi dan legislator senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur 2.  Herman terpilih untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 setelah memperoleh 109,406 suara.  Herman adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Banteng Muda Indonesia (BMI), organisasi sayap kepemudaan PDIP.

Herman adalah seorang pengusaha dan menjabat sebagai Presiden Komisaris dari Grup Dwimukti (kontraktor dan perhotelan di Kupang, NTT). Herman juga aktif di asosiasi pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT, sebagai anggota. Pada masa kerja 2014-2019 Herman duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan.

Di 2013 Herman diduga terlibat kasus korupsi terkait proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengadaan solar home system untuk tahun anggaran 2007-2008. (sumber).

Juga di 2013 diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat simulator di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Markas Besar Polisi RI pada tahun anggaran 2011. (sumber2)

Di Desember 2015, Herman dilaporkan oleh Kepala Direktorat Narkoba Polda NTT, Komisaris Besar Albert Neno karena mengancam Albert melalui telpon terkait kejadian penyitaan minuman keras menjelang perayaan malam Natal. (sumber) (sumber2). Tidak lama setelah pelaporan, Kepala Polisi Daerah (Kapolda) NTT diganti. (sumber3)

Pendidikan

SLTA, SMA Katholik, Ende (1982) 

SLTA, Program Paket-C (2003)

Perjalanan Politik

Herman Herry sudah menjadi kader PDIP sejak 1999 pada awal era Reformasi. Herman bergabung di organisasi sayap kepemudaan PDIP, Banteng Muda Indonesia (BMI) , sampai akhirnya dipercaya menjadi Ketua DPP BMI.

Sebagai seorang pengusaha Herman aktif di banyak asosiasi pengusaha. Herman adalah Anggota di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan juga Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Bahkan Herry mengkombinasi kesukaannya berorganisasi dengan kegemarannya dengan Motor Gede (Moge) dan menjadi Ketua Umum dari Harlety Owner Group (HOG).

Pada Pileg 2004 Herman mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009. Dan juga pada Pemilihan Legislatif berikutnya di Pileg 2009, Herman kembali terpilih menjadi Anggota DPR.  Pada masa kerja periode 2009-2014 ini Herman sering dikabari diduga terlibat banyak kasus korupsi dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Pileg 2014 Herman terpilih untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan kembali duduk di Komisi III yang membidangi keamanan, hukum dan hak asasi manusia. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Kasus Penegakan Hukum PT Maybank Indonesia

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Direktur Utama dan Kuasa Hukum PT Maybank Indonesia,  Herman mempertanyakan pelaporan ini yang cenderung menakut-nakuti debitur karena pengajuan pailit yang super cepat. Herman melanjutkan, biasanya bank tidak menginisiasi pidana terlebih dahulu. Herman melihat ada yang blunder. [sumber]

Fit & Proper Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI)

23 Juni 2016 - Herman menanyakan terobosan apa yang akan dilakukan Calon Kepala Polisi (Cakapolri) terkait program Peningkatan Kesejahteraan Anggota Polri. Herman mengimbau kepada Cakapolri agar program promosi dan mutasi personil di daerah dilakukan secara transparan. Tentang rencana usulan penguatan Detasemen Khusus (Densus) 88, Herman meminta penjelasannya lebih lanjut kepada Cakapolri. Selain itu, Herman juga meminta kepada Cakapolri untuk melakukan sosialisasi program-programnya secara humanis.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kepolisian Republik Indonesia

25 Januari 2016 - Dalam rapat bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Herman menyampaikan apresiasinya terhadap Polri dan Kapolda Metro Jaya mengenai kasus bom Sarinah. Menurutnya, kasus ini membuat masyarakat merasakan adanya Polri di sekitar kita, dan ada saat dibutuhkan. Herman mengusulkan untuk Kapolri menghidupkan Babinkamtibmas (Badan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat).  [sumber]

Saran Pemberian Grasi untuk Maria Ulu

28 Juli 2015KUPANG, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI, Herman Herry meminta pemerintah memberikan grasi khusus kepada Maria Ulu, nenek berusia 89 tahun yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wanita Kelas III Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) karena terlibat kasus aborsi. 

Hal tersebut disampaikan Herman Herry ketika melakukan kunjungan kerja bersama 12 anggota DPR RI ke Lapas wanita Kelas III Kupang, Selasa (28/7/2015). Herman dan rombongan melihat langsung kondisi fisik nenek tua renta yang berprofesi sebagai dukun beranak tersebut. 

Herry yang merasa iba lantas memberikan sejumlah uang kepada sang nenek asal Mamsena, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Menurut Herry, pimpinan penegak hukum di NTT seharusnya bisa melihat persoalan ini dari kacamata kearifan lokal masyarakat. 

“Contohnya dukun beranak ini (Maria Ulu). Itu kan kena ilegal aborsi, padahal sejak turun temurun, kita yang tinggal di pedalaman dan kekurangan bidan, maka dukun beranak berperan untuk menolong banyak orang,” kata Herry. 

“Ada pengampunan khusus, ya mekanismenya diajukan, kalau seandainya punya hak untuk grasi. Kalau orang hukuman mati saja punya hak unuk mengajukan hukuman grasi. Saya kira kalau kasus yang menimpa nenek Maria ini tidak perlu grasi,” sambung Herry. 

Selain itu, kata Herry, alasan diberikan grasi khusus karena kultur dan kearifan lokal masyarakat NTT yang menggunakan dukun beranak sudah sejak zaman dahulu, khususnya di pedesaan. Karena itu, Herry menilai, penegakan hukum tersebut tidak benar dan tidak efektif. 

“Terkait penegakan hukum seperti ini, ke depannya untuk kita akan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” tegas Herry. 

Sementara itu, Maria Ulu kepada Kompas.com mengaku dirinya sudah masuk ke lapas wanita dan menjalani masa tahanan selama 1 tahun 8 bulan dari total vonis hukuman 11 tahun penjara. 

“Saya ini orang Kefa dari Mamsena dan sudah masuk penjara 1 tahun 8 bulan. Anak cucu saya jarang sekali datang mengunjungi saya, tetapi tidak apa-apa, karena ada banyak kawan saya di sini,” kata Maria. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ende
Tanggal Lahir
02/11/1962
Alamat Rumah
Jl. Metro Raya No.85. Pondok Indah. RW.006/RT.015, Kel.Pondok Pinang. Kebayoran Lama. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
021 769 1650

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Nusa Tenggara Timur II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan