Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Kalimantan Barat
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pauh Desa
Tanggal Lahir
15/06/1970
Alamat Rumah
Wisma DPR-RI Blok E3/382, RT.011/RW.05, Kel.Rawajati. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
0813 4530 8999 atau 0821 1170 4704

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Kalimantan Barat
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Lasarus, S.Sos., M.Si berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Dapil Kalimantan Barat setelah memperoleh 173.154 suara. Lasarus adalah putra dayak yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2004-2009. Sama seperti masa bakti sebelumnya, pada periode 2014-2019 Lasarus kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan desa dan kawasan tertinggal. 

Di Juni 2016, Lasarus diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap korupsi proyek infrastruktur jalan di Maluku dan Maluku Utara yang melibatkan tiga anggota Komisi V yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro.  [sumber]

Pendidikan

S1, Universitas Tandjungpura, Pontianak (1998)

S2, Universitas Tandjungpura, Pontianak (2008)

Perjalanan Politik

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sintang (2004-2009)

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat (2004-Sekarang)

Anggota DPRD Kabupaten Sintang Fraksi PDIP (2004-2009)

Anggota DPR-RI Fraksi PDIP 2009-2014 (Komisi V)

Anggota Departemen Infrastruktur DPP PDI Perjuangan (2010-Sekarang)

Wakil Ketua DPD PDIP Kalimantan Barat

Lasarus merupakan wakil ketua Komisi V DPR-RI.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Arsitek - Tim Pemerintah

4 Oktober 2016 - Dalam rapat tentang RUU Arsitek Panja RUU dengan Tim Pemerintah, Lasarus berpendapat Panja dapat mengundang pemerintah untuk kesepakatan selanjutnya dan dapat disepakati secara internal Panja. [sumber]

RUU Arsitek

27 Juli 2016 - Lasarus menyampaikan beberapa isi dari draf RUU Arsitek, antara lain:

  • Untuk jadi arsitek, seseorang harus lulus sarjana arsitek dan diakui oleh pemerintah.
  • Harus mempunyai surat registrasi arsitek. Bagi yang tidak punya, tidak bisa melakukan praktik.
  • Untuk memperoleh surat registrasi arsitek, harus ikut magang dua tahun dan mengikuti uji kompetensi arsitek.
  • Arsitek asing harus memiliki surat registrasi arsitek.
  • Arsitek asing yang kerja di Indonesia harus kerja sama dengan arsitek Indonesia. Arsitek Indonesia menjadi pendampingnya.
  • Hak arsitek adalah melakukan praktik, mendapat perlindungan hukum, dan memperoleh informasi.
  • Kewajiban arsitek adalah melaksanakan praktik sesuai keahliannya dan tidak rasis.
  • Aturan tentang kelembagaan dibagi atas dewan nasional yang bertanggung jawab kepada presiden.
  • Anggota dewan arsitek dipilih oleh menteri yang terdiri dari tujuh orang berasal dari menteri atau organisasi.
  • Organisasi profesi salah satu fungsinya adalah memberikan advokasi dalam praktik arsitek.

Lasarus mengatakan apabila masih ada masalah dengan Daftar Inventaris Masalah (DIM) maka akan didiskusikan kembali.  [sumber]

Pada 26 Agustus 2015 -  Lasarus langsung memberikan masukan terkait pemaparan mitra yang dianggap terlalu fokus pada masalah teknis. Lasarus memberikan catatan penting yaitu tujuan dari RUU Arsitek ini adalah supaya arsitek-arsitek di daerah kecil tidak ‘mati’. Selain itu, Lasarus tidak menginginkan RUU Arsitek ini mengakomodir adanya inklusifitas terhadap kelompok-kelompok profesi tertentu yang sudah eksis.  [sumber]

RUU Jasa Konstruksi

24 Februari 2016 - Lasarus menyampaikan bahwa mekanisme pembahasan RUU Jakon dilakukan pada 2 tingkatan. Tingkat pertama ialah Komisi 5 dengan Menteri yang bersangkutan melalui Rapat Kerja (Raker). Raker akan membahas seluruh materi RUU Jasa Konstruksi. Sedangkan tingkat kedua akan dibahas pada saat Paripurna.

Lasarus melanjutkan, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang belum disetujui akan dibahas di Panitia Kerja (Panja). Hasil penyempurnaan DIM dilaporkan pada Raker untuk disetujui. Komisi 5 dapat meminta Kementerian lain untuk mendukung pembahasan. Pembahasan RUU Jasa Konstruksi di Panja dihadiri paling banyak setengah dari Anggota Komisi 5. Panja akan membahas substansi dan materi RUU Jasa Konstruksi berdasarkan DIM dengan Menteri terkait atau Eselon 1.

Selanjutnya, Lasarus juga memaparkan bahwa Panja dapat membentuk Tim Kecil, Tim Perumus, dan/atau Tim Sinkronisasi. Tim Perumus bertugas merumuskan materi RUU Jasa Konstruksi sesuai keputusan Raker dengan Menteri terkait yang diwakili oleh Eselon 1. Keanggotaan Tim Perumus paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Panja.

Tim Kecil bertugas merumuskan materi RUU Jasa Konstruksi, konsideran menimbang, dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan Raker dan rapat Panja dengan Menteri terkait yang diwakili Eselon 1. Keanggotaanya paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari anggota Panja.

Tim Sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan RUU Jasa Konstruksi dengan memperhatikan keputusan Raker, rapat Panja, dan hasil rumusan Tim Perumus dengan Menteri terkait yang diwakili Eselon 1.

Lasarus menambahkan, apabila dibutuhkan maka pembahasan RUU Jasa Konstruksi oleh Tim Perumus, Tim Kecil, dan Tim Sinkronisasi akan dibantu ahli Bahasa Indonesia dan ahli perundang-undangan.

Terakhir, Lasarus menjelaskan bahwa pengambilan keputusan pada Raker berdasarkan musyawarah mufakat yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari setengah unsur Fraksi. Apabila Raker tidak mencapai mufakat, maka akan dibahas saat Paripurna.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lasarus mengingatkan bahwa batas hutan lindung suka tidak jelas.  [sumber]

Tanggapan

Pembahasan Rincian Program untuk Fungsi dan Program dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019 

16 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Sestama BMKG, Sestama Basarnas dan BPWS, Sebagai pengantar rapat, Lasarus menyampaikan bahwa rapat ini sudah yang kesekian kali untuk membahas anggaran, jadi tinggal menunggu keputusan Banggar, tetapi sampai rapat ini berlangsung, Banggar masih belum bisa memutuskan asumsinya, jadi Lasarus menyampaikan bahwa juga tidak perlu dipaparkan capaian-capaiannya, dan yang diperlukan mungkin apa saja yang sudah dilakukan dalam bencana Palu dan Donggala. Lasarus mengatakan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan semuanya harus dibangun lagi baik SDM ataupun yang lainnya. Lasarus juga turut mengapresiasi kinerja BMKG dan BASARNAS dalam menanggulangi bencana selama ini. Lasarus mengatakan untuk menunggu keputusan di Badan Anggaran. Selanjutnya, Lasarus ingin menjalankan semua program-program sambal membahas apa saja yang akan dijadikan prioritas. [sumber

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Lasarus mengapresiasi seluruh mitra dalam upaya menangani masa natal dan tahun baru. [sumber]

Infrastruktur Sintang, Kalimantan

21 November 2016 - Lasarus membandingkan antara bupati yang dahulu berbeda dengan bupati yang sekarang. Lasarus berpendapat bahwa sukses besar beliau menjadikan index pengembangan Kalimantan Barat menjadi jalan terjelek di Indonesia, itu prestasi beliau yang Lasarus ingat. Lasarus menceritakan bahwa saat ia berkunjung ke Sintang, ia sudah memberikan fasilitas untuk pendidikan. Lasarus mengatakan bahw DPR sekarang bolak-balik ke Kementrian. Menurutnya, berbahaya karena bisa jadi orang lain berpikiran yang macam-macam. Lasarus mengakui bahwa jalan transmigrasi saya tahu betul memang banyak yang tidak terurus. Lasarus setuju dengan pendapat Yudi bahwa untuk penanaman Kakao itu bukan wewenang Komisi 5, melainkan Komisi 4.

Untuk pengembangan jalan yang terputus-putus, Lasarus mengetahui hal itu karena pernah berkunjung ke Sintang karena lahan kerjanya berbukit. Lasarus berjanji untuk terus memonitoring. Lasarus membahas pernyataan mitra dimana masalah terbesar dari pemaparan mitra adalah perkebunan, terkait petani sawit yang pendapatannya terus menurun. Lasarus bertanya ini ada apa. Menurut Lasarus, perusahaan sawit seharusnya tidak seenanknya, rakyat bisa mati kelaparan dengan penghasilan Rp70.000-Rp100.000/bulan. Lasarus mengatakan bahwa status jalan baru bisa dinaikkan tahun 2019. Kita hanya menunggu waktu. Lasarus menyatakan bahwa daerah-daerah potensial lari ke Tikong (Balaikeranga), tetapi di sisi Malaysia memang aktivitas ekonominya tinggi. Menurutnya, jika kita ingin ditingkatkan, Pemda harus melihat fungsi jalan ini untuk apa. Lasarus mengaku mendengar kabar bahwa banyak yang sudah di dorong PU Prov untuk diajukan penaikan status. Namun, Lasarus juga mendengar di media kalau jalan tersebut belum ada yang diajukan untuk dinaikkan. Lasarus mengatakan bahwa harus ada surat resminya. Ia menunggu suratnya.

Lasarus ingin pensiun di Sintang, Lasarus ingin melihat Sintang tumbuh besar. Namun, sekali lagi Lasarus tekankan yang paling penting adalah pembebasan lahan untuk bandara karena kalau akses terputus bisa berbahaya. Lasarus mengaku sempat bertanya komitmen bupati untuk pembebasan lahan 525 hektar untuk bandara, tinggal nanti kita perjuangkan lagi. [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Menurut Lasarus, ada satu poin penting dari surat tindak lanjut investigasi, sanksi tetap berjalan jika tidak ada sebuah perbaikan dari Lion Air dan Air Asia sehingga ini merupakan tantangan bagi keduanya. Atas nama negara, Lasarus menyampaikan bahwa jika tidak Lion Air dan Air Asia tidak melakukan perbaikan selama 30 hari, maka izin penerbangannya akan dicabut.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penerbangan dikuasai oleh negara dan dibina oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Lasarus mendukung langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan ground handling Lion Air dan Air Asia karena menurutnya langkah itu sudah benar dan normal. Lasarus meminta Kemenhub tidak hanya reaktif, tetapi juga harus bijaksana dalam menyikapi permasalahan penerbangan.

Lasarus yakin pihak Kemenhub sendiri tidak ingin mematikan bisnis Lion Air dan Air Asia. Lasarus menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai Garuda Indonesia, bahkan dulu punya Merpati Airlines, sedangkan Lion Air dan Air Asia murni milik swasta dan tidak membebani APBN. Lasarus berharap setelah rapat ini, Lion Air dapat memperbaiki laporan pada rapat sebelumnya.

Pada rapat sebelumnya, Direktur Umum Lion Air menyampaikan bahwa pengurangan jadwal penerbangan tidak berkaitan dengan sanksi yang diberikan Kemenhub terhadap Lion Air. Namun fakta yang dilihat Lasarus adalah terjadinya kenaikan tarif yang menurutnya berkaitan dengan pembekuan oleh Kemenhub. Untuk masalah delay, Lasarus menilai bahwa hal itu juga disebabkan karena padatnya landas pacu (runaway). Lasarus meminta Lion Air memperbaiki delay yang terus terjadi. Lasarus berharap setelah pertemuan ini dapat menyelesaikan persoalan terkait kesalahan penurunan penumpang, maupun kesalahan yang lain sehingga sanksi pembekuan dapat dicabut dan keduanya kembali normal.  [sumber]

Sarana, Prasarana dan Infrastruktur di Daerah Pinggiran Perbatasan di Kabupaten Sintang

19 April 2016 - Lasarus mennuturkan bahwa daerah mendapat dana sebesar Rp.52 Miliar. Kegiatan yang berlangsung saat ini adalah pembangunan bandara yang targetnya membangun landasan sepanjang 2500 Meter. Lasarus juga menilai bahwa di Sintang, sangat susah untuk mendapatkan air bersih karena hanya tersedia sekitar sepuluh persen. Lasarus meminta agar apa yang dipaparkan jelas sehingga dapat menjadi referensi saat pembahasan anggaran.

Lasarus menyatakan bahwa rencana untuk pemekaran Kabupaten Sintang sebenarnya sudah dilakukan sebelum Provinsi Kalimantan Utara. Lasarus menghimbau agar Kabupaten ini segera mekar karena tidak logis apabila luasnya mencapai 1/3 Pulau Jawa tetapi hanya ada satu provinsi.  [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 - Lasarus minta ke Kementerian Perhubungan agar daerah yang masih jarang penduduk lebih diperhatikan, seperti di daerah Kalimantan yang masih minim fasilitas keselamatan jalan khususnya di lintas selatan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pauh Desa
Tanggal Lahir
15/06/1970
Alamat Rumah
Wisma DPR-RI Blok E3/382, RT.011/RW.05, Kel.Rawajati. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp
0813 4530 8999 atau 0821 1170 4704

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Kalimantan Barat
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika