Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pontianak
Tanggal Lahir
09/01/1969
Alamat Rumah
Hajarmukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah terkait RUU tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Michael mengatakan PDI-P berpandangan bahwa PNBP merupakan pilar pendapatan negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. Fraksi PDI-P menyetujui RUU tentang PNBP untuk dilakukan pembahasan di tingkat selanjutnya. 


Masukan terhadap RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Michael berpendapat dengan mengorbankan program jangka pendek diharapkan dapat menyiapkan diri di era transparansi. Menurutnya, pencucian uang dapat diminimalkan dengan hal tersebut. Michael bertanya mengenai 5 key success factor. Pertama mengenai tax reform yang belum untuk kedepannya. Kedua mengenai data perpajakan. Ketiga mengenai prosedur. Keempat mengenai alasan waktunya mendadak, dan yang kelima meminta pencerahan mengenai tax amnesty yang katanya untuk menyelamatkan APBN. Terakhir, Michael berpesan agar key success factor harus diikuti dengan tax reform.


Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Tidak Adanya APBN Perubahan 2018 — Komisi 11 DPR RI Raker dengan Menteri Keuangan

membacakan pandangan FPDIP

Jeno: diharapkan dgn ruu ini maka PNBP dpt dikelola dgn baik

Catatan
*FPDIP berpendapat agar jenis, nomimal, tarif PNBP diatur lebih jelas
*FPDIP mengusulkan peningkatan direktorat yg mengatur PNBP setara eselon 1
*FPDIP meminta peraturan turunan dpt optimalkan ekstensi atau intensifikasi.

Demikian beberapa hal yg km sampaikan.

FPDIP dgn mengucapkan kehadirat Tihan Yang Maha Kuasa menyetujui RUU PNBP untuk disahkan jd UU.

Asumsi nilai harga minyak, itu diluar kontrol kita, sebenarnya ini kan sudah berkali-kali dan selalu external factor alasannya. Bagaimana walaupun nilai tukar domain BI, Kemenkeu jg berkoordinasi dgn BI.

bagaimana kita kontrol nilai tukar rupiah?

Sy tergelitik serapan DAK fisik semester ini lebih rendah drpd semester sebelumnya. Demand dak fisik ttp tinggi. Knp penyerapannya tdk sebaik semester sebelumnya?


Tanggapan

Pandangan Mini Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM

Michael menjelaskan kami menaruh perhatian RUU JPSK pada sektor perbankan ini belum mencerminkan sistem pengamanan yang menyeluruh hanya di sektor perbankan. Fraksi PDIP menyetujui RUU JPSK dibahas lebih lanjut.


Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik

Menurut Jeno, mp3ei seharusnya ada di Bappenas, tidak di Menkoekuin.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Untuk BLU sawit, Jeno mengatakan bahwa ia belum pernah mendapatkan business plan-nya.


Pembahasan Pengalihan Fungsi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Michael Jeno mengatakan jangan sampai fungsi PIP yang terkait infrastruktur sosial terbengkalai karena pindah ke PT SMI. Selanjutnya, ia pkir di dalamnya harus dipisah, untuk penanganan organisasinya. Kalau tidak, jadi persoalan.


Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2017 dengan Hasil Banggar DPR RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Michael Jeno menanyakan Lembaga Manajemen Aset jadinya dipisahkan, itu sudah disetujui apa belum.


Dana Perimbangan Pusat dan Daerah - Audiensi Komisi 11 dengan DPRD Kalimantan Barat

Michael menjelaskan bahwa gambaran detail Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa diminta ke Kementerian Keuangan. Michael menjelaskan bahwa RUU Perimbangan Keuangan Daerah Pusat itu merupakan inisiatif pemerintah. Michael menyampaikan bahwa DAK itu untuk pengembangan infrastruktur, dan model perhitungan DAU sudah memasukan luas wilayah, serta DAK sekarang tidak perlu ada lagi dana pendampingan. Michael menyampaikan bahwa RUU Perimbangan Pusat Daerah sudah masuk ke Prolegnas 2015-2019, tetapi belum masuk prioritas 2016. Michael menyampaikan bahwa Komisi 11 DPR-RI akan menjadi komunikator stakeholder Kalimantan dengan Menteri Keuangan dan Bappenas. Michael menyampaikan bahwa tahun ini diharapkan pajak dapat tercapai dengan adanya tax amnesty.


Pembahasan RKP dan RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri DPDTT, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kepala Bapel BPLS, dan Kepala Bapel BPWS

Michael mengatakan presentasi Kemenhub sudah bagus, tetapi untuk dukungan fasilitas di Raja Ampat belum. Ia salut dengan mitra bahwa ada arahan dari 4 Presiden dimana destinasinya dirasakan secara langsung. Ia mengatakan dimensi pemerataan dan perwilayahan khusus di Indonesia timur dapat secara real dilakukan. Ia meminta hasil kunker spesifik Komisi 5 dijadikan acuan. Ia menyampaikan Pemda mempunyai ekspektasi yang tinggi kepada Kementerian, tetapi belum direalisasikan.


Usul Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Michael Jeno mengapresiasi bahan yang disampaikan. PT SMI sudah masuk ke dapil ia tapi tidak melalui Pemda. Selanjutnya, ia mengatakan ketika setujui PIP digabung PT SMI isunya jangan sampai tugas infrastruktur sosial ditinggal. Michael Jeno menanyakan bagaimana SMI membagi proyek dan mengatur KPI untuk proyek profit dan sosial.

Kemudian, Michael Jeno menanyakan bagaimana menyatukan lembaga pembiayaan untuk infrastruktur. Terakhir, Michael Jeno untuk dibuat Panja Komisi 11 DPR RI perlu ilustrasi detail kebutuhan PMN Rp2 Triliun untuk dorong PT SMI lebih baik.


Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Michael menegaskan Indonesia tetap butuh road mapnya agar Indonesia tidak tergoda dengan wilayah infrstruktur yang luas. Kalau tidak fokus itu bahaya, ini bisa tidak maksimal kalau begini terus. Selanjutnya ia menanyakan soal kompetisi dan SDM yang dibangun PT SMI siap tidak. Terakhir, Michael mengatakan yang menjadi resistensi dengan Pemerintah Daerah karena masih banyak regulasi-regulasi yang disiapkan.


Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

Michael J menanyakan mengenai rencana pengembangan bank daerah.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Bahrullah

Michael meminta penjelasan mengenai ide-ide terkait dnegan pemeriksaan pengelolaan SDA dan bagaimana konsep untuk mengaudit korupsi yang terjadi di daerah-daerah.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Safrudin

Michael mengatakan bahwa BPK saat ini pemeriksaan yang berbasis kinerja belum kuat, tetapi BPK harus sesuai dengan UU yang berlaku. Michael mempertanyakan jika ingin memperkuat laporan pemeriksaan kinerja apakah sudah siap secara kelembagaan.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia atas nama Hendar

Michael berpendapat bahwa yang menilai BI di daerah itu mayoritas adalah Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ia menginginkan lebih dari TPID yang memberikan penilaian di daerah.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia atas nama Dwi Pranoto

Michael menanyakan tentang peran BI untuk merespon tantangan daerah.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Ahmad Yani

Michael menyarankan BPK harus lebih banyak di segi kinerja, karena sifatnya kualitatif.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Indra

Michael mengatakan bahwa yang menajdi isu kita yaitu berdasarkan UU itu pemeriksaan keuangan dan tujuan tertentu. hasil dari pemeriksaan keuangan adalah opini WTP dan sebagainya, tetapi ini masih menjadi masalah.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Deddy Supriady Bratakusumah

G. Michael menanyakan negara yang memiliki banyak auditor.


Fit and Proper Test (FPT) Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Tirta Segara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tirta Segara

G Michael Jeno menyampaikan bahwa bagaimana mapping dari saudara untuk melakukan program edukasi dan perlindungan konsumen. Terkait FINTEK, menurut data pembaca itu nomor 6 dari bawah dan bisa memunculkan investasi-investasi bodong. Apa yang saudara sampaikan terkait pengaturan klausula baku, sudah saudara lakukan atau seperti apa.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Widjanarko, S. Palambang, Adil Tobing, Syarkawi Rauf, Haryo Budi Wibowo dan Ilham

Michael mengatakan BPK tentu bekerja sesuai dengan legislasi dan UU meskipun banyak keterbatasan yang dialami BPK. Menurutnya, meskipun hanya satu alinea, tapi pesan mengenai BUMN sangat clear bahwa penyimpangan BUMN ini lebih besar daripada di daerah. Ia membahas mengenai masalah penyimpangan BUMN yang diindikasikan dengan penyimpangan keuangan yang sebenarnya secara value lebih besar dibanding Pemda. UUnya sendiri yang menjadi masalah dan ia meminta elaborasi calon anggota atas nama Adil Tobing untuk mengelaborasi hal tersebut. Ia mengatakan banyak post audit tapi kalau ingin preventif harusnya ada pre audit. Ia meminta pandangan calon anggota atas nama Adil Tobing.


Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Atas Nama Dody Budi Waluyo

Michael menanyakan bagaimana konkret Bank Indonesia untuk bisa membuat ekonomi sustain.


Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Atas Nama Wiwiek Sisto Widayat

Michael menanyakan bagaimana ide Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk finansial deepening karena Indonesia bebas devisa. Michael juga menanyakan ide terkait kelola cadangan devisa.


Pengambilan Keputusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Michael mengatakan perlunya akuisisi lahan untuk setiap project, karena pembebasan lahan saat ini crowded. Michael menilai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kinerja internalnya terlihat seperti diam di tempat, sehingga dana kelapa sawit dipungut oleh pelaku industri. Michael juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui planning dari BPDPKS. Padahal sawit adalah penyumbang devisa negara yang cukup besar. Berbicara mengenai IT, sebagai pengalaman, tidak ada yang lebih canggih dari telekomunikasi, banking, finance, dan assurance. Padahal kita butuh sistem yang canggih agar perpajakan kita lebih baik.


Pengambilan Keputusan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia)

Terkait perubahan asumsi, Jeno menanyakan apakah ada perubahan postur anggaran.


Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Jeno mengatakan bahwa semua seharusnya fokus di spending. Secara teknis itu sudah bagus sekali. Jeno juga menanyakan kesulitan apa yang dirasakan oleh tim dari Bea Cukai. Jeno melihat, potensi penerimaan negara yang cukup besar. Namun, belum ada niat Pemerintah untuk dibahas lebih tinggi karena masih di Eselon 3.


Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 11 DPR RI dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) an. Heru Kreshna Reza

Jeno mengatakan secara teknologi, pelaporan tidak susah. Bahkan ketika dipasang satu template di satu kabupaten, maka bisa langsung periksa dengan cara sederhana. Secara teknis, menurut Jeno, hal tersebut tidaklah susah.


Uji Kompetensi dan Kelayakan Calon Anggota BPK RI - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Suharmanta

G Michael Jeno mengatakan bahwa ini konkrit karena ratusan triliun berputar di lingkaran itu saja. Undang Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak sampai di sana. Jika saudara menjadi anggota, apa ide saudara nantinya untuk menyiasati itu.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK RI atas nama Tito Sulistio

Michael Jeno mengatakan bahwa dirinya ingin terus menekan audit kinerja. Resource BPK yang tersedia belum cukup untuk melakukan audit kinerja. Michael menanyakan mapping dan benchmark yang dipersiapkan oleh Bapak Tito. Lalu, Michael juga menanyakan grand design terkait current positioning BPK.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Harry Azhar Azis

Michael mempertanyakan kenapa selama 5 tahun tidak melakukan terobosan untuk meningkatkan audit kerja, fokusnya tidak hanya audit keuangan saja apakah resource dan orangnya tidak memadai. Michael mengatakan bahwa pernah adanya kerugian yang mencapai triliunan dari operasional Freeport tetapi tidak ada tindakan yang nyata dari BPK, sehingga Michael meminta tanggapan kepada Harry Azhar terkait dengan masalah tersebut.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Ahmad Muqowam

Michael menyatakan bahwa BPK harus mampu mengawasi anggaran triliunan yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, ia juga meminta agar BPK dapat melakukan audit terkait penggunaan dana desa.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Dedy Supriyadi

Michael mengapresiasi apa yang sudah dipaparkan karena tidak adanya secara tegas dalam membuat isu yang ditekankan pada kinerja.


Fit and Proper Test - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Jimmy Muhamad

Michael menyatakan isu di BPK lebih berat penilaian accountingnya. Michael mengatakan program unggulan Jimmy yaitu good governance, Michael bertanya how to make it.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Soemardjijo

Michael meminta agar Soemardjijo dapat memaparkan perfomance BPK secara detail, salah satunya terkait pemeriksaan BPK terhadap dana desa.


Latar Belakang

Caleg DPR RI 2014-2019 Nomor urut 4 dari PDIP Perjuangan, Ir G Michael Jeno sukses masuk ke DPR-RI untuk dapil Kalimantan Barat. 

Pendidikan

1981 SD NUSA INDAH
1984 SP BRUDER BERSUBSIDI
1987 SMAN 1 PONTIANAK
1993 SARJANA TEKNIK PLANOLOGI, ITB (Sekarang Perencanaan Wilayah ITB)
2005 MAGISTER MANAJEMEN, SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM JAKARTA

Perjalanan Politik

  1. Bendahara umum Dewan Adat Dayak Kalbar
  2. Ketua LSM Organization for Environment and Development of Asset Sustainability (OEDAS)
  3. Ketua Bidang Tata Ruang Pokja REDD++ Kalbar
  4. Ketua Advokasi & Hubungan Masyarakat DPD Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kalbar
  5. 2012 KOORDINATOR TIM PAKAR DALAM TIM KAMPANYE GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
  6. 2010-2015 BENDAHARA UMUM DEWAN ADAT DAYAK KALIMANTAN BARAT
  7. Himpunan Mahasiswa Planologi, Institut Teknologi Bandung (ITB) Ketua Bidang (1991-1992)
  8. Himpunan Mahasiswa Katolik Kalimantan Barat di Bandung, Ketua (1990-1992)

Visi & Misi

Hendak berbuat lebih bagi Kalbar. Mendorong masyarakat Kalbar, khususnya Dayak, mampu berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan memiliki sikap luhur dalam budaya (pengejawantaan Trilogi Trisakti Bung Karno).

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Michael memberi perhatian terhadap penguatan penetrasi Indonesia di pasar ASEAN, kemudian mempertanyakan kesiapan OJK untuk mengatur jasa keuangan asing yang akan masuk. Michael juga menegaskan agar industri keuangan dalam negeri kita harus di-protect. [sumber]

Tanggapan

Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi & Gubernur Bank Indonesia

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Pakar dan Kadin untuk mendapatkan masukan untuk FPT, Jeno menyatakan bahwa anggota dewan telah meminta masukan dari Gubernur BI sebelemnya dan didapatkan bahwa menurut undang-undang, Bank Indonesia (BI) hanya dibatasi mengurus perihal moneter saja. [sumber]

Kasus Investasi Bodong

7 Desember 2017 – Komisi 11 rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Michael memberi masukkan harus ada eksplorasi terhadap peluang biaya APBN. Michael memberi tanggapan terkait investasi bodong. Michael mengatakan kasus Pandawa belum selesai dan sangat memerlukan perhatian serius, serta akibat yang ditimbulkan harus ditangani. [sumber]

Penyertaan Modal Negara APBN 2017

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Jeno mengatakan bahwa pembiayaan UKM sebesar 10 persen jangan sampai membuat LPEI overlap dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) atau lembaga lain. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Michael meminta penjelasan secara detail terkait penugasan khusus Bappenas. Michael menanyakan apakah Bappenas termasuk proyek eksekusi atau proyek financing. Menurut Michael, Bappenas dapat mengehentikan regulasi sebuah project dari perencanaan. Terkait tugas khusus nomer tiga, Michael kembali meminta penjelasan terkait arah inisiasi satu data nasional. Ia menyetujui program Komite Nasional Keuangan Syariah. Selanjutnya, ia kembali menanyakan ilustrasi data yang lebih spesifik terkait tugas khusus nomer 6. [sumber]

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Menurut Michael bukannya PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”) yang tidak mau membiayai proyek-proyek di daerah, namun banyak Pemerintah Daerah (PEMDA) yang tidak mengetahui adanya SMI. Michael saran agar SMI lebih mempromosikan peran dan fungsinya kepada PEMDA-PEMDA. Michael minta klarifikasi ke Menteri Keuangan untuk memberikan rincian dari pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Jeno menginginkan sektor finansial tidak hanya masuk di perkebunan besar saja. Jeno ingin mendorong sektor pertanian terkait ketahanan pangan. Jeno mempertanyakan industri potensi emiten sebesar apa kepada BNI (Bank Negara Indonesia). Kemudian, Jeno menyesali bahwa BNI hanya bisa memberikan pelayanan SMS Banking, dan tidak seperti Bank yang lain. [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Dilihat dari pemaparan, Michael menilai sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kuat dalam menghadapi krisis. Selanjutnya, Michael minta penjelasan ke Direktur Utama BRI apakah target pertumbuhan kredit di desa 14%–16% bersifat sementara atau berkelanjutan. Michael juga minta klarifikasi ke Direktur Utama BRI apakah BRI memiliki batasan kredit untuk sektor korporasi dan infrastruktur.  [sumber]

Pada 6 April 2015 - Michael Jeno mengatakan bahwa ia termasuk yang dari kecil tahu BRI tetapi sampai sekarang belum menjadi nasabah. Kemudian tadi ada strategi untuk menyasar segmen muda tapi menurutnya branding BRI masih lemah. Kemudian tadi juga ada yang SMS Michael Jeno bahwa janganlah KUR hanya di perkotaan tetapi juga ada di desa. Dia menekankan kembali bahwa masyarakat terutama masyarakat mikro sangat membutuhkan KUR.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Michael tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, strategi yang disiapkan untuk benahi alur transaksi remitansi pendapatan TKI agar tidak terlalu liberal.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Michael Jeno menilai walaupun BTN mentargetkan segmen menengah kebawah, strategi marketing dan branding BTN tetap harus kuat.  [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Sehubungan dengan target pemasukan dari bea keluar untuk mineral, Michael Jeno minta klarifikasi ke DirjenBC dampak dari UU Minerba yang membuat ekspor minerba turun di 2015.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pontianak
Tanggal Lahir
09/01/1969
Alamat Rumah
Hajarmukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Komisi